JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

Alasannya karena jaringan ladang gas dan pipa di AS terlampau luas untuk bisa mengukur kadar metana secara spesifik per kargo kapal. Ditambah ketidakpastian sanksi denda dari Eropa membuat para pengusaha AS takut dan mulai ogah-ogahan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di Eropa.

Ironi Geopolitik

Situasi yang dialami eropa menjadi bentuk ironi terbesar. Pasanya sebelum tahun 2022, pemerintah barat berulang kali menuduh Kremlin menggunakan pasokan gas sebagai alat pemerasan politik (geopolitical weapon).

Kini setelah Eropa 100% bergantung pada LNG Amerika dan dihantam rekor lonjakan tarif listrik tertinggi, justru Washington yang secara terbuka mendikte kebijakan hukum Eropa menggunakan kartu as pasokan gas.

Meskipun ditekan habis-habisan, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen secara tegas menolak untuk melunakkan undang-undang tersebut. Jorgensen bersikeras bahwa Brussels tidak akan menggadaikan standar kelestarian lingkungan demi tunduk pada tekanan para pemasok.

Perseteruan panas ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan darurat pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Luxembourg.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah terus menjajaki penguatan kerja sama sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan Rusia. Langkah ini ditempuh guna mendukung target peningkatan lifting migas nasional dan percepatan swasembada energi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat melakukan pertemuan dengan perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft, di sela kunjungan kerja menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia, pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Zarubezhneft menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pengembangan Proyek Blok Tuna pada Juni 2026. Proyek itu sebelumnya tertunda setelah mundurnya Premier Oil, anak usaha Harbour Energy, dari proyek tersebut.

“Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kelanjutan proyek ini,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi.

Zarubezhneft masuk ke proyek migas di Indonesia sejak mengakuisisi 50% participating interest (PI) pada Proyek Tuna di Laut Natuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd., pada 2020.

Selain melanjutkan pengembangan Blok Tuna, perusahaan migas Rusia tersebut juga menyatakan minat memperluas keterlibatan di proyek-proyek migas lain di Indonesia. Fokus kerja sama diarahkan pada upaya peningkatan produksi migas melalui penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan reaktivasi sumur idle.
Ketertarikan Zarubezhneft untuk memperluas investasi di Indonesia juga tercatat dalam dokumen Agreed Minutes SKB ke-14 RI–Rusia. Dalam dokumen tersebut, pihak Rusia menyampaikan minat Zarubezhneft untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra Indonesia, termasuk keterlibatan dalam proyek-proyek baru bersama perusahaan migas domestik.
Selain itu, pemerintah Rusia turut meminta dukungan penyelesaian proses compliance bagi perusahaan-perusahaan yang dinominasikan Zarubezhneft guna memulai pengorganisasian suplai minyak ke Indonesia.

JAKARTA - Di tengah perlawanan keras terhadap Rusia , Uni Eropa (UE) justru mencatatkan rekor yang mengejutkan. Laporan terbaru dari lembaga riset energi IEEFA mengungkapkan, bahwa impor gas alam cair (LNG) Rusia oleh negara-negara Eropa melonjak drastis hingga 16% pada kuartal pertama 2026.

Langkah ini menjadi ironi besar, ketika Uni Eropa mengutuk agresi Rusia ke Ukraina, mereka justru menjadi salah satu penyokong dana terbesar bagi kas Kremlin. Semua itu akibat ketidakmampuan Eropa mencari alternatif energi di tengah blokade global yang dipicu perang AS-Israel versus Iran .

Meskipun UE memiliki target ambisius untuk menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027, kenyataan di lapangan berkata lain. Impor LNG Rusia melonjak naik 16% dibanding tahun lalu. Prancis, Spanyol, dan Belgia menjadi pintu masuk utama pengiriman gas Rusia ke benua biru -julukan Eropa-.

Sepanjang tahun 2025 saja, UE menghabiskan 12,6 miliar euro (sekitar Rp215 triliun) untuk membeli gas pipa dan LNG dari Rusia. Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka

Mengapa Eropa justru kembali ke pelukan Rusia? Jawabannya ada pada Selat Hormuz. Blokade di jalur maut tersebut telah melumpuhkan ekspor gas dari Qatar, yang selama ini menjadi andalan Eropa.

Dengan hilangnya pasokan dari Timur Tengah, Eropa tidak punya pilihan selain bergantung pada dua raksasa, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi



"Perang di Timur Tengah telah meninggalkan Eropa dalam posisi terjepit dan semakin bergantung pada dua pemasok LNG terbesarnya, AS dan Rusia," ujar Ana Maria Jaller-Makarewicz, analis energi utama di IEEFA.

Terjebak Harga Mahal Amerika

Laporan tersebut juga memberikan peringatan keras. Jika Eropa terus menjauh dari Rusia, mereka akan jatuh ke dalam ketergantungan total terhadap Amerika Serikat. Diprediksi Amerika akan menguasai 80% impor LNG Eropa pada tahun 2028.

Namun ada bahaya yang mengintai, mengingat LNG asal Amerika Serikat rata-rata memiliki harga yang paling mahal bagi pembeli di Eropa, yang berisiko memperburuk krisis biaya hidup di sana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin-pemimpin Eropa datang ke Armenia untuk menghadiri dua KTT bersejarah dengan Pemerintah Armenia. Hingga kini, Armenia merupakan salah sekutu terdekat Rusia, terutama di wilayah Kaukasus Selatan.

Pada Senin (4/5/2026), lebih dari 30 pemimpin Eropa akan mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) Komunitas Politik Eropa (EPC), yaitu forum regional Eropa yang dibentuk setelah invasi Rusia terhadap Ukraina pada 2022. KTT yang diadakan di Yerevan, ibu kota Armenia, tersebut juga dihadiri oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney, seperti dilansir dariBBC News, Senin (4/5/2026).

Kemudian, pada Selasa (5/5/2026), akan berlangsung KTT bilateral Uni Eropa-Armenia untuk pertama kalinya. KTT ini akan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa, yaitu dua tokoh penting pimpinan Uni Eropa (UE).

