JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas Pers Indonesia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, program yang bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini telah menjangkau ratusan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers nasional.

Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut terus berlanjut. UKW Pegadaian sesi pertama diselenggarakan di Jakarta pada 3–5 Juni 2026 dan berlanjut di Surabaya pada 24–26 Juni 2026, dengan total 40 wartawan dari 37 media sebagai peserta.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto pada UKW Surabaya mengapresiasi Pegadaian dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia memberikan dampak dan manfaat yang signifikan bagi para wartawan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo, Kristanto Hartadi turut memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.

"Mewakili LPDS dan seluruh Insan Pers Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang telah mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para Insan Pers nasional. Tidak hanya itu, pelaksanaan UKW juga menjadi bagian dari upaya memelihara kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers hanya dapat dijaga oleh wartawan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia,” ujar Kristanto.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, mengatakan bahwa bagi Pegadaian, media merupakan mitra strategis dalam membangun literasi masyarakat. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas insan pers agar mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan memberikan nilai tambah bagi publik.

"Pers yang profesional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi keuangan. Melalui UKW, Pegadaian berharap dapat turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab," ujar Eka.

Sebelumnya, Pegadaian sukses menyelenggarakan UKW sepanjang tahun 2025 di sebelas kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Program tersebut diikuti oleh 226 wartawan yang berasal dari 208 media dari 26 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan UKW bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Program ini juga merupakan kontribusi Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4, Pendidikan Berkualitas, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang jurnalistik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan percepatan persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat melalui serangkaian langkah teknis dan operasional yang dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Persiapan reaktivasi telah dilakukan pada sisi udara (air side) maupun sisi darat (land side) dalam dua hingga tiga minggu terakhir," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub juga menyiapkan skenario percepatan sesuai arahan Menteri Pertahanan agar bandar udara siap direaktivasi pada 17 Agustus 2026.

"Untuk memastikan kesiapan tersebut, Ditjen Hubud akan melakukan koordinasi lanjutan bersama Komandan Lanud (Pangkalan Udara) Husein Sastranegara guna menyepakati waktu pelaksanaan reaktivasi," ujarnya.

Lukman menyampaikan seluruh proses reaktivasi dilaksanakan berdasarkan hasil kajian operasional dan safety assessment yang komprehensif.

Ia menegaskan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi penerbangan sipil.

"Kami telah menyetujui kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi, serta memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dipenuhi sebelum bandar udara kembali beroperasi secara optimal," beber Lukman.

Saat ini Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain luas lahan yang terbatas akibat kepadatan permukiman di sekitar bandar udara.

Selanjutnya panjang landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang, keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara.

Untuk mendukung pelayanan pesawat kategori kritis seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320, diperlukan sejumlah peningkatan infrastruktur, meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi apron rigid serta overlay apron fleksibel.

Selain itu, diperlukan peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi Kategori 7, penambahan kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF), penguatan personel, serta perbaikan fasilitas terminal berupa perbaikan atap, waterproofing, dan penyempurnaan fasilitas pelayanan penumpang.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Ditjen Hubud mendorong pemenuhan segera persyaratan PKP-PK Kategori 7 melalui mobilisasi sumber daya yang telah tersedia dengan opsi berupa pemindahan kendaraan PKP-PK dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji.

Seluruh kebutuhan peralatan pendukung juga akan dipenuhi melalui mobilisasi aset tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien.

Ditjen Hubud juga telah menyiapkan dua opsi operasional reaktivasi. Opsi pertama adalah pengoperasian bandar udara untuk melayani pesawat ATR72-500, penerbangan bisnis (business aviation), dan penerbangan charter.

Sementara opsi kedua memungkinkan Bandar Udara Husein Sastranegara melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320 dengan penerapan sistem slot management guna mengatur kapasitas operasional secara aman dan efektif.

"Kami berkomitmen agar proses reaktivasi berjalan sesuai standar keselamatan penerbangan internasional," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh persiapan dilakukan secara cermat melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar bandar udara dapat kembali memberikan layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.

