Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu, capaian ini, ia sebut juga sebagai hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jatim yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jatim mendapatkan apresiasi. Ini hasil kerja semua lini," ujar Khofifah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan berkelanjutan melalui program prioritas Pemprov Jatim, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61%. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 %.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jatim menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17% pada Februari 2021 menjadi 3,55% pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran adalah kuatnya hubungan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang positif perihal penyerapan tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73% pada Februari 2026, dari 5,87% pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jatim.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan ini tidak luput dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

"Saat ini, Jatim telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jatim meningkat menjadi 74,78%, atau naik 0,53% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan SDM dan memperluas kesempatan kerja di Jatim.

"Insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Khofifah menilai, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jatim menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik masyarakat Jatim, Terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jatim bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).

Merespons apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian pembangunan di Jatim merupakan buah sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

"Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim," ujarnya.

Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I/2026 mencapai 5,96% secara year on year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.

"Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan I/2026 yoy, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jatim. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah," terangnya.

Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 7,38 juta orang, sektor perdagangan 4,69 juta orang, sektor industri 3,36 juta orang, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta orang.

Di bidang pendidikan, Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jatim diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.

Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.

Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.

Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King's College London, dan Western Sydney University.

Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jatim. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Jatim tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jatim mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton dari tahun 2024.

Produksi beras Jatim tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton, meningkat 12,6% dari tahun 2024 sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jatim tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.

Keunggulan Jatim juga merambah sektor peternakan, diantaranya:

• Daging Sapi: Peringkat 1 nasional (127.230 ton), berkontribusi 20% terhadap produksi nasional.
• Susu Sapi Perah: Peringkat 1 nasional (475.394 ton), menguasai 58% produksi nasional.
• Daging ayam ras pedaging : Peringkat 3 nasional (543.158 ton), berkontribusi 13% produksi nasional.
• Telur Ayam: Peringkat 1 nasional (2,02 juta ton), berkontribusi 32% terhadap produksi nasional.

“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jatim menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.

Ace Hasan menilai pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menyebut langkah strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.

“Dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pungutan liar perizinan diketahui masih menerima gaji dari negara sebesar 75%.

Selain itu, kedua tersangka lainnya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebut-sebut masih menerima hak serupa. Namun, gaji yang diterima keduanya hanya sebesar 50%.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan kebijakan tersebut diambil sesuai dengan aturan karena para tersangka masih dalam status pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan pemberhentian sementara. Bukan PTDH, masih pemberhentian sementara," ucap Indah, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan sesuai hasil komunikasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebutkan bahwa hak keuangan yang diterima oleh para tersangka berbeda besarannya.

Aris berhak menerima gaji sebanyak 75% karena mendekati masa pensiun, sedangkan dua tersangka lain 50%. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bagi ASN aktif yang diberhentikan sementara waktu karena tengah menjalani proses hukum.

"Ya tetap dapat gaji, kan itu sesuai dengan ketentuan itu 50% ya seperti itu. Kalau sesuai aturan itu, untuk Pak Aris ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BKN itu 75% dari hak pensiunan," ungkapnya.

Sementara, terkait status pemberhentian para tersangka sebagai ASN, Indah menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur masih menunggu putusan pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kalau terbukti, menunggu putusan yang telah ditetapkan secara inkrah ya, baru kita akan mengambil keputusan terkait PTDH-nya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait perizinan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan tertutup lewat silent operation.

Kasus ini bermula dari masuknya laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa diperas. Para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan modus mempersulit atau menghambat proses perizinan.

“Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar penyidikan lebih mudah dan dikhawatirkan (tersangka) menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026) silam.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Keputusan itu diambil Khofifah pasca-penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jatim atas dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti berupa uang tunai yang disita senilai Rp2,3 miliar.

Pengangkatan MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM Jatim tersebut tercantum dalam Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal Jumat (17/4/2026).

Khofifah menegaskan kebijakan tersebut diambil guna memastikan pelayanan publik di sektor energi dan sumber daya mineral tetap berjalan optimal.

"Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM," ujar Khofifah, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya rangkaian proses hukum yang tengah berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Tak hanya Aris, tim penyidik Pidsus Kejati Jatim juga meringkus 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) lain di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

Di antaranya adalah Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

"Kita menyerahkan semua proses kepada APH karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan," tutur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk dapat menjaga sikap integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan," ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

"Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Penunjukan Plt Kadis ESDM Jatim itu merujuk Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tanggal 17 April 2026.

Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah.

Selain itu, dua ASN lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang saat ini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM Jatim merupakan langkah administratif yang dilakukan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki peran strategis.