“Para pemimpin dari seluruh [Eropa], dengan Kanada sebagai tamu, akan membahas cara-cara bekerja sama untuk memperkuat keamanan dan ketahanan kolektif,” tulis Costa di media sosialnya sebelum acara berlangsung pada Minggu (3/5/2026).

Mengenai KTT UE-Armenia, Costa mengatakan bahwa pertemuan itu menjadi sebuah tonggak penting dalam memperdalam kerja sama bilateral kedua pihak. Pertemuan itu juga dikatakan menjadi komitmen UE dan Armenia untuk memberikan manfaat nyata bagi warga dan pelaku usaha mereka.

Dua pertemuan itu juga menjadi sesuatu yang bersejarah karena Armenia merupakan anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) pimpinan Rusia. Selain itu, Rusia, yang memiliki hubungan tidak baik dengan banyak negara-negara Eropa, juga memiliki pangkalan militer di Armenia.

Armenia pun sangat bergantung pada Rusia untuk sumber daya energi. Negara Kaukasus tersebut membeli gas Rusia dengan harga khusus, berbeda dengan banyak negara anggota UE yang sudah mulai menjauhkan diri mereka dari pasokan energi Rusia pascainvasi Rusia ke Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya menjual gas ke Armenia seharga US$177,50 per 1.000 meter kubik. Sementara itu, harga gas di Eropa mencapai US$600. Putin pun mengingatkan bahwa perbedaan harga tersebut “signifikan”.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga hadir dalam KTT EPC tersebut.

Selain mengenai isu Rusia,France 24danAgence France-Presse(AFP) juga melaporkan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut juga diadakan untuk mencari jalan di tengah kondisi geopolitik yang penuh ketegangan dan ketidakpastian akibat aksi Amerika Serikat (AS) di Iran dan kawasan sekitarnya. Untuk mencari solusi dalam isu di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan menjadi sorotan utama.

Perang di Asia Barat tersebut telah membuat kondisi ekonomi global menjadi instabil dengan meroketnya harga berbagai komoditas energi. Hal itu pun membuat hubungan antara negara-negara Eropa dan AS menjadi renggang.

Dengan kondisi tersebut, timbul keraguan yang bertambah mengenai komitmen AS untuk membela sekutu-sekutunya di Eropa dari intimidasi Rusia. Invasi Rusia di Ukraina saat ini telah berjalan selama lebih dari empat tahun.

Sementara itu, kehadiran Mark Carney dari Kanada, yang merupakan pemimpin non-Eropa pertama yang ikut dalam KTT EPC, menandakan makin eratnya hubungan antara Kanada dan negara-negara Eropa. Seperti Eropa, ekonomi Kanada juga terdampak oleh tarif dari Trump.

Kanada memang telah bergabung dengan skema pendanaan pertahanan UE sebagai upaya diversifikasi dari ketergantungannya terhadap AS. Kanada merupakan negara non-Eropa pertama yang bergabung dalam skema itu. Negara tersebut juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dengan UE.

Sébastien Maillard dari lembaga pemikir Institut Jacques Delors mengatakan bahwa EPC pada awalnya dipandang sebagai organisasi “anti-Putin”. Akan tetapi, pandangan itu mulai berubah.

“Dengan undangan kepada Kanada, inisiatif ini, yang awalnya didorong oleh faktor geografis, kini memiliki nuansa anti-Trump,” ujarnya seperti dikutip dariFrance 24, Senin (4/5/2026).

Armenia Perlahan Melepaskan Diri dari Pengaruh Rusia

Pertemuan antara kekuatan-kekuatan Eropa di Armenia ini yang pertama di Kaukasus. Hal ini berlangsung ketika Armenia mempererat hubungannya dengan Eropa, sambil juga berusaha untuk melepaskan diri secara hati-hati dari cengkeraman Rusia.

Titik balik hubungan Armenia-Rusia adalah konflik antara Armenia dengan Azerbaijan, negara tetangganya, pada 2023 dengan negara tetangganya, Azerbaijan.

Ketika Azerbaijan melakukan serangan untuk menyelesaikan pengambilalihannya atas Artsakh atau Nagorno-Karabakh, Rusia, yang memiliki pasukan penjaga perdamaian di lapangan, hanya berdiam diri

Serangan Azerbaijan tersebut mengusir lebih dari 100.000 etnis Armenia dari Republik Artsakh, suatu negarade factoyang secara hukum masuk ke wilayah Azerbaijan. Beberapa pihak mengatakan bahwa tindakan Azerbaijan tersebut merupakan pembersihan etnis.

Sebelumnya, serangan Azerbaijan ke wilayah Armenia juga tidak mendapat tanggapan dari Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (CSTO) pimpinan Rusia. Armenia pun sempat menyatakan kepadaBBCbahwa skema keamanan yang mereka ikuti tidak berfungsi.

Di lain pihak, UE juga pernah menengahi kesepakatan pengakuan perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Mereka pun mengerahkan misi pemantauan sipil di sepanjang perbatasan tersebut. Hal itu pun menggeser persepsi masyarakat Armenia terhadap UE.

“Kami menyadari ada tuntutan publik untuk hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa,” jelas Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional Armenia, Sargis Khandanyan.

Pada Maret 2025, parlemen Armenia kemudian mengesahkan undang-undang untuk memulai proses bergabung dengan UE. Proses perdamaian Armenia-Azerbaijan juga telah dipercepat.

Pemimpin kedua negara menandatangani perjanjian bersejarah di AS pada Agustus 2025 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik puluhan tahun di antara mereka.

Mereka juga mengumumkan sebuah koridor konektivitas utama, yang menggunakan nama Trump, yang akan membentang di sepanjang perbatasan Armenia-Iran. Koridor tersebut akan menghubungkan kawasan tersebut ke pasar-pasar Eropa.

Meski begitu, proses perdamaian antara kedua negara tetangga tersebut tetap rapuh dan pendekatan Eropa ke Armenia membutuhkan upaya diplomatik yang besar.