Adapun berdasarkan timeline yang telah disusun, seluruh kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, untuk melayani pesawat jet ditargetkan dapat terpenuhi pada 17 September 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo Cs, Azam Khan , mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) wajib hadir di persidangan perkara tudingan ijazah palsu. Menurut Azam, kehadiran Jokowi sangat ditunggu pihaknya.

"Wajib, kan dia pelapor," ujar Azam dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Jumat (26/6/2026).

Menurut Azam, Roy Suryo dan Dokter Tifa sangat siap untuk menghadapi persidangan perkara tersebut. "Seribu persen, justru itu yang ditunggu," tegasnya.

Azam menekankan, majelis hakim yang mengadili perkara ini harus objektif dengan tidak memotong atau membatasi pertanyaan yang akan diajukan pihaknya kepada Jokowi saat persidangan nanti. "Kita maunya sidang. Mau buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan internasional, live, pasti semua media," ujarnya.

Dia pun mewanti-wanti majelis hakim bahwa sidang ini harus terbuka untuk umum. "Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau eks Presiden ke-7 ini duduk menghadapi kita-kita, bagaimana cara menjawabnya," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan dirinya akan hadir langsung saat persidangan. Jokowi juga menegaskan akan membawa ijazah aslinya ke persidangan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Saat ini, ijazah masih berada di Polda Metro Jaya.



Kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, juga memastikan kliennya akan menghadiri persidangan perkara ini. Firman mengatakan, Jokowi sejak awal memang telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Jadi saya pastikan beliau hadir. Tapi kalau bicara 100 persen kan terlalu dini ya, karena ada hal-hal lain. Tapi ini sudah seperti dari awal kita sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir untuk menyampaikan. Tentu mekanismenya kan di persidangan," kata Firman dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Diketahui, perkara pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi segera menuju persidangan. Perkara ini telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara Roy dan Tifa terdaftar dalam dua nomor perkara berbeda. Perkara Roy Suryo teregister dengan nomor perkara 300/Pid.Sus/2026/PN dan Tifa dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana untuk Tifa diagendakan digelar pada Kamis (2/7/2026). "Untuk perkara Tifauzia Tyassuma, sidang pertama, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Prof Kusuma Atmadja PN Jaktim," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel Tarigan kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum menetapkan jadwal sidang perdana untuk Roy Suryo. Hal ini lantaran Roy masih melakukan perlawanan hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Dalam sebuah diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, kami berbicara tentang tantangan terbesar Indonesia dalam memenangkan persaingan investasi global di tengah perubahan lanskap geoekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Dasco menyampaikan bahwa investor global, hari ini tidak lagi hanya bertanya tentang besarnya pasar Indonesia, jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, atau kekayaan sumber daya alam yang kita miliki.

Pertanyaan mereka justru sangat sederhana: "Berapa lama izin saya selesai?" "Apakah regulasinya konsisten?", "Apakah biaya logistiknya kompetitif?" Pertanyaan tersebut mungkin terdengar teknis. Namun, sesungguhnya di situlah keputusan investasi dibuat.

Saya kemudian menyampaikan kepada Dasco bahwa persoalan Indonesia sebenarnya bukan kekurangan investor. Justru sebaliknya.

Investor ingin datang. Modal tersedia. Pasar Indonesia sangat besar. Stabilitas politik relatif terjaga dan prospek ekonomi jangka panjang tetap menjanjikan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama kita bukan pada kurangnya minat investasi, melainkan bagaimana memastikan investasi dapat dieksekusi dengan cepat, pasti, dan efisien.

Dalam dunia usaha, waktu adalah biaya. Setiap keterlambatan dalam perizinan, penyediaan lahan, utilitas, maupun pengambilan keputusan akan meningkatkan biaya investasi dan mengurangi daya saing suatu kawasan.

Dasco kemudian bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan Indonesia, khususnya di Batam?"

Saya menjawab bahwa Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak regulasi baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan regulasi yang ada mampu menghadirkan kepastian hukum, kecepatan layanan, dan kemudahan berusaha.

