Bisnis.com, PARAPAT, Sumut - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan Domestic Market Obligation-Daerah (DMO-D) khusus di daerah penghasil kelapa sawit (CPO), untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga minyak goreng di daerah.

Usulan itu dilontarkan Gubernur Bobby lantaran masyarakat, khususnya di daerah penghasil seperti Sumatra Utara (Sumut), sering mengeluhkan sulit mendapat minyak goreng di pasaran.

“Sumut ini daerah penghasil sawit, penghasil CPO (minyak sawit mentah), tapi masyarakat kesulitan mencari minyak goreng. Padahal, perusahaan sawit di sini besar-besar. Ibarat peribahasa zaman dulu, seperti tikus yang mati di lumbung padi,” ujar Bobby dalam pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

Sebagaimana diketahui, DMO adalah kewajiban perusahaan pengekspor sumber daya alam tertentu untuk menyerahkan sejumlah persentase produksinya ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kebijakan itu diberlakukan sejak Mei 2022 sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di tingkat domestik, serta syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan turunannya. Besaran DMO ditetapkan minimal 35% dari total volume ekspor masing-masing perusahaan.

Namun, Bobby menilai kebijakan DMO tak membuat minyak goreng jadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah penghasil seperti Sumut. Menurut Bobby, hal itu karena harga minyak goreng di daerah timur seperti Pulau Jawa lebih tinggi sehingga perusahaan produsen di Sumut banyak menjual produksi mereka ke sana.

Dia pun mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tengah mencoba merumuskan dan mengusulkan kebijakan DMO-D di mana selain 35% kewajiban nasional, produsen di daerah harus menyediakan 30% untuk memenuhi stok dalam daerah. Kebijakan ini nantinya akan turut melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyalur minyak goreng kepada masyarakat di dalam wilayah.

“Kami masih mencoba untuk merumuskannya. Jadi, nanti selain DMO nasional, ada DMO-D sekitar 30% untuk daerah. Pembelinya nanti adalah BUMD penyalur. Kami minta bupati daerah penghasil mempersiapkan ini sehingga masyarakat tidak sulit cari minyak goreng,” jelas Bobby.

Dari pantauan di lapangan, harga minyak goreng curah di Sumut per hari ini, Jumat (12/6/2026), di tingkat konsumen tak jauh dari kisaran Rp22.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek dijual di rentang Rp23.000-Rp24.000 per liter. Ini jauh dari harga jual rata-rata minyak goreng kemasan sebelum tahun 2022 yang masih bisa didapati di rentang Rp12.000-Rp14.000 per liter.

Begitu pun dengan Minyakita yang disebut sebagai minyak goreng rakyat dengan harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp15.700 per liter, kini dijual pedagang selain mitra resmi Bulog hingga Rp23.000 per liter.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Sumut masuk lima besar daerah dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan total lahan perkebunan sawit sebesar 2,01 juta hektare.

Sumut berada di posisi ketiga setelah Riau yang tercatat memiliki 3,49 juta hektare dan Kalimantan Tengah dengan 2,03 juta hektare lahan perkebunan sawit. Beberapa daerah penghasil sawit di Sumut antara lain Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkap Stadion Teladan Medan belum memenuhi kriteria untuk menjadi lokasi pertandingan Piala AFF U-19.

Hal itu disampaikan Bobby usai meninjau Stadion Teladan bersama Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga dan Wali Kota Medan Rico Waas pada Sabtu (30/5/2026).

“Hasil penilaian PSSI dan AFF, Stadion Teladan belum memenuhi kriteria untuk menjadi venue pertandingan Piala AFF U-19,” ujar Bobby, dilansir dari akun Instagram resminya, Minggu (31/5/2026).

Disampaikan Bobby, kondisi lapangan di Stadion Teladan sejatinya telah layak digunakan sebagai tempat pertandingan. Namun hingga H-2 laga, sejumlah infrastruktur pendukung stadion seperti toilet, akses penonton, tribun, hingga ruang ganti dan fasilitas lain disebutnya masih perlu penyelesaian demi kenyamanan dan keamanan penonton maupun atlet.

Eks Wali Kota Medan inipun mengatakan bisa saja tetap menghelat laga di Stadion Teladan Medan, namun tanpa penonton.

“Ini terkait masalah keamanan untuk penonton, bukan masalah lapangan," tambahnya.

Kendati, Bobby menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendukung penuh keputusan PSSI terkait penggunaan venue dalam laga sepak bola internasional tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sumut Arya Sinulingga mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 2 (dua) opsi pemanfaatan Stadion Teladan selama penyelenggaraan turnamen.

