JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Patra Dewa menyerukan gotong royong dan persatuan nasional kepada seluruh elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik. Dia berpendapat, kondisi dunia saat ini yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ancaman resesi, telah menciptakan efek domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Maka itu, menurut dia, diperlukan kesadaran kolektif untuk tidak terpecah oleh isu-isu yang dapat memecah belah keutuhan persatuan nasional. Dia mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, untuk kembali bergotong royong.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan gotong royong dan persatuan nasional Indonesia bisa melewati badai global. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh narasi kebencian atau perbedaan pandangan yang sempit, sebab persatuan adalah aset paling berharga untuk menjaga stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi.

Dia juga menekankan akan mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi bangsa. Ia mendorong agar negara tegas mengembalikan fungsi kedaulatan atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir korporasi atau pemilik modal asing.

Dia juga mengajak seluruh komponen yang memiliki aspirasi untuk menyampaikan pandangannya dengan tetap fokus mengedepankan dialog konstruktif. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan berbasis fakta.

Dengan mengedepankan dialog, lanjut dia, setiap persoalan dapat dicari solusi bersama tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional atau menimbulkan konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Patra Dewa mengingatkan bahwa agenda sebenarnya yang harus menjadi fokus bersama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi asing.

Dia menuturkan, gotong royong nasional harus dimaknai secara substansial, bukan sekadar slogan seremonial, dengan cara membangun sinergi antara kekuatan rakyat, pemerintah, dan sektor swasta yang berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai penutup, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan krisis global ini sebagai momentum evaluasi dan membangkitkan semangat nasionalisme ekonomi.

“Dengan menjalankan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, serta memperkuat ketahanan sosial melalui gotong royong. Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat,” ungkapnya, Senin (15/6/2026).

GMNI menyatakan siap untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal semua proses kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk anarkisme yang ada di dalam negeri.

JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.

Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.

"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi

Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.

Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.

Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.

"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.

Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.

"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.

Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.

"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.

Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.

"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.

JATENG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menekankan pentingnya gotong royong dalam membangun. Sebab gotong royong merupakan kekuatan dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan.

Hal itu disampaiman Ahmad Lutfi saat menghadiri acara halalbihalal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Kegiatan yang berlangsung hangat dan kebersamaan ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah dan masyarakat.

Ahmad Luthfi mengatakan, semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam membangun Jawa Tengah. Halalbihalal ini bukan hanya sekadar tradisi setelah Idulfitri, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta menjaga solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Gotong royong adalah kekuatan kita,” ujar Luthfi di Solo, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Jenderal DPP Pasbata, Sri Kuntoro Budianto, mengatakan, kehadiran relawan di Solo merupakan bentuk upaya menyatukan tekad dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kuntoro menegaskan, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dipegang setiap anggota Pasbata.

“Kita menyatukan tekad untuk membela pemimpin kita dengan cara-cara yang benar. Kebenaran dan kejujuran itu utama, tidak boleh dibiarkan ada hoaks. Jika menjumpai informasi yang tidak benar, tidak perlu kita balas dengan komentar negatif, cukup adukan ke pihak berwenang agar diproses,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasbata Jawa Tengah Budiyanto Hadinagoro, mengajak seluruh anggota untuk semakin memperkuat soliditas dan komitmen dalam mendukung pemerintahan.

Lihat video: Hemat BBM, Gubernur Jateng Luthfi: Kalau Perlu Lari ke Kantor!



Budi menegaskan masyarakat Jawa Tengah adalah petarung yang harus memiliki semangat dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Budi juga mengajak seluruh peserta untuk tetap solid dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dengan menyebut Luthfi sebagai figur yang perlu didukung dalam memimpin Jawa Tengah. Budi juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda agar berani melawan penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Saya bertanya kepada anak-anak muda, berani tidak melawan berita hoaks?” tegas Budi, yang disambut antusias oleh para peserta.

Budi berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran informasi sekaligus memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi.

Acara yang berlangsung dalam suasana guyub tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi antaranggota dan tokoh masyarakat. Halalbihalal ini menjadi simbol kuatnya kebersamaan serta komitmen kolektif dalam menjaga nilai gotong royong, kejujuran, dan persatuan di tengah masyarakat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Natal merupakan momentum kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia pun mengajak rakyat Indonesia untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas.

Hal ini, menurut Prabowo, tak terlepas dari warga yang diterpa derita akibat bencana alam di wilayah Sumatera. "Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik kita sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan melalui Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Rabu (24/12/2025).

Prabowo juga mengajak momen seperti ini sebagai sumber pengharapan. Dengan demikian, kata Prabowo, masyarakat bisa mengambil langkah untuk bangkit bersama.

Prabowo berharap damai Natal menyertai masyarakat Indonesia. "Semoga damai Natal menyertai kita semua, dan semoga tahun yang baru membawa kesehatan, kekuatan, serta semangat kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Di bagian akhir, Prabowo mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. "Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menyertai perjuangan kita."

ACEH TAMIANG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menembus salah satu desa putus akses dan akses terbatas di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh tepatnya Desa Kampung Alur Mentawak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (9/12/2025). Ada 3 dusun terdampak di mana salah satu dusun belum dapat diakses baik kendaraan roda dua maupun empat.

Upaya ini dilakukan bersama warga yang dengan penuh semangat bergotong royong menempuh jalur ekstrem untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Akibat akses yang masih terputus akibat longsor, tim PGN harus terlebih dahulu melangsir bantuan hingga titik terdekat yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Dari lokasi tersebut, dengan dukungan warga, tim PGN melanjutkan perjalanan menggunakan motor trail angkut sawit untuk menembus jalur licin dan terjal hingga mencapai permukiman warga yang membutuhkan bantuan.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman bersyukur atas keberhasilan penyaluran bantuan tersebut. Upaya menembus desa terisolir ini tidak mudah, namun berkat semangat gotong royong antara tim PGN dan warga, bantuan akhirnya dapat tiba di lokasi.

“Tujuan kami sederhana, memastikan bantuan benar-benar sampai ke orang-orang yang sedang berjuang di tengah situasi sulit,” ujar Fajriyah, Rabu (10/12/2025).

Pihaknya akan terus hadir dan membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana sebagai wujud komitmen perusahaan. “Kami akan hadir sejauh yang dibutuhkan, termasuk ke lokasi-lokasi dengan akses paling terbatas. Dalam kondisi darurat seperti ini, bantuan tepat waktu adalah hal yang sangat krusial,” ucapnya.

Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN Krisdyan Widagdo Adhi menuturkan bantuan yang dibawa kali ini disiapkan berdasarkan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Pihaknya menyalurkan berbagai kebutuhan pokok seperti 600 kilogram beras, 75 dus mi instan, 20 papan telur, 175 kilogram minyak, biskuit dan air minum 1,5 liter 200 kardus, serta perlengkapan penting lainnya seperti obat-obatan, vitamin, serta popok bayi.

Selain itu, PGN juga membawa sejumlah set kompor rumah tangga dua tungku dan set kompor tungku tunggal industri, serta pasokan gas.

Proses distribusi kali ini merupakan salah satu yang paling menantang. Menurut dia, kondisi medan yang terputus dan hanya bisa dilalui motor trail menuntut kerja sama erat antara tim PGN dan warga.

“Medan yang dilalui sangatlah berat, jalan licin dan terjal, sehingga kami harus melangsir bantuan sedikit demi sedikit. Tanpa bantuan warga dan para petani yang ikut memanggul paket bantuan mustahil kami bisa mencapai desa ini,” ujar Krisdyan.

Datok Penghulu Kampung Alur Mentawak Jajang Sunarya mengucap terima kasih yang mendalam atas bantuan dan upaya yang telah dilakukan. Kehadiran PGN dan Pertamina Peduli bersama warga sangat berarti bagi masyarakat yang memang sudah beberapa hari terisolasi.

“Akses ke kampung kami benar-benar terputus. Warga kami kesulitan mendapatkan bahan makanan. Bantuan ini tentunya sangat berarti bagi kami,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai sistem ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir terlalu liberal dan tak berpihak pada rakyat kecil. Ia menegaskan, setelah 24 tahun reformasi, arah ekonomi nasional justru dikuasai pemilik modal akibat persaingan bebas yang tak terkendali.

"Dalam 24 tahun kita reformasi ini semua bebas. Semua terbuka, persaingan bebas. Tentu kalau persaingan bebas, maka pemilik modal lah yang akan mengendalikan," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menyebut, kondisi tersebut membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar dan pelaku usaha kecil makin sulit berkembang. Ia menilai perusahaan besar kini justru bersaing dengan rakyat kecil, bukan memperkuat industri nasional.

"Perusahaan-perusahaan besar kita bersaingnya ke dalam. Yang besar bersaingnya sama emak-emak, sama petani. Itu tidak boleh. Itu usaha rakyat," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem ekonomi Indonesia perlu kembali ke semangat kebersamaan dan gotong royong seperti masa Orde Baru, ketika arah ekonomi masih berlandaskan Pancasila dan kesejahteraan rakyat.

"Saya kira inilah yang dilakukan, diluruskan kembali oleh Pak Prabowo. Karena kita ingin mengembalikan cita-cita Indonesia Merdeka itu. Ekonomi Pancasila, gotong royong, kebersamaan, negara mesti kuat, kesetaraan," tukas dia.

Zulhas memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya tengah membenahi struktur ekonomi nasional agar negara kembali kuat dan berdaulat. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga Danantara, yang bertugas mengelola sumber daya strategis dan memperkuat hilirisasi.

"Oleh karena itu lahirlah Danantara, negara harus kuat. Yang tadi sumber daya dikuasai oleh namanya pasar bebas, tentu pemilik modal. Oleh karena itu lahirlah Danantara, diambil dulu sebagian itu. Itu Danantara untuk hilirisasi, negara mesti kuat," jelasnya.

Menurut Zulhas, langkah itu mengingatkan pada masa kejayaan Indonesia di era 1980-an, ketika negara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan disegani dunia.

"Kalau dulu kita mampu membangun Krakatau Steel, bangun IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) dan lain-lain, kenapa tidak? Maka sebagian keuntungan mereka diambil untuk membangun hilirisasi, sehingga negara menjadi kuat," kata dia.

Zulhas kemudian mengenang masa sebelum reformasi, ketika Indonesia disebut sebagai "Macan Asia".

"Kalau kita lihat ya, mundur sejenak sebelum reformasi, Indonesia itu disebut macan Asia," sebutnya.

Ia menceritakan pengalamannya berdagang dengan China, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan pada 1980-an, saat Indonesia masih lebih maju dari negara-negara tersebut.

"Saya tahun 1984 itu sudah biasa berdagang dengan China, berdagang dengan Korea Selatan, Hongkong, Taiwan. Kita kalau datang ke China pada tahun 1984, 1985, 1986, itu kita disambut dengan hormat, karena kita dianggap bawa angpao pada waktu itu. Karena kita lebih tinggi (dari mereka)," kenangnya.

Menurutnya, kala itu Indonesia sudah punya fondasi industri yang kuat dan berorientasi nasional. "Kita sudah punya IPTN, kita mampu bikin pesawat terbang pada waktu itu. Kita sudah bisa bikin PT PAL kapal laut, kita punya Pindad, Bulog, Krakatau Steel, bahkan satelit Palapa. Pendek kata, pada waktu itu kita disebut macan Asia," tuturnya.

Namun, kemajuan itu tak berlanjut setelah reformasi. Ia menilai politik yang terlalu berorientasi pada kekuasaan jangka pendek membuat arah pembangunan kehilangan fokus.

"Politik kita setelah 28 tahun reformasi ini selalu jangka pendek. Bagaimana bertahan agar tidak jatuh, kemudian bisa terpilih kembali. Sedangkan mereka (negara lain) politik untuk jangka panjang untuk membangun negaranya," pungkas dia.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pada literasi sejarah ekonomi Indonesia, nama Sumitro Djojohadikusumo hadir bagai pelita yang menyinari jejak industrialisasi dan nasionalisme ekonomi. Gagasannya tentang pembentukan instrumen pengelola industri negara, dengan BUMN sebagai pilar utama, merupakan bentuk economic statecraft yang visioner.

Sebuah rekayasa sosio-ekonomi di mana negara bukan sekadar regulator, melainkan pelaku utama yang mengarahkan denyut nadi perekonomian menuju cita-cita kemandirian dan keadilan sosial.

Namun, lebih dari setengah abad kemudian, ketika kita menatap wajah pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) hari ini, sebuah kegelisahan muncul, yaitu sejauh mana kita telah beranjak dari mimpi besar itu, dan makin samar kah roh Pancasila sebagai napas pengelolaannya?

Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kegelisahan ini menemui momentum aktualnya. Duet kepemimpinan ini mewarisi lanskap BUMN yang kompleks, yakni terjepit di antara dua logika yang penuh tuntutan efisiensi korporasi dan mandat sosial sebagai agen pembangunan.

Pada tahun krusial ini, sorotan tertuju pada bagaimana visi "Indonesia Maju" akan dielaborasi menjadi kebijakan BUMN yang konkret. Akankah pemerintahan ini memilih jalur pragmatis dengan mempercepat divestasi BUMN "non-strategis" untuk membukukan kesehatan fiskal? Atau justru mengambil langkah transformatif dengan memperkuat peran BUMN sebagai strategic instrument untuk membangun kedaulatan di sektor pangan, energi hijau, dan teknologi masa depan?

Tindakan nyata terhadap Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi barometer. Akankah Danantara ditempatkan sebagai "KDB-nya Indonesia", dengan modal dan mandat kuat untuk memimpin investasi di sektor pionir? Atau ia tetap menjadi portfolio manager yang gagap menanggung risiko?

Begitu pula dengan INA: akankah ia berani menjangkau sektor high-riskhigh-reward seperti semikonduktor dan farmasi, atau tetap nyaman berlabuh di aset infrastruktur yang telah matang?

Di sisi lain, wacana penciptaan "Nonghyup ala Indonesia" harus diuji dengan transformasi nyata, misalnya, membangkitkan kembali BRI Agro dan Bulog menjadi tulang punggung logistik dan keuangan bagi koperasi serta UMKM. Tahun pertama ini adalah momen penentuan: meletakkan fondasi grand design BUMN yang terpadu dan berjangka panjang, yang tak tergantung pada siklus politik dan konsisten pada roh Pancasila.

Struktur pengelolaan BUMN kita hari ini, dengan Danantara dan BP BUMN sebagai dua kutub, menggambarkan lanskap yang tumpang-tindih dan kadang tak selaras. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana sebenarnya titik dasar pengambilan strategi itu bermuara?

Kebijakan yang tak sinkron, seperti satu sisi berbicara optimalisasi portofolio, sisi lain menekankan fungsi agen pembangunan, menciptakan disorientasi di tingkat direksi. BUMN menjadi seperti raksasa limbung: tak cukup lincah di pasar bebas, tapi juga tak cukup fokus menjalankan mandat negara.

Kehadiran INA yang sempat digadang-gadang sebagai lompatan baru pengelolaan kekayaan negara juga memantik tanya. Sebagai sovereign wealth fund, INA diharapkan menjadi kendaraan investasi yang lincah, mendatangkan modal, dan meningkatkan nilai aset. Namun dalam narasi statetecraft, INA masih terlihat gamang: antara mengejar imbal hasil finansial atau menjadi instrumen strategis membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.

Kekhawatiran kian menjadi ketika meninjau portofolio dan strategi INA. Jika ia hanya berkutat pada aset-aset matang dan berarus kas stabil-seperti telekomunikasi dan infrastruktur tol tanpa menyentuh sektor inisial yang vital bagi masa depan bangsa (seperti semikonduktor, farmasi, atau teknologi hijau), maka INA tak lebih dari assetmanager biasa.

INA seperti gagal memainkan peran transformatifnya. INA semestinya menjadi katalis untuk membidik sektor-sektor yang belum bankable namun punya nilai strategis tinggi, yakni sesuai semangat Sumitro membangun inti industri bangsa.

Wacana divestasi BUMN di sektor "kurang strategis" juga menyisakan paradoks. Di satu sisi, argumen efisiensi dan fokus negara pada sektor krusial terdengar masuk akal. Tapi, siapa yang mendefinisikan "kurang strategis"? Apakah hotel, perkebunan, atau manufaktur tekstil tak lagi punya nilai strategis bagi penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok domestik, dan pemerataan ekonomi?

Kita tak perlu jauh-jauh mencari contoh best practice. Korea Selatan menghadirkan dua model sukses yang saling melengkapi: Korea Development Bank (KDB) dan Nonghyup (NH). KDB adalah contoh sempurna statecraft di sektor industrial frontier, atau permulaan.

Melalui modal yang memadai, ia mendanai fase riset dan pengembangan yang berisiko tinggi, memayungi industrialisasi dari industri berat ke teknologi mutakhir. KDB sukses karena mandatnya jelas, yaitu bukan mengejar laba jangka pendek, melainkan membangun *national champion* seperti Samsung dan Hyundai yang mampu bersaing di panggung global.

Sementara Nonghyup (NH) menunjukkan kekuatan berbeda. Bermula dari koperasi pertanian yang diinisiasi pemerintah era 1960-an, NH berevolusi menjadi raksasa keuangan dan logistik yang dimiliki petani sendiri.

NH tak hanya menyediakan permodalan, tapi juga menyangga seluruh ekosistem pertanian: pemasaran, distribusi, logistik, asuransi, hingga perbankan. NH membuktikan bahwa entitas yang lahir dari kebijakan negara bisa tumbuh mandiri, dikelola profesional, dan mengakar pada basis anggotanya.

Bayangkan jika Indonesia memiliki BUMN "KDB ala Indonesia" yang fokus pada industri futuristik, dan BUMN "NH ala Indonesia" yang mengonsolidasi serta memperkuat koperasi dan UMKM di sektor pangan, maritim, dan kerajinan.

Persoalannya, kita kerap terjebak pada solusi simplistis: merger. Merger dipaksakan tanpa analisis mendalam tentang sinergi strategis dan budaya organisasi hanya akan melahirkan raksasa birokratis yang lamban. Masalah mendasarnya adalah kejelasan visi. Semestinya, kita merasionalisasi BUMN bukan sekadar berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan peta jalan industrial Indonesia ke depan.

Lantas, bagaimana merangkai economic statecraft Indonesia di tengah pusaran globalisasi dan kepentingan kapital global? Jawabannya mungkin terletak pada filsafat dasar ekonomi kita: Pancasila. Jika Korea Selatan punya Saemaeul Undong yang bermakna Gotong Royong, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi sudut pangkal dari semangat kolektivitas itu.

Pertama, Indonesia membutuhkan grand design BUMN yang terpadu dan jelas. Sebuah peta navigasi yang menjabarkan tegas peran Kementerian BUMN, Danantara, dan INA dalam orkestra besar pembangunan nasional. Peta ini harus melampaui visi lima tahunan, menjadi komitmen jangka panjang bangsa, tak terganti setiap kali kepemimpinan berganti.

Kedua, BUMN harus dikembalikan pada khittahnya sebagai public service corporation. Orientasi laba penting, tapi bukan tujuan akhir. Laba adalah oksigen untuk tetap hidup dan berkembang, sementara tujuannya adalah memakmurkan rakyat.

Kinerja direksi BUMN tak boleh hanya diukur dari rasio keuangan, tapi juga dari kontribusinya pada penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penyediaan barang/jasa strategis yang terjangkau.

Ketiga, Danantara harus berani menjadi pionir, mengambil risiko dalam investasi yang strategis bagi masa depan bangsa, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi besar teknologi Indonesia.

Keempat, Indonesia perlu menciptakan "Nonghyup-nya Indonesia". Alih-alih melepas BUMN di sektor riil yang dianggap kurang strategis, atau membangun Koperasi Merah Putih yang tak jelas konsepnya, mengapa tidak mentransformasikannya menjadi koperasi-koperasi modern yang dimiliki petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dengan dukungan perbankan dan logistik dari negara di fase awal? Ini adalah bentuk nyata Pasal 33, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar divestasi.

Ekonomi Indonesia hari ini, dengan kesenjangan yang menganga dan ketergantungan impor di sektor strategis, menunjukkan kita mungkin sedang menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kita terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan kehilangan kompas strategis jangka panjang, seperti melupakan Pancasila.

(miq/miq)