Dalam konteks inilah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat melalui reformasi tata kelola investasi dan penyederhanaan perizinan.

Penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian regulasi, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pelayanan investasi, serta menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.

Kedua regulasi tersebut memberikan pesan yang jelas bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang lebih kompetitif, lebih responsif, dan lebih ramah terhadap investasi.

Inilah reformasi yang paling substantif. Bukan sekadar memangkas prosedur administrasi, tetapi mengubah paradigma birokrasi dari yang mengendalikan menjadi birokrasi yang melayani dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Karena investor tidak menilai pemerintah dari banyaknya regulasi yang diterbitkan. Investor menilai dari pengalaman mereka di lapangan, Apakah izin selesai tepat waktu, apakah lahan tersedia saat dibutuhkan. Apakah listrik dan air siap ketika industri mulai beroperasi, Apakah seluruh institusi pemerintah bergerak dalam satu irama untuk mendukung investasi.

Di sinilah posisi strategis Batam. Batam bukan sekadar kawasan Free Trade Zone (FTZ), melainkan aset geoekonomi nasional yang memiliki posisi unik dalam peta perdagangan dan investasi dunia.

Batam berada di jalur Selat Malaka yang dilalui hampir 40 persen perdagangan global, berhadapan langsung dengan Singapura, dan berada di pusat rantai pasok Asia Tenggara.

Keunggulan geografis ini memberikan peluang besar bagi Batam untuk menjadi gerbang investasi, perdagangan, logistik, manufaktur, dan ekonomi digital Indonesia.

Data menunjukkan bahwa pada 2025 realisasi investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau melampaui target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Batam juga sedang memasuki babak baru transformasi ekonomi. Investasi pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital mulai berkembang pesat.

Proyek Equator Gate System Batam (EGSB) diproyeksikan mencapai USD 5 miliar, sementara investasi DayOne Data Center diperkirakan mencapai USD 2,5 miliar.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Batam tidak lagi hanya bertumpu pada industri manufaktur konvensional, tetapi mulai bergerak menuju industri teknologi tinggi yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Karena itu ukuran keberhasilan Batam ke depan tidak boleh hanya dilihat dari jumlah MoU atau nilai komitmen investasi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa cepat investasi berubah menjadi proyek nyata, pabrik yang beroperasi, pusat data yang berjalan, lapangan kerja yang tercipta, ekspor yang meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang bertambah.

Menjelang akhir diskusi, Dasco menyampaikan arahan yang sangat penting. Dia menegaskan bahwa Batam harus menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam bidang investasi. Batam harus menjadi kawasan yang mampu membuktikan bahwa reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan percepatan pelayanan investasi benar-benar dapat diwujudkan di lapangan.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu irama, menghilangkan ego sektoral, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu pesan yang sederhana, tetapi sangat strategis:

Batam tidak boleh hanya menjadi tujuan investasi. Batam harus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengeksekusi investasi lebih cepat, lebih pasti, dan lebih kompetitif.

Karena pada akhirnya, dalam persaingan geoekonomi abad ke-21, investor tidak mencari negara yang paling banyak menjanjikan. Mereka mencari negara yang paling mampu mengeksekusi. Dan Batam memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melakukannya.

*) Fary Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) menilai perjanjian dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) berpotensi melemahkan ekosistem pers nasional.

Anggota KTP2JB Sasmito mengatakan kekhawatiran tersebut muncul karena sejumlah ketentuan dalam ART dinilai dapat membatasi ruang kebijakan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.

Menurutnya, Perpres Publisher Rights diterbitkan untuk merespons ketimpangan hubungan antara perusahaan pers dan platform digital seperti Google maupun YouTube. Regulasi tersebut mengakui nilai ekonomi konten jurnalistik sekaligus mendorong platform digital untuk mendukung keberlanjutan industri pers.

Namun, belum genap satu tahun implementasinya berjalan, Indonesia dan AS menandatangani ART yang juga mengatur ekonomi digital, arus data lintas batas, serta tata kelola platform digital.

