Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sumut untuk tetap membeli tandan buah segar (TBS) sawit pekebun sesuai harga pembelian yang ditetapkan Pemprov Sumut, serta menjaga kestabilan harga TBS dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang dilihat Bisnis pada Selasa (9/6/2026).

Imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut itu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kondisi industri kelapa sawit nasional serta tata niaga dan stabilitas harga TBS di Sumut, khususnya setelah pemerintah mengumumkan untuk mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemprov Sumut menegaskan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga pembelian TBS petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan imbauan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit, melindungi pekebun, serta menjaga iklim usaha yang kondusif.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah kabupaten penghasil sawit, asosiasi pelaku usaha, serta puluhan perusahaan perkebunan dan PKS yang beroperasi di Sumut.

Selain meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah, Pemprov Sumut juga meminta dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota mengawal penerapan harga TBS di lapangan.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pembelian TBS mengacu pada harga yang ditetapkan secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Pemprov Sumut juga meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut mengoordinasikan anggotanya untuk menjaga stabilitas harga dan kemitraan dengan petani.

Sementara itu, asosiasi pekebun seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) diminta mengedukasi petani agar tidak melakukan tindakan spekulatif yang berpotensi merugikan.

“Jika ditemukan PKS yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan petani, harap segera melaporkannya secara resmi melalui jalur dinas untuk ditindaklanjuti,” tegas surat tersebut.

Bisnis.com, MEDAN - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyalurkan 10 ton beras untuk korban bencana alam di Sumatra Utara, Minggu (7/12/2025).

Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting menyebut bencana alam yang terjadi sejak 26 November lalu menyisakan duka mendalam. Warga terdampak saat ini amat membutuhkan bahan pangan.

"Bantuan 10 ton beras itu wujud peduli GAPKI terhadap korban banjir dan longsor di Sumut," ujar Timbas, Minggu (8/12/2025).

Bantuan beras untuk korban bencana alam Sumut diserahkan Timbas langsung ke titik distribusi di Lanud Soewondo Medan, Minggu (7/12/2025) siang. Puluhan ton beras itu disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut.

Timbas berharap bantuan beras dapat meringankan beban korban bencana, serta membantu pemerintah menangani bencana yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar.

Dia juga berharap para pengusaha serta pengurus anggota Gapki lainnya melanjutkan pemberian bantuan bagi korban bencana.

"GAPKI menyadari bencana banjir dan longsor merupakan peristiwa besar yang membutuhkan respons cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan dan GAPKI merasa terpanggil untuk berperan," ujar Timbas.

Berdasarkan data sementara Pusdalops PB BPBD Sumut, hingga Minggu (7/12/2025) tercatat ada 330 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara. Hampir 1,6 juta jiwa terdampak dari 18 kabupaten/ kota se-Sumatra Utara.