JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pemerintah perlu mengombinasikan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan efisiensi belanja untuk menjaga keberlanjutan APBN 2026 di tengah tekanan harga energi global.

Ia menyebut pilihan antara SAL dan efisiensi belanja sebagai dilema klasik antara stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

“Pilihan antara menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau melakukan efisiensi belanja (spending cut) adalah perdebatan klasik antara stabilitas jangka pendek vs. keberlanjutan jangka panjang,” ujar Rahma kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Penggunaan SAL dinilai sebagai langkah kontra-siklus saat harga minyak melonjak. Instrumen ini dapat meredam dampak langsung ke masyarakat.

SAL juga dapat digunakan cepat tanpa revisi APBN yang kompleks. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli dengan menahan kenaikan harga bahan bakar.

Rahma mengingatkan keterbatasan SAL. Dana ini tidak dapat digunakan terus-menerus.

“Jika konflik AS-Iran berlarut-larut lebih dari satu tahun, maka SAL akan terkuras habis. Sedangkan dari opportunity cost maka uang yang dipakai untuk ‘membakar’ subsidi hilang begitu saja, tidak menjadi aset produktif,” jelasnya.

Efisiensi belanja dinilai lebih berkelanjutan. Kebijakan ini memperbaiki struktur fiskal dalam jangka panjang.

Pemerintah dapat memangkas pos non-prioritas. Contohnya perjalanan dinas dan proyek non-strategis.

Langkah ini juga memperkuat kredibilitas fiskal. Disiplin anggaran berpotensi menjaga peringkat utang Indonesia.

Risiko tetap ada. Pemangkasan belanja yang terlalu dalam dapat menekan pertumbuhan ekonomi.

“Jika belanja pemerintah melambat terlalu drastis, pertumbuhan ekonomi bisa ikut terseret turun di bawah 5 persen,” ujarnya.

Rahma menyarankan pendekatan hibrida. Kombinasi SAL dan efisiensi belanja dinilai paling realistis untuk menjaga defisit dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan subsidi juga perlu disesuaikan. Target penyaluran harus lebih tepat sasaran saat harga minyak tinggi berlangsung lama.

Ia menilai efisiensi belanja dan reformasi subsidi menjadi kunci jangka panjang. SAL berfungsi sebagai penyangga sementara.

“SAL hanyalah ‘napas tambahan’ agar pemerintah tidak pingsan saat berlari menanjak, tapi efisiensi belanja adalah cara pemerintah memperkuat ‘jantung’ fiskalnya agar bisa lari lebih jauh,” tegasnya.

Tekanan terhadap APBN meningkat setelah perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal. Negosiasi berlangsung di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026).

Laporan South China Morning Post menyebut Presiden AS Donald Trump menghadapi pilihan sulit. Opsi melanjutkan serangan militer atau menahan diri sama-sama berisiko.

Eskalasi militer berpotensi memicu penolakan domestik. Situasi ini sensitif menjelang pemilu paruh waktu.

Sebaliknya, tanpa langkah lanjutan, kebuntuan dengan Iran berlanjut. Akses ke Selat Hormuz tetap menjadi isu krusial bagi pasokan minyak global.

Perundingan selama 21 jam di Islamabad membahas program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz. Kedua isu tidak mencapai titik temu.

Pejabat Iran menilai AS mengajukan “tuntutan berlebihan”. Kondisi ini membuat masa depan gencatan senjata dua pekan menjadi tidak pasti.

Bisnis.com, SURABAYA – Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Suparto Wijoyo menyatakan, penetapan status bencana nasional menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan arah penanganan yang lebih optimal di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Suparto menjelaskan, bencana yang telah terjadi itu tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai paradigma manusia dalam memandang alam.

Dia menilai, pembangunan yang bersifat antroposentris, atau pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan manusia tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan telah meningkatkan risiko bencana dan memperlebar skala dampaknya.

“Penyebab utama banjir bukanlah air hujan melainkan buruknya manajemen lingkungan. Peristiwa ini tidak akan terjadi kalau tidak ada deforestasi, penyalahgunaan ruang, dan proses industri yang tidak memperhatikan fungsi ekologis sebagai penyangga keberlanjutan wilayah. Apa yang terjadi saat ini adalah produk dari tata kelola kehutanan kita yang memang harus dikoreksi secara total,” ucap Suparto, Jumat (2/12/2025).

Prof Jojo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah fundamen dan panduang yang nyata mengenai manajemen kebencanaan. Mekanismenya dimulai dari tahap pencegahan, penanggulangan, hingga pascabencana.

Dalam peraturan tersebut, penetapan status bencana nasional didasari pada sejumlah indikator. Seperti, jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah terdampak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kondisi kedaruratan.

“Kalau situasinya sudah seperti ini, korban jiwa besar, ratusan ribu orang mengungsi, ratusan ribu hektare kawasan terdampak, siapa yang bisa mengatakan ini bukan bencana yang sangat dahsyat? Pertanyaannya sekarang, apakah bencana yang terjadi ini masih layak disebut bencana lokal?” tegasnya.

Meski begitu, dirinya menyebut bahwa secara hukum, status legal bagi bencana memang dapat diperdebatkan. Namun, Suparto menilai besarnya dampak bencana terhadap lintas wilayah perlu menjadi pertimbangan utama.

Terdampaknya berbagai infrastruktur, seperti jalan, listrik, irigasi, sanitasi, hingga energi yang terjadi di lintas provinsi menunjukkan bencana tersebut memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu, lanjut Suparto, bencana yang terjadi sudah sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menurut Prof Jojo, apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, maka implikasinya akan terlihat lebih jelas. Mulai dari pengerahan kekuatan nasional, pembiayaan penanganan dan pemulihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga penguatan otoritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengoordinasikan penanganan di lapangan.

“Dengan status bencana nasional, seluruh sumber daya nasional bisa lebih terpusat, lebih akuntabel, dan daerah maupun otoritas pemerintah pusat memiliki kepastian dalam penggunaan keuangan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum,” sebutnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pemanfaatan dana penanggulangan bencana kerap dihadapkan pada konsekuensi hukum.

"Oleh sebab itu, penetapan status bencana nasional dapat memberikan ruang kapasitas hukum yang lebih nyaman baik bagi BNPB, kementerian, maupun lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.