Pekan lalu, Parlemen Azerbaijan menangguhkan hubungannya dengan Parlemen Eropa, salah satu badan legislatif UE, karena UE menyerukan hak bagi warga Armenia di Artsakh yang menjadi pengungsi pada 2023 dan hak pembebasan tahanan Armenia yang ditahan oleh Azerbaijan.

Mengenai hubungannya dengan Rusia, Armenia secara resmi menerapkan strategi diversifikasi, yaitu bahwa negara ini menjalin hubungan baik dengan Rusia maupun negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Di pihak lain, Rusia memandang hubungan Armenia yang makin hangat dengan Uni Eropa dengan kejengkelan yang tak ditutup-tutupi. Putin mengingatkan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan bahwa ambisi keanggotaan UE Anemia tidak sejalan dengan keanggotaan EAEU mereka.

“Tidak mungkin untuk secara bersamaan berada dalam serikat kepabeanan dengan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia,” ujar Putin.

Dengan peringatan itu, hanya beberapa hari sebelum KTT EPC, Rusia melarang impor air mineral Armenia.

Pada April 2026, UE menyetujui misi sipil baru untuk Armenia selama dua tahun. Misi itu dirancang untuk menangkal disinformasi, serangan siber, aliran keuangan gelap, dan intervensi asing lain dari Rusia. Misi itu utamanya dibentuk menjelang pemilihan parlemen Armenia pada Juni 2026 mendatang, yang diduga akan mendapat campur tangan Rusia.

CyberHUB-AM, suatu kelompok keamanan siber di Armenia, menyatakan bahwa telah terdapat serangan digital di WhatsApp, Signal, dan Telegram. Serangan-serangan tersebut ada yang berhasil dilacak berasal dari Rusia.

Sekretaris Jenderal Majelis Eropa Alain Berset mengatakan bahwa institusi demokrasi Armenia sedang berada di bawah tekanan. Dia mengatakan bahwa Armenia, seperti banyak negara, belum benar-benar bisa menandingi skala dan kecanggihan ancaman yang ada.

Saat ini, belum ada garis waktu pasti untuk keanggotaan Armenia di UE. Para pemimpin Eropa juga belum memberikan komitmen pertahanan mereka dan rencana apa pun untuk menggantikan pembelian gas Rusia kepada Armenia. Yang ada hanyalah janji-janji misi sipil dan liberalisasi visa dalam dua tahun ke depan. (Laurensius Katon Kandela)

MOSKOW - Rusia akan menjual gas alam ke China dengan harga sepertiga lebih murah dari pembeli Eropa dalam waktu dekat, menurut laporan Bloomberg yang diterbitkan Minggu lalu. Hal itu menyoroti betapa mahalnya biaya finansial bagi pivot energi Moskow ke timur.

Harga gas Rusia untuk China diproyeksikan rata-rata USD258,80 per 1.000 meter kubik tahun ini atau 38% lebih rendah dari harga rata-rata untuk pembeli Eropa yang tersisa, kata dua orang yang mengetahui rencana pemerintah yang dikutip Bloomberg. "Diskon ini akan menyempit secara bertahap selama tiga tahun ke depan, tetapi masih mencapai lebih dari 27% pada 2029," ujar sumber tersebut.

Tahun lalu, Rusia menjual gas pipa ke China dengan harga rata-rata USD248,70 per 1.000 meter kubik, juga lebih dari 38% di bawah harga Eropa. Kesenjangan yang lebar ini menggarisbawahi bagaimana China, kini pelanggan gas terbesar Rusia, jauh kurang menguntungkan dibandingkan pasar Eropa yang sebagian besar hilang setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina.

CEO Gazprom Alexey Miller mengakui harga rendah tersebut dikaitkan dengan dengan kedekatan ladang gas Siberia dengan pelanggan China. Pengiriman melalui pipa Power of Siberia mencapai kapasitas tahunan penuh sebenyak 38 miliar meter kubik pada 2025.

Infrastruktur tambahan sedang dikembangkan rute Timur Jauh yang diharapkan mulai mengalirkan gas awal 2027, dan pipa Power of Siberia 2 yang diusulkan melalui Mongolia, yang pada akhirnya bisa mengangkut hingga 50 miliar meter kubik per tahun.

Pengaturan diskon ini datang di tengah ikatan energi Sino-Rusia yang semakin dalam dan gesekan geopolitik yang lebih luas. Reuters pada awal bulan ini melaporkan, Rusia menawarkan kargo LNG yang di sanksi ke pembeli Asia dengan diskon sekitar 40%, lebih lanjut mengilustrasikan kemauan Moskow untuk memangkas harga demi menjaga volume ekspor di bawah tekanan sanksi Barat.

Bagi China, gas murah dari Rusia ini memberikan keunggulan industri kompetitif. Sementara, bagi Rusia, kesepakatan ini merupakan konsesi jangka panjang pendapatan yang stabil, namun pada tingkat yang jauh di bawah apa yang pernah dibayar pelanggan di Eropa.

JAKARTA - Perang di Timur Tengah memperburuk krisis energi di Eropa seiring blokade Selat Hormuz, jalur krusial bagi 20% aliran minyak dan gas alam cair global. Semakin parahnya krisis energi pada benua biru, telah memicu keretakan besar di dalam Uni Eropa (UE) .

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini secara mengejutkan menyerukan agar Eropa segera mencabut sanksi dan kembali mengimpor minyak dangas Rusia demi menyelamatkan ekonomi yang berada di ambang kehancuran. Menurutnya blok tersebut harus memprioritaskan keamanan energi, dimana pencabutan pembatasan energi menjadi kunci untuk mencegah krisis ekonomi.

Pernyataan berani ini disampaikan Salvini di depan ribuan pendukungnya dalam rapat umum "Patriots for Europe" di Piazza Duomo, Milan, Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan bahwa keamanan energi rakyat harus menjadi prioritas utama di atas agenda politik.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Salvini menyoroti langkah Amerika Serikat yang baru-baru ini melonggarkan batasan pada pengiriman minyak Rusia tertentu. Langkah AS tersebut diambil setelah Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal musuh sebagai balasan atas serangan udara AS-Israel.

