JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

Alasannya karena jaringan ladang gas dan pipa di AS terlampau luas untuk bisa mengukur kadar metana secara spesifik per kargo kapal. Ditambah ketidakpastian sanksi denda dari Eropa membuat para pengusaha AS takut dan mulai ogah-ogahan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di Eropa.

Ironi Geopolitik

Situasi yang dialami eropa menjadi bentuk ironi terbesar. Pasanya sebelum tahun 2022, pemerintah barat berulang kali menuduh Kremlin menggunakan pasokan gas sebagai alat pemerasan politik (geopolitical weapon).

Kini setelah Eropa 100% bergantung pada LNG Amerika dan dihantam rekor lonjakan tarif listrik tertinggi, justru Washington yang secara terbuka mendikte kebijakan hukum Eropa menggunakan kartu as pasokan gas.

Meskipun ditekan habis-habisan, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen secara tegas menolak untuk melunakkan undang-undang tersebut. Jorgensen bersikeras bahwa Brussels tidak akan menggadaikan standar kelestarian lingkungan demi tunduk pada tekanan para pemasok.

Perseteruan panas ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan darurat pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Luxembourg.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga gas industri di Pulau Jawa terjadi akibat penurunan produksi gas dari sejumlah sumur di wilayah tersebut. Kondisi itu memaksa pasokan tambahan didatangkan dari luar Jawa dalam bentuk gas alam cair (LNG) dengan biaya distribusi yang lebih tinggi.

Bahlil menegaskan kenaikan harga hanya terjadi pada industri yang menggunakan skema non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sedangkan industri penerima fasilitas HGBT tidak mengalami perubahan harga karena masih mendapat subsidi pemerintah.

“Kalau stok tidak ada masalah, yang itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri yang non-HGBT. Kalau yang HGBT itu sebenarnya disubsidi negara, kalau non-HGBT itu harga umum,” kata Bahlil usai menghadiri Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, penurunan produksi gas terutama terjadi di sejumlah sumur di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Untuk menjaga pasokan bagi industri, pemerintah dan pelaku usaha harus mendatangkan LNG dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Sebagian sumur-sumur kita di daerah, khususnya daerah Jawa Barat ke sini, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost,” ujarnya.

Bahlil memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu ketersediaan pasokan gas bagi industri nasional. Namun demikian, pemerintah tengah menghitung formula harga yang dinilai tetap kompetitif agar tidak membebani pelaku usaha di tengah kenaikan biaya pasokan energi.

Ia mengatakan Kementerian ESDM telah berdiskusi dengan asosiasi industri serta melakukan pembahasan teknis bersama PT Pertamina untuk mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan pasokan dan kemampuan industri menyerap harga gas.

“Nah itu yang kita lagi mencari untuk menengahi, agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi. Saya sudah rapat sama mereka, sama asosiasi. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” kata Bahlil.

JAKARTA - Praktisi Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengungkapkan penyesuaian harga energi di tengah dinamika akibat geopolitik seperti saat ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi bersama. Terutama untuk harga energi non-subsidi termasuk gas alam cair atau LNG.

"Harga perolehan LNG tergantung dari apakah berdasarkan kontrak atau beli spot (dadakan). Spot bisa lebih murah atau lebih mahal seperti kondisi sekarang. Kalau mengikuti harga pasar ya naik turun harga adalah hal yang biasa, dan itu yang dihadapi oleh seluruh pengguna LNG," ungkap Wawan sapaan akrabnya, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Harga LNG berbasis spot, menurutnya, dipastikan mengalami kenaikan karena indeks harga acuan untuk di kawasan Asia Pasifik yaitu Japan Korea Marker (JKM) price mengalami lonjakan cukup signifikan. Data pasar mencatat indeks JKM sepanjang 2026 ini telah mengalami kenaikan mencapai sekitar 111%. ”Jadi memang naik cukup tinggi,” tegasnya.

Kenaikan tersebut turut mendorong kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah Indonesia berbasis JCC dan Brent secara proporsional. Pada April 2026, ICP bahkan tercatat naik sekitar 99% dibandingkan rencana awal tahun.

