Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun gedung baru untuk MUI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Rencana tersebut dinilai sebagai langkah positif bagi penguatan peran umat Islam di Indonesia.

Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid, menyampaikan sikap tersebut usai menghadiri prosesi pengukuhan Pengurus MUI masa khidmat 2025–2030 yang berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, gagasan pembangunan gedung baru itu sejalan dengan semangat konsolidasi umat.

“Sebagai bagian dari kekuatan umat Islam, tentu kami menyambut baik ide dan gagasan tersebut,” ujar Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengukuhan Pengurus MUI periode 2025–2030.

Acara pengukuhan tersebut dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa.
Kegiatan di Masjid Istiqlal itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah yang memadati area masjid.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran HI untuk pembangunan Gedung MUI yang baru. Gedung tersebut direncanakan memiliki puluhan lantai dan akan digunakan bersama oleh sejumlah lembaga keislaman.

Nusron menjelaskan, berdasarkan desain yang disusun oleh Menteri Agama, bangunan itu dirancang setinggi sekitar 40 lantai.

Nantinya, kata Nusron, gedung tersebut tidak hanya ditempati MUI, tetapi juga menjadi pusat aktivitas berbagai organisasi dan lembaga Islam, seperti ormas keagamaan, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, BPKH, hingga Dewan Masjid Indonesia.

Lebih jauh, Nusron yang juga menjabat Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi umat.

Dia menilai, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengelolaan potensi umat yang baik akan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa.
Terkait pembiayaan pembangunan gedung tersebut, Nusron menyarankan agar pertanyaan mengenai anggaran disampaikan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Menteri Agama KH Nasaruddin Umar.

"Soal anggaran lebih baik tanya kepada Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) dan Menag (Menteri Agama KH Nasaruddin Umar)," tandas Nusron.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan Gedung BSI Tasikmalaya sebagai langkah memperluas layanan keuangan syariah di Jawa Barat. Kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar, khususnya di sektor UMKM, ekosistem halal, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang di kawasan Priangan Timur.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis H. Harumansyah, menyampaikan bahwa Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi syariah.

"Kami melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal, UMKM, dan ekonomi kreatif di wilayah ini. BSI berkomitmen menyediakan layanan dan pendampingan terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12).

Gedung baru ini berlokasi di Jl. Otto Iskandardinata, Tasikmalaya, dan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Kantor Layanan Gadai, Kantor Layanan Prioritas, Safe Deposit Box (SDB), function hall, serta musala.

Desain gedung mengusung konsep green building dan dilengkapi fitur ramah difabel, termasuk akses mobilitas, toilet khusus difabel, serta mesin ATM dengan fitur braille.

Grandhis menambahkan bahwa fasilitas tersebut dihadirkan untuk memastikan layanan perbankan dapat dijangkau secara inklusif oleh masyarakat.

"Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan layanan perbankan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya," imbuh dia.

BSI menilai kehadiran gedung ini tidak hanya memperkuat layanan operasional, tetapi juga membuka ruang edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan bagi pelaku usaha, generasi muda, dan komunitas yang ingin mengenal lebih dekat peluang ekonomi syariah.

Peresmian ini juga menjadi bagian dari strategi BSI memperkuat kontribusi Jawa Barat dalam pengembangan ekosistem halal nasional.

Sebagai informasi, hingga kuartal III 2025, BSI Tasikmalaya mencatat total aset sebesar Rp1,3 triliun, tumbuh 15 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga mencapai Rp1,1 triliun atau naik 17 persen, sementara pembiayaan menyentuh Rp1,1 triliun dengan pertumbuhan 11,30 persen.

Saat ini, BSI memiliki lima kantor cabang di Tasikmalaya, didukung 41 ATM, 118 EDC merchant, dan 4.101 QRIS untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meresmikan wajah baru Gedung Kantor Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) sekaligus membuka Digital Store Karang Ayu sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan perseroan.