"Baru satu tahun berlangsung [Perpres Publisher Rights] dan baru beberapa perusahaan pers yang menikmati regulasi ini, muncul kemudian ART antara Amerika dengan Indonesia. Nah ketentuannya itu sangat merugikan pers di Indonesia," kata Sasmito dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Senin (22/6/2026).

Salah satu poin yang menjadi sorotan KTP2JB adalah ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 ART yang meminta Indonesia menahan diri untuk mewajibkan platform digital asal AS mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil.

Padahal, skema tersebut merupakan bagian penting dalam implementasi Publisher Rights yang selama ini didorong pemerintah untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan perusahaan pers.

Selain itu, KTP2JB menilai ART berpotensi memperkuat dominasi platform digital global melalui pengaturan transfer data lintas batas.

"Ini akan akan memengaruhi posisi tawar perusahaan pers karena mengharuskan Indonesia memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke Amerika dan mengakui Amerika sebagai yurisdiksi. Ini akan berkaitan dengan data pengguna, yang merupakan aset strategis kita," ujarnya.

Menurut Sasmito, semakin besar penguasaan data oleh platform digital global, semakin besar pula kemampuan mereka mengendalikan distribusi konten, pasar iklan, dan hubungan dengan audiens.

KTP2JB juga menyoroti ketentuan ART yang dinilai dapat memengaruhi pengaturan hak ekonomi atas konten jurnalistik, terutama di tengah meningkatnya pemanfaatan konten berita oleh platform digital dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Selain itu, terdapat pula klausul yang membuka peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan di sektor publishing dan broadcasting. Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi menggeser posisi media sebagai sektor strategis yang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan demokratis.

Meski demikian, Sasmito menilai masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam ART sebelum perjanjian tersebut berlaku efektif.

Karena itu, KTP2JB meminta pemerintah memastikan komitmen perdagangan internasional tidak membatasi kewenangan negara dalam mengatur sektor pers, penyiaran, perlindungan data pribadi, serta tata kelola platform digital.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara untuk mengatur atau right to regulate sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis, termasuk pers, penyiaran, perlindungan data pribadi, serta tata kelola platform digital," ujar Sasmito.

Selain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ART, KTP2JB juga meminta pemerintah tetap melanjutkan implementasi Perpres Publisher Rights guna menjaga keberlanjutan industri pers nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) meminta pemerintah memastikan implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (Agreement on Reciprocal Trade/ART) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers nasional maupun pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights.

Dalam policy brief berjudul "Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers", anggota KTP2JB Sasmito mengatakan sejumlah ketentuan dalam ART berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam mengatur platform digital dan melindungi ekosistem pers.

"Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata Sasmito di Jakarta, Senin (22/6/2026).

KTP2JB menyoroti Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang dinilai diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi mempersempit ruang pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai dapat menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia.

Perhatian lain tertuju pada Annex III Pasal 3.3 yang mengatur Indonesia agar tidak mewajibkan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun skema bagi hasil.

KTP2JB menilai ketentuan tersebut dapat melemahkan posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 huruf (h) angka (i) mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 terkait peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan di sektor penerbitan (publishing) dan penyiaran (broadcasting) juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara untuk mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Komite juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan dalam ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers, sekaligus menjamin keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights.

Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo mengatakan ketentuan mengenai arus data lintas batas juga perlu dicermati karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujar Wahyu.

Sementara itu, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jufri Alkatiri menegaskan implementasi Perpres Publisher Rights harus tetap berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) memberikan sejumlah rekomendasi agar implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers, serta Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

Anggota KTP2JB Sasmito dalam policy brief bertajuk Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers di Jakarta, Senin menyampaikan, pihaknya bersama komunitas pers menilai sejumlah ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade/ART berpotensi memengaruhi ruang kebijakan pemerintah dalam mengatur platform digital dan menjaga keberlanjutan industri pers.

“Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata dia.