“Jika AS melakukannya, maka Brussel (Uni Eropa) harus melakukan hal yang sama. Daripada menutup pabrik, sekolah, dan rumah sakit, kita harus kembali membeli gas dan minyak dari seluruh dunia, termasuk Rusia. Kita tidak sedang berperang dengan Rusia,” tegas Salvini seperti dilansir RT.

Sebagai informasi, harga minyak dunia telah melonjak hingga 70% sejak Februari lalu akibat gangguan navigasi di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% pasokan energi global.

Tidak hanya mengincar pencabutan sanksi Rusia, tetapi Salvini juga menyerang kebijakan lingkungan Uni Eropa yang dianggapnya menghambat ekonomi. Salvini menyebut kesepakatan hijau (Green Deal) sebagai monster ideologis yang membuat rakyat Italia menderita.

“Untuk mengatasi krisis energi, aturan Pakta Stabilitas harus ditangguhkan. Uang rakyat Italia harus digunakan untuk membantu warga Italia yang sedang kesulitan,” tambahnya.

Langkah Salvini ini memperkuat barisan negara-negara Eropa yang mulai membangkang terhadap kebijakan Brussel. Sebelumnya, Hongaria dan Slovakia telah lebih dulu mengajukan gugatan hukum ke pengadilan tertinggi UE terkait rencana penghentian total gas pipa Rusia pada tahun 2027.

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico bahkan menyebut larangan impor energi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip perjanjian Uni Eropa. Jika Italia benar-benar menekan UE untuk membuka kembali keran energi Rusia, hal ini akan menjadi angin segar bagi pasar global yang sedang tercekik oleh penutupan Selat Hormuz.

Namun, langkah ini dipastikan akan memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi dengan negara-negara pro-Ukraina di dalam blok tersebut. Jika Eropa kembali ke minyak Rusia, ada potensi pergeseran arus minyak dunia yang dapat memengaruhi stabilitas harga BBM domestik dan persaingan pasokan minyak mentah di pasar Asia.

Bisnis.com, JAKARTA - Perkembangan geopolitik di Timur Tengah, sejak serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian tinggi terhadap sektor energi khususnya menyangkut pasokan (supply) dan harga (prices). Terlebih, banyak analisis menyebutkan bahwa konflik tersebut dapat berlangsung lama seiring dengan sikap pemerintah Iran yang ”tidak terima” pasca dibunuhnya pemimpin tertinggi mereka: Ayatollah Ali Khamenei pada awal Maret 2016 oleh serangan AS/Israel.

Analisis terkait dengan konflik di Timur Tengah dengan sektor energi antara lain didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, Iran memegang ”kunci” selat Hormuz yang merupakan jalur transportasi laut atas minyak yang dihasilkan dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, Bahrain dan Iran.

Di sisi lain, minyak yang diangkut melalui selat Hormuz mencapai sekitar 20 juta barel per hari (bph) atau 20 persen dari total kebutuhan minyak dunia. Sebagian besar, minyak yang diangkut melalui selat Hormuz untuk memenuhi kebutuhan di Asia. Pada tahun 2025, Tiongkok dan India menerima sekitar 44 persen dari total ekspor minyak yang dikirim melalui selat Hormuz.

Kedua, tidak hanya menyebabkan terganggunya jalur transportasi minyak, konflik di Timur Tengah juga menyebabkan sejumlah infrastruktur hulu dan pengolahan/kilang migas di daerah konflik mengalami kerusakan berat. Serangan balasan yang dilakukan Iran tidak hanya menyasar Israel dan kekuatan militer AS di Timur Tengah, tetapi menyerang sejumlah infrastruktur migas di negara-negara Timur Tengah yang oleh Iran dianggap sebagai sekutu AS/Israel seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Sebaliknya, Israel juga menyerang infrastruktur migas milik Iran. Serangan yang saling berbalas dan menimbulkan kerusakan infrastruktur migas tersebut tentunya mengurangi produksi migas dari kawasan tersebut.

Ketiga, fakta bahwa konflik Rusia dengan Ukraina yang terjadi sejak tahun 2022 masih berlangsung. Konflik Rusia-Ukraina juga telah menimbulkan dampak terhadap pasar migas global. Sejauh ini, Eropa masih mengembargo migas dari Rusia. Konsekuensinya, bila embargo migas dari Rusia tidak dicabut, konflik di Timur Tengah akan semakin mengurangi pasokan migas secara global.

Keempat, dalam sejarahnya, seringkali faktor spekulasi turut mempengaruhi harga minyak yang terbentuk. Sebagai contoh, pada Juli 2008, akibat aksi spekulasi di futures oil market, harganya sempat menyentuh US$132 per barel. Aksi spekulasi tersebut dipicu oleh kabar mengenai kenaikan demand terutama dari Tiongkok serta berhentinya produksi minyak di beberapa negara seperti Venezuela dan Iran.

Konflik di Timur Tengah dengan segala dampak kerusakannya berpotensi dimanfaatkan para spekulan untuk meraup keuntungan melalui aksi spekulasi yang mendorong kenaikan harga minyak di pasar global.

Harga minyak yang terbentuk di pasar global saat ini telah mengalami lonjakan pasca konflik di Timur Tengah. Sejumlah analis menyebutkan harga minyak dapat bertahan cukup lama di atas US$100 per barel, apabila arus kapal tanker tidak dapat dipulihkan secara cepat. Yang menjadi pertanyaan sejauh mana potensi harga minyak yang terbentuk akan bertahan atau bahkan bergerak ke level yang lebih tinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya dibutuhkan alat analisis yang komprehensif, tidak hanya melihat faktor konflik, tetapi harus memperhitungkan faktor supply dan demand yang terbentuk saat ini dan ke depan.

Kondisi Pasar Minyak Pra-Pasca Konflik

Sebelum konflik Iran-AS/Israel terjadi, U.S. Energy Information Administration (US-EIA) telah menerbitkan proyeksinya terkait harga minyak mentah selama dua tahun kedepan (2026). Berdasarkan dokumen Short-Term Energy Outlook yang terbit pada 10 Februari 2026, US-EIA memproyeksikan harga minyak mentah jenis Brent cenderung masih melemah pada tahun 2026 dan 2027. US-EIA memproyeksikan harga minyak Brent akan berada di level US$58 per barel di 2026 dan sebesar US$53 per barel di tahun 2027, melemah dibandingkan tahun 2025 sebesar US$69 per barel.