Opsi tersebut yakni menjadikan Stadion Teladan sebagai lokasi latihan para peserta turnamen, atau tetap digunakan sebagai venue pertandingan dengan skema tanpa penonton.

"Sampai hari ini keputusannya belum ada. Ada dua opsi, serendah-rendahnya menjadi tempat latihan dan yang kedua, untuk pertandingan tetapi tanpa penonton. Mungkin ada empat pertandingan," kata Arya Sinulingga.

Sebelumnya, Stadion Teladan Medan diumumkan menjadi satu dari tiga venue perhelatan ASEAN Football Federation (AFF) U-19 2026 di Sumatra Utara, bersama dengan Stadion Utama Sumatra Utara dan Stadion Madya Atletik yang berlokasi di Deli Serdang.

Laga bertajuk ASEAN U-19 Boys Bank Sumut Championship 2026 itu dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 14 Juni 2026, dengan pertandingan pembuka akan dilakukan pada Senin (1/6/2026) di Stadion Utama Sumatra Utara Kabupaten Deli Serdang.

Tim Nasional Indonesia U-19 juga akan meramaikan pembukaan Piala AFF tahun ini melawan Myanmar U-19 pada pukul 20.00 WIB.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan para pemegang saham dari 33 kabupaten/kota sepakat untuk menambah modal kepada PT Bank Sumut (Perseroda) pada tahun 2026.

Modal tersebut disisihkan dari besaran dividen tahun 2025 yang dibagikan kepada para pemegang saham.

"Dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal," kata Bobby usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut, Senin (6/4/2026).

Disampaikan Bobby penambahan modal di tahun 2026 tersebut sebagai bentuk dukungan pemegang saham terhadap transformasi Bank Sumut. Dia menyinggung peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I di tahun 2029.

Sebagai gantinya, bank umum harus mampu mencapai level KBMI II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun, atau berubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) jika tidak memenuhi syarat modal inti. Bank Sumut sendiri saat ini disebutnya telah mencapai permodalan sebesar Rp5,8 triliun.

"Berarti kita harus mencari tambahan modal sekitar Rp800 miliar lagi menjelang 2029," tambahnya.

Adapun Pemprov Sumut selaku pemegang saham pengendali (PSP) disebut Bobby sudah menganggarkan tambahan modal sekitar Rp100 miliar untuk Bank Sumut.

Begitu pula dengan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pemegang saham non PSP yang menganggarkan Rp70 miliar (termasuk dividen) dari APBD Tapsel untuk Bank Sumut.

"Kami dari Provinsi Sumatra Utara, selain memberikan aset, ada penambahan Rp100 miliar lagi untuk modal Bank Sumut," ujar Bobby.

Adapun agenda RUPS Bank Sumut pada Senin (6/4/2026) membahas 6 (enam) poin, antara lain pengesahan laporan keuangan PT Bank Sumut (Perseroda) tahun buku 2025, penggunaan laba setelah pajak tahun buku 2025 dan rencana tahun buku 2026, serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank Sumut untuk menyetujui setoran modal awal tahun buku 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan keamanan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), terutama yang menangani kasus korupsi mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan terdakwa Dirut PT Dalihan Na Tolu Akhirun Piliang. Topan diketahui orang kepercayaan Gubernur Sumatra Bobby Nasution.

Pasalnya, rumah ketua majelis hakim yang menangani perkara ini Khamozaro Waruwu terbakar pada Selasa (4/11/2025) siang sekitar pukul 10.41 WIB.

"Nah kalau untuk sidangnya setelah kejadian tersebut, juga Pak Direktur Penuntutan waktu itu menghubungi saya selaku Deputi dan saya juga sampaikan bahwa tentunya kita meningkatkan kewaspadaan bagi para jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan tugasnya, melakukan penuntutan dalam kegiatan atau persidangan terkait dengan perkara tangkap tangan di Sumatra Utara," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Asep turut prihatin dan mendukung kepolisian mengusut peristiwa tersebut agar penyebab kebakaran terungkap.

Pihaknya, kata Asep, terus memantau perkembangan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Selain itu, Asep menuturkan dari KPK belum mengambil langkah-langkah ke depannya sebelum hasil investigasi kepolisan disampaikan.

"Kita juga sama-sama menunggu, kita memberikan kesempatan kepada kepolisian tentunya, aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut," ujar Asep.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, kebakaran itu terjadi tepat satu hari sebelum sidang tuntutan kasus korupsi jalan di Sumut untuk terdakwa Akhirun Piliang, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup.

Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut yang menyeret eks Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting.

Topan tertangkap tangan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juni 2025 atas dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.