Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026. Ada empat agenda dalam sidang yang digelar pada Selasa (30/6/2026).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, lebih dulu membuka rapat paripurna dengan menyampaikan laporan Sekretariat Jenderal mengenai anggota fraksi yang hadir.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang dari 579 orang anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai," katanya.

Agenda pertama adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kedua, laporan Komisi I DPR RI atas uji kelayakan calon anggota KIP periode 2026–2030.

Ketiga, pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 RUU kabupaten/kota usul inisiatif Komisi II DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Keempat, persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Nomor R-26 dan R-27 tanggal 11 Juni, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Micheal Lee Becker dan saudara Luke Anthony Vickery," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain surat tersebut, pimpinan DPR juga telah menerima surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 60 tanggal 26 Mei 2026 perihal permohonan waktu penyampaian LHP LKPP Tahun 2025.

Surat-surat itu telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Adapun daftar 15 RUU yang dimaksud adalah:

1. RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.

2. RUU tentang Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat.

3. RUU tentang Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.

4. RUU tentang Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

5. RUU tentang Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat.

6. RUU tentang Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat.

7. RUU tentang Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat.

8. RUU tentang Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah.

9. RUU tentang Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah.

10. RUU tentang Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

11. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

12. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah.

13. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan.

14. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

15. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat pleno pada hari ini, Rabu (19/11/2025) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030.

Wakil Ketua Komisi III sekaligus pemimpin sidang rapat pleno, Sari Yuliati lebih dulu membuka rapat tersebut karena telah partisipan telah memenuhi syarat.

Kemudian 8 fraksi lebih menyampaikan pandangan terhadap para calon anggota KY. Masing-masing fraksi menyatakan bahwa KY memiliki peran sentral untuk mengawasi kinerja para hakim.

KY juga diminta memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota Komisi III menginginkan para calon anggota KY bertanggung jawab dan amanah selama menjalankan tugasnya.

Kedelapan fraksi partai menyetujui 7 calon anggota KY untuk dibahas di tingkat II atau di sidang paripurna terdekat.

"Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2025-2030 yaitu 8 fraksi memberikan persetujuan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial," kata Sari, Rabu (19/11/2025).

Berikut daftar calon anggota KY yang diajukan yakni:

1. F. Williem Saija - unsur mantan hakim

2. Setyawan Hartono - unsur mantan hakim

3. Anita kadir - unsur praktisi hukum

4. Desmihardi - unsur praktisi hukum

5. Andi Muhammad Asrun - unsur akademisi hukum

6. Abdul Chair Ramadhan - unsur akademisi hukum

7. Abhan - unsur tokoh masyarakat

Sekadar informasi, tujuh calon nama tersebut telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan fit and proper test dan menyingkirkan lebih dari 200 peserta.

Mereka dipilih berdasarkan Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025.