Pelemahan proyeksi harga minyak mentah tersebut didasari kondisi bahwa posisi inventori/stok minyak mentah saat ini masih tinggi. Diperkirakan posisi inventori/stok minyak akan tetap terjaga tinggi hingga tahun 2027 seiring kenaikan demand yang lebih rendah dibandingkan kenaikan produksinya. Pertumbuhan demand yang relatif rendah antara lain dipengaruhi oleh relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara pengimpor minyak terbesar seperti AS dan Tiongkok, meskipun proyeksi pertumbuhan ekonominya pasca penetapan Tarif Impor AS relatif membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Pada 10 Maret 2026, pasca konflik Timur Tengah terjadi, US-EIA mengeluarkan Short-Term Energy Outlook terbaru yang merevisi proyeksi harga minyak Brent menjadi US$79 per barel pada tahun 2026 dan US$64 per barel pada tahun 2027. Selama tahun 2026, US-EIA memprediksikan lonjakan harga minyak akan mencapai puncaknya pada Juni 2026 yaitu rata-rata mencapai US$91 per barel dan selanjutya diperkirakan akan melemah.

Setidaknya, terdapat tiga kondisi yang melatarbelakangi proyeksi US-EIA terkait harga minyak mentah selama tahun 2026 dan 2027 tersebut. Pertama, US-EIA penutupan selat Hormuz diperkirakan tidak bersifat permanen. Penutupan efektif Selat Hormuz akan menyebabkan produksi minyak di Timur Tengah semakin menurun dalam beberapa minggu ke depan. Penghentian produksi ini diperkirakan berangsur mereda seiring dengan dimulainya kembali transit melalui selat Hormuz. Namun demikian, US-EIA juga menyebutkan bahwa durasi dan tingkat gangguan terhadap aliran minyak di selat Hormuz dapat mengubah proyeksi harga minyak mentah selanjutnya.

Kedua, kenaikan harga minyak diperkirakan akan ”memaksa” AS untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya. Tujuannya, untuk mengendalikan inflasi AS dari tekanan kenaikan biaya produksi (cost-push inflation). US-EIA memperkirakan produksi minyak mentah AS akan mencapai rata-rata 13,6 juta bph pada tahun 2026 dan kembali meningkat menjadi 13,8 juta b/d pada tahun 2027.

Ketiga, pada 1 Maret 2026 lalu, OPEC+ telah menyatakan komitmennya untuk mulai meningkatkan produksinya pada April 2026 sebesar 206 ribu bph sebagai respon terhadap perkiraan persediaan minyak yang menurun. Sementara itu, keputusan mengenai seberapa besar produksi OPEC+ selanjutnya akan diambil pada 5 April. Pasokan OPEC+ juga bergantung pada durasi dan tingkat gangguan terhadap aliran minyak di selat Hormuz.

Rasionalitas Harga Minyak

Secara teori, harga minyak mentah dunia yang terbentuk dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Pertama, harga spot (spot prices). Kedua, pasokan (supply) baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC. Ketiga, posisi inventori/stok minyak mentah saat ini atau disebut supply demand balance. Keempat, perkembangan di pasar keuangan. Kelima, permintaan (demand) baik dari negara-negara OECD maupun non-OECD.

Penulis melihat terdapat beberapa kondisi bahwa harga minyak berpeluang untuk tidak bergerak secara liar selama konflik di Timur Tengah berlangsung. Pertama, sebelum konflik di Timur Tengah, pertumbuhan demand minyak dunia masih lemah seiring dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi khususnya di Eropa, AS dan Tiongkok. Secara teori, konflik geopolitik akan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Sehingga, konflik di Timur Tengah akan menjadi faktor tambahan yang memperlemah pertumbuhan demand minyak. Pada akhirnya, situasi ini akan mengarahkan harga minyak kembali melemah.

Kedua, pada dasarnya, baik Iran maupun AS dan negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS pasti merugi bila konflik berlangsung lama. Konflik dengan Iran yang berkepanjangan menyebabkan pasar keuangan AS jatuh (crash) dan kenaikan US Treasury (UST) yield dan inflasi. Kondisi ini pasti merugikan AS. Kenaikan UST akan merugikan APBN AS di tengah kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang tinggi. Sedangkan kenaikan inflasi akan menyulitkan bank sentral AS untuk menurunkan suku bunga (the Fed Fund Rate) yang dibutuhkan AS untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Demikian halnya dengan Iran dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Konflik yang berkepanjangan pasti menyebabkan kerugian finansial baik yang disebabkan oleh kerusakan infrastruktur maupun kehilangan pendapatan akibat tidak dapat menjual minyak mereka. Penulis memperkirakan, Iran-AS dan negara-negara Arab sekutunya akan berupaya mencari solusi untuk mengakhiri konflik secara elegan.

Namun demikian, di luar kedua rasionalitas yang berpotensi menjadi penstabil harga minyak mentah, tetap saja terdapat sejumlah faktor yang berpotensi ”merusak” optimisme terkait harga minyak. Pertama, konflik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan proteksionisme terkait energi dan pangan di negara-negara produsen. Negara-negara produsen cenderung berorientasi menjaga ketahanan pasokan domestik (domestic supply security) sehingga produksi mereka lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bila ini terjadi, maka harga energi dan pangan diperkirakan sulit mereda.

Kedua, perilaku spekulasi yang merusak mekanisme pasar dan harga minyak. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap kelangsungan pasokan minyak akibat meningkatnya konflik, hampir pasti akan muncul perilaku trader dengan memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan. Muncul perilaku spekulasi. Durasi perilaku spekulasi ini akan sangat tergantung dari tiga hal: (i) sejauh mana konflik tersebut berlangsung, (ii) komitmen negara produsen minyak, serta (iii) respon dari negara-negara konsumen minyak.

