REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri petrokimia dituntut memenuhi standar mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja yang semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri nasional. Penerapan standar internasional dinilai menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing dan keandalan operasional perusahaan di sektor tersebut.

PT LOTTE Chemical Indonesia (LCI), misalnya, memperoleh sertifikasi Integrated Management System (IMS) dari British Standards Institution (BSI) Group Indonesia yang mencakup ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sertifikat tersebut terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Sertifikasi diperoleh setelah perusahaan menjalani audit dua tahap yang mencakup evaluasi dokumentasi, efektivitas implementasi prosedur, serta kesesuaian penerapan sistem manajemen dalam pengelolaan mutu produk, kepatuhan lingkungan, dan keselamatan kerja. Audit dilakukan secara terintegrasi dengan ruang lingkup mencakup site office dan head office untuk kegiatan manufaktur produk petrokimia.

Presiden Direktur PT LOTTE Chemical Indonesia Yim Dong Hee mengatakan, sertifikasi tersebut mencerminkan penguatan sistem dan budaya kerja perusahaan yang mengacu pada standar internasional.

“Perolehan sertifikasi ini merupakan bukti bahwa sistem dan budaya kerja LCI terus diperkuat sesuai standar yang diakui secara internasional. Kami berkomitmen menjadikan pencapaian ini sebagai fondasi untuk terus mendukung pertumbuhan industri petrokimia nasional yang lebih andal dan berdaya saing,” ujar Yim dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, penerapan tiga standar ISO tersebut memastikan proses operasional berjalan lebih konsisten, terukur, dan terdokumentasi, mulai dari pengendalian kualitas produk, pengelolaan dampak lingkungan, hingga perlindungan keselamatan tenaga kerja.

Yim menambahkan, perusahaan akan terus menjalankan audit pengawasan secara berkala dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga efektivitas sistem manajemen yang telah diterapkan.

“Sertifikasi ini bukan sekadar pencapaian administratif. Ke depan, kami akan terus memastikan implementasi sistem manajemen berjalan secara konsisten melalui audit pengawasan berkala dan perbaikan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai produsen petrokimia, produk LCI digunakan sebagai bahan baku berbagai sektor industri, mulai dari plastik, kemasan, kesehatan, tekstil, hingga komponen otomotif. Dengan kapasitas produksi etilena mencapai 1 juta ton per tahun dan propilena 520 ribu ton per tahun, perusahaan menjadi salah satu pemasok penting dalam rantai pasok industri manufaktur nasional.

Perusahaan menilai penerapan standar mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja yang diakui secara internasional menjadi salah satu fondasi untuk mendukung pengembangan industri petrokimia yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), anak usaha PT Pelindo Multi Terminal kembali memperkuat perannya dalam mendukung rantai pasok industri nasional.

Ini dilakukan melalui penanganan bongkar impor 21.612 ton steel billet dan komoditas lainnya di Dermaga PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara Selasa, (26/5/2026) dengan alat bongkar muat yang ramah lingkungan.

Komoditas bahan baku industri baja tersebut diangkut menggunakan kapal MV Shanghai Bulker dengan panjang kapal (LOA) 190 meter yang tiba dari Pelabuhan Nansha, China.

Muatan steel billet tersebut diperuntukkan bagi PT The Master Steel Manufactory sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sektor manufaktur dan industri baja nasional.

Bongkar muat dilaksanakan dengan dukungan fasilitas dan peralatan operasional ramah lingkungan yang memadai guna memastikan proses berjalan aman, lancar, dan produktif.

Penanganan komoditas steel billet dalam jumlah besar ini sekaligus menegaskan kesiapan PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok melayani arus logistik komoditas strategis nasional.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Ruly Arief Dwiyana mengatakan, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan menghadirkan layanan terminal multipurpose yang andal dan efisien bagi kebutuhan industri serta ramah lingkungan.

“Dalam memperkuat layanan operasional yang ramah lingkungan, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok menerapkan elektrifikasi pada alat-alat bongkar muat pelabuhan,’’ katanya.

Penanganan bongkar steel billet hari ini, jelas dia, merupakan komitmen dalam mendukung kelancaran distribusi bahan baku industri melalui layanan operasional yang ramah lingkungan, aman, produktif, dan mengedepankan prinsip zero accident.