Pihaknya menyoroti sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kebijakan nasional. Salah satunya Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Ketentuan ini dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai berpotensi menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi perlindungan data pribadi di dalam negeri.

KTP2JB juga menaruh perhatian pada ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 yang menyatakan Indonesia harus menahan diri dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi upaya memperkuat posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama implementasi Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 (h)(i) yang berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 mengenai peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan pada sektor publishing dan broadcasting juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara dalam mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers.

KTP2JB juga meminta agar pemerintah memastikan keberlanjutan dari implementasi Perpres Publisher Rights.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo menyampaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada dasarnya mengharuskan pemerintah memastikan bahwa data pribadi warga Indonesia yang dipindahkan ke luar negeri tetap memperoleh tingkat pelindungan yang memadai.

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Jufri Alkatiri menegaskan pentingnya keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pers nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kondisi defisit APBN 2026 di bawah 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar.

“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan kepercayaan pasar saat ini sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan ekonomi.

Dia menilai investor cenderung lebih berhati-hati sehingga pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sebab, BI-Rate mengalami kenaikan menjadi 5,75 persen, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, dan suku bunga global relatif masih tinggi.

Situasi tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika persepsi risiko meningkat, biaya pembiayaan pemerintah berpotensi ikut naik.

Dalam kondisi itu, disiplin fiskal disebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Target defisit APBN sebesar 2,68 persen PDB dinilai masih menjadi modal positif karena berada di bawah batas maksimal 3 persen.

“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” imbuhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, lanjut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan utang baru.

Penguatan kepercayaan pasar perlu dilakukan melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

Langkah tersebut menjadi penting karena beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Dengan beban bunga yang besar, kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar keuangan global menanti arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) di bawah kepemimpinan baru Kevin Warsh. Meski suku bunga acuan hampir pasti ditahan pada kisaran 3,50%-3,75%, pernyataan perdana Warsh sebagai Ketua The Fed menjadi fokus utama.

Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) dijadwalkan mengumumkan hasil rapat kebijakan moneternya hari ini. Keputusan tersebut akan dilanjutkan dengan konferensi pers pertama Warsh sejak resmi menggantikan Jerome Powell sebagai pimpinan bank sentral AS.

Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan kali ini mencapai 99%. Karena itu, fokus pelaku pasar bergeser dari keputusan suku bunga menuju sinyal kebijakan yang akan disampaikan Warsh.

Ekspektasi investor terhadap arah kebijakan moneter ke depan masih terpecah. Peluang kenaikan suku bunga dalam pertemuan kali ini sangat kecil. Namun, survei terbaru Bank of America menunjukkan 40% manajer investasi memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga dalam 12 bulan mendatang. Angka itu melonjak dari 16% pada Mei.

Pejabat The Fed secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75%. Pasar juga belum memperkirakan adanya perubahan besar terkait strategi komunikasi maupun kebijakan neraca bank sentral.

Meski demikian, konferensi pers Warsh setelah pengumuman suku bunga diperkirakan menjadi perhatian utama investor. Forum tersebut menjadi kesempatan pertama Warsh menjelaskan pandangannya mengenai inflasi, kondisi ekonomi, dan arah kebijakan The Fed.

"Kami memperkirakan Ketua Warsh akan berupaya meminimalkan kejutan dan gangguan pasar saat membangun kredibilitasnya sebagai ketua baru FOMC," tulis Kepala Ekonom AS Barclays Marc Giannoni seperti dikutip Investopedia, Rabu (17/6/2026).

Menurut Giannoni, ketidakpastian tetap tinggi mengingat Warsh masih menyempurnakan strategi komunikasinya sebagai pimpinan baru bank sentral.

Wakil Kepala Ekonom BMO Michael Gregory menilai Warsh menghadapi tantangan besar dalam konferensi pers perdananya. Di satu sisi, dia dituntut menjelaskan visinya terhadap The Fed. Di sisi lain, dia harus mewakili pandangan yang belum tentu sepenuhnya sejalan dengan anggota FOMC lainnya.