Gedung yang dipadukan dengan bangunan cagar budaya (heritage) itu menjadi simbol komitmen BTN dalam menghadirkan layanan perbankan terbaik, modern dan inklusif bagi masyarakat Jateng dan DIY.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa pembaruan gedung ini merupakan lanjutan dari agenda transformasi yang telah dijalankan dalam dua tahun terakhir, baik dari sisi operasional maupun modernisasi fisik.

"Ini adalah bagian dari transformasi di BTN. Kita memang setahun dua tahun terakhir banyak melakukan perubahan, termasuk fisik kantor. Jadi banyak hal yang kita ubah," ujar Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12), dikutip dari ANTARA.

Ia menilai lokasi gedung terletak strategis di Jalan Mgr. Sugiopranoto Kota Semarang yang merupakan pusat komersial, perbankan, dan aktivitas masyarakat Semarang.

BTN menggabungkan desain modern dengan bangunan heritage lama yang tetap dipertahankan. Perpaduan tersebut menjadi identitas baru BTN yang kokoh dan berwawasan ke depan untuk mendukung produktivitas, kualitas layanan dan inovasi.

Gedung tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti rubanah (basement), aula, ruang rapat, musholla, ruang laktasi, area hiburan, sky garden, serta rooftop.

"Lokasi ini strategis, tetap kita pertahankan gedung heritage. Ini jadi seru antara heritage dan gedung modern, desainnya kita satukan menjadi representasi perjalanan BTN dengan tetap menjaga warisan, namun tampil modern dan berbasis teknologi," ungkapnya.

BTN memodernisasi gedung heritage tersebut menjadi Digital Store pertama di Jawa Tengah dan ke-11 di Indonesia. Kantor cabang digital ini menggantikan fungsi teller dan customer service dengan sistem berbasis digital dan akal imitasi (AI).

Nasabah dapat membuka rekening hanya dalam 3-5 menit melalui pemindaian KTP yang terintegrasi dengan Dukcapil. Hingga kini, lebih dari 20 kantor cabang BTN telah dikonversi menjadi cabang digital.

"Dalam transformasi digital ini BTN tidak melakukan PHK atau lay-off karyawan. Mereka kami pindahkan ke fungsi yang lebih penting seperti sales dan operations karena memang fungsinya sudah bisa digantikan oleh teknologi dan AI. Dengan cara ini pelayanan jauh lebih baik, lebih cepat, lebih akurat," kata Nixon.

Dalam kesempatan itu, Nixon juga menyoroti ekonomi Jawa Tengah yang terus tumbuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jateng pada triwulan III 2025 tercatat melaju 5,37 persen secara tahunan, melampaui rata-rata nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang sektor-sektor utama seperti industri pengolahan/manufaktur, perdagangan besar dan eceran, pertanian, serta konstruksi. Gabungan empat sektor tersebut menyumbang 70-75 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng.

"Stabilitas dan pertumbuhan pada multi sektor menghasilkan basis profil masyarakat yang beragam, meliputi pekerja tetap, pelaku usaha UMKM, profesional, hingga pekerja industri yang menjadi potensi bisnis bagi BTN," beber Nixon.

Ke depan, lanjutnya, BTN akan memperluas ekspansi pembiayaan perumahan dan non-perumahan (beyond mortgage), termasuk pembiayaan UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan yakni Kredit Program Perumahan (KPP) dengan bunga 6 persen.

Program ini menyasar pekerja informal dan wiraswasta yang sebelumnya sulit mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) lantaran tidak memiliki slip gaji.

"Sekarang tidak ada alasan lagi. Pemerintah sudah menyiapkan KPP hingga Rp500 juta yang disubsidi negara. Developer kecil juga bisa memanfaatkan plafon hingga Rp5 miliar per putaran, empat kali putaran sampai Rp20 miliar," jelas Nixon.

Perseroan juga berupaya memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas, baik di sektor perumahan maupun non-perumahan. Nixon menyatakan portofolio kredit BTN saat ini masih didominasi sektor perumahan dengan porsi 85 persen, namun angka itu telah menurun dari sebelumnya 95 persen.

"Bukan karena kredit perumahan melambat, tetapi karena kredit non-perumahan tumbuh lebih cepat. Kami menargetkan porsi kredit perumahan dan non-perumahan dapat mencapai 70-30 persen pada 2029. Sisi non-perumahan akan terus kami dorong, termasuk UMKM, agar BTN dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Adapun Nixon berharap fasilitas lengkap dan layanan digital yang dihadirkan di gedung baru dapat memperkuat kinerja Kanwil Jateng DIY sekaligus menjadikan BTN sebagai role model digital banking di daerah.Mas Benny menyampaikan bahwa ketiga raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut semuanya telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Klaten.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akan segera dibangun ulang.

Kendati demikian, pembangunan gedung tersebut akan digelar tidak pada lokasi bangunan yang ambruk sebelumnya, pada Senin (29/9/2025).

Dody membeberkan bahwa lahan lama dari gedung tersebut saat ini ditetapkan sebagai tempat kejadian perkara (TKP) ambruknya gedung tiga lantai yang menewaskan 63 santri tersebut. Menurutnya, jajaran kepolisian masih mendalami perkara tersebut sehingga lokasi lama dari gedung tersebut harus steril.

“Progresnya masih dicek sama teman-teman. Cuman kemarin terakhir kan ada info, mereka [pengurus pesantren] mau menyerahkan tanah yang lain karena tanah yang [lama] itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sudah diproses di Polda 'kan,” ujarnya kepada Bisnis usai mengisi studium generale di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11/2025).

Dody menegaskan bahwa, jajaran pengurus Ponpes Al Khoziny telah menyerahkan lahan baru sebagai lokasi pembangunan gedung baru, yang lokasinya tidak jauh dari letak kawasan pondok pesantren yang sebelumnya.

“Jadi, kemudian mereka menyerahkan tanah lain untuk dipikirkan [jadi lokasi pembangunan gedung baru ponpes Al Khoziny],” tambahnya.

Dody juga menjelaskan, terdapat sekitar 2.000 santri yang memerlukan bangunan baru untuk melanjutkan proses pembelajaran. Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya terjun langsung untuk menyediakan akses dan fasilitas pendidikan bagi mereka, pasca tragedi runtuhnya gedung di kawasan asrama putra ponpes itu.

“Karena 'kan di situ ada sekitar hampir 2.000-an santri, yang hari ini kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan karena 'kan sekolahnya roboh,” bebernya.

Dody pun menegaskan, pihaknya berkomitmen agar pembangunan gedung baru Ponpes Al Khoziny dapat dimulai secepatnya pada akhir tahun 2025 ini. Namun, terdapat serangkaian kajian teknis yang harus terlebih dahulu dilakukan pihaknya.

“Mulai start-nya [pembangunan gedung baru Al Khoziny] kami upayakan secepat-cepatnya, tapi kan teknokrasinya mesti benar. Misalnya kan disampaikan ada tanah baru tuh kan. Bisa kami cek, tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa,” jelasnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana menerangkan, pihaknya kini tengah menyelesaikan tahap perencanaan teknis dan administrasi tanah. Termasuk detail engineering design (DED), yang mengisyaratkan proses pembangunan gedung baru ponpes tersebut akan segera dimulai di atas lahan seluas 4.100 meter persegi milik yayasan.

“Mudah-mudahan bisa segera disetujui dan di-approve. Total luasannya [lahan untuk pembangunan gedung baru Ponpes Al Khoziny] 4.100, sesuai dengan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh yayasan. Jadi, sekarang kami sedang berproses untuk menyelesaikan administrasi tanahnya,” ucapnya.

Dengan berbagai proses administrasi dan teknis yang tengah dipersiapkan oleh kementerian, Dewi menyatakan proses pembangunan gedung baru Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, selambat-lambatnya dapat dimulai pada akhir tahun 2025 ini.