Selain berbasis spot, Wawan yang merupakan Gubernur Indonesia untuk OPEC (2015 – 2016) menjelaskan harga LNG bisa berdasarkan kontrak kesepakatan penjual dan pembeli. "Pembeli yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kontrak biasanya menggunakan basis harga minyak (oil index)" terangnya.

Selain itu kontrak-kontrak LNG yang berasal dari Indonesia saat ini masih terikat kontrak ekspor, sehingga untuk menghindari kondisi yang lebih merugikan maka perlu dilakukan kesepakatan yang tetap menjaga pemenuhan kontraktual ekspor.

Di Indonesia, acuan untuk kesepakatan harga jual beli berdasarkan kontrak ini mengacu pada ICP. Sedangkan di luar negeri umumnya mengacu pada harga Brent. "Misal atas dasar presentase dari harga minyak, itu disebut slope. Presentase bervariasi tergantung kapan kontrak tersebut dinegosiasikan dan ditandatangani. Kalau supply lagi banyak slope cenderung mengecil dan begitu sebaliknya," ulasnya.

Wawan yang juga pengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan dalam situasi saat ini, kenaikan harga LNG bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di semua negara termasuk negara-negara berkembang di kawasan.

Data pasar menunjukkan, harga LNG industri di Filipina saat ini mencapai sekitar USD 28,50 per MMBTU (S&P Global/Shell FGEN 2026) dan di Vietnam sekitar USD 27,81 per MMBTU (Petrovietnam/IEEFA 2026).

Sedangkan di Singapura, untuk pengguna industri skala besar (bulk) harga LNG di sana telah mencapai USD 40,12 per MMBTU (City Energy / SP Group, April 2026). Adapun untuk pengguna retail dan umum di Singapura harganya sebesar USD 47,54 per MMBTU (City Energy / EMA Singapore, April 2026).

Sebagai perbandingan, harga LNG di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian akibat kenaikan harga energi global akan berada di rentang USD21 -25 per MMBTU. Harga LNG di Indonesia sepanjang setengah tahun ini ditahan di level rendah yaitu sejak Januari 2026 ketika harga energi dunia dan LNG secara global sudah mengalami kenaikan.

Terpisah, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan situasi terjadinya lonjakan harga energi global sebagai dampak geopolitik memang menciptakan tantangan yang perlu dihadapi bersama. ”Situasi ini menyebabkan adanya twin dilemma. "Industri penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi, sementara industri pengguna mengalami kenaikan biaya produksi yang terkadang tidak bisa diteruskan ke konsumen," ungkapnya.

Kenaikan harga seluruh energi non-subsidi termasuk LNG menjadi keniscayaan karena terjadi secara global. Meski begitu, membela satu sektor misalnya sektor industri pengguna dan mengorbankan industri penyedia energi maupun sebaliknya, kata David, bukan merupakan solusi yang berkelanjutan. ”Justru dapat menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

JAKARTA - Titik terang nasib ekonomi dunia akhirnya muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat atau AS dan Iran mengumumkan kesepakatan damai pada hari Minggu lalu, sebuah kapal tanker energi raksasa dilaporkan berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman dan telah bersandar di pelabuhan India.

Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa urat nadi perdagangan laut yang sempat mati suri akibat perang AS-Iran kini mulai berdenyut kembali. Kapal pembawa gas alam cair (LNG) bernama MT Disha tersebut resmi bersandar di Pelabuhan Dahej di negara bagian Gujarat barat pada Jumat (19/6) pagi waktu setempat.

