Bisnis.com, JAKARTA — Tim penegakan hukum lingkungan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta berinisial AK sebagai tersangka atas kasus tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Proses hukum tercatat telah berlangsung selama setahun dan dimulai dari sanksi administrasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam konferensi pers pada Selasa (21/4/2026) menjelaskan bahwa proses hukum ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana.

Secara terperinci, KLH menerbitkan sanksi administratif Nomor 13646 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024. Pengawasan pertama yang dilakukan pada 12 April 2025 kemudian menunjukkan bahwa TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat” yang lantas ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada 22 April 2025.

Pengawasan kedua pada 9 Mei 2025 kembali menunjukkan hasil yang sama, yaitu “Tidak Taat”. Atas kondisi tersebut, KLH pun menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan Nomor 920 Tahun 2025 pada 4 September 2025. Namun, tidak terdapat perbaikan signifikan dalam pengelolaan di lapangan.

Seiring dengan tidak adanya perbaikan yang memadai, proses penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24 hingga 27 Februari 2026 bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Proses ini dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka pada 20 April 2026, serta penyampaian surat penetapan tersangka pada 21 April 2026.

Dalam rangkaian penanganan kasus tersebut, terjadi insiden longsor pada 8 Maret 2026 di TPST Bantargebang yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka-luka.

“Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan masyarakat,” papar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah mengumpulkan berbagai alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta hasil uji laboratorium.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pengelola TPST Bantargebang, serta didukung oleh keterangan ahli di bidang pencemaran lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.

“Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum tidak hanya melalui sanksi pidana, tetapi juga mencakup sanksi administratif yang sebelumnya telah kami terapkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum,” ujar Rizal Irawan.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Sdr. AK. Tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tersangka juga dijerat pelanggaran Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

KLH pun menegaskan bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, berbasis pembuktian ilmiah, dan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh, guna mencegah terulangnya kejadian serupa serta memastikan perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau BP Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menetapkan Mantan Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka kasus pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan mengatakan penyidik PPNS telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Asep sebagai tersangka.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria [NSPK]," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, proses pengusutan dimulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana. Secara terperinci, KLH/BPLH mulanya sempat menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada Sabtu (12/4/2025). Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada Minggu (22/4/2025).

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada Jumat (9/5/2025). Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Meski demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Singkatnya, proses penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24-27 Februari 2026.

Gelar perkara itu dilakukan bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Selang dua bulan dari gelar itu, KLH/BPLH pun menetapkan Asep sebagai tersangka pada Senin (20/4/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, saudara AK," dalam keterangan tertulis KLH/BPLH.

Adapun, tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, AK juga dipersangkakan Pasal 114 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada," pungkas Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada Minggu (8/3/2026), di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

Bisnis.com, JAKARTA — Aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang berujung pada bencana longsor pada Maret 2026.

Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka. Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, tetapi hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal Irawan dalam keterangan, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh, untuk, atau atas nama PT PSI dan PT PSM yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang seiring dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup pada Kamis (12/3/2026).

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup KLH, Frans Tjahjono, menyampaikan bahwa PPNS KLH telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan meliputi olah tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan dan pengujian sampel limbah, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli-ahli, serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait kegiatan usaha.

Dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh kedua korporasi tersebut berupa tidak mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkannya dan/atau melakukan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan tanpa izin.

“Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bukti-bukti kuat bahwa kedua korporasi tersebut diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga kami tetapkan sebagai tersangka korporasi,” kata Frans, dikutip dari siaran pers Jumat (13/3/2026).

Frans mengemukakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 11 Februari 2026, KLH kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada 12 Maret 2026 untuk proses hukum lebih lanjut.

Adapun Tahap II tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh PPNS KLH. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, proses penegakan hukum selanjutnya memasuki tahap penuntutan melalui persidangan di pengadilan.

“Dalam hal ini, Sdr. Y selaku Direktur Utama PT PSI dan Sdr. H selaku Direktur PT PSM masing-masing akan mewakili sebagai tersangka korporasi dalam proses persidangan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang,” papar Frans.

Dalam pelaksanaan Tahap II ini, PPNS KLH juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa sampel-sampel limbah, dokumen-dokumen terkait kegiatan usaha, dump truck, serta alat berat berupa wheel loader yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan terus dilakukan secara konsisten.

