Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menyampaikan negara-negara di Afrika menjadi alternatif sumber minyak mentah di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

“Pertamina dan pemerintah selalu mencarikan alternatif-alternatif resource energi yang dimiliki dan termasuk dari negara-negara yang memang kita sudah laksanakan (impor) selama ini melalui Afrika dan negara lainnya,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.

Ketika ditemui di sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis. Baron menyebut langkah tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ihwal alternatif sumber minyak mentah selama Selat Hormuz masih ditutup akibat perang.

Baron menyampaikan Pertamina berupaya maksimal dalam hal memastikan ketersediaan BBM maupun LPG bagi masyarakat dan industri.

“Kami terus memonitor dinamika yang terjadi di global. Kami lakukan dengan cara berkoordinasi secara intens dengan pemerintah yang sedang mengupayakan juga cara-cara terbaik sehingga LPG maupun BBM bisa tetap tersedia bagi seluruh masyarakat,” kata Baron.

Untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia, lanjut dia, Pertamina melaksanakan proses pencarian sumber energi yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat.

“Semua sumber sedang kami jajaki dan kami lakukan (impor), tidak hanya dari Afrika,” ujar Baron.

Diwartakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah.

Pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain merespons gejolak geopolotik yang terjadi di Timur Tengah, seperti dari Angola, Brazil, Amerika Serikat, hingga Rusia.

Pada pertengahan April 2026, Bahlil melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG dari Rusia dalam pertemuannya dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Rusia, Selasa (14/4).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terbukanya peluang Indonesia untuk membeli atau melakukan impor minyak dari Rusia apabila Amerika Serikat (AS) memberikan relaksasi sanksi yang sebelumnya diterapkan untuk negara tersebut.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan keputusan terkait pengalihan sumber impor minyak di tengah dinamika konflik Timur Tengah akan menjadi pertimbangan bisnis PT Pertamina (Persero).

“Itu kan keputusan bisnis itu nanti sama Pertamina. Jadi mana yang lebih membutuhkan sepanjang ada relaksasi ya tentu kita akan memanfaatkan itu prosesnya,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/3/2026).

Yuliot menjelaskan pemerintah pada prinsipnya membuka peluang diversifikasi sumber pasokan minyak guna menjaga ketahanan energi nasional. Namun, realisasi impor tetap harus mempertimbangkan aturan serta sanksi internasional yang berlaku.

Menurutnya, jika terdapat kelonggaran kebijakan dari pemerintah AS terhadap negara atau perusahaan yang membeli minyak Rusia, maka peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk Pertamina, untuk memperoleh pasokan dengan harga lebih kompetitif.

Meski demikian, Yuliot menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan maupun kajian lebih lanjut terkait opsi pembelian minyak dari Rusia.

“Belum ada,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan kelonggaran sementara bagi India untuk meningkatkan pembelian minyak mentah dari Rusia. Kebijakan ini bertujuan mengurangi tekanan terhadap negara importir minyak terbesar ketiga di dunia tersebut di tengah konflik Iran dengan AS dan Israel.

Izin yang dikeluarkan pada Kamis malam itu mencakup transaksi minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia yang telah dimuat ke kapal sebelum 5 Maret 2026, selama dikirim ke India dan dibeli oleh perusahaan India.

Ketentuan tersebut berlaku hingga 4 April 2026 pukul 12.01 pagi waktu Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent melalui unggahan di X mengatakan langkah tersebut diambil untuk memastikan pasokan minyak tetap mengalir ke pasar global.

“Langkah jangka pendek yang disengaja ini tidak akan memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi pemerintah Rusia karena hanya mengizinkan transaksi yang melibatkan minyak yang sudah terperangkap di laut," ujarnya dilansir Bloomberg, Jumat (6/3/2026).