Merujuk pada pengalaman volatilitas harga minyak selama tahun 2007-2009, terlihat bahwa kenaikan harga minyak telah terjadi sejak Maret 2007 dan mencapai puncaknya pada Juli 2008 yang mencapai US$132 per barel. Krisis subprime mortgage menyebabkan fund manager dan investor mengalihkan investasinya dari instrumen keuangan ke komoditas. Kondisi tersebut menyebabkan spekulasi di futures oil market, terlebih saat itu demand minyak terutama dari Tiongkok sedang tinggi dan berhentinya produksi minyak di beberapa negara seperti Venezuela dan Iran.

Setelah mencapai puncaknya pada Juli 2008, harga minyak kemudian turun dan mencapai level terendahnya sebesar $39,95 per barel pada Desember 2008. Turunnya harga minyak dipengaruhi oleh berkurangnya aksi spekulasi seiring dengan komitmen yang positif dari negara-negara produsen dan respon yang tepat dari negara-negara konsumen minyak.

Respon dan Antisipasi Indonesia

Mencermati perkembangan pasar minyak dunia dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia sebagai net oil importer country, tentunya harus merespon secara tepat. Pertama, dari sisi kebutuhan pasokan minyak dari Timur Tengah atau yang melewati selat Hormuz, sebenarnya tidak terlalu besar. Impor migas Indonesia dari Timur Tengah yang berasal dari Arab Saudi, Qatar dan Kuwait memegang pangsa sekitar 10-15persen dari total impor migas Indonesia. Hanya saja, mengingat inventori/stok minyak dan BBM yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang relatif terbatas, tentunya antisipasi dini dan respon cepat tetap perlu dilakukan.

Dalam situasi dimana respon cepat perlu dilakukan,maka proses pengadaan minyak juga perlu dibuat secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan secara cepat tersebut. Dalam konteks ini, Pertamina selaku pelaksana pengadaan migas, tentunya perlu memiliki payung hukum terkait dengan tata kelola pengadaan migas yang dilaksanakannya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, maka potensi bagi pelaksana pengadaan migas di Pertamina terjerat kasus hukum akan sangat tinggi akibat tafsir yang bias terhadap unsur kerugian keuangan negara. Pada akhirnya, upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di dalam negeri menjadi sangat rawan.

Kedua, meskipun pangsa impor migas dari Timur Tengah/Hormuz relatif kecil, namun perlu dicermati konstelasi sumber impor migas kita. Selain Timur Tengah/Hormuz, pangsa impor migas Indonesia terbesar dari ASEAN sekitar 45 persen dan Amerika Serikat sekitar 10 persen pada tahun 2025. Impor migas dari ASEAN terutama dari Malaysia dan Singapura masing-masing dengan pangsa 16 persen dan 19 persen. Perlu dicatat, impor migas Indonesia dari ASEAN terutama berbentuk BBM. Sementara itu, minyak mentah yang digunakan untuk menghasilkan BBM diMalaysia sebagian besar berasal dari Timur Tengah.

Salah satu yang perlu diantisipasi adalah kelangsungan impor migas Indonesia pasca ditandatanganinya kesepakatan perdagangan resiprokal (agreement on resiprocal trade, ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Dimana, Indonesia berkomitmen akan membeli minyak dari AS dalam jumlah tertentu. Perlu diketahui, sifat impor minyak dari AS tersebut direncanakan untuk menggantikan impor minyak Indonesia dari negara-negara lain, bukan menambah impor yang eksisting. Pertanyaanya, apakah dengan berlakunya ART, kontrak jual beli minyak dengan negara-negara lain (terutama ASEAN) masih berjalan atau telah diakhiri? Kalau ternyata telah diakhiri, tentu perlu segera disiapkan langkah mitigasinya apabila pasokan minyak dari Timur Tengah terhambat.

Ketiga, persoalan energi yang dihadapi Indonesia pasca terjadinya konflik di Timur Tengah relatif lebih komplek dibandingkan negara-negara lain. Hal ini antara lain dipengaruhi kebijakan Indonesia yang cenderung ”membatasi” diri hanya membeli minyak dari produsen ”konvensional”. Sebagai contoh, sejak lama Indonesia tidak memiliki impor minyak dari Rusia dan Iran. Situasi seperti ini, semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untukmemperluas sumber pasokan minyak agar ketika force majeurterjadi, ketahanan energi kita tidak terganggu. Terlebih lagi, diperkirakan ketegangan geopolitik ke depan akan cenderung meningkat

JAKARTA - Pasar gas di seluruh dunia terguncang setelah ketegangan di Timur Tengah semakin memanas, dimana ada risiko terhambatnya pasokan melalui Selat Hormuz semakin tinggi. Harga acuan gas alam Eropa terpantau sudah naik tajam, seiring meningkatnya risiko pengiriman melalui laut imbas perang Amerika Serikat atau AS vs Iran .

Gas acuan Eropa melonjak sekitar 50%, untuk mencetak kenaikan harian terbesar sejak Maret 2022 setelah sebagian besar kapal LNG berhenti melewati Selat Hormuz selama akhir pekan. Jalur air yang sempit di antara Iran dan Oman itu merupakan titik krusial bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas global.

Lonjakan ini diperparah oleh serangan drone di kompleks LNG utama QatarEnergy di Ras Laffan, yang memaksa produksi dihentikan. Selain itu pasar minyak mentah juga kembali naik, dengan Brent melonjak ke level tertinggi dalam beberapa bulan karena eskalasi lebih lanjut membatasi aliran energi dari kawasan tersebut.

Di seluruh Teluk, situs energi lainnya juga terkena dampak atau sementara ditutup, ketika produsen menghentikan sebagian operasi mereka sebagai tindakan pencegahan. Arab Saudi dilaporkan telah menghentikan aktivitas di kilang Ras Tanura menyusul serangan tersebut.

Dengan alternatif jalur pipa yang terbatas dan rute pengiriman melalui kawasan itu terhenti, para pedagang kini memasukkan risiko bahwa jalur pasokan bisa tetap terganggu dalam jangka waktu yang panjang.