“Penegakan hukum lingkungan hidup harus menimbulkan efek jera bagi pelaku, khususnya korporasi yang memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. KLH akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sedang ditangani,” tegas Rizal Irawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan segera memanggil kembali pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, menyusul insiden longsor yang menelan korban jiwa pada Minggu (8/3/2026).

Dalam pernyataan pada Minggu (8/3/2026), Hanif menyebutkan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyelidiki pengelola TPST Bantargebang sebelum peristiwa longsor sampah tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia.

"Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi TPST Bantargebang ini kan milik pemerintah di DKJ [Daerah Khusus Jakarta]. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab," kata Hanif, dikutip dari Antara.

Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ancaman penjara dan denda terhadap pengelola kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan dan mengakibatkan luka berat atau kematian.

"Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakkum, kami akan segera memanggil kembali semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam," tutur Hanif.

Terkait longsor tersebut, dia memastikan pemerintah akan terus berupaya melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada lagi individu yang tertimbun akibat longsor sampah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan longsor di TPST Bantargebang di Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebabkan oleh hujan lebat dengan durasi yang lama.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya pada Minggu (8/3/2026) menyebutkan kronologi insiden tersebut berawal sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi," katanya.

Ia menambahkan, atas insiden tersebut dugaan sementara korban yang tertimbun sepuluh orang, lima warga dan lima pengemudi truk sampah.

"Sementara empat orang sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan dua orang dalam keadaan selamat," kata Isnawa.

Ia juga menyebutkan Tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dengan menggunakan 20 ekskavator.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru menunjukkan bahwa korban tewas akibat insiden longsoran sampah di TPST Bantargebang menjadi empat orang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetyo.

Selain mengevakuasi empat korban meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

Ia menambahkan, petugas masih melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah yang tertimbun dan warung di lokasi area tersebut.

Berikut data korban terkait longsoran di TPST Bantargebang:

Data korban selamat
1. Setiabudi (L)
2. Jonan (L)

Data korban meninggal dunia
1. Enda Widayanti (P/25) (pemilik warung)
2. ⁠Sumine (P/60) (pemilik warung)
3. ⁠Dedi Sutrisno (L) (sopir truk)
4. Irwan Suprihatin (L) (sopir truk).

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil kajian atas pencabutan izin usaha PT Agincourt Resources (PTAR) telah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Kajian itu di tengah isu pengalihan tambang emas itu ke entitas SWF Danantara serta tekanan gugatan hukum lingkungan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa seluruh hasil evaluasi lintas instansi mengenai anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Laporan tersebut, lanjut Rosan, mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis pengelola Tambang Emas Martabe tersebut.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Rosan menjelaskan pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari manajemen Agincourt. Surat itu memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan.

Kementerian juga melakukan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait. Langkah ini guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

“Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” ucap Rosan.

Sebagai informasi, Agincourt Resources merupakan pengelola Tambang Emas Martabe yang berlokasi di Sumatra Utara. Perusahaan ini merupakan cucu usaha PT Astra International Tbk. (ASII) melalui entitas di bawah PT United Tractors Tbk. (UNTR). Perusahaan yang mengoperasikan adalah yang dikendalikan melalui PT Danusa Tambang Nusantara.

Agincourt menjadi satu dari 28 perusahaan yang izin operasinya dicabut oleh pemerintah karena dianggap melanggar pemanfaatan kawasan hutan, terutama setelah terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di sisi lain, manajemen UNTR juga telah memberikan tanggapan terpisah melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/2).

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menjelaskan hingga saat ini PTAR belum mendapatkan informasi resmi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke PT Perusahaan Mineral Nusantara (Perminas).

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources, Agincourt Resources belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas,” tutur Ari dalam keterbukaan informasi.

Mengenai gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) senilai Rp200,99 miliar, UNTR memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum yang berlaku. Perseroan menilai nilai gugatan ini tidak berdampak material terhadap keuangan maupun operasional UNTR.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan langkah penegakan hukum lingkungan atas insiden paparan uap gas kimia di PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten, yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan proses penegakan hukum lingkungan berjalan paralel dengan penyelidikan Polri. Langkah ini ditempuh untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas dampak kesehatan warga akibat paparan asam nitrat (HNO3).

