Bisnis.com, JAKARTA - Film horor berjudul Aku Harus Mati menuai kontroversi setelah iklan yang dipajang di baliho di sejumlah kota mendapat kritik dari netizen.

Di media sosial, film yang ditulis oleh Aroe Ama ini dinilai tak bagus dilihat untuk seseorang yang memiliki gangguan jiwa.

Judul "Aku Harus Mati" dengan gambar seram dinilai dapat memicu lonjakan emosional bagi seorang yang tidak stabil secara mental.

Setelah ramai dibicarakan publik di medsos, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menyampaikan bahwa baliho promosi film horor "Aku Harus Mati" bisa berdampak buruk pada kesehatan mental anak dan remaja, terutama mereka yang sudah memiliki kerentanan psikologis.

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI dr. Piprim Basarah Yanuarso menyampaikan bahwa sekitar 10 persen remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Pada remaja dengan kerentanan psikologis seperti mereka, baliho film semacam "Aku Harus Mati" bisa memunculkan gagasan yang membahayakan.

"Kalau yang depresi berat, kemudian melihat banner itu, bisa jadi ada afirmasi untuk bunuh diri pada dirinya," kata dr. Piprim dikutip dari Antaranews, Selasa (7/4).

Ia juga menjelaskan bahwa judul film dan baliho dengan kalimat dan pilihan diksi semacam itu dapat menimbulkan kebingungan pada anak-anak.

"Anak-anak bisa bertanya, kenapa harus mati, sementara mereka diajarkan untuk semangat dan berprestasi. Bagi anak-anak dengan gangguan kesehatan mental, ini bisa sangat berbahaya dampaknya," katanya.

Sinopsis Aku Harus Mati

Adapun diketahui, film dengan judul Aku Harus Mati memiliki genre horor yang mengikuti kisah Mala (Hana Saraswati), seorang yatim piatu. Namun seiring tumbuh kembangnya, ia terjebak dalam gaya hidup hedonistik.

Ia pun kerap mengejar kemewahan hingga akhirnya terjerumus dalam lingkaran utang pinjaman online (pinjol) dan paylater.

Mala yang putus asa, kemudian memutuskan kembali ke panti asuhan tempat ia dibesarkan dan bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Tiwi (Amara Sophie) dan Nugra (Prasetya Agni), serta Ki Jago (Bambang Paningron).

Saat tiba di sana, bukan ketenangan yang ia dapatkan. Ia justru mendapat kejutan dengan mata batinnya yang tiba-tiba secara misterius.

Dirinya pun harus menghadapi kenyataan kelam tentang asal-usulnya, termasuk perjanjian iblis yang mengorbankan orang-orang terdekat demi kesuksesan.

Bisnis.com, JAKARTA – Doomscrolling atau kebiasaan menggulir media sosial tanpa henti semakin sering terjadi dan berdampak pada kesehatan mental, bahkan dikaitkan dengan istilah “brain rot” yang menggambarkan penurunan fungsi berpikir akibat konsumsi konten digital berlebihan.

Istilah brain rot sendiri merujuk pada kondisi menurunnya kemampuan fokus, daya ingat, hingga suasana hati akibat paparan konten yang berlebihan. Meski bukan diagnosis medis, kondisi ini menjadi perhatian karena erat kaitannya dengan kebiasaan digital sehari-hari.

Doomscrolling biasanya terjadi ketika seseorang terus-menerus mengkonsumsi berita negatif seperti bencana, konflik, atau krisis. Kebiasaan ini awalnya muncul sebagai bentuk rasa ingin tahu, namun lama-kelamaan bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

Dalam unggahan video Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan kebiasaan ini sebagai masalah serius di era digital dan menyebut banyak orang tidak sadar telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat konten tanpa tujuan.

Dia menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut dikenal sebagai doomscrolling yang bisa memicu gangguan kesehatan jiwa.

“Penyebab masalah kesehatan jiwa juga. Ini namanya buka sosmed yang nggak ada tujuannya ,” ujarnya dalam unggahan video di akun Instagram pribadi, dikutip Kamis (2/4/2026).