Selain itu, sebagai wujud penerapan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 dan penilaian PROPER, pengendalian emisi, efisiensi energi, pengelolaan limbah berbasis prinsip 3R, serta optimalisasi proses bongkar muat yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi operasi PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok juga mengimplementasikan berbagai inovasi seperti penggunaan lampu LED, pemanfaatan overhead crane (OHC) untuk mengurangi ketergantungan alat berbahan bakar fosil, hingga elektrifikasi alat bongkar muat seperti Gantry Luffing Crane (GLC) sebagai bagian dari transisi menuju operasional rendah emisi.

Sejalan dengan penguatan layanan operasional, PTP Nonpetikemas terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur guna mendukung kebutuhan logistik nasional, khususnya sektor industri strategis yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami mengatakan, aktivitas bongkar muat komoditas industri tersebut menunjukkan peran penting terminal multipurpose dalam mendukung konektivitas logistik dan distribusi bahan baku nasional.

“PTP Nonpetikemas sebagai bagian dari Pelindo Group terus menghadirkan layanan terminal multipurpose yang andal dan terintegrasi untuk mendukung distribusi komoditas strategis, termasuk bahan baku industri baja yang berkontribusi terhadap penguatan sektor manufaktur nasional,” ujar Fiona.

Kinerja PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok

Secara konsolidasi, pada Triwulan I 2026 throughput PTP Nonpetikemas mencapai 12,4 juta ton atau tumbuh 3,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,9 juta ton. Pertumbuhan didorong trafik curah kering 5,7 juta ton, curah cair 3 juta ton, general cargo 2,9 juta ton, dan bag cargo 656 ribu ton.

Pada Triwulan I tahun 2026, PTP Nonpetikemas melalui Cabang Tanjung Priok memberikan kontribusi pendapatan dominan sebesar 58,82 persen dari total pendapatan perusahaan.

Dari sisi kinerja operasional, Cabang Tanjung Priok juga menyumbang kontribusi signifikan sebesar 32,4 persen terhadap total throughput PTP Nonpetikemas, dengan capaian sebesar 4,03 juta ton/m³ dari total throughput konsolidasi yang tercatat sebesar 12,4 juta ton/m³.

Sedangkan capaian secara total PT Pelindo Multi Terminal Group, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mencatatkan kinerja impresif dengan throughput mencapai 4,03 juta ton/m³, atau setara 14 persen dari total throughput layanan Pelindo Multi Terminal secara group sebesar 27,64 juta ton/m³.

Kinerja produktivitas bongkar muat Ton/Ship/Day (T/S/D) di mana realisasi TSD kemasan general cargo dan bag cargo sampai dengan Triwulan I 2026 sebesar 4.024, untuk kemasan curah cair TSD sampai dengan Triwulan I 2026 teralisasi sebesar 1.746, untuk kemasan curah kering TSD sampai dengan Triwulan I 2026 teralisasi sebesar 3.857.

"Capaian kinerja pada Triwulan I 2026 mencerminkan peran strategis Cabang Tanjung Priok sebagai kontributor utama dalam mendukung pertumbuhan kinerja PTP Nonpetikemas maupun Pelindo Multi Terminal Group." ujar Ruly.

Perbandingan year-on-year (YoY), dengan capaian kenaikan sebesar 6 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 4.03 juta ton. Lonjakan ini terutama ditopang dominasi peningkatan komoditas curah kering 1,41 juta ton.

Didukung infrastruktur multipurpose yang memadai, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok memiliki panjang dermaga 3.314 meter, lapangan penumpukan 158.342 meter persegi, gudang 26.191 meter persegi, serta didukung peralatan bongkar muat seperti Gantry Luffing Crane (GLC), hopper, grab, forklift, dan jembatan timbang.

Aktivitas operasional di dermaga PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok pada hari ini didominasi penanganan berbagai komoditas strategis, meliputi bongkar CPO, RBDO, dan RBDS, serta muat semen curah, beras, barang campuran, alat berat, kendaraan, dan general cargo untuk mendukung distribusi logistik antardaerah.

Pada komoditas curah cair, kegiatan bongkar CPO, RBDO, dan RBDS masih berlangsung guna mendukung distribusi kebutuhan industri dan energi.

Sementara pada komoditas curah kering dan general cargo, aktivitas operasional mencakup muat beras, semen curah, barang campuran, alat berat, dan kendaraan tujuan berbagai wilayah domestik. Secara umum, seluruh kegiatan operasional berjalan aman, lancar, dan produktif.