Insiden yang bermula dari reaksi kimia pada proses pembersihan pipa uap tersebut menyebabkan 56 warga menjalani penanganan medis intensif. Pengukuran kualitas udara telah dilakukan bersama pemerintah daerah menggunakan portable gas detector untuk memastikan kondisi lingkungan kembali aman.

Berdasarkan hasil investigasi awal, PT Vopak Terminal Merak yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) tercatat memiliki celah kepatuhan administratif. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 milik Perusahaan ternyata telah kedaluwarsa sejak Januari 2024.

Hanif mengemukakan bahwa kelalaian dalam pengelolaan B3 tidak dapat ditoleransi karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik dan kelestarian ekosistem. Dia pun mengungkap adanya kemungkinan penerapan ketentuan pidana lingkungan apabila ditemukan unsur kelalaian yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Secara paralel, kami menyiapkan kehadiran ahli untuk mendukung gugatan pemerintah serta melakukan peninjauan persetujuan lingkungan dan pengelolaan limbah B3 agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Hanif.

Sebagai tindak lanjut, KLH juga akan melakukan audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas penyimpanan serta prosedur teknis pengelolaan limbah B3 di lokasi tersebut. Peninjauan ini mencakup integrasi rincian teknis TPS Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan yang saat ini sedang diajukan perusahaan, guna memastikan seluruh sistem keamanan lingkungan berjalan sesuai standar yang ketat.

Hanif pun mengingatkan bahwa insiden ini harus menjadi pembelajaran keras secara nasional bagi seluruh pelaku industri yang bersentuhan dengan bahan berbahaya dan beracun. Dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memperketat pengawasan dan mengambil tindakan hukum bagi unit usaha yang tidak memiliki kesiapan perizinan serta pengelolaan lingkungan yang memadai.

Pemerintah berniat menjalankan secara serius Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memperingatkan adanya ancaman pidana termasuk untuk kepala daerah yang tidak tunduk aturan.

Menurut Hashim, UU yang sudah ada sejak 15 tahun lalu itu selama ini kurang ditegakkan. “Kepala daerah yang tidak taat, tidak menegakkan, dan tidak ikut melindungi lingkungan hidup akan dikenakan sanksi hukum pidana, jadi ini tidak main-main,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 yang digelar CNBC, di Jakarta, Selasa (3/2).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) untuk memberlakukan secara tegas UU Pengelolaan Sampah.

“Prabowo sudah memberikan petunjuk kepada Menteri Lingkungan Hidup harus laksanakan, kalau tidak salah dalam beberapa hari ini akan dilaksanakan dengan tegas,” ujar Hashim.

Isi UU Pengelolaan Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan,” demikian tertulis.

Lalu, bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah?

Pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

Kemudian, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

Kemudian, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam satu provinsi.

Selanjutnya, pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Lalu, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Dan, menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

UU tersebut juga memuat larangan dalam pengelolaan sampah, antara lain soal impor sampah.

Lantas, bagaimana ancaman pidananya?

UU tersebut memuat sederet ancaman pidana bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Pertama, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga ke Indonesia dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Sedangkan impor sampah spesifik -- antara lain sampah beracun dan berbahaya, serta sampah yang tidak bisa diolah -- diancam pidana lebih berat, yakni penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Kedua, pengelola sampah yang dengan sengaja atau lalai melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan mengabaikan ketentuan teknis pengelolaan hingga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dipidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Bila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat, ancaman pidana meningkat hingga 15 tahun penjara.

Ketiga, pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan mengabaikan ketentuan teknis hingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Bila perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membeberkan rencana kementeriannya untuk menggugat perdata 16 perusahaan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, atas dugaan kerusakan lingkungan. Sebagian perusahaan bergerak di industri ekstraktif termasuk pertambangan batu bara dan nikel.