Budi menambahkan bahwa kondisi ini membuat seseorang sulit berhenti karena otak terus mencari sensasi serupa dari konten yang dikonsumsi. Menurutnya, paparan konten pendek yang beragam memicu lonjakan dopamin tidak sehat sehingga emosi menjadi tidak stabil akibat rangsangan yang terus-menerus tanpa jeda.

“Ini namanya buka sosmed yang nggak ada tujuannya, kita malah dapat efek kelonjakan dopamin yang negatif,” tambahnya.

Secara ilmiah, doomscrolling berkaitan dengan kerja otak, khususnya bagian amigdala yang berperan dalam respons terhadap ancaman. Ketika terus terpapar berita negatif, otak menjadi lebih waspada dan cenderung mencari informasi serupa secara berulang.

Di sisi lain, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional justru melemah. Akibatnya, seseorang lebih mudah merasa cemas dan sulit mengontrol kebiasaan tersebut.

Mengutip dari Psychology Today, berikut dampak doomscrolling yang perlu diwaspadai:
- Meningkatkan stres dan kecemasan
- Menurunkan kualitas tidur
- Memicu kelelahan dan emosi tidak stabil
- Mengurangi fokus dan produktivitas
- Memperburuk kondisi mental yang sudah ada

Sebuah studi di Health Communication menemukan 17 persen peserta dengan konsumsi berita bermasalah mengalami stres tinggi dan kesehatan menurun. Salah satu penelitinya, McLaughlin dan Nerurkar, menekankan bingeing berita 24 jam membuat otak terus mencari informasi negatif, menciptakan siklus berbahaya.

Meski begitu, kebiasaan ini masih bisa dikendalikan dengan langkah sederhana. Salah satunya adalah membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari.

Berikut cara mengurangi kebiasaan doomscrolling:
- Membatasi waktu penggunaan media sosial
- Mengaktifkan fitur pengingat atau screen time
- Menghindari akun yang sering menyebarkan konten negatif
- Mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti olahraga atau membaca
- Menyusun pola konsumsi informasi yang lebih sehat

Menteri Kesehatan menyarankan memanfaatkan fitur ponsel untuk mengontrol penggunaan, seperti pembatas waktu aplikasi. Dia juga menekankan menyembunyikan aplikasi agar aksesnya tidak mudah dan kebiasaan scrolling berlebihan bisa dikurangi.

“Kalau punya HP canggih, gunakan fiturnya, aktifkan App Time Limit misalnya 30 menit sehari,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mencatat, sedikitnya 10.522 warga mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan tingkat keparahan beragam, mulai dari ringan hingga berat.

Dari jumlah tersebut, 3.484 orang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang membutuhkan penanganan intensif dan berkelanjutan.

Data tersebut menunjukkan persoalan kesehatan jiwa bukan lagi isu pinggiran, melainkan tantangan serius bagi layanan kesehatan daerah. Pemerintah daerah menilai meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah kasus, khususnya pada kelompok gangguan jiwa berat.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2TM) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon Rita Herawati menegaskan bahwa penanganan ODGJ berat merupakan kewajiban pemerintah daerah karena masuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

“ODGJ berat menjadi salah satu indikator SPM yang target pelayanannya harus 100 persen. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban yang melekat pada pemerintah daerah,” ujar Rita, Kamis (29/1/2026).

Menurut Rita, meskipun secara umum jumlah gangguan kesehatan jiwa di masyarakat cenderung fluktuatif, kasus ODGJ berat justru menunjukkan kecenderungan meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikannya berada di kisaran 3 hingga 4%. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan layanan kesehatan jiwa, terutama di tingkat layanan dasar.

Rita menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa yang ditemukan di Kabupaten Cirebon sangat beragam dan tidak terbatas pada gangguan psikotik berat seperti skizofrenia.