Bisnis.com, SURABAYA – Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Suparto Wijoyo menyatakan, penetapan status bencana nasional menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan arah penanganan yang lebih optimal di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Suparto menjelaskan, bencana yang telah terjadi itu tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai paradigma manusia dalam memandang alam.

Dia menilai, pembangunan yang bersifat antroposentris, atau pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan manusia tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan telah meningkatkan risiko bencana dan memperlebar skala dampaknya.

“Penyebab utama banjir bukanlah air hujan melainkan buruknya manajemen lingkungan. Peristiwa ini tidak akan terjadi kalau tidak ada deforestasi, penyalahgunaan ruang, dan proses industri yang tidak memperhatikan fungsi ekologis sebagai penyangga keberlanjutan wilayah. Apa yang terjadi saat ini adalah produk dari tata kelola kehutanan kita yang memang harus dikoreksi secara total,” ucap Suparto, Jumat (2/12/2025).

Prof Jojo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah fundamen dan panduang yang nyata mengenai manajemen kebencanaan. Mekanismenya dimulai dari tahap pencegahan, penanggulangan, hingga pascabencana.

Dalam peraturan tersebut, penetapan status bencana nasional didasari pada sejumlah indikator. Seperti, jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah terdampak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kondisi kedaruratan.

“Kalau situasinya sudah seperti ini, korban jiwa besar, ratusan ribu orang mengungsi, ratusan ribu hektare kawasan terdampak, siapa yang bisa mengatakan ini bukan bencana yang sangat dahsyat? Pertanyaannya sekarang, apakah bencana yang terjadi ini masih layak disebut bencana lokal?” tegasnya.

Meski begitu, dirinya menyebut bahwa secara hukum, status legal bagi bencana memang dapat diperdebatkan. Namun, Suparto menilai besarnya dampak bencana terhadap lintas wilayah perlu menjadi pertimbangan utama.

Terdampaknya berbagai infrastruktur, seperti jalan, listrik, irigasi, sanitasi, hingga energi yang terjadi di lintas provinsi menunjukkan bencana tersebut memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu, lanjut Suparto, bencana yang terjadi sudah sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menurut Prof Jojo, apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, maka implikasinya akan terlihat lebih jelas. Mulai dari pengerahan kekuatan nasional, pembiayaan penanganan dan pemulihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga penguatan otoritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengoordinasikan penanganan di lapangan.

“Dengan status bencana nasional, seluruh sumber daya nasional bisa lebih terpusat, lebih akuntabel, dan daerah maupun otoritas pemerintah pusat memiliki kepastian dalam penggunaan keuangan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum,” sebutnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pemanfaatan dana penanggulangan bencana kerap dihadapkan pada konsekuensi hukum.

"Oleh sebab itu, penetapan status bencana nasional dapat memberikan ruang kapasitas hukum yang lebih nyaman baik bagi BNPB, kementerian, maupun lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada peringatan Hari Standar Dunia, PT Pertamina (Persero) menegaskan kembali komitmennya dalam penerapan standardisasi global dalam rangka memastikan implementasi tata kelola bisnis yang lebih baik. Saat ini, Pertamina Group telah menjalankan sejumlah ketentuan dari Organisasi Internasional untuk standardisasi yang diikuti oleh 160 negara di dunia

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan komitmen kuat Pertamina dalam memperkuat tata kelola bisnis dengan memenuhi standar yang berlaku secara global. Untuk standardisasi tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, Pertamina telah memberlakukan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 22301:2019 terkait Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis.

“Seluruh Subholding Pertamina telah menerapkan standar pengelola kelangsungan bisnis dan memastikan layanan energi tetap berjalan saat terjadi insiden atau bencana,” ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, komitmen Pertamina dalam menerapkan standar internasional menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala dari lembaga standardisasi internasional.

Dalam kaitan dengan praktik GCG, Pertamina juga terus berupaya memperketat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37002:2021 dalam lingkup Fraud Whistleblowing Management System.

Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam manajemen lingkungan, mutu, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fadjar menguraikan, Pertamina telah membentuk Sistem Manajemen HSSE Pertamina (SUPREME) yang landasan penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada skala nasional dan internasional, seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Peraturan Kapolri No. 24/2007, serta PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada skala global, imbuhnya, SUPREME juga mengacu pada standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Penerapan ISO dievaluasi berkala guna memastikan pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan

“Dalam standardisasi pengelolaan energi, Pertamina juga telah melaksanakan prinsip yang tertuang dalam ISO 50001:2018 yang mengukur standar kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.