“Sejujurnya ada 16 yang sedang disusun, nanti bersusulan tiap minggu kami lakukan gugatan perdata,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Hanif, pihaknya sudah menyelesaikan perhitungan kerugian. Total nilainya, triliunan rupiah. KLH masih membuka peluang penyelesaian non-pengadilan bila perusahaan sepakat membayar kerugian pekan ini. Bila tidak, KLH baru menggugat secara perdata. Langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dia menjelaskan, tuntutan kerugian besar karena kerusakan lingkungan yang disebabkannya besar. “Mengekstraksi tanah untuk diambil batu baranya atau nikelnya itu kan mahal sebenarnya untuk mengembalikannya,” kata Hanif.

Khusus terkait kerusakan lingkungan Sumatra, KLH langsung menempuh jalur hukum karena aktivitas perusahaan telah menimbulkan banyak korban. Selain digugat perdata, perusahaan-perusahaan tersebut juga terancam dipidana.

Sebelumnya, KLH telah menggugat perdata enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Rinciannya, gugatan perdata kepada PT Agincourt Resources senilai Rp200 miliar, PT Toba Pulp Lestari senilai Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi senilai Rp158 miliar.

Kemudian gugatan perdata atas PT Perkebunan Nusantara IV senilai Rp121,4 miliar, PT North Sumatera Hydro Energy senilai Rp22,5 miliar, dan PT Multi Sibolga Timber dengan nilai sengketa belum dipublikasikan.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menurunkan tim untuk mendalami indikasi pencemaran lingkungan oleh perusahaan penyimpanan bahan kimia PT Vopak Indonesia Terminal Merak di Cilegon, Banten. Ini menyusul insiden asap oranye yang membumbung dari kawasan pabrik pada Sabtu (31/1).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan ada indikasi pencemaran lingkungan serius oleh perusahaan, dan akan menjatuhkan sanksi bila indikasi tersebut terbukti. “Kami akan ambil langkah-langkah yang dimandatkan undang-undang lingkungan,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (3/2).

Hanif menjelaskan, masalah tersebut sudah ditangani Bareskrim Polri. Namun, pihaknya akan tetap turun tangan untuk menangani dari sisi lingkungan.

Sebelumnya, ramai beredar di media sosial, video yang menunjukkan kepulan asap berwarna oranye di area PT Vopak Indonesia di Cilegon, Banten, pada Sabtu (31/1). Asap tersebut bahkan membuat beberapa warga merasakan gejala pusing, mual, hingga muntah.

Mengutip Antara, aparat kepolisian dan Wali Kota Cilegon Robinsar telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Robinsar melaporkan asap oranye tersebut bukan berasal dari kebocoran pipa atau tangki penyimpanan bahan kimia, melainkan reaksi kempu atau sisa-sisa material produksi seperti base oil dan asam nitrat yang tercampur di penampungan.

"Yang bercampur itu akhirnya adanya uap kuning tersebut. Nah, jadi tidak ada ledakan apa pun. Tidak ada kebocoran apa pun," ujar dia.

Vopak Indonesia merupakan bagian dari perusahaan multinasional asal Belanda Vopak yang fokus pada bisnis penyimpanan dan penanganan berbagai macam bahan kimia serta produk energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah siap menghadapi gugatan 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diaz memastikan, KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

"Untuk perusahaan yang akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Adapun dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti. Menurutnya, pemerintah bertindak tegas, mengingat 28 perusahaan tersebut dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

"Bagaimana dengan karyawan, ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa.

Tidak hanya itu, KLH juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa.

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Usai izinnya dicabut, KLH memastikan juga akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan tersebut dan memastikan daya tampung yang baik.

Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal.

Menanggapi keputusan pemerintah, satu-persatu perusahaan mulai angkat suara. Ada yang menyatakan menghormati keputusan pemerintah, ataupun berharap adanya audit ulang pencabutan izin usaha.

Agincourt Resources

Salah satu perusahaan yang izinnya dicabut, PT Agincourt Resources buka suara terhadap langkah pemerintah. Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan pencabutan IUP oleh Satgas PKH itu dari media massa.

Namun, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran belum menerima surat secara resmi. "Hingga saat ini, perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ucap Katarina kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Perseroan, kata dia, menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," ucap Katarina.

APRIL Group

Di sisi lain, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. atau April Group turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari. Menanggapi hal ini, manajemen mengatakan April Group siap mematuhi segala regulasi yang berlaku.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

“Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa APRIL Group menghormati keputusan Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Corporate Communications APRIL Group, Reviana Surya, dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Pasokan dari PT SRL ke APRIL Group mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas.