Pada kategori gangguan jiwa ringan hingga sedang, Dinkes mencatat adanya kasus depresi, gangguan kecemasan, demensia, gangguan psikosomatik, hingga attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

“Gangguan jiwa itu spektrumnya luas. Banyak yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya besar terhadap kehidupan sosial, kemampuan bekerja, dan produktivitas,” katanya.

Ia menambahkan, faktor pemicu gangguan jiwa juga tidak berdiri tunggal. Tekanan ekonomi, konflik dalam keluarga, pengalaman kekerasan, hingga faktor lingkungan dan genetik kerap saling berkaitan. Bahkan dalam sejumlah kasus yang ditemukan di lapangan, terdapat lebih dari satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam upaya penanganan, seluruh 60 puskesmas di Kabupaten Cirebon saat ini telah memiliki pengelola program kesehatan jiwa. Puskesmas berperan sebagai ujung tombak layanan, mulai dari pendataan, pemantauan kondisi pasien, hingga memastikan kepatuhan pengobatan.

Setiap warga yang teridentifikasi mengalami gangguan jiwa akan mendapatkan pelayanan sesuai tingkat kebutuhannya.

Untuk kasus tertentu, pasien dirujuk ke rumah sakit guna memperoleh perawatan lanjutan. Setelah kondisi dinilai stabil, pasien dikembalikan ke lingkungan keluarga dengan pendampingan rutin dari petugas kesehatan.

“Peran puskesmas sangat penting. Petugas wajib memastikan pasien rutin minum obat dan kondisinya tetap stabil agar bisa hidup aman di tengah keluarga dan masyarakat,” jelas Rita.

Meski demikian, Dinkes Kabupaten Cirebon mengakui masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa.

Salah satu tantangan utama adalah proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi ODGJ berat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Proses ini melibatkan koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Puskesos.

Rita memastikan bahwa seluruh 3.484 ODGJ berat yang telah terdata saat ini sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun, ia mengakui masih ada ODGJ di luar data resmi yang belum terjangkau layanan kesehatan karena belum teridentifikasi atau terkendala administrasi.

“Tujuan utama penanganan bukan semata-mata menyembuhkan secara total, tetapi memastikan kondisi pasien stabil, tidak membahayakan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar,” pungkasnya.

NEW YORK - Platform media akan diwajibkan untuk menampilkan label peringatan kesehatan mental pengguna muda, berdasarkan undang-undang baru yang diumumkan Gubernur New York Kathy Hochul pada hari Jumat.

“Keselamatan warga New York telah menjadi prioritas utama sejak menjabat, termasuk melindungi anak-anak kita dari bahaya fitur media sosial yang mendorong penggunaan berlebihan,” kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Langkah ini menyelaraskan New York dengan negara bagian seperti California dan Minnesota yang telah menerapkan undang-undang serupa.

Awal bulan ini, Australia juga memberlakukan larangan penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Undang-undang baru ini mencakup platform yang menawarkan “tampilan yang adiktif” seperti konten yang diputar otomatis dan pengguliran tanpa henti.

Ini berlaku untuk aktivitas yang sebagian atau seluruhnya terjadi di New York, tetapi tidak melibatkan pengguna yang mengakses dari luar negara bagian.

Jaksa Agung New York memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum dan mengenakan sanksi perdata hingga $5.000 untuk setiap pelanggaran.

Hochul menyamakan label peringatan tersebut dengan peringatan pada produk lain, seperti tembakau yang memperingatkan risiko kanker, atau kemasan plastik yang memperingatkan bahaya tersedak bagi anak-anak.

Juru bicara TikTok, Snap, Meta, dan Alphabet belum memberikan tanggapan.

Dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak telah menjadi perhatian global, dengan beberapa distrik sekolah di Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Meta dan perusahaan media sosial lainnya.

Pada tahun 2023, Ahli Bedah Umum AS mengeluarkan nasihat keselamatan untuk anak-anak dan kemudian merekomendasikan label peringatan media sosial, seperti yang sekarang diwajibkan di New York.