Keputusan tersebut menandai perubahan kebijakan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya memberikan tekanan kuat kepada India terkait pembelian minyak dari Rusia. Meski bukan konsumen utama minyak mentah Rusia, India meningkatkan pembelian sejak 2022 untuk memanfaatkan harga diskon setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) masih melakukan koordinasi untuk mencari alternatif impor minyak mentah dari Timur Tengah.
Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akn mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS). Langkah itu diambil tak lepas dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap fasilitas di Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Konflik ini memicu kekhawatiran terhadap pergerakan harga minyak global, terlebih Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengalihan impor minyak mentah dari Timur Tengah.
Menurutnya, koordinasi itu juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Jadi alternatif-alternatif yang sedang kita lakukan tentu dalam proses karena ini baru beberapa hari dan nanti kami akan update ke media Untuk kesiapan proses alternatif tersebut," ucap Baron di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dia mengatakan, impor akan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik. Baron menegaskan bahwa kebutuhan nasional merupakan prioritas.
Lebih lanjut, Baron mengakui bahwa harga minyak global saat ini melonjak imbas perang. Bahkan, harganya telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 yang sebesar US$70 per barel.
Adapun dilansir Bloomberg, pada hari ini harga minyak West Texas Intermediate (WTI) berada pada level di atas US$71 per barel usai reli lebih dari 6% pada perdagangan kemarin. Sedangkan, minyak Brent ditutup pada level dekat US$78 per barel.
"Untuk tarif BBM kedepan ini masih kami berproses melihat perkembangan lebih lanjut," kata Baron.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa impor minyak mentah dari Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz hanya mencapai 20% hingga 25%.
"Total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah bakal melakukan sejumlah mitigasi.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).
"Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," tutur Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa impor yang dilakukan dari Timur Tengah hanya mencakup minyak mentah alias crude. Sementara, untuk impor BBM jadi seperti bensin dan solar tidak diambil dari wilayah tersebut.
Menurut Bahlil, impor BBM Indonesia diambil dari Asia Tenggara. Oleh karena itu, impor BBM tidak akan terimbas oleh ketegangan di Timur Tengah.
Sementara untuk impor LPG, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia mengimpor LPG sebanyak 7,3 juta ton per tahun. Angka itu pun akan dinaikkan menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini.
Adapun dari total impor LPG utu, sebanyak 70% diambil dari AS. Semenatra 30% sisanya dari Timur Tengah, yakni Aramco.
Sementara itu, Bahlil mengatakan Bahwa saat ini kilang Aramco ditutup lantaran terkena serangan rudal. Oleh karena itu, pihaknya akan mengalihkan impor LPG dari Aramco ke negara lain.
"Maka alternatifnya adalah kita switch lagi, supaya kita tidak mengambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz," ucap Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil belum bisa merinci dari mana negara yang dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana mencari alternatif impor minyak dari luar Timur Tengah menyusul berkecamuknya perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang dibantu Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menampik bahwa eskalasi mematikan tersebut akan berdampak langsung terhadap rantai pasok energi global terutama minyak mentah yang banyak dipasok negara-negara Timur Tengah.

Menurutnya, gangguan suplai minyak tidak bisa dihindari mengingat pusaran konflik berada di wilayah strategis seperti jalur pelayaran Selat Hormuz hingga Laut Merah. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan memantau situasi.

"Kita lihat seberapa jauh pertempuran ini akan terus berlanjut," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Guna memitigasi risiko pasokan di dalam negeri, dia mengingatkan bahwa pemerintah sejatinya telah mengantongi nota kesepahaman untuk mendatangkan minyak dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah. Dia mencontohkan, PT Pertamina (Persero) telah menjalin kesepakatan dengan sejumlah perusahaan energi asal AS, seperti Chevron hingga ExxonMobil.

Ketika ditanya mengenai peluang Indonesia untuk menyerap pasokan minyak dari Rusia, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah bersikap terbuka. Dia menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau ketersediaan pasokan di pasar global.

"Kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor," katanya.

Impor Minyak RI

Dalam catatan Bisnis, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar mineral (BBM) dari sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk yang berada di kawasan Teluk Persia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah dua negara pemasok utama bahan bakar mineral dari kawasan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2021-2025, total importasi BBM dengan kode harmonized system dua digit atau HS 27, dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar.