PLTA Batang Toru

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) tengah mengajukan audit ulang pencabutan izin usaha.

Adapun, NSHE merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.

NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menuturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk audit ulang NSHE.

"Pengajuan permohonan audit ulang sudah diproses, tinggal pelaksanaan audit kembali," ucap Eniya.

Kementerian Lingkungan Hidup mulai mengambil langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga ikut menyebabkan banjir dan tanah longsor di Sumatra. Januari ini, Kementerian menggugat perdata enam perusahaan.

Gugatan perdata dimaksudkan untuk memeroleh ganti rugi atas pelanggaran lingkungan yang disangkakan telah dilakukan oleh perusahaan. “Pertengahan bulan (Januari) kami ajukan gugatan perdata, sekitar enam instansi yang besar-besar,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin (12/1).

Pertanyaannya, bagaimana rekam jejak keberhasilan gugatan perdata lingkungan? Dan, seberapa besar peluang pemulihan kerugian ekonomi lewat jalur ini? Bila mengacu pada estimasi lembaga tink tank di bidang kebijakan publik Celios, kerugian ekonomi dari bencana Sumatra mencapai Rp 68 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan, dan jembatan serta kehilangan lahan pertanian karena tergenang banjir dan tertimbun longsor.

Berikut beberapa kasus perdata pelanggaran lingkungan yang pernah dimenangkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Kasus Indokwarsa: Gugatan Perdata Lingkungan Pertama yang Diajukan Negara

Pada 2009, Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan serta kegiatan penunjang lainnya, seperti pembangunan jalan dan dermaga, di wilayah kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam di pesisir pantai Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal tanpa dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), rencana pascatambang, Instalasi Pengolahan Air Limbah, serta perizinan lain di sektor kehutanan maupun pemanfaatan wilayah pesisir.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum perusakan lingkungan hidup dan memerintahkan keduanya untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding, tetapi dibatalkan di tingkat kasasi.

Di akhir perjalanan perkara, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Menteri Lingkungan Hidup dengan amar putusan yang serupa dengan putusan tingkat pertama. PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa dihukum denda Rp 32 miliar.

Dalam catatan lembaga riset dan advokasi lingkungan hidup Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), putusan ini merupakan pertama kalinya pemerintah Indonesia mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup.

Gugatan dilakukan sebelum adanya aturan hak gugat pemerintah. Hak gugat pemerintah baru diatur beberapa bulan setelahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di kasus gugatan lingkungan hidup pertama ini, pemerintah Indonesia langsung melakukan terobosan dengan menuntut ganti rugi atas lepasnya emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab dari perubahan iklim.

Kasus Merbau Pelalawan: Vonis Ganti Rugi Lingkungan Terbesar

Pada 2016, Mahkamah Agung (MA) memvonis bersalah PT Merbau Pelalawan Lestari karena terbukti membalak ribuan hektare hutan di Riau sehingga merusak lingkungan. Perusahaan dihukum membayar ganti rugi Rp 16,2 triliun. Ini merupakan salah satu vonis ganti rugi kerusakan lingkungan terbesar sepanjang sejarah.

Angka kerugian diperoleh dengan memperhitungkan kerugian ekologis dan biaya pemulihan kerugian. Rinciannya, ganti rugi kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar di hutan seluas 5.590 hektare yaitu sebesar Rp 12 triliun. Dan, ganti rugi kerusakan lingkungan di atas lahan seluas 1.873 hektare sebesar Rp 4 triliun.

Kemenangan Perdata Lingkungan Terbaru Pemerintah

Tahun lalu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan beberapa gugatan perkara lingkungan hidup yang berhasil dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, sehingga bisa dieksekusi.

Perkara yang dimaksud antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan dengan tergugat PT Asia Palem Lestari. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kedua PT Asia Palem Lestari sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi senilai Rp 53 miliar serta rencana biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 173 miliar.

Kemudian, perkara dengan PT Putralirik Domas (PT PD). Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali kedua PT Putralirik Domas. Perusahaan dinyatakan bersalah atas kasus kebakaran 500 hektare lahan di Kubu Raya, Kalimantan Barat dan divonis membayar ganti rugi sebesar Rp 199 miliar.