"Pertemuan Juni akan menjadi awal dari upaya Warsh untuk mendorong perubahan di The Fed. Namun proses tersebut akan lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner," tulis Gregory.

Selain arah kebijakan, pasar juga menyoroti apakah Warsh akan mempertahankan tradisi konferensi pers setelah setiap rapat FOMC. Dalam sidang konfirmasi Senat, Warsh tidak memberikan komitmen mengenai keberlanjutan praktik tersebut.

Sebelumnya, Powell menggelar konferensi pers setelah setiap pertemuan FOMC. Warsh justru pernah menyatakan konferensi pers hanya diperlukan ketika terdapat pesan penting yang harus disampaikan kepada publik.

Meski demikian, Kepala Ekonom AS BNP Paribas James Egelhof memperkirakan Warsh tetap mempertahankan konferensi pers reguler. Menurutnya, status Warsh sebagai figur pilihan Presiden Donald Trump membuat ekspektasi publik terhadap penampilannya di hadapan media menjadi lebih tinggi.

"Konsekuensi logis dari dipilih sebagai sosok utama adalah adanya ekspektasi untuk tampil dalam pertunjukan tersebut," tulis Egelhof.

Pasar juga mencermati proyeksi suku bunga atau dot plot yang dirilis bersamaan dengan hasil rapat. Sejumlah pejabat diperkirakan merevisi proyeksi suku bunga 2026 ke level yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah Warsh akan tetap mendukung publikasi dot plot. Selama ini dia dikenal sebagai salah satu pengkritik instrumen tersebut karena dinilai kerap menimbulkan salah tafsir di pasar.

Meski demikian, kecil kemungkinan Warsh langsung menghapus dot plot pada rapat perdananya. Langkah tersebut dinilai berisiko memicu resistensi dari mayoritas anggota FOMC.

Menurut Ekonom Senior Bank of America Aditya Bhave, Warsh berpeluang mengambil jalan tengah dengan tidak menyampaikan proyeksi pribadinya, sembari tetap mempertahankan publikasi Summary of Economic Projections atau SEP.

"Ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi Warsh. Ia dapat melemahkan peran SEP tanpa harus membuat anggota komite lainnya kecewa dengan menghapusnya secara langsung," tulis Bhave.

BEKASI - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatussalam Bekasi, KH Hambali mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana hijrah kebangsaan. Hal itu dilakukan dengan memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

KH Hambali menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan pawai 1.000 obor yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam di Desa Sukajadi Bekasi, Senin (15/6/2026).

"Momentum 1 Muharram bukan hanya mengingatkan kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mengajak seluruh anak bangsa untuk berhijrah menuju Indonesia yang semakin kuat, bersatu, dan maju," ujar KH Hambali di Bekasi, dikutip Selasa (16/6/2026).

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang berkembang, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di ruang publik.

Menurut dia, penyebaran hoaks, fitnah, dan informasi yang bersifat provokatif dapat mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara kritis dan bertanggung jawab.

"Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Karena itu, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau narasi yang dapat memecah belah persaudaraan. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan alasan untuk saling bermusuhan," katanya.

KH Hambali menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga generasi muda.

"Kita harus yakini apa yang dilakukan para pemimpin negeri ini khususnya pemerintah adalah hal yang baik, jadi kita wajib mendukung berbagai upaya pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat", jelasnya.

Menurut dia, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab tentu diperlukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun, penyebaran fitnah, hoaks, dan narasi kebencian yang dapat merusak persatuan bangsa harus ditolak bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, KH Hambali berharap semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan Tahun Baru Islam dapat menjadi energi positif bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air.

Melalui doa bersama dan pawai 1.000 obor, lanjut dia, masyarakat diajak menyalakan cahaya harapan serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Semoga 1 Muharram menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun optimisme bersama. Dengan doa, kebersamaan, dan kerja kolektif seluruh elemen bangsa, kita yakin Indonesia akan semakin maju, damai, dan bermartabat," pungkas KH Hambali.