Bisnis.com, CIREBON- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mencatat, sedikitnya 10.522 warga mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan tingkat keparahan beragam, mulai dari ringan hingga berat.

Dari jumlah tersebut, 3.484 orang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang membutuhkan penanganan intensif dan berkelanjutan.

Data tersebut menunjukkan persoalan kesehatan jiwa bukan lagi isu pinggiran, melainkan tantangan serius bagi layanan kesehatan daerah. Pemerintah daerah menilai meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah kasus, khususnya pada kelompok gangguan jiwa berat.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2TM) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon Rita Herawati menegaskan bahwa penanganan ODGJ berat merupakan kewajiban pemerintah daerah karena masuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

“ODGJ berat menjadi salah satu indikator SPM yang target pelayanannya harus 100 persen. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban yang melekat pada pemerintah daerah,” ujar Rita, Kamis (29/1/2026).

Menurut Rita, meskipun secara umum jumlah gangguan kesehatan jiwa di masyarakat cenderung fluktuatif, kasus ODGJ berat justru menunjukkan kecenderungan meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikannya berada di kisaran 3 hingga 4%. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan layanan kesehatan jiwa, terutama di tingkat layanan dasar.

Rita menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa yang ditemukan di Kabupaten Cirebon sangat beragam dan tidak terbatas pada gangguan psikotik berat seperti skizofrenia.

Pada kategori gangguan jiwa ringan hingga sedang, Dinkes mencatat adanya kasus depresi, gangguan kecemasan, demensia, gangguan psikosomatik, hingga attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

“Gangguan jiwa itu spektrumnya luas. Banyak yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya besar terhadap kehidupan sosial, kemampuan bekerja, dan produktivitas,” katanya.

Ia menambahkan, faktor pemicu gangguan jiwa juga tidak berdiri tunggal. Tekanan ekonomi, konflik dalam keluarga, pengalaman kekerasan, hingga faktor lingkungan dan genetik kerap saling berkaitan. Bahkan dalam sejumlah kasus yang ditemukan di lapangan, terdapat lebih dari satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam upaya penanganan, seluruh 60 puskesmas di Kabupaten Cirebon saat ini telah memiliki pengelola program kesehatan jiwa. Puskesmas berperan sebagai ujung tombak layanan, mulai dari pendataan, pemantauan kondisi pasien, hingga memastikan kepatuhan pengobatan.

Setiap warga yang teridentifikasi mengalami gangguan jiwa akan mendapatkan pelayanan sesuai tingkat kebutuhannya.

Untuk kasus tertentu, pasien dirujuk ke rumah sakit guna memperoleh perawatan lanjutan. Setelah kondisi dinilai stabil, pasien dikembalikan ke lingkungan keluarga dengan pendampingan rutin dari petugas kesehatan.

“Peran puskesmas sangat penting. Petugas wajib memastikan pasien rutin minum obat dan kondisinya tetap stabil agar bisa hidup aman di tengah keluarga dan masyarakat,” jelas Rita.

Meski demikian, Dinkes Kabupaten Cirebon mengakui masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa.

Salah satu tantangan utama adalah proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi ODGJ berat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Proses ini melibatkan koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Puskesos.

Rita memastikan bahwa seluruh 3.484 ODGJ berat yang telah terdata saat ini sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun, ia mengakui masih ada ODGJ di luar data resmi yang belum terjangkau layanan kesehatan karena belum teridentifikasi atau terkendala administrasi.

“Tujuan utama penanganan bukan semata-mata menyembuhkan secara total, tetapi memastikan kondisi pasien stabil, tidak membahayakan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Bisnis.com, LUWUK - Febriani Priskila (35), akrab disapa Ebi, merupakan seorang dosen Psikologi di salah satu perguruan tinggi di Luwuk. Sehari-hari ia aktif mengajar dan mendampingi mahasiswa dalam perkuliahan, sekaligus terlibat dalam sejumlah penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mental. Di balik aktivitas akademiknya yang padat, Ebi memiliki cerita pribadi tentang perjuangannya menghadapi gangguan kesehatan mental.

Sejak tahun 2014, Ebi telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas satu. Ia bercerita bahwa dirinya telah lama mengalami masalah kesehatan mental dan harus menjalani pemeriksaan secara rutin ke psikiater setiap bulan. Dari hasil pemeriksaan dokter, Ebi didiagnosis mengalami gangguan bipolar yang cukup mempengaruhi aktivitas dan kualitas hidupnya.

“Sudah sejak lama saya mengalami mental health issue ini. Setiap bulan saya harus ke psikiater untuk konsultasi dan meminta obat. Bisa dibilang sampai dengan saat ini saya sangat bergantung pada obat untuk mengatasi gangguan yang saya alami," cerita Ebi dengan jujur.

Kondisinya membuat Ebi tidak bisa lepas dari obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater. Menurutnya, harga obat yang harus dikonsumsi tidaklah murah, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Namun, berkat kepesertaannya dalam JKN, biaya pengobatan tersebut sepenuhnya ditanggung dalam JKN.

“Saya setiap bulan harus mengambil obat ke psikiater, karena kondisi saya saat ini memang bergantung pada obat-obatan tersebut. Dengan adanya JKN, saya bisa menghemat jutaan rupiah hanya untuk biaya obat, belum termasuk layanan kesehatan lainnya. Semua layanan dan obat ditanggung, sehingga JKN benar-benar menjadi partner saya dalam berobat selama ini," ungkap Ebi.

Bagi Ebi, keberadaan JKN bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan tenang. Ia tidak lagi khawatir memikirkan biaya pengobatan yang tinggi, sehingga bisa lebih fokus pada aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengajar maupun sebagai pribadi yang berupaya menjaga kesehatannya.

Tidak hanya layanan kesehatan fisik, Program JKN juga menjamin pelayanan kesehatan jiwa sesuai indikasi medis. Peserta dapat mengakses layanan tersebut mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan, termasuk konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, rawat inap, maupun terapi lanjutan. JKN terus berupaya memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental.

Ebi menuturkan, dukungan JKN telah membantunya melewati masa-masa sulit. Ia merasa bahwa keberadaan JKN ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat, termasuk mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.

“Kalau tidak ada JKN, mungkin Saya sudah kewalahan menghadapi biaya berobat. Saya benar-benar bersyukur ada JKN ini, karena Saya bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin tanpa harus memikirkan biaya yang besar," kata Ebi.

Di akhir perbincangan, Ebi menyampaikan harapannya agar JKN dapat terus berlanjut dan semakin ditingkatkan pelayanannya terutama untuk penambahan dokter psikiater yang jumlahnya harus diperbanyak mengingat saat ini isu kesehatan mental yang semakin marak terutama untuk kalangan pekerja. Ia juga berharap, masyarakat yang mengalami kondisi serupa dengannya tidak merasa sendirian dan bisa tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak.

“Saya berharap JKN ini bisa terus ada, kalau bisa dokter psikiaternya dan fasilitasi yang bekerja sama diperbanyak lagi dan semakin baik untuk kualitas layanan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Karena bagi saya, JKN bukan sekadar kartu, tetapi penyelamat dalam menjaga kesehatan," pungkasnya.