Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut melemahnya permintaan global menyebabkan turunnya harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar 1.000,90 dolar AS per metrik ton (MT), turun 28,61 dolar AS atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025 sebesar 148 dolar AS per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara 125,11 dolar AS per MT, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei-19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar 890,84 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.110,97 dolar AS per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar 1.468,28 dolar AS per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi 40 dolar AS,penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar 1.000,90 dolar AS per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita mengupayakan penstabilan harga

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus menjaga harga cabai di tingkat petani tetap menguntungkan sekaligus menstabilkan harga bagi konsumen melalui penguatan distribusi, pasokan, dan intervensi pasar secara terukur.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat memahami kondisi petani hortikultura karena harga cabai bersifat fluktuatif, yang pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan tajam di tingkat petani.

"Seperti cabai (agak tinggi) mungkin karena distribusi. Tapi ingat, cabai terkadang harganya Rp80.000 sampai Rp100.000 tapi terkadang juga harganya jatuh. Jadi mungkin berilah kesempatan ke petani cabai juga, supaya recovery, modalnya kembali," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Amran menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cabai yang digelar Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan berbagai asosiasi.

Salah satunya Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) melaporkan harga Cabai Merah Keriting (CMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada yang masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

Dilaporkan petani cabai di DIY sedang memasuki panen raya CMK dan memperoleh harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram (kg). Sementara HAP untuk CMK di tingkat petani ditetapkan pemerintah pada rentang harga Rp22.000 sampai Rp29.600 per kg.

Menyikapi dinamika harga cabai dan bawang merah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan pemerintah terus mengupayakan stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Menurut Ketut, stabilisasi harga tidak hanya ditujukan agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga memastikan petani memperoleh tingkat keuntungan yang layak dari hasil usahanya.

Ia menjelaskan kondisi pasokan cabai dan bawang merah saat ini relatif stabil sehingga menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di pasar tanpa merugikan pelaku usaha tani.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong harga komoditas hortikultura tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak jatuh terlalu rendah, terutama saat produksi meningkat di sentra-sentra pertanian.

Ketut menambahkan apabila harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), pemerintah akan melakukan berbagai langkah penanganan agar harga kembali mendekati atau berada di atas acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian dan tetap termotivasi meningkatkan produksi.

"Kita mengupayakan penstabilan harga. Artinya jangan terlalu murah, kita sepakat ke arah yang wajar, sehingga harga nyaman bagi petani," tutur Ketut.

"Kalau yang di bawah HAP, kita harus bantu. Tentu kita harus dorong untuk mendekati HAP atau minimal di atas HAP sedikit lah, sehingga petani tidak dirugikan. Jadi jangan sampai kita minta harganya turun terus, ternyata produktivitas rendah. Kasihan petani kita. Jadi harus kita wajarkan," tambah Ketut.

Salah satu langkah penstabilan adalah melakukan mobilisasi stok cabai dari daerah yang berlebih karena sedang panen dan ditujukan ke daerah dengan harga cabai yang sedang berfluktuasi. Keterhubungan kebutuhan seperti ini yang terus pemerintah bangun secara integral.

Ketut menyebutkan Papua, Papua Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, termasuk Maluku, kemudian Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, harga cabai tingkat petani masih di atas HAP.

"Tentu ini adalah potensi-potensi yang bisa kita dorong panen-panen cabai merah keriting ke wilayah-wilayah tersebut," beber Ketut.

Sementara untuk Cabai Rawit Merah (CRM) memang terdapat penurunan produktivitas akibat anomali cuaca dan serangan hama/penyakit. Namun berpotensi ada penurunan harga karena adanya peningkatan produksi secara gradual.

"Dengan kondisi sekarang, mudah-mudahan dengan informasi dari teman-teman champion yang terus berproduksi, mudah-mudahan ke depan, harga sudah mulai agak relatif menurun sedikit," timpal Ketut.

Ia juga memastikan kondisi pasokan hortikultura di Pasar Induk Keramat Jati (PIKJ). Ia optimis penurunan harga dapat mulai terjadi di bulan Juni ini.

"Pasokan di PIKJ, baik bawang merah maupun cabai, semua cabai relatif masih bagus. Tentu harganya masih agak di atas HAP tapi mudah-mudahan dalam bulan Juni bisa mulai menurun," imbuh Ketut.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan, produksi CRM secara nasional bulan Juni ini diperkirakan mencapai 113,8 ribu ton. Kemudian akan meningkat di Juli yang diestimasikan dapat mencapai hingga 144,7 ribu ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan harga cabai utamanya dipicu oleh anomali cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi di berbagai wilayah sentra produksi utama

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai fluktuasi harga cabai dalam beberapa hari terakhir dipicu kombinasi cuaca ekstrem dan membengkaknya biaