Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$106,56 per barel pada Mei 2026.

Angka itu turun sebesar US$10,75 dibandingkan bulan April 2026 yang mencapai US$117,31 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, penurunan ICP Mei sejalan dengan melemahnya harga minyak mentah utama dunia. Ini khususnya Dated Brent yang dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

"Perkembangan positif ini secara umum dipengaruhi oleh perbaikan pasokan global seiring meredanya konflik geopolitik global," kata Laode melalui keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, sepanjang Mei 2026 pasar minyak global merespons sejumlah perkembangan yang mengindikasikan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyampaikan sinyal positif terkait peluang berakhirnya konflik, serta kemajuan negosiasi dengan Iran.

Selain itu, Negeri Paman Sam juga membatalkan rencana serangan lanjutan ke Iran dan kembali memberikan pengecualian sanksi sementara terhadap minyak Rusia yang telah berada di laut.

"Perkembangan itu menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya pasokan minyak dunia dan menekan harga minyak mentah di pasar internasional," imbuh Laode.

Selain faktor geopolitik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh prospek permintaan global yang melemah. International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan minyak dunia turun hingga 420.000 barel per hari menjadi sekitar 104 juta barel per hari.

Adapun penurunan permintaan terbesar terjadi pada kuartal/II 2026 yang mencapai 2,45 juta barel per hari.

Di kawasan Asia, impor minyak juga mengalami penurunan signifikan sepanjang Februari hingga April 2026. Penurunan impor tercatat terjadi di Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sementara itu, aktivitas pengolahan minyak mentah (crude throughput) Cina turun 5,8% secara tahunan menjadi 13,35 juta barel per hari, level terendah dalam 44 bulan terakhir.

Laode mengatakan bahwa terhadap dinamika yang terjadi, pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi global dan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan, serta harga energi nasional.

"Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan langkah antisipatif yang diperlukan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat," tegas Laode.

Berikut harga rata-rata minyak mentah utama pada Mei 2026 dibandingkan April 2026:

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$10,75 dari US$117,31 menjadi US$106,56 per barel
• Harga Brent (ICE) naik sebesar US$1,25 dari US$102,46 menjadi US$103,71 per barel
  
• WTI (Nymex) naik sebesar US$0,45 dari US$98,06 menjadi US$98,51 per barel
  
• Dated Brent turun sebesar US$12,99 dari US$120,55 menjadi US$107,55 per barel
  
• Basket OPEC naik sebesar US$3,45 per US$108,79 menjadi US$112,24 per barel (per 29 Mei 2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua.

Peta geopolitik dunia berubah drastis setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari lalu. Kenaikan harga minyak dunia tak bisa terbendung usai Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.

UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran. Per 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.

Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk acuan harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).

Masalahnya, dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications, UNCTAD menemukan korelasi kenaikan harga minyak dunia dengan kenaikan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang.

Tak heran apabila akhirnya pemerintah memutuskan untuk menanggung beban kenaikan harga minyak dunia itu lewat APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan ada penambahan sekitar Rp90 triliun sampai dengan Rp100 triliun untuk anggaran subsidi energi pada tahun ini.

Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Artinya, penambahan anggaran itu mencapai hampir setengah dari total pagu yang disiapkan di awal tahun.

Pemerintah tampaknya tak ingin ketidakpastian global mengganggu momentum pemulihan ekonomi domestik. Usai ekonomi tumbuh 5,39% pada kuartal IV/2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal I/2026 (5,6%) dan sisa tahun.

Dengan demikian, penahanan harga BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diharapkan tidak mengganggu konsumsi mereka yang menjadi pendorong utama perekonomian (53,63% dari produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025).

"Dari sisi manfaat jangka pendek, ini [penahanan harga BBM subsidi] jelas membantu. Daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi tidak melonjak, dan stabilitas ekonomi relatif lebih aman dalam fase awal. Ini penting terutama di tengah tekanan global yang tinggi," ujar Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pertanyaannya, seberapa lama APBN bisa menanggung beban kenaikan harga minyak dunia?

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda normalisasi harga minyak dunia; Presiden AS Donald Trump juga masih menyampaikan komentar yang terus mengancam Iran.

CORE Indonesia menghitung APBN 2026 masih menahan kenaikan harga minyak dunia apabila kisaran harga tahunannya masih di level US$80 hingga US$90 per barel. Selama rata-rata harga masih berada di bawah rentang tersebut, APBN secara teknis masih aman dan defisit dapat dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Potensi Masalah Jangka Panjang

Risiko terburuk adalah ketika harga minyak tahun berjalan sudah menembus US$100 per barel, namun belum ada penyesuaian di sisi belanja maupun harga BBM bersubsidi. Dalam skenario ini, APBN tidak lagi punya ruang untuk bertahan lama.

"Beban subsidi menjadi akumulatif sepanjang tahun, buffer [saldo anggaran lebih/sisa anggaran] habis lebih cepat, dan defisit berpotensi menembus batas bahkan sebelum pertengahan tahun. Ini situasi di mana kebijakan menahan harga BBM menjadi sangat mahal dan tidak berkelanjutan," jelas Yusuf.

Lebih dari itu, Yusuf menekankan bahwa penahanan harga BBM bersubsidi hanya menunda tekanan harga. Menurutnya, kalau terlalu lama ditahan, penyesuaian pada kemudian hari justru bisa lebih besar dan lebih tiba-tiba.

Pada saat yang sama, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terdesak sehingga berdampak pada kualitas pertumbuhan ke depan. Persepsi pasar pun menjadi negatif.

"Kalau tekanan meningkat tapi respons tertunda, persepsi terhadap disiplin fiskal bisa menurun dan berdampak pada nilai tukar serta biaya pembiayaan," ungkapnya.

Artinya, ketika pasar sudah semakin tidak percaya dengan disiplin fiskal pemerintah, maka investor asing akan kabur dari pasar keuangan Tanah Air yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Selain itu, obligasi negara semakin tidak dilirik sehingga akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) sehingga beban pembayaran bunga utang ke depan semakin berat.

Di samping itu, sebenarnya pemerintah juga menyiapkan langkah lain. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi mobilitas di tengah penahanan harga BBM bersubsidi.

Haryo merujuk kepada kebijakan work from home (WFH) alias kerja dari rumah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH itu bersifat wajib untuk aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

"WFH berpotensi menekan beban kompensasi BBM sekitar Rp6,2 triliun," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/4/2026).

Secara struktural, sambungnya, pemerintah juga mulai mengimplementasikan biodiesel mandatori 50% (B50) mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menurunkan impor BBM sekitar 4 juta kiloliter atau setara penghematan Rp48 triliun.

Yusuf menilai kebijakan-kebijakan tersebut membantu menekan tekanan defisit APBN 2026. Hanya saja, sambungnya, tetap tidak akan menggantikan kebutuhan penyesuaian yang lebih besar.

"Tantangan utamanya sekarang adalah bagaimana pemerintah menggunakan waktu yang sangat terbatas ini untuk menyiapkan penyesuaian yang lebih bertahap, supaya tidak berujung pada koreksi yang lebih besar dan lebih mahal di kemudian hari," tutup Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah membangun fasilitas penyimpanan cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global.

Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional, namun perlu dirancang secara matang agar efektif dan tidak membebani keuangan negara.

Analis kebijakan energi dari UPN Veteran Yogyakarta, Nikolaus Loy mengatakan langkah pembangunan cadangan minyak strategis sudah mendesak, terutama karena Indonesia merupakan negara pengimpor minyak yang sangat rentan terhadap gejolak harga global.

Apalagi, ketika kondisi geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah menunjukkan bagaimana gangguan pasokan dapat langsung mendorong lonjakan harga minyak yang pada akhirnya berdampak ke dalam negeri.

“Sudah saatnya Indonesia menimbun minyak dengan membangun Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan minyak strategis. Minyak yang sengaja ditimbun untuk mengantisipasi krisis,” kata Nikolaus dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat ini merencanakan pembangunan SPR dengan kapasitas sekitar 45 juta barel yang diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional selama 30 hari dalam kondisi darurat.

Namun, kapasitas tersebut masih berada di bawah standar negara-negara anggota International Energy Agency yang umumnya memiliki cadangan minimal setara 90 hari konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dalam membangun sistem cadangan energi yang memadai.

Menurut Nikolaus, pembangunan storage cadangan minyak tidak hanya berkaitan dengan kapasitas, tetapi juga menyangkut desain penyimpanan yang aman dan tahan terhadap risiko konflik. Dia menekankan pentingnya penyebaran lokasi tangki serta metode penyimpanan yang tepat agar cadangan tetap terlindungi dalam kondisi darurat.

“Minyak bisa disimpan dalam tanah, atau di dalam tangki. Idealnya tangki-tangki itu ditanam dalam tanah dan tersebar di beberapa wilayah. Kalau perang, tangki-tangki tersebar itu tidak mudah diledakkan musuh,” tuturnya.

Di sisi lain, aspek pembiayaan menjadi tantangan besar dalam pembangunan cadangan minyak strategis. Investasi infrastruktur penyimpanan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah perlu menyusun strategi agar tidak membebani APBN.

Salah satu langkah yang disarankan adalah melakukan pembelian minyak saat harga global sedang rendah guna mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Pembelian minyak dapat dilakukan saat harga sedang rendah sehingga tidak memboroskan APBN,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah, termasuk kemungkinan membatasi ekspor minyak mentah untuk memperkuat cadangan domestik. Langkah ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek, namun dinilai dapat meningkatkan ketahanan energi dalam jangka panjang.

Pembangunan cadangan minyak strategis juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural sektor energi nasional, yakni ketergantungan tinggi terhadap impor. Produksi minyak dalam negeri yang terus menurun, sementara konsumsi meningkat, membuat Indonesia semakin rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

“Negara pengimpor minyak, seperti Indonesia adalah yang paling terkena dampaknya,” imbuhnya.

Dalam konteks yang lebih luas, cadangan minyak strategis tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek pertahanan negara.

Ketersediaan energi menjadi faktor kunci untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan serta mendukung operasional militer saat terjadi krisis atau konflik.

“Minyak simpanan berfungsi dua. Pertama, menjaga ekonomi tetap berputar saat terjadi krisis energi global. Kedua, menjaga mesin perang bisa beroperasi saat keamanan nasional terancam oleh serangan militer,” terangnya.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, pembangunan cadangan minyak strategis dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditunda. Meski demikian, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kesiapan infrastruktur, serta perkembangan pasar energi global agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

“Dunia makin tidak aman. Perkembangan ini makin menambah ketidakpastian pasar minyak global. Seraya mendorong energi terbarukan, cadangan strategis harus dibangun, meski secara bertahap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah global diperkirakan masih berpotensi menguat hingga mencapai US$100 per barel sepanjang 2026 setelah tertekan sepanjang 2025 lalu.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3% menjadi US$100,54 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7% ke level US$94,85 per barel.

Analis Research and Development ICDX Girta Putra Yoga menilai harga minyak mentah masih berpotensi kuat untuk melaju bullish hingga paruh kedua 2026.

Menurutnya, faktor geopolitik, kebijakan produksi OPEC+, hingga dinamika perang dagang diproyeksikan menjadi penentu utama arah pergerakan emas hitam pada tahun ini.

"Pada level resistance diproyeksikan akan berada di kisaran harga US$95-US$100 per barel, dan level support di kisaran harga US$80-US$75 per barel," ujarnya dikutip, Kamis (12/3/2026).

Penguatan harga minyak mentah global sudah terlihat pada awal 2026. Katalis pemicunya dimulai dari sentimen penegasan komitmen dari aliansi produsen OPEC yang menyatakan akan mempertahankan produksi sampai Desember 2026.

Selain itu, sejumlah perkembangan geopolitik juga memperkuat sentimen pasar. Mulai dari penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer AS, rencana Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark, hingga pecahnya konflik antara AS dan Iran.

"Sejumlah sentimen tersebut mendorong harga minyak mentah kembali naik hingga menyentuh level US$90 per barel pada awal Maret ini, dari sebelumnya di level US$57 per barel pada awal Januari 2026”, terangnya.

Secara global, sejumlah lembaga juga memperkirakan harga minyak tetap berfluktuasi sepanjang tahun ini. Sebagian analis memproyeksikan harga minyak Brent rata-rata berada di kisaran US$60–US$64 per barel pada 2026, tergantung pada dinamika permintaan dan pasokan global.

Di sisi lain, OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia masih akan meningkat sekitar 1,4 juta barel per hari pada 2026, yang berpotensi menopang harga jika pertumbuhan pasokan tidak terlalu agresif.

Girta menyampaikan pada 2025 merupakan tahun yang menantang bagi komoditas minyak mentah. Laju harga rata-rata emas hitam ini mencatatkan penurunan sebesar lebih dari 21% ke level US$60 per barel pada akhir penutupan 2025, dibanding harga rata-rata pada awal tahun yang mencapai level US$77 per barel.

Pada paruh pertama 2025 harga minyak mentah mengalami penurunan sebesar hampir 10%, dengan harga rata-rata diperdagangkan di kisaran level US$69 per barel.

Pergerakan harga minyak mentah global dibayangi oleh tekanan dari perang tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap China serta beberapa mitra dagang utamanya seperti Kanada dan Meksiko.

Imbasnya, harga minyak mentah rata-rata terpantau bergerak bearish atau turun hingga menyentuh level US$62 per barel pada bulan Mei. Sebelum akhirnya kembali menguat pasca AS dan China menyepakati untuk melakukan jeda tarif selama 90 hari.

Harga terus menguat hingga penutupan kuartal pertama didukung oleh sinyal eskalasi konflik di Timur Tengah pasca Israel melancarkan operasi rising lion ke Iran.

Namun, tren penguatan tersebut tidak bertahan lama. Memasuki pembukaan paruh kedua, ancaman tarif AS yang lebih tinggi meskipun sejumlah negara telah melakukan negosiasi dengan itikad baik, membuat laju minyak mentah kembali tertekan.

Selain itu, isyarat kelompok aliansi OPEC+ untuk meningkatkan produksi, dan dimulainya fase pertama gencatan senjata Gaza pada bulan Oktober lalu membuat harga minyak mentah global bergerak bearish sepanjang paruh kedua 2025. Harga rata-rata mengalami penurunan sebesar hampir 13%, dan diperdagangkan di kisaran level US$64 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$68,79 per barel pada Februari 2026. Angka itu naik US$4,38 dibandingkan Januari 2026 yang tercatat US$64,41 per barel.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 115.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Februari 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman menjelaskan, kenaikan ICP dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkembang di pasar minyak global, salah satunya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Ketegangan geopolitik tersebut memicu berbagai respons kebijakan, aktivitas militer di kawasan strategis, termasuk latihan militer di wilayah perairan Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi jalur distribusi energi global," ujar Laode melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/3/2026).
Selain itu, serangan terhadap sejumlah fasilitas energi di Rusia juga turut meningkatkan sentimen pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dunia.
Laode mengatakan bahwa selain faktor geopolitik, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan minyak dunia.
"Laporan International Energy Agency [IEA] menunjukkan adanya penurunan produksi minyak global pada awal tahun 2026, termasuk penurunan produksi dari negara-negara OPEC+. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap semakin ketatnya keseimbangan pasokan minyak di pasar global," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa faktor lain yang turut memengaruhi kenaikan harga minyak mentah adalah penurunan stok produk minyak di Amerika Serikat (AS). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya konsumsi energi serta tingginya aktivitas ekonomi.
Di kawasan Asia Pasifik, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pengolahan minyak di Singapura. Crude throughput Singapura tercatat naik 1% secara bulanan (mom) pada akhir Februari 2026 menjadi 89% dari total kapasitas 1,12 juta barel per hari (bph).
Selain itu, China juga meningkatkan cadangan minyak strategis hingga 1 juta barel, sehingga turut memperketat fundamental pasar minyak mentah dari sisi pasokan dan permintaan.
Adapun perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Februari 2026 dibandingkan Januari 2026 mengalami peningkatan sebagai berikut:
- Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar US$4,38 dari US$64,41 menjadi US$68,79 per barel
- Brent (ICE) naik sebesar USD$4,64 dari US$64,73 menjadi US$69,37 per barel
- WTI (Nymex) naik sebesar US$4,26 dari US$60,26 menjadi US$64,52 per barel
- Dated Brent naik sebesar US$4,35 dari US$66,80 menjadi US$71,15 per barel
- Basket OPEC naik sebesar US$5,48 dari US$62,31 (per 30 Januari 2026) menjadi US$67,79 per barel (per 26 Februari 2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) masih melakukan koordinasi untuk mencari alternatif impor minyak mentah dari Timur Tengah.
Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akn mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS). Langkah itu diambil tak lepas dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap fasilitas di Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Konflik ini memicu kekhawatiran terhadap pergerakan harga minyak global, terlebih Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengalihan impor minyak mentah dari Timur Tengah.
Menurutnya, koordinasi itu juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Jadi alternatif-alternatif yang sedang kita lakukan tentu dalam proses karena ini baru beberapa hari dan nanti kami akan update ke media Untuk kesiapan proses alternatif tersebut," ucap Baron di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dia mengatakan, impor akan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik. Baron menegaskan bahwa kebutuhan nasional merupakan prioritas.
Lebih lanjut, Baron mengakui bahwa harga minyak global saat ini melonjak imbas perang. Bahkan, harganya telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 yang sebesar US$70 per barel.
Adapun dilansir Bloomberg, pada hari ini harga minyak West Texas Intermediate (WTI) berada pada level di atas US$71 per barel usai reli lebih dari 6% pada perdagangan kemarin. Sedangkan, minyak Brent ditutup pada level dekat US$78 per barel.
"Untuk tarif BBM kedepan ini masih kami berproses melihat perkembangan lebih lanjut," kata Baron.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa impor minyak mentah dari Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz hanya mencapai 20% hingga 25%.
"Total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah bakal melakukan sejumlah mitigasi.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).
"Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," tutur Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa impor yang dilakukan dari Timur Tengah hanya mencakup minyak mentah alias crude. Sementara, untuk impor BBM jadi seperti bensin dan solar tidak diambil dari wilayah tersebut.
Menurut Bahlil, impor BBM Indonesia diambil dari Asia Tenggara. Oleh karena itu, impor BBM tidak akan terimbas oleh ketegangan di Timur Tengah.
Sementara untuk impor LPG, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia mengimpor LPG sebanyak 7,3 juta ton per tahun. Angka itu pun akan dinaikkan menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini.
Adapun dari total impor LPG utu, sebanyak 70% diambil dari AS. Semenatra 30% sisanya dari Timur Tengah, yakni Aramco.
Sementara itu, Bahlil mengatakan Bahwa saat ini kilang Aramco ditutup lantaran terkena serangan rudal. Oleh karena itu, pihaknya akan mengalihkan impor LPG dari Aramco ke negara lain.
"Maka alternatifnya adalah kita switch lagi, supaya kita tidak mengambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz," ucap Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil belum bisa merinci dari mana negara yang dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan melaporkan terkait kondisi kesiapan stok BBM Indonesia ke depan di tengah dinamika konflik di Timur Tengah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Bahlil saat dipanggil ke Istana Negara oleh Prabowo pada Selasa (3/3/2026). Bahlil mengatakan dalam kedatangannya itu ke Istana Negara, terdapat beberapa pembahasan yang menyangkut dengan program pemerintah, termasuk masalah geopolitik.

"Bisa semuanya, bisa berpotensi untuk dibicarain," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dirinya pun akan melaporkan kepada Presiden terkait dengan stok BBM Indonesia ke depan di tengah dinamika konflik di Timur Tengah.

"Tadi saya baru selesai rapat DEN, Dewan Energi Nasional. Salah satu yang akan saya laporkan [ke Presiden] dalam menyangkut dengan hasil rapat DEN," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil memastikan bahwa stok BBM Indonesia masih cukup dalam kurun waktu 20 hari ke depan di tengah dinamika konflik di Timur Tengah.

"Masih cukup, 20 hari. [Dampak perang ke subsidi] sampai hari ini enggak ada masalah, tapi kan harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah," katanya.

Sebagaimana diketahui, dampak dari perang Iran dengan Israel-AS membawa dampak penutupan Selat Hormuz. Negara-negara Asia pun akan merasakan dampak cukup signifikan dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Laporan Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) yang dikutip pada Senin (2/3/2026) mencatat, pada 2024, aliran minyak yang melewati Selat Hormuz rata-rata mencapai 20 juta barel per hari (bph), atau setara dengan sekitar 20% konsumsi minyak global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa stok BBM Indonesia masih cukup dalam kurun waktu 20 hari ke depan di tengah dinamika konflik di Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Bahlil saat dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Senin (2/3/2026). Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara untuk melaporkan terkait dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, seiring dengan perang Iran dengan Israel-AS, dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan antisipasi terkait pasokan minyak dunia.

"Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/3/2026).

Bahlil pun menjelaskan Dewan Energi Nasional (DEN) akan menggelar rapat membahas terkait dampak kondisi geopolitik itu.

Di sisi lain, dia memastikan stok BBM masih cukup dalam kurun waktu 20 hari ke depan.

"Masih cukup, 20 hari. [Dampak perang ke subsidi] sampai hari ini enggak ada masalah, tapi kan harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah," katanya.

Sebagaimana diketahui, dampak dari perang Iran dengan Israel-AS membawa dampak penutupan Selat Hormuz. Negara-negara Asia pun akan merasakan dampak cukup signifikan dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Laporan Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) yang dikutip pada Senin (2/3/2026) mencatat, pada 2024, aliran minyak yang melewati Selat Hormuz rata-rata mencapai 20 juta barel per hari (bph), atau setara dengan sekitar 20% konsumsi minyak global.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia melonjak usai serangan AS-Israel ke Iran menyeret pasar minyak global ke jurang kekacauan dengan penutupan Selat Hormuz secara efektif.

Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dilansir Bloomberg pada Senin (2/3/2026) minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi waktu Singapura.

Meskipun otoritas Iran pada hari Minggu mengatakan bahwa jalur air utama tetap terbuka, mereka juga mengatakan telah menyerang tiga kapal tanker minyak.

Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan pasukan AS telah menghancurkan dan menenggelamkan sembilan kapal angkatan laut Iran, dan operasi tempur akan berlanjut hingga semua tujuan tercapai.

Sebagai reaksi terhadap konflik yang meluas, OPEC+ sepakat dalam pertemuan akhir pekan yang telah direncanakan sebelumnya untuk meningkatkan kuota pasokan bulan depan sebesar 206.000 barel per hari.

Kelompok tersebut, yang mencakup Iran, serta Arab Saudi dan Rusia, diperkirakan akan melanjutkan peningkatan moderat sebelum pecahnya permusuhan pada hari Sabtu.

Konflik ini menandai fase baru yang berbahaya bagi pasar minyak global. AS dan Israel menembakkan rudal ke berbagai target di Iran pada hari Sabtu pekan lalu, sembari mendesak penduduk setempat untuk menggulingkan rezim Islam.

Teheran menanggapi dengan gelombang serangan terhadap Israel, serta pangkalan AS dan target lainnya di negara-negara termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas.

“Kami memperkirakan harga minyak Brent akan diperdagangkan di kisaran $80 hingga $90 per barel dalam skenario dasar kami setidaknya selama minggu mendatang,” kata analis Citigroup Inc., termasuk Max Layton, dalam sebuah catatan sebelum dimulainya perdagangan pada hari Senin.

Analis Citigroup menyampaikan pandangan dasar mereka adalah kepemimpinan Iran atau rezim berubah cukup signifikan untuk menghentikan perang dalam satu hingga dua minggu, atau AS memutuskan untuk mengurangi ketegangan setelah melihat perubahan kepemimpinan dan kemunduran program rudal dan nuklir Iran dalam jangka waktu yang sama.

Sebagai informasi, harga minyak mentah telah melonjak tahun ini, mencatat kenaikan bulanan berturut-turut, karena ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan serangkaian hambatan pasokan lokal.

Kenaikan ini terjadi meskipun ada ekspektasi bahwa pasar minyak global menghadapi surplus yang besar, menyusul peningkatan pasokan oleh OPEC+, serta negara-negara di luar kelompok tersebut.

Lonjakan biaya energi jika berlanjut, akan berisiko meningkatkan tekanan inflasi di seluruh dunia. Hal itu akan mempersulit tugas yang dihadapi para bankir sentral termasuk Federal Reserve AS saat mereka berupaya mengelola laju kenaikan harga, sekaligus mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja.

Iran memompa sekitar 3,3 juta barel per hari, atau 3% dari produksi global, tetapi negara tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar atas pasokan energi mengingat lokasinya yang strategis di sepanjang selat. Minyak dari Teluk Persia harus melewati jalur air tersebut untuk sampai ke pasar utama seperti China, India, dan Jepang.

"Lalu lintas kapal tanker tampaknya terganggu secara signifikan karena banyak pengirim, produsen minyak, dan perusahaan asuransi telah beralih ke mode menunggu dan melihat yang lebih hati-hati. Sepengetahuan kami, tidak ada kerusakan yang dikonfirmasi pada produksi minyak atau infrastruktur ekspor minyak," kata analis Goldman Sachs Group Inc., termasuk Daan Struyven, dalam sebuah catatan.

Menjelang perang dengan Iran, Presiden Trump telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang semakin agresif. Pada akhir Januari, pasukan AS menyerbu Venezuela dan menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro, dengan pemerintahan tersebut kemudian menegaskan kendali atas industri minyak negara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak naik tipis setelah sesi yang bergejolak karena investor menilai status pembicaraan nuklir antara AS dan Iran.

Dilansir Bloomberg, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup di atas US$63 per barel, dengan pasar bereaksi tajam terhadap berita utama yang terkait dengan pertemuan tersebut.

Sementara, harga minyak Brent naik 0,55 poin ke US$68,10 per barel.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan tersebut memiliki "awal yang baik," meskipun Wall Street Journal melaporkan bahwa Teheran tetap menolak untuk mengakhiri pengayaan bahan bakar nuklir, sebuah poin penting bagi AS.

Eskalasi di Timur Tengah, yang menjadi sumber dari sekitar sepertiga minyak mentah dunia, telah menambah premi risiko pada harga minyak acuan. Para pedagang telah mempertimbangkan ketegangan geopolitik terhadap prospek kelebihan pasokan.

Namun, harga berjangka di New York sempat mencatat penurunan mingguan pertama mereka sejak pertengahan Desember karena pembicaraan AS-Iran membantu meredakan kekhawatiran atas konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.

Harga juga melanjutkan kenaikan setelah data menunjukkan sentimen konsumen AS secara tak terduga membaik ke level tertinggi dalam enam bulan, meredakan beberapa kekhawatiran atas perlambatan ekonomi di negara tersebut yang dapat menyebabkan potensi penurunan permintaan minyak.

Sementara itu, dalam negosiasi trilateral dengan AS, Ukraina dan Rusia sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan untuk pertama kalinya dalam lima bulan karena mereka berupaya mengakhiri konflik empat tahun mereka.

Pembicaraan mengalami kemajuan, dengan hasil yang diharapkan "dalam beberapa minggu mendatang," menurut utusan khusus Trump.

Arab Saudi memangkas harga untuk pembeli di Asia kurang dari yang diperkirakan sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut percaya pada permintaan minyaknya, meskipun harga masih diturunkan ke level terendah sejak akhir tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar minyak global pada awal 2026 berada dalam tekanan ketidakpastian yang tinggi. Pada saat tulisan ini dibuat, harga minyak bergerak pada level yang relatif rendah, WTI berada di kisaran US$58 per barel dan Brent di US$64 per barel.

Level tersebut jauh lebih rendah dibandingkan awal 2025, di mana WTI berada di sekitar US$78 per barel dan Brent US$82 per barel. Tekanan terhadap pasar dan harga pada awal 2026 ini terutama dipengaruhi oleh dinamika geopolitik terkait AS–Venezuela, Iran dan Green land, serta ekspektasi pelaku pasar terhadap potensi terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) minyak global.

Dalam jangka pendek, kurang lebih dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Pertama, faktor fundamental yang berkaitan dengan pasokan–permintaan. Kedua, risiko ketidakpastian yang meningkat terutama terkait kondisi geopolitik dan kebijakan luar negeri AS (Trump). Ketiga, dinamika relasi dan interaksi AS dengan OPEC+, khususnya dalam hal ini adalah dengan Arab Saudi dan Rusia dalam mengkompromikan kepentingan terkait (harga) minyak.

Data US Energy Information Administration (2025) memproyeksikan pasar minyak global pada 2026 akan berada dalam kondisi kelebihan pasokan (oversupply). Pasokan minyak global diproyeksi akan berada pada kisaran 107,4 juta barel per hari (bph), meningkat dibandingkan 2025 sebesar 106,2 juta bph. Kenaikan pasokan ini terutama didorong oleh pertumbuhan produksi non-OPEC, yang naik dari 72,5 juta bph pada 2025 menjadi sekitar 73,7 juta bph pada 2026. Kenaikan dari kelompok ini utamanya berasal dari produksi AS, Brasil, Guyana, dan Kanada. Di sisi lain, produksi OPEC+ juga diproyeksi meningkat, dari 33,6 juta bph menjadi sekitar 33,8 juta bph.