“Jadi, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan cepat dan tentunya harapannya mulai akhir tahun ini kita bisa laksanakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bangunan baru Ponpes Al Khoziny tersebut akan dibangun di lokasi baru, yang berlokasi di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, lahan itu disebut-sebut masih berupa kawasan persawahan.

Dewi mengatakan, pemindahan lokasi ponpes tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan terhadap sejumlah faktor, seperti aspek keamanan dan aksesibilitas, terutama setelah pengalaman proses penyelamatan atau evakuasi terhadap para korban dan alat berat yang sukar untuk masuk ke lokasi kejadian.

“Kami mempertimbangkan di sana tentunya ada proses yang tetap harus berjalan. Kemudian, kami bisa lihat di sana aksesnya juga sangat terbatas pada saat kemudian terjadi kejadian seperti kemarin, akses untuk alat berat itu juga sangat sulit,” jelasnya.

Menurutnya, lokasi baru yang dipilih tersebut berada lebih dekat dengan jalan raya dan memiliki akses yang lebih lebar, sehingga akan memudahkan proses pembangunan serta proses evakuasi oleh petugas bila terjadi kondisi kedaruratan.

“Nah itu sebenarnya salah satu kriteria keandalan bangunan. Jadi kalau terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu ada kemudahan akses dari sarana-prasarana yang menanggulangi terjadinya bencana, itu bisa mudah untuk masuk. Jadi, di sini kita lihat aksesnya sangat mudah, dekat dengan jalan raya, cukup lebar jalannya, jadi kami kira pemindahan ini adalah jalan yang terbaik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rumah sakit, PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) melaksanakan ekspansi dengan memulai pembangunan gedung baru di area RS DKH Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.

Ekspansi itu merupakan realisasi dari rencana ekspansi perseroan seperti yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum perdana saham (IPO) DKHH.

Dalam IPO, DKHH menjaring dana segar senilai Rp69,90 miliar. Merujuk prospektus IPO DKHH, sekitar Rp40,76 miliar akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak. Nantinya, gedung baru ini akan menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya fasilitas poliklinik, rawat inap eksekutif serta rawat inap peserta BPJS.

Adapun, proyek pembangunan ‘Gedung Karlinah’ di area RS DKH Cibadak tersebut ditargetkan selesai dalam 10 bulan kedepan. DKHH menggunakan dana IPO untuk membangun gedung yang rencananya akan terdiri atas lima lantai ini.

Groundbreaking pembangunan gedung baru ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E dan Direktur Utama Cipta Sarana Medika Satria Muhammad Wilis pada Senin (10/11/2025).

Satria mengatakan Gedung Karlinah RS DKH Cibadak diharapkan mampu menjadi solusi tingginya permintaan layanan kesehatan di RS DKH Cibadak. Sebagai informasi, nama Gedung Karlinah diambil dari nama mendiang Karlinah Umar Wirahadikusumah yang merupakan pendiri (founder) DKH Hospitals Group bersama dengan sang suami mendiang Umar Wirahadikusumah yang merupakan Wakil Presiden ke-4 Indonesia.

"Dengan demikian, visi ‘Mewujudkan Indonesia Sehat’ yang kami gaungkan bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Nadya Yosvara, Direktur RS DKH Cibadak, menambahkan adanya pembangunan gedung baru ini dipercaya bisa menambah jumlah institusi kesehatan yang profesional, berkelanjutan, dan bermanfaat.

“Pembangunan Gedung Karlinah ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pelayanan rawat inap dan juga rawat jalan di RS DKH Cibadak sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor perkantoran di Jakarta mulai menunjukkan tren perbaikan sepanjang kuartal I/2026. Kinerja bisnis subsektor properti tersebut terpantau merangkak naik dan mulai mendekati level produktivitas sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Sejalan dengan itu, CBRE Indonesia memproyeksikan bahwa subsektor perkantoran kini telah memasuki fase rebound. Head of Research and Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus memaparkan bahwa tren peningkatan okupansi yang berpadu dengan masih terbatasnya suplai baru menjadi faktor penentu laju pemulihan saat ini.