62 Juta Barel Minyak dari Selat Hormuz Siap Banjiri Kilang Asia

Kapal ini tercatat sebagai armada komersial pertama yang sukses menembus selat paling berbahaya di dunia itu setelah Washington resmi mencabut total blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Penyelamat Napas India: Sempat Sekarat Kehabisan Pasokan Gas

Kedatangan MT Disha membawa rasa lega bagi New Delhi. India seperti diketahui merupakan raksasa ekonomi dengan status importir minyak terbesar ketiga di dunia, importir LNG terbesar keempat, dan importir elpiji (LPG) terbesar kedua di planet bumi.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran meletus pada akhir Februari lalu, ketergantungan India terhadap Selat Hormuz berada di tingkat yang sangat ekstrem. Tercatat 45% impor minyak mentah India wajib lewat Selat Hormuz.

Selain itu 50% pasokan LNG dalam negeri bergantung pada selat ini. Ditambah 90% pasokan LPG rumah tangga dan industri mengalir melalui jalur maritim sempit tersebut.

Ketika perang berkecamuk dan kilang gas milik Qatar hancur, pasokan energi ke India lumpuh total karena mereka tidak memiliki cadangan strategis yang cukup. New Delhi bahkan sempat pontang-panting mencari pasokan alternatif super mahal dari Oman, Nigeria, hingga Amerika Serikat.

Kapal MT Disha sendiri diketahui membawa muatan penuh LNG yang dimuat dari kompleks Ras Laffan, Qatar, yang sempat menjadi target hantaman rudal selama konflik berlangsung.

Keberhasilan MT Disha ini langsung meruntuhkan dinding ketakutan para pelaku logistik internasional yang selama berbulan-bulan dihantui oleh kecemasan amukan rudal Iran.

Berdasarkan data analitik dari Kpler, arus lalu lintas di Selat Hormuz kini mulai mengalir setetes demi setetes. Setidaknya ada 12 kapal tanker besar terpantau mulai bergerak berani melintasi selat tersebut dalam beberapa hari terakhir, termasuk tiga kapal supertanker milik Arab Saudi dan satu kapal produk milik Iran sendiri.

Tak hanya itu, pemimpin redaksi Lloyd's List, Richard Meade, mengonfirmasi bahwa kapal-kapal kargo raksasa milik korporasi global seperti Grimaldi Group, Cosco, Knutsen, dan NYK yang sejak Februari lalu terjebak dan terdampar di perairan Teluk, kini sudah mulai bergerak melanjutkan perjalanan.

Sebagai catatan, sebelum perang mereduksi lalu lintas laut hingga di bawah 10%, sekitar 100 kapal melintasi Selat Hormuz setiap harinya. Blokade total yang terjadi sejak Maret bahkan memaksa empat perusahaan kontainer terbesar di dunia —Maersk, MSC, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd— untuk menyetop total seluruh operasi mereka di wilayah tersebut.

JAKARTA - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik akan terus meningkat seiring lonjakan konsumsi listrik nasional dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor. Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5% per tahun, dengan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sebagai tulang punggung dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, dalam forum internasional "11th Annual LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026" yang diselenggarakan di Bali, Kamis (7/5) lalu. Forum ini merupakan salah satu platform LNG di Asia Tenggara, yang mempertemukan pelaku industri gas global untuk membahas perkembangan rantai pasok LNG di Indonesia.

Rakhmad menjelaskan bahwa sektor ketenagalistrikan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan energi nasional. Berdasarkan proyeksi McKinsey dan RUKN 2025, elektrifikasi baik di industri, transportasi, rumah tangga hingga data center akan meningkatkan kontribusi kelistrikan dari 28% di 2025 menjadi 38% atas keseluruhan kebutuhan energi primer Indonesia pada 2035.

“ Power sector diproyeksikan tumbuh paling tinggi sekitar 4.6-5.4% per tahun, didorong elektrifikasi di sektor transportasi, industri, residensial, hingga pertumbuhan data center,” ujar Rakhmad dalam keterangan pers, Senin (11/5/2026).

PLN memperkirakan produksi listrik nasional akan meningkat signifikan 2 kali lipat dari 283,7 TWh pada 2024 menjadi sekitar 581–584 TWh pada 2034. Dalam periode tersebut, meskipun porsi energi baru terbarukan terus meningkat, batu bara dan gas masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa di tahun 2034, batu bara diperkirakan masih menyumbang 47% produksi listrik nasional. Meskipun renewable energy akan naik 4.8-5.6 kali lipat, gas tetap dibutuhkan dan diproyeksikan naik 2.3-2.7 kali lipat menjadi 132,3 TWh atau setara 18-23% bauran pembangkit listrik nasional.