Dari sisi permintaan, konsumsi minyak global pada 2026 diperkirakan akan berada pada kisaran 105,2 juta barel per hari, meningkat terbatas dari 103,9 juta bph pada 2025. Sebagian besar pertumbuhan permintaan minyak berasal dari kelompok negara non-OECD di kawasan Asia, terutama China (+300.000 bph) dan India (+170.000 bph). Di luar Asia, kawasan Timur Tengah dan Afrika menjadi sumber tambahan pertumbuhan permintaan non-OECD pada 2026, dengan estimasi kenaikan konsumsi masing-masing sekitar 100.000 bph dan 150.000 bph.

Proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global yang terbatas pada 2026 terutama karena pasar masih dibayangi oleh risiko perlambatan ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa pertumbuhan GDP global akan berada di kisaran 3,1% pada 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan 2025 yaitu 3,2%. Sementara laporan the United Nations (2026) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 hanya pada kisaran 2,7% atau lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi.

GEOPOLITIK AS-TRUMP

Pendekatan kebijakan AS-Trump yang cenderung uni lateral, transaksional, dan sulit diprediksi termasuk penerapan tarif resiprokal, intervensi terhadap pemerintahan Venezuela serta eskalasi ketegangan dengan Iran dan terkait Greenland memberi tekanan lebih besar lagi terhadap ekonomi global yang pada dasarnya memang melambat dan makin meningkatkan risiko di pasar minyak dunia.

Dalam jangka pendek, intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela berpotensi memicu ketidakseimbangan sementara antara pasokan dan permintaan minyak global, terutama melalui perubahan arus perdagangan minyak. Berdasarkan publikasi Reuters (2024), ekspor minyak Venezuela berada di kisaran ±770.000 barel per hari, di mana China merupakan importir terbesar sekitar 351.000 bph, disusul oleh AS sekitar 222.000 bph, Eropa sekitar 75.000 bph, dan India sekitar 63.000 barel per hari.

Intervensi AS berpotensi mengganggu arus ekspor minyak Venezuela ke Asia, khususnya ke China, yang selama ini menjadi tujuan utama. Kondisi yang demikian berpotensi mendorong dilakukannya proses penyesuaian ulang terhadap pola aliran pasokan minyak global dan berpotensi mendorong fluktuasi harga minyak pada tingkatan terbatas.

Dinamika serupa juga berlaku dalam konteks meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam sistem energi global, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dan dilintasi sekitar 20%—30% pasokan minyak dunia. Risiko terhadap tekanan terhadap kondisi ekonomi global dan harga minyak akan semakin meningkat apabila pemerintahan Trump melanjutkan manuver lainnya.

RELASI AS-OPEC+

Titik keseimbangan harga minyak global pada 2026 tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi antara AS dan OPEC+, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda tetapi saling membatasi. Bagi AS, harga minyak yang moderat menjadi penting untuk menjaga stabilitas inflasi domestik, mempertahankan daya beli konsumen, serta memastikan keberlanjutan industri shale oil yang memiliki struktur biaya relatif lebih tinggi dibandingkan lapangan konvensional.

Harga minyak yang terlalu rendah berisiko menekan investasi dan produksi shale, sementara harga minyak yang terlalu tinggi akan memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, negara-negara OPEC+ memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pendapatan dari minyak. Porsi pendapatan minyak terhadap penerimaan negara di sejumlah anggota utama OPEC+ seperti Arab Saudi, Irak, dan Kuwait berkisar di atas 50%, bahkan mendekati 70% pada beberapa periode.

Ketergantungan ini mendorong OPEC+ untuk cenderung berupaya mempertahankan harga minyak pada level yang relatif tinggi demi menjaga keseimbangan anggaran dan stabilitas ekonomi domestik.

Dalam konteks tersebut, dari tinjauan ekspektasi dengan tetap mendasarkan pada faktor fundamental, dan dengan catatan tidak terjadi kejadian luar biasa yang menimbulkan shock yang tidak terkendali pada ekonomi dan geopolitik global, dalam jangka pendek kisaran harga minyak US$55–65 per barel dapat dipandang sebagai titik “kompromi” yang relatif moderat dan rasional. Merujuk data Rystad Energy (2024) rentang harga ini masih di atas biaya produksi lapangan konvensional Timur Tengah yang memiliki breakeven sekitar US$25—US$30 per barel atau lebih rendah, sekaligus cukup untuk menjaga keekonomian pasokan dari lapangan non-konvensional.

Dalam hal ini, shale dan tight oil Amerika Utara saat ini umumnya mem butuhkan harga sekitar US$40—US$50 per barel, off-shore shelf di kisaran US$35–US$40 per barel, deepwater sekitar US$40–US$45 per barel, sementara oil sands dan heavy oil berada pada kisaran US$50–US$60 per barel. Dengan demikian, dalam kondisi pasar minyak yang dibayangi risiko oversupply, pertumbuhan permintaan yang moderat-melambat, dan ketidakpastian geopolitik yang tinggi, dari sudut pandang ekonomi migas global rentang harga tersebut dapat dikatakan relatif menjadi short run equilibrium antara kepentingan produsen-konsumen minyak utama, stabilitas ekonomi dan keberlangsungan industri migas global.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau menguat, didorong oleh sentimen geopolitik dan kekhawatiran pasokan dari sejumlah produsen utama.