Para analis memperingatkan bahwa gejolak ini bisa menjadi guncangan paling serius bagi pasar gas sejak krisis energi 2022. Uni Eropa dipandang sebagai pihak yang sangat rentan terhadap gejolak ini.

Negara Uni Eropa Ini Kehabisan Kayu Bakar di Tengah Musim Dingin Brutal



Blok Eropa telah menghadapi lonjakan biaya energi berulang sejak mengurangi impor minyak dan gas dari Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina. Beralih dari gas pipa Rusia yang relatif murah memaksa blok ini lebih bergantung pada pengiriman LNG, terutama dari AS.

Saat ini ketika musim panas mulai berakhir, namun dengan kondisi penyimpanan yang kurang penuh dari biasanya. Wilayah Eropa membutuhkan impor LNG yang substansial selama musim panas untuk membangun kembali persediaan menjelang musim dingin berikutnya.

Kenaikan harga gas terjadi saat Presiden AS Donald Trump menunjukkan bahwa operasi militer terhadap Iran bisa berlanjut selama beberapa minggu. Di sisi lain sejumlah besar perusahaan asuransi maritim besar bersiap untuk menghentikan perlindungan risiko perang bagi kapal yang memasuki Teluk Persia.

Serangan militer yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada hari Sabtu, lalu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Serangan intens dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat senior lainnya, termasuk kepala Korps Pengawal Revolusi Islam.

Sedangkan Teheran merespons dengan serangan udara terhadap Israel dan beberapa negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer AS. Sebagai tanda eskalasi regional lebih lanjut, Hezbollah Lebanon telah memasuki pertempuran dengan serangan lintas perbatasan terhadap posisi militer Israel, yang memicu serangan udara balasan terhadap infrastruktur dan situs komando kelompok tersebut.

Seperti dilansir RT, para analis termasuk Goldman Sachs memperkirakan bahwa penghentian pengiriman selama sebulan melalui Selat Hormuz dapat meningkatkan harga gas Eropa hingga 130% dari tingkat saat ini. Hal itu tentunya memberi tekanan kembali pada rumah tangga dan industri.

Kirill Dmitriev, utusan presiden Rusia dan kepala dana kekayaan negara Rusia, berpendapat bahwa lonjakan harga terbaru menyoroti biaya dari keputusan Eropa untuk menjauh dari bahan bakar Rusia.

Dalam sebuah postingan di media sosial, Ia menyebutkan bahwa harga gas Uni Eropa “dapat meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu dekat”. Ia juga mengklaim bahwa “kesalahan strategis blok tersebut dalam menghindari gas Rusia yang murah dan andal justru berbalik merugikan.”

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat penghentian impor gas Rusia yang ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Rencana ini lebih cepat dari semula dan dianggap sebagai langkah memutus ketergantungan kawasan terhadap pemasok energi yang sebelumnya menjadi mitra utama.

Melansir Bloomberg pada Rabu (3/12/2025), kesepakatan tersebut dicapai dalam perundingan antara perwakilan negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa pada Rabu dini hari waktu setempat.

Dalam kesepakatan itu, UE sepakat melarang impor gas alam cair (LNG) dari Rusia secara bertahap hingga sepenuhnya dihentikan pada akhir 2026, lebih cepat satu tahun dari usulan awal Komisi Eropa.

Kebijakan tersebut sekaligus sejalan dengan sanksi terbaru UE terhadap Rusia yang telah menyetujui pelarangan pengiriman LNG via jalur laut.

Untuk gas pipa (pipeline gas) yang masih terikat kontrak jangka panjang, impor wajib dihentikan paling lambat pada 30 September 2027, dengan peluang perpanjangan hingga 1 November 2027 bergantung pada capaian target cadangan gas yang ditetapkan Uni Eropa.

Batas waktu ini juga lebih cepat dibandingkan rencana awal yang menargetkan penghentian kontrak hingga akhir 2027.

“Untuk pertama kalinya dan selamanya, kita mematikan keran gas Rusia. Eropa memilih keamanan dan kemandirian energi. Kami tidak akan kembali pada pasokan yang tidak stabil dan manipulasi pasar," ujar Komisaris Energi UE Dan Jorgensen melalui akun media sosial X.

Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif RePowerEU yang telah diusulkan sejak Juni lalu guna memperkuat keamanan energi pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, serta menyusul pembatasan aliran gas yang diberlakukan Moskow ke negara-negara Eropa.

Meski UE telah memangkas pembelian gas dari Rusia hingga setengah sejak perang dimulai, pasokan asal negara tersebut masih menyumbang sekitar 20% dari total impor gas Eropa. Sekitar 15% kebutuhan LNG UE saat ini masih dipasok Rusia, menjadikannya pemasok terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan nilai impor bulanan berkisar €500 juta hingga €700 juta.

“Ini kemenangan besar bagi kami dan bagi seluruh Eropa,” kata Menteri Energi Denmark Lars Aagaard, yang mewakili negara anggota dalam perundingan serta memegang presidensi bergilir UE.

Dia menambahkan, ketergantungan Eropa pada gas Rusia harus diakhiri, dan pelarangan permanen merupakan langkah besar ke arah yang benar.

Upaya percepatan pemutusan hubungan energi dengan Rusia juga dilakukan di tengah kondisi suplai gas global yang relatif longgar. Pasar gas dunia diperkirakan memasuki fase surplus pada paruh kedua 2026, sehingga risiko keketatan pasokan dan lonjakan harga akibat penghentian gas Rusia dinilai terbatas. Situasi ini ikut memperkuat dukungan politik di kawasan untuk melakukan pemutusan secara menyeluruh dan permanen.

Selain itu, Eropa juga menghadapi dorongan dari Amerika Serikat untuk mempercepat pemutusan hubungan energi dengan Moskow sekaligus meningkatkan pembelian LNG dari AS. Dalam kesepakatan dagang UE–AS yang dicapai awal tahun ini, Eropa berkomitmen membeli energi dari AS senilai US$750 miliar hingga 2028.

Berdasarkan skema RePowerEU, fase awal penghentian impor dimulai dengan larangan pembelian baru gas Rusia mulai awal 2026, dengan pengecualian bagi kontrak-kontrak yang telah berjalan.