Rakhmad menambahkan bahwa kebutuhan gas PLN diperkirakan meningkat dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034. Kenaikan ini akan didominasi oleh LNG sebagai solusi atas penurunan pasokan gas pipa domestik. “Kebutuhan LNG akan terus meningkat untuk menutup penurunan produksi gas domestik melalui pipa dan memenuhi pertumbuhan permintaan listrik,” jelasnya.

Sejalan dengan proyeksi tersebut, kebutuhan kargo LNG juga diperkirakan meningkat 4.5% per tahun dari 103 kargo pada 2026 menjadi 214 kargo pada 2034. Sementara itu, kontrak gas pipa PLN diproyeksikan cenderung turun dari 757 BBTUD menjadi 667 BBTUD dalam periode yang sama.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, PLN EPI terus memperkuat penambahan kontrak jangka panjang termasuk dari kontrak jangka panjang gas pipa dengan Conrad dan Mubadala yang baru saja ditandatangani PLN EPI tahun lalu. Selain itu, PLN EPI juga terus mengembangkan infrastruktur gas dan LNG nasional melalui berbagai proyek midstream, termasuk Floating Storage Regasification Unit (FSRU), LNG carrier, Onshore Receiving Unit (ORU) di berbagai wilayah Indonesia dan pembangunan pipa WNTS-Pemping.

Beberapa proyek yang dikembangkan antara lain FSRU Jawa Barat 1 dan 2, FSRU Jawa Timur, FSRU Bali, serta FSRU Cilegon. Selain itu, pengembangan klaster LNG di wilayah Sumatera–Kalimantan, Sulawesi–Maluku, Papua Utara, hingga Nusa Tenggara juga terus dilakukan untuk mendukung program gasifikasi pembangkit listrik di wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, PLN EPI menargetkan kapasitas regasifikasi mencapai 3.850 MMSCFD dengan kapasitas penyimpanan hingga 1,2 juta meter kubik.

Menurut Rakhmad, penguatan infrastruktur LNG menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai Asta Cita Pemerintah. “Ini bukan lagi pilihan. Infrastruktur gas dan LNG harus dibangun untuk mendukung ketahanan energi dan transisi energi Indonesia,” tutupnya.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bersalah dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Mereka dihukum dengan pidana penjara selama 4,5 dan 3,5 tahun.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi putusan yang dijatuhkan majelis hakim. "KPK menyampaikan apresiasi pada majelis hakim yang telah memutus bersalah terhadap terdakwa saudara HK dan saudara YA," kata Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).

Budi menjelaskan, dengan putusan tersebut dua terdakwa yang dimaksud terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan gas cair.

"Di antaranya terkait dengan ketidakhati-hatian dalam proses pengadaan dengan tidak melihat harga pembanding untuk para penyuplai lainnya, sehingga terdakwa HK dan YA ini juga tidak melakukan atau melakukan pencarian harga yang lebih murah dalam pengadaan LNG," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara.

Lihat video: Hari Karyuliarto Mengeklaim Tak Bersalah, Kasus LNG Disebut Murni Perkara Bisnis



Hakim meyakini, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

Dua terdakwa tersebut ialah, Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Suwandi saat membacakan amar putusan, Senin (4/5/2026).

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsoder 80 hari kurungan badan.

Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana, Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

JAKARTA - Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 Hari Karyuliarto (HK) menyatakan keberatan atas vonis 4,5 tahun penjara yang diterimanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Dia menilai, putusan tersebut tidak adil.