Mayoritas bahan bakar mineral dari Arab Saudi mengalir ke Cilacap sebesar 18,75 juta ton atau setara US$11,3 miliar. Selain itu ada juga yang ke Tanjung Leneng, Banten. Volumenya mencapai 5,17 juta ton atau senilai US$3,69 miliar.

Sementara itu, volume importasi BBM Indonesia dari Uni Emirat Arab alias UEA dalam 5 tahun terakhir tercatat menembus angka 11,06 juta ton atau senilai US$7,04 miliar. Aliran BBM impor dari UEA sebagian menuju ke Merak, Balikpapan, Belawan, hingga Kalbut di Situbondo, Jawa Timur.

Selain Arab Saudi dan UEA, negara teluk yang tercatat mengekspor hasil BBM alias bahan bakar mineral ke Indonesia antara lain, Qatar sebesar 4,91 juta ton atau US$3,2 miliar, Bahrain sebanyak 1,06 juta ton (US$666 juta), Kuwait 1,84 juta ton (US$1,02 miliar), dan Oman sebesar 1,64 juta ton atau senilai US$1,2 miliar.

Kendati punya peran dalam rantai pasok energi, importasi BBM terbesar Indonesia justru bukan berasal dari negara teluk, melainkan Singapura dan Malaysia. Total impor BBM dari Singapura selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar 65,24 juta ton atau setara US$49,22 miliar. Sedangkan dari Malaysia, total importasinya mencapai 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar.

Meski dari sisi pasokan tidak langsung tergantung kepada negara-negara teluk, Indonesia berpotensi mengalami tekanan neraca perdagangan karena lonjakan harga minyak. Apalagi, harga minyak mentah dunia melonjak usai serangan AS-Israel ke Iran menyeret pasar minyak global ke jurang kekacauan dengan penutupan Selat Hormuz secara efektif.

Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dilansir Bloomberg pada Senin (2/3/2026) minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi waktu Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan Pertamina dan tata kelola sektor energi nasional dari praktik-praktik tidak sehat, termasuk permainan impor dan manipulasi harga yang dinilainya merugikan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

“Kita harus akui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa terjadi manajemen dan permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu pun menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang mendorong impor energi demi keuntungan pribadi. Menurutnya, praktik tersebut dilakukan oleh segelintir elite yang memanfaatkan celah kebijakan untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyat.

“Ada orang-orang pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor itu mereka manipulasi harga dan mengutip keuntungan sehingga segelintir orang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.

Prabowo menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Presiden, dirinya bertekad membenahi Pertamina sebagai perusahaan energi strategis nasional. Ia mengaku secara khusus menunjuk Simon Aloysius sebagai Direktur Utama Pertamina dan memberi mandat tegas untuk menjaga integritas.

“Saya beri tugas: jangan korupsi, jangan cari kaya di atas kepercayaan ini,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, posisi Direktur Utama Pertamina sangat strategis karena mengelola perusahaan bernilai sekitar US$100 miliar. Oleh karena itu, ia memberikan kewenangan luas kepada jajaran manajemen untuk melakukan pembenahan internal, termasuk memberhentikan pejabat yang dinilai tidak berintegritas.

“Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa praktik markup merupakan bentuk penipuan dan pencurian yang tidak dapat ditoleransi. Ia menilai perkembangan teknologi saat ini membuat praktik tersebut semakin mudah terdeteksi.

“Markup itu penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Sekarang teknologi sudah ada, cepat ketahuan,” tegasnya.

Dia menambahkan, negara membutuhkan manajemen Pertamina yang amanah dan profesional untuk mengelola kekayaan nasional. Pemerintah, lanjut Prabowo, tidak akan mentoleransi praktik-praktik lama yang merusak kepercayaan publik.

“Negara dan bangsa menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Kita harus malu dengan bangsa lain dan terutama malu dengan rakyat kita sendiri,” pungkasnya.