Untuk LNG, kontrak jangka pendek yang ditandatangani sebelum 17 Juni 2025 akan dilarang mulai 25 April 2026, bertepatan dengan pemberlakuan sanksi UE terhadap pengiriman LNG via jalur laut. Sementara itu, gas pipa dari Rusia berdasarkan kontrak jangka pendek akan dilarang mulai 17 Juni 2026.

Untuk mencegah penghindaran kebijakan, UE menerapkan mekanisme izin awal (prior authorization) terhadap impor gas. Seluruh permohonan impor gas Rusia selama masa transisi wajib diajukan minimal satu bulan sebelum masuk wilayah UE. Adapun impor gas non-Rusia diwajibkan mengajukan izin minimal lima hari sebelum masuk, atau tujuh hari khusus untuk pengiriman melalui titik interkoneksi Strandzha 1.

Pengecualian aturan ini berlaku bagi negara produsen gas utama yang mengekspor lebih dari 5 miliar meter kubik ke UE pada 2024 serta memiliki pembatasan impor gas Rusia atau tidak memiliki infrastruktur impor dari Rusia.

Selain gas, kesepakatan ini juga mengamanatkan negara anggota UE menyiapkan rencana diversifikasi pasokan minyak guna menghentikan impor minyak mentah dari Rusia. Komisi Eropa berencana mengajukan regulasi resmi untuk penghapusan total impor minyak Rusia paling lambat akhir 2027.

Kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme trilogue tersebut masih memerlukan persetujuan formal negara anggota dan Parlemen Eropa serta pengundangan dalam buletin resmi UE agar dapat berlaku sebagai hukum.

JAKARTA - Minyak mentah dan gas alam Rusia menjadi salah satu faktor penentu keamanan energi Jepang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Jepang, merujuk pada proyek minyak dan gas Sakhalin-1 di Timur Jauh Rusia.

“Pemerintah Jepang terus mengakui bahwa mengamankan energi dari luar negeri, termasuk Proyek Sakhalin, sangat penting bagi keamanan energi Jepang,” bunyi pernyataan itu.

“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pasokan energi Jepang yang stabil tidak terganggu,” tambah kementerian tersebut.

25 Tahun Lagi, India Bakal Menjadi Konsumen Minyak Terbesar di Dunia

Jawaban Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang itu di tengah sanksi terbaru AS terhadap Rosneft, produsen minyak terbesar di Rusia dan pemegang saham dalam proyek Sakhalin-1, yang juga dimiliki oleh kementerian ekonomi Jepang sebagai pemegang saham.

Proyek ini sebelumnya dioperasikan oleh Exxon, namun perusahaan besar tersebut meninggalkan Rusia pada tahun 2022. Rosneft memiliki 20% saham di Sakhalin-1, ONGC Videsh dari India memegang 20% lainnya, dan konsorsium Jepang yang terdiri dari kementerian ekonomi dan beberapa perusahaan energi memegang 30%.

Ketika gelombang sanksi terhadap Rusia dimulai setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan-perusahaan Jepang dan kementerian diberikan pembebasan dari tindakan hukuman karena negara tersebut sangat bergantung pada komoditas energi asing.

Sejak saat itu, pejabat pemerintah Jepang telah berulang kali menyatakan bahwa Jepang akan kesulitan untuk menghentikan penggunaan energi Rusia. Selain Sakhalin-1, yang mengekspor minyak mentah ke Jepang, negara ini juga membeli gas alam cair dari proyek Sakhalin-2.

Siap-siap! Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD100/Barel Tanpa Minyak Mentah Rusia

LNG Rusia menyumbang sekitar 9% dari total impor gas alam cair Jepang. Perusahaan utilitas JERA mengimpor gas dari Sakhalin-2 berdasarkan kontrak yang berakhir pada 2026 dan 2029.

Bulan lalu, setelah saran Presiden Donald Trump agar Jepang berhenti membeli komoditas energi Rusia, pemerintah menegaskan kembali sikapnya. Menteri ekonomi mencatat bahwa negara itu telah "secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia."

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membuka peluang untuk menggarap Blok Tuna bersama perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft.

“Kalau ada peluang untuk kami bisa meningkatkan lifting, tentu akan kami dorong dan kami ingin ambil bagian,” ucap Simon ketika ditemui setelah pelantikan anggota komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11).

Ketertarikan tersebut selaras dengan tugas Pertamina untuk turut meningkatkan produksi dan lifting minyak nasional. Apabila terdapat kesempatan bagi Pertamina untuk menggarap Blok Tuna, maka Simon akan mengikuti prosedur yang diberikan.

Selama bisa meningkatkan produksi, kata dia, tentunya Pertamina menyambut kesempatan tersebut dengan baik.

“Tinggal nanti kami mengikuti prosedurnya saja, dari aturan, compliance, dan lain-lain,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan, Blok Tuna akan digarap oleh perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft, dan saat ini sedang mencari mitra.

“Rusia, Zarubezhneft, dia akan mengerjakan Tuna. Lagi mencari mitra juga,” ucap Djoko dalam paparan capaian kinerja SKK Migas di Jakarta, Senin (21/7).

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan bahwa plan of development (POD/rencana pengembangan) 1 Blok Tuna mulanya dioperatori oleh perusahaan asal Inggris, yakni Harbour Energy Group.

Penggarapan tersebut bermitra dengan ZN Asia Ltd (ZAL), anak usaha Zarubezhneft.

Akan tetapi, situasi tersebut dipengaruhi oleh geopolitik, di mana Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

“KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Harbour, (operator) yang sebelumnya, tidak bisa lanjut kalau ada sanksi dari AS di mitra sebelahnya. Harbour selaku operator bersedia untuk menyerahkan data-datanya kepada operator selanjutnya,” kata Rikky.

Dia menyampaikan bahwa yang kini menjadi kepentingan Indonesia adalah Blok Tuna berproduksi sesuai target.

Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan Djoko, Zarubezhneft perlu mencari mitra atau investor-investor baru untuk mengoperasikan blok tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025