"Ini putusan yang jahat dan sungguh tidak adil buat saya," kata Hari usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Hari, majelis hakim banyak mengabaikan fakta-fakta yang mencuat selama proses persidangan. "Fakta tersebut misalnya, penjualan kembali dilakukan pada masa Covid, berkurangnya surat berharga pada masa Covid, hampir semuanya rugi, ya kan. Kemudian fakta keuntungan tidak dipertimbangkan," ujarnya.

"Jadi ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan ini saya kira sudah settingan dari awalnya memang sudah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para advokat, pledoi saya, tidak dibacakan sama sekali," sambungnya.

Akan hal itu, Hari mengaku saat ini tidak terpikirkan untuk mengajukan banding atas vonis yang ia terima. "Saya saat ini tidak berpikir untuk upaya banding, karena sudah tidak ada gunanya kalau peradilannya sesat seperti ini. Dalam 7 hari ini saya berpikir untuk berdoa saja. Semoga peradilan di Indonesia akan ada perbaikan," ucapnya.

Lihat video: Hari Karyuliarto Mengeklaim Tak Bersalah, Kasus LNG Disebut Murni Perkara Bisnis



Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) pada 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara.

Hakim meyakini, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

Dua Terdakwa yang dimaksud ialah, Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Suwandi saat membacakan amar putusan, Senin (4/5/2026).

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsoder 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana, Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 tahun penjara dan 3,5 tahun penjara. Dua terdakwa itu yakni Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2015-2018.

Hakim meyakini keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Selain itu, 2 terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara, Yenni dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sekadar informasi, JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Dia juga menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestic. Kemudian, hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS.

Dia menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1.

Jaksa melanjutkan Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara, Yenni mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya dalam proses pengadaan.

JAKARTA - Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) melaporkan pasokan gas alam cair (LNG) global anjlok sekitar 20% akibat dampak konflik Iran yang merembet ke pasar energi dunia. Gangguan distribusi melalui Selat Hormuz menjadi faktor utama yang menekan produksi dan mengubah arah pasar dari pertumbuhan menjadi kontraksi tajam.

"Setiap bulan tanpa pengiriman LNG melalui Selat Hormuz menyebabkan kehilangan pasokan sekitar 10 miliar meter kubik dan memaksa revisi ke bawah prospek permintaan di wilayah impor utama," demikian pernyataan IEA dikutip dari The National, Kamis (30/4).

Penurunan tajam pasokan LNG tersebut sangat kontras dengan puncak pertumbuhan hampir 17% yang tercatat pada Januari lalu. IEA menyebut permintaan menurun di pasar impor LNG utama, yang diperburuk oleh faktor cuaca, harga lebih tinggi, serta kebijakan penghematan permintaan di berbagai negara.

Beberapa negara Asia, yang sebagian besar sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah sedang melakukan langkah penghematan permintaan dan penggantian bahan bakar untuk mengurangi penggunaan gas alam. IEA mencatat lembaga tersebut memiliki 32 negara anggota dan 13 negara asosiasi yang terdampak dinamika ini.

IEA menyatakan bahwa setiap bulan tanpa pengiriman LNG melalui Selat Hormuz menyebabkan kehilangan pasokan sekitar 10 miliar meter kubik (bcm). Hal itu, menurut para analis lembaga tersebut, mengakibatkan revisi ke bawah terhadap prospek permintaan di wilayah-wilayah impor utama.

Selat Hormuz, yang merupakan titik sempit kunci dan biasanya dilalui seperlima ekspor energi dunia, kini menjadi pusat konflik AS-Iran yang telah memasuki pekan kesembilan. Konflik tersebut telah mengganggu aliran LNG secara signifikan.

Pemuatan LNG dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA), dua pemain kunci di pasar global, tercatat turun 9,5 bcm secara tahunan. Serangan Iran terhadap QatarEnergy memaksa perusahaan tersebut menyatakan force majeure hanya seminggu setelah permusuhan dimulai.

Kerugian pasokan LNG dari kedua negara Teluk itu diperkirakan mencapai sekitar 20 bcm selama periode Maret hingga April. Padahal, QatarEnergy memproduksi sekitar 18,5 miliar kaki kubik gas per hari dari ladang North Dome, yang memungkinkan negara tersebut memasok seperlima kebutuhan LNG dunia.

