Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

Serang (ANTARA) - Sebanyak 192 peserta mengikuti Pelatihan Perja (Latker) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, dalam upaya meningkatkan skill dan kompetensi pada sejumlah program pelatihan.

"Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi saat membuka pelatihan di Kantor UPTD Latihan Kerja Disnakertrans Banten, di Tangerang, Rabu.

Menurut Septo, pelatihan kerja tersebut merupakan upaya dan langkah yang dilakukan Disnakertrans Banten sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja.

Kegiatan pembukaan berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

"Melalui pelatihan ini dengan masing-masing keahlian yang dimiliki, peserta akan siap menghadapi dunia kerja," kata Septo.

Ia mengatakan, Disnakertrans Banten melalui UPTD Latihan Kerja ingin menyiapkan SDM terampil untuk masuk dunia kerja melalui program pelatihan kerja.

"Mereka akan dilatih kurang lebih selama 25 hari dengan mentor yang profesional dan andal. Untuk itu, kami meminta para peserta agar serius mengikuti pelatihan ini," katanya lagi.

Untuk pelatihan gelombang pertama tahun 2026 ini, pelatihan dimulai 1 Juli dengan sejumlah program pelatihan.

Menurut Septo, dengan SDM yang terampil dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, maka akan memudahkan para pencari kerja terutama yang berusia produktif, untuk bisa diterima di dunia usaha atau industri, bahkan bisa juga berwirausaha.

"Gelombang pertama ini dengan sumber anggaran dari APBD Banten," kata Septo.

Ia mengatakan pada 2026 ini, Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi bagi sekitar 600 orang untuk program pelatihan yang anggarannya melalui APBD Provinsi Banten. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo pula.

Kepala UPTD Latihan Kerja (Latker) Disnakertrans Banten Mohamad Bayuni menambahkan, ada sejumlah program pelatihan yang dilaksanakan pada tahap pertama 2026, di antaranya pelatihan juru las 1 GMAW, program juru las 1 SMAW, program pelatihan bahasa Jepang, pelatihan kecantikan kulit, pengoperasian menjahit, dan program TIK advance office operator.

"Alhamdulillah pembukaan hari ini berjalan lancar dan diikuti oleh semua peserta pelatihan," kata Bayuni.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menegaskan bahwa pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Hal itu ditegaskannya saat menggelar pelatihan menjahit bagi para santri Pondok Pesantren Al Madrosatul Qur'an, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membekali santri dengan keterampilan praktis sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan. Pelatihan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat kemandirian dan jiwa wirausaha di kalangan santri. Selain memperdalam ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an, santri juga perlu memiliki keterampilan yang dapat menjadi modal untuk berkarya, mandiri secara ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Santri tidak cukup hanya belajar ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an. Namun, mereka juga harus memiliki keterampilan yang spesifik agar memiliki bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan skill, santri akan lebih percaya diri, lebih mandiri, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain," ujar Rustini.

Menurutnya, pelatihan menjahit merupakan salah satu keterampilan yang memiliki peluang ekonomi cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. "Kami ingin pesantren menjadi tempat lahirnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, sekaligus produktif. Kemandirian ekonomi harus dibangun sejak dini agar para santri mampu berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa ketika mereka kembali ke tengah masyarakat," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Rustini berharap semakin banyak program pemberdayaan yang menjangkau lingkungan pesantren, sehingga para santri memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas mereka.

Pelatihan ini disambut antusias para santri yang memperoleh pengenalan teknik dasar menjahit serta motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan sebagai bekal kehidupan di masa mendatang.

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan alasan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia menuturkan, latsarmil bagi calon manajer tersebut ditujukan untuk melatih kedisiplinan dan kerja sama.

Donny tak pungkiri bahwa pendidikan militer akan melatih nilai kedisiplinan dan kerja sama tim. Menurutnya, pelatihan militer itu baik untuk membentuk karakter, apalagi untuk seorang manajer.

"Jangan sampai nanti manajernya enggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya, sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin paling tidak waktu ya, " kata Donny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Donny berkata, pelatihan militer ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antartim. Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini," ucap Donny.

Donny menuturkan, banyak kementerian dan perusahaan swasta yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter di pusat pendidikan TNI, seperti rindam ataupun di Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Nilai-nilai itu yang ingin didapatkan oleh para direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Donny.

"Kan tentunya direktur juga akan senang juga kalau punya pegawai-pegawai yang disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan biaya Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 30 juta per orang menggunakan anggaran perusahaan.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, mulanya tidak menjawab dengan gamblang mengenai apakah biaya Rp 30 juta untuk latsarmil dan Rp 15 juta untuk pelatihan perkoperasian per orang menggunakan anggaran perusahaannya.

“Saya Dirut Agrinas. Mungkin salah kirim ya,” kata Joao saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Adapun Agrinas, kata Joao, baru akan membawahi para manajer Kopdes Merah Putih itu dalam waktu mendatang.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait sumber biaya latsarmil Rp 30 juta per orang dan pelatihan perkoperasian Rp 15 juta per orang, membantah dana itu menggunakan anggaran perusahaan negara yang ia pimpin.

“Tidak,” jawab Joao singkat.

Pun ketika dikonfirmasi apakah biaya latsarmil itu menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan, Joao menjawab singkat. “Enggak tahu,” kata dia.

Sebagai informasi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapatkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun.

Adapun informasi terkait biaya latsarmil calon manajer Kopdes Merah Putih Rp 30 juta per orang sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Adapun Komisi I merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan yang melaksanakan latsarmil.

Calon manajer Kopdes Merah Putih harus mengikuti pelatihan militer selama 30 hari dan pembelajaran substansi koperasi 15 hari.

"Sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nomenklatur pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dari semula Latihan Dasar Militer (Latsarmil), kini menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Infohan Setjen Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi setelah lima calon manajer KDMP dan KNMP meninggal dunia saat menjalani kegiatan Latsarmil.

"Betul, sebagai bagian dari evaluasi, Kemhan melakukan penyesuaian nomenklatur dan pendekatan kegiatan. Format yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya, dan saat ini disesuaikan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial bagi calon pengelola KDMP dan KNMP," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).

Rico menjelaskan penyesuaian tersebut sekaligus memperjelas bahwa kegiatan itu tidak ditujukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit atau Komponen Cadangan (Komcad), melainkan membangun karakter, disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerja sama, tanggung jawab, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.

Menurut dia, evaluasi juga menghasilkan keputusan untuk menghilangkan materi teknis dan taktis militer, termasuk kegiatan menembak. Bahkan, latihan fisik dalam pengertian militer juga ditiadakan.

"Yang ada hanya olahraga ringan untuk kebugaran, seperti senam pagi atau jalan kaki ringan, dan tetap menyesuaikan kondisi masing-masing peserta," ujarnya.

Kemhan juga meningkatkan pemeriksaan kesehatan peserta melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian beban kegiatan, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis.

Rico menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan peserta selama menjalani pelatihan.

"Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama, sementara esensi pembentukan karakter, disiplin, bela negara, dan kemampuan manajerial tetap dijaga," tuturnya.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons penghapusan materi menembak dari pembakalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Puan menyarankan agar pembekalan fokus pada pemberian materi manajerial.

"Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa, kelak, nanti melakukan pelaksanaan yang yang sesuai diharapkan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Puan menyampaikan belasungkawa atas lima calon manajer KDMP yang meninggal dunia. Ia berharap, korban tak lagi bertambah. "Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan, nanti akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer KDKMP dan KNMP.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

"Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," katanya, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Anggaran pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 lebih banyak difokuskan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin .

Menurut Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia menilai pelatihan ini akan jauh lebih efisien apabila komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujarnya

Hasanuddin menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.

Legislator PDIP itu juga menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia berkata, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak perlu dilatih militer.

"Baik. Makanya negara itu bekerja harus pakai otak ya. Ini koperasi, tapi latihannya latihan militer , itu logikanya nggak ketemu," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (27/6/2026).

Atas dasar itu, Feri menilai, negara telah menyalahi prinsip administrasi. Padahal, ia menilai, pelatihan harus diberikan dengan kebutuhan kinerjanya.

"Di titik itu bagi saya, negara sebenarnya menyalahi prinsip administrasi, ya. Bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kan melanggar nilai-nilai yang ada di ruang administrasi publik," kata Feri.

Feri menambahkan, "Masak orang ngurus koperasi disuruh latihan militer, jadi pasti ada yang menjadi korban. Ini kelalaian negaralah," pungkasnya.

Diketahui, korban meninggal dunia saat Latsarmil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 menjadi lima orang.

Kelima peserta SPPI yang meninggal dunia tersebut yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Porsi Latihan Terukur

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan porsi latihan SPPI dalam Latsarmil telah terukur. Kemhan menyebut bahwa Latsarmil memang hanya ditujukan untuk melatih kedisiplinan hingga etos kerja, bukan menjadi militer.

"Jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini, ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja," ujar Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, Sabtu (27/6/2026).

Oleh karenanya, Hengki meyakini bahwa seluruh kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat. Bahkan menurutnya, Latsarmil terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas.

"Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini, dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada empat saudara-saudara kita yang disabilitas," kata dia.

Hengki mengatakan, mengacu pada hal itu, pihaknya menyampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban SPPI. "Kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah inteligensianya."

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan kembali menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Program ini pun dipastikan akan terus berjalan

"Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi, dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya, disiplin tadi," kata Ketut.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terhadap peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Dia meminta Kemhan mengevaluasi pelatihan untuk memastikan keselamatan peserta.

Pernyataan itu sekaligus merespons meninggalnya lima peserta calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat Latsarmil.

“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara," ujar Yulius, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan, terutama aspek keselamatan peserta yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap program resmi negara.

Yulius menyoroti fakta bahwa salah satu peserta diketahui memiliki penyakit bawaan yang seharusnya dapat terdeteksi melalui proses skrining kesehatan sebelum pelatihan dimulai.

"Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pralatihan," ucapnya.

Kemhan memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pemerintah. Menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah dinyatakan lolos seleksi kesehatan maupun menandatangani persetujuan mengikuti pelatihan.

"Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka selama masa pelatihan," katanya.

Meski mengapresiasi komitmen Kemhan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga korban, Yulius menilai langkah tersebut belum cukup tanpa adanya investigasi independen guna mengungkap kemungkinan kelalaian prosedural.

Dia meminta pemerintah memberlakukan moratorium sementara terhadap seluruh kegiatan Latsarmil SPPI sambil melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut harus mencakup validitas pemeriksaan kesehatan pralatihan, kesiapan fasilitas dan tenaga medis di setiap lokasi pendidikan, proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.

"Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan fundamental dalam penyelenggaraan program pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan betapa pun mulianya yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah," ujar Yulius.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini dikarenakan 5 peserta meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan Koalisi dari Imparsial Ardi Manto Adiputra menuturkan tragedi tersebut menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.

"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.

Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.

Ardi menyebut program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru. "Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," ungkapnya.

Atas peristiwa itu, koalisi mendesak pemerintah dan Komnas HAM membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut kematian lima peserta Latsarmil. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Selain itu, koalisi meminta penghentian seluruh rangkaian program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP serta rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil lainnya.

Koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.