Melansir Reuters pada Jumat (9/1/2026), harga minyak berjangka jenis Brent naik US$2,03 atau 3,4% pada level US$61,99 per barel. Level tersebut menjadi harga tertinggi bagi Brent sejak 24 Desember 2025.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,77 atau 3,2% ke level US$57,76 per barel.

Sejumlah kedutaan asing di Venezuela mulai mengatur kunjungan pekan depan yang akan melibatkan perwakilan perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Langkah ini menyusul pengumuman Washington mengenai kesepakatan minyak senilai US$2 miliar serta rencana pasokan barang-barang AS ke negara Amerika Selatan tersebut.

Amerika Serikat menyita dua kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di Samudra Atlantik pada Rabu (7/1/2026), salah satunya berlayar dengan bendera Rusia. Penyitaan itu merupakan bagian dari langkah agresif Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan arus minyak di kawasan Amerika dan menekan pemerintah Venezuela agar bersekutu dengan Washington.

Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi militer di Caracas pada Sabtu (3/1/2026) lalu, AS meningkatkan blokade terhadap kapal-kapal yang berada di bawah sanksi dan berlayar ke dan dari Venezuela, yang merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

“Pasar energi mulai bangkit, dengan harga acuan minyak kembali ke kisaran penutupan Jumat [2/1/2026] lalu sebelum AS menyingkirkan Maduro,” tulis analis dari firma konsultan energi Ritterbusch and Associates dalam catatannya.

Namun demikian, Ritterbusch menilai dampak perkembangan besar tersebut terhadap pasar energi relatif terbatas. Pasalnya, masuknya pasokan minyak Venezuela dalam jumlah signifikan ke wilayah Pantai Teluk AS diperkirakan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Di sisi politik, Senat AS pada Kamis (8/1/2026) meloloskan tahap awal resolusi yang akan membatasi kewenangan Trump untuk melakukan aksi militer lanjutan terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump menyatakan pengawasan AS terhadap negara tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan terdapat ruang untuk menyeimbangkan peran AS dan China di Venezuela demi memungkinkan aktivitas perdagangan.

Namun, Washington tidak akan membiarkan Beijing memiliki kendali besar atas negara Amerika Selatan itu.

Dalam wawancara dengan Fox Business Network, Wright juga menyebut Chevron diperkirakan akan dengan cepat memperluas aktivitasnya di Venezuela. Selain itu, perusahaan minyak besar AS seperti ConocoPhillips dan ExxonMobil juga disebut siap berperan secara konstruktif.

Pemerintahan Trump turut mengundang pimpinan perusahaan perdagangan komoditas Vitol dan Trafigura ke Gedung Putih pada Jumat untuk membahas pemasaran minyak Venezuela, menurut empat sumber yang mengetahui agenda tersebut.

Sementara itu, Reliance Industries dari India, operator kompleks kilang terbesar di dunia, menyatakan akan mempertimbangkan pembelian minyak Venezuela jika diizinkan untuk dijual kepada pembeli non-AS. Saat ini, Venezuela memproduksi sekitar 1% pasokan minyak global.

Kekhawatiran pasokan juga muncul dari kawasan lain. Sebuah kapal tanker minyak tujuan Rusia dilaporkan mengalami serangan drone di Laut Hitam, yang memaksanya meminta bantuan Penjaga Pantai Turki dan mengalihkan jalur pelayaran, menurut laporan Lloyd’s List Intelligence dan sumber keamanan maritim.

Dari Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan rancangan teks jaminan keamanan bilateral antara Kyiv dan Washington “pada dasarnya telah siap” untuk difinalisasi bersama Trump.

Sementara itu, Senator Republik AS Lindsey Graham menyatakan Trump akan mengizinkan rancangan undang-undang sanksi bipartisan yang menargetkan negara-negara yang berbisnis dengan Rusia—produsen minyak terbesar kedua dunia setelah AS—untuk dibahas lebih lanjut di Kongres.

Di Timur Tengah, kabinet Irak menyetujui rencana nasionalisasi operasi ladang minyak West Qurna 2, salah satu yang terbesar di dunia, guna mencegah gangguan akibat sanksi AS terhadap pemegang saham Rusia, Lukoil.

Dari Iran, Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan pemasok domestik agar tidak menimbun atau menaikkan harga barang di tengah reformasi subsidi yang berisiko tinggi, di saat demonstrasi nasional akibat tekanan ekonomi terus berlangsung.

“Iran memiliki sejarah panjang aksi protes dan tidak ada indikasi rezim berada di ambang kejatuhan. Namun, jika situasi memburuk, ekspor minyak Iran—sekitar 2% dari pasokan global—berpotensi terganggu,” ujar analis strategi investasi Raymond James, Pavel Molchanov.

Kelompok pemantau internet NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional di Iran pada Kamis (8/1/2026), seiring berlanjutnya protes di berbagai wilayah. Irak dan Iran merupakan dua produsen minyak terbesar di OPEC setelah Arab Saudi.