"Selain gangguan aliran LNG melalui Selat Hormuz, kerusakan pada infrastruktur likuefaksi LNG Qatar telah menurunkan prospek pertumbuhan pasokan LNG global dalam jangka menengah," tambah laporan IEA. "Konflik Timur Tengah telah mengganggu industri gas alam Qatar secara mendalam dan diperkirakan menunda efek gelombang LNG yang sedang berlangsung setidaknya dua tahun."

Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, konflik tersebut telah menyebabkan kehilangan kumulatif sekitar 120 bcm pasokan LNG untuk periode 2026-2030. Angka itu mempertimbangkan efek gabungan dari gangguan jangka pendek maupun implikasi jangka menengah terhadap pasokan.

"Kerugian akibat konflik Timur Tengah menyumbang sekitar 15 persen dari pasokan LNG global yang diharapkan selama periode 2026-2030. Dampak terhadap pertumbuhan terutama terkonsentrasi pada 2026-2027 dan, oleh karena itu, menunda efek pelonggaran pasar dari gelombang LNG setidaknya dua tahun," demikian kutipan laporan IEA.

Di antara negara-negara regional lain, Irak paling terpukul oleh krisis LNG karena impor gas pipa dari Iran ke Irak dihentikan sementara setelah serangan ke ladang South Pars Iran. IEA menyebut situasi itu menciptakan efek berantai pada kondisi pasokan gas dan listrik Irak yang sudah rapuh sejak 2017.

Krisis ini juga menyoroti kebutuhan investasi yang memadai secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai gas dan LNG serta sumber energi lain. IEA menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih erat antara produsen dan konsumen untuk memperkuat keamanan pasokan, mengingat volatilitas harga yang meningkat juga menyoroti keuntungan dari portofolio kontrak jangka panjang yang beragam.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2013-2020 dituntut 6,5 dan 5,5 tahun penjara. Jaksa menilai, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP.

Dua terdakwa yaitu Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," kata Jaksa membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4/2026).

Hari juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti 80 hari kurungan badan.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa juga membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Yenni Andayani yang dituntut 5,5 tahun penjara. Sama dengan Hari, Yenni juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

Lihat video: KPK Umumkan Tiga Orang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi LNG PERTAMINA



Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan, Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Ia juga menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang didalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik dan hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS.

Ia juga menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1.

Jaksa melanjutkan, Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Yenni disebutkan mengusulkan kepada Hari untuk penandatanganan Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya dalam proses pengadaan.

Yenny juga menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) Train 1 Pembelian LNG antara PT Pertamina (Persero) dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Kuasa dari Karen Agustiawan walaupun belum seluruh direksi PT PERTAMINA (Persero) menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) dan tanpa adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Persetujuan RUPS.

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan surat tuntutan untuk dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020. Jadwal sidang ini sebagaimana terlampir dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dua terdakwa yaitu Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018 dan Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014. "13 April 2026, tuntutan penuntut umum," demikian tertulis di laman SIPP untuk jadwal sidang dua terdakwa tersebut yang dilihat pada Senin (13/4/2026).

Sidang ini dijadwalkan digelar pada pukul 13.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 2. Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan, Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Ia juga menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang didalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik dan hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS.

Ia juga menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1.

Jaksa melanjutkan, Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Yenni disebutkan mengusulkan kepada Hari untuk penandatanganan Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya dalam proses pengadaan.

Yenny juga menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) Train 1 Pembelian LNG antara PT Pertamina (Persero) dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Kuasa dari Karen Agustiawan walaupun belum seluruh direksi PT Pertamina (Persero) menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) dan tanpa adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Persetujuan RUPS.

Perbuatan mereka lanjut jaksa, memperkaya Karen Agustiawan sebesar Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65 serta memperkaya korporasi Corpus Christi Liquefaction, Llc seluruhnya sebesar USD113,839,186.60. "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar USD113,839,186.60," ujarnya.