“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerbitan perizinan.

Tak hanya AM seorang, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso mengungkapkan penetapan AM sebagai tersangka didasarkan atas hasil penyelidikan yang dilakukan tim penyidik sejak menerima laporan dari masyarakat, khususnya para pemohon dokumen perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

"Dari laporan yang masuk, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur,” beber Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, modus operandi yang dijalankan para tersangka adalah dengan secara sengaja memperlambat proses perizinan yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku pengurusan izin sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kalau pemohon tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin, meskipun seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Laporan ini sudah banyak sekali," ungkapnya.

Adapun besaran pungutan yang diduga diminta bermacam-macam. Untuk perpanjangan perizinan pertambangan ditarik sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk pengurusan izin pertambangan yang baru berkisar antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Sementara untuk pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIPA), pungutan liar yang ditarik nominalnya sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dengan total biaya yang dikeluarkan pemohon untuk menerbitkan setiap izin SIPA bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

"Hasil dari pungutan ini yang tidak ada dalam ketentuan, dibagi-bagi ketua tim kerja pengusahaan air tanah kepada kepala dinas, di mana seharusnya pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali pajak dan biaya lainnya yang masuk dalam daftar kualifikasi PNBP," ucapnya.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening perbankan dengan nominal keseluruhan mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Ketiga tersangka tersebut kemudian ditahan penyidik dalam rangka mempermudah proses penyidikan kasus tersebut.

"Kita lakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Tim penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kasus ini," bebernya.

Wagiyo membeberkan tim penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti elektronik (BBE) seperti slip transfer dalam bentuk digital, percakapan WhatsApp, dokumen perizinan, serta keterangan dari para pemohon izin.

"Terkait penyidikan kasus ini, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang tertuang dalam berbagai barang bukti elektronik yang telah penyidik kantongi," ungkapnya

Atas perbuatan ketiganya, para tersangka dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan, Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi dan Pasal 606 UU 1/2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga masih melakukan penelusuran mengenai kemungkinan adanya penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan tersebut.

"Bilamana juga mengarah ke TPPU, tentu kita akan lakukan pengejaran dalam rangka pengembalian atau pemulihan aset, dan nantinya akan dirampas untuk negara," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa menargetkan capaian rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan program pemasangan listrik gratis bagi 3.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026.

Menurutnya, program tersebut adalah bentuk intervensi nyata pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.

"Saat ini rasio elektrifikasi Jawa Timur telah menyentuh angka 99%. Kita ingin mengintervensi secara lebih masif melalui program-program yang berdampak langsung dan menyasar kebutuhan dasar rumah tangga miskin di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Jumat (6/2/2026).

Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,89 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Bantuan Instalasi dan Sambungan Rumah (IRSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), serta pemberian token listrik senilai Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

"Token listrik ini dapat digunakan hingga sekitar enam bulan pemakaian awal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," jelasnya.

Secara teknis, calon penerima bantuan akan diusulkan melalui mekanisme identitas penerima IRSR.

Proses pengusulan dilakukan melalui Surat Usulan Belanja Program kepada Gubernur yang memuat jumlah RTM calon penerima sambungan listrik dan tercantum dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4.

Selain itu, data calon penerima juga di-input melalui aplikasi SIPD dan harus memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang belum berlistrik, namun berada di wilayah yang telah terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero).

"Para penerima listrik gratis ini wajib masuk dalam DTSEN desil 1 sampai 4, dan data calon penerima telah tersedia di perangkat daerah," ucap dia.

Dia menambahkan, penerima bantuan instalasi rumah dan sambungan listrik juga akan memperoleh masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Pemprov Jatim bersama pihak terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada tahun ini, penerima program pemasangan listrik gratis tersebar di sejumlah daerah, antara lain Pacitan sebanyak 400 rumah tangga, Ponorogo 300, Trenggalek 300, Tulungagung 100, Kabupaten Blitar 178, Kabupaten Kediri 200, Kabupaten Malang 100, Banyuwangi 300, Bondowoso 100, Situbondo 100, serta Kabupaten Probolinggo 20 rumah tangga.

"Dengan intervensi ini, kami optimistis target 100% rasio elektrifikasi di Jawa Timur dapat segera terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program ini mengalokasikan total anggaran sebesar Rp48,077 miliar yang ditujukan untuk investasi jangka panjang pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim.

Peluncuran program yang berlangsung di Surabaya pada Rabu (10/12/2025) malam tersebut dihadiri Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan ini bukan sekadar transfer dana, tetapi merupakan investasi untuk masa depan generasi Jatim. Program ini ditargetkan mampu menekan angka putus sekolah dan memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata.

"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, memaparkan bahwa total sasaran penerima bantuan tahun 2025 adalah sebanyak 48.077 peserta didik dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2). Masing-masing peserta didik akan menerima bantuan sebesar Rp1.000.000.

Dana tersebut akan disalurkan melalui transfer ke virtual account masing-masing siswa, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, paket data, serta biaya transportasi.

"Program ini wujud hadirnya pemerintah Provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries.

Selanjutnya, Khofifah menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 (kategori tinggi), meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional (75,90). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim juga berada di angka 8,39 tahun pada 2025," jelasnya.

Namun, Khofifah menambahkan untuk memastikan angka RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat, harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

Di tempat yang sama, Direktur SUPD IV Kemendagri RI, Paudah, mengapresiasi komitmen Jatim yang dinilai sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana penanganan anak tidak sekolah.

Khofifah juga mengajak seluruh elemen untuk bersinergi agar program bantuan ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Terdapat aturan tegas bahwa bantuan akan dibatalkan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal, atau menikah di usia dini," tuturnya.

Perekonomian Jawa Timur (Jatim) di kuartal III tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan inklusif secara quarter to quarter (QTQ) terhadap kuartal II/2025 sebesar 1,70 persen.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut capaian positif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini, yang dinilai membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim yang stabil dan inklusif.

"Alhamdulillah, secara QTQ ekonomi Jatim tumbuh 1,70 persen, angka ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa. Ini menunjukkan daya tahan dan soliditas ekonomi Jatim yang luar biasa," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (11/11).

Sementara itu, secara year-on-year (YOY) terhadap kwuartal III/2024, perekonomian Jatim tumbuh 5,22 persen. Pertumbuhan tersebut tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara (QTQ) terhadap kuartal II/2025 sebesar 1,43 persen, sementara secara YoY tumbuh 5,04 persen.

"Dengan angka tersebut, Jatim tercatat penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,65 persen, dan nasional sebesar 14,54 persen," tutur Khofifah.

Industri Pengolahan tercatat sebagai penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,87 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,18 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 5,25 persen.

Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Jasa Perusahaan sebesar 9,89 persen, dengan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,19 persen.

"Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (q-to-q) adalah pertumbuhan sektor pertanian. Karena masuk masa puncak panen tebu dan masuk masa panen tembakau," tambah Khofifah.

Selain itu, juga terjadi peningkatan distribusi listrik dan gas untuk industri dan rumah tangga, serta peningkatan progres proyek infrastruktur dan peningkatan realisasi investasi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi YoY adalah peningkatan realisasi investasi, jumlah wisawatan nusantara, dan ekspor luar negeri. Dalam konteks ini, pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa didorong oleh peningkatan ekspor komoditas perhiasan seperti permata.

Perdagangan ke luar provinsi juga mengalami peningkatan karena program misi dagang antara Jawa Timur dengan beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan

"Terakhir di Nusa Tenggara Timur mampu mencatatkan transaksi tertinggi sepanjang sejarah misi dagang yaitu mencapai Rp 1,882 triliun," ujar Gubernur Khofifah.

Data BPS juga mencatat kinerja ekspor Jatim yang meningkat 20,23 persen (CTC) selama periode Januari-September 2025, senilai US$3,86 Miliar. Adapun neraca perdagangan Jawa Timur mengalami surplus sebesar US$1,33 miliar.

Menurut Khofifah, hal ini membuktikan bahwa daya saing produk ekspor Jawa Timur meningkat. Negara tujuan ekspor non-migas tercatat masih didominasi Swiss, China, dan Amerika.

Khofifah menyatakan, capaian pertumbuhan ekonomi ini adalah bukti sejalan dengan semangat "Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh" yang mengalir dalam denyut pembangunan daerah.

"Tangguh berarti kemampuan Jawa Timur menghadapi tekanan global tanpa kehilangan arah. Terus Bertumbuh berarti konsistensi memperkuat produktivitas, memperluas investasi, dan menjaga kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha dan industri atas capaian terbaru ini. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil kerja bersama dari seluruh pihak.

"Ini bukti ketangguhan dan kolaborasi seluruh kekuatan ekonomi daerah. Semangat ini adalah wujud dari filosofi Jatim Bisa, bahwa dengan kerja keras, gotong royong, dan inovasi, kita mampu menjaga ketahanan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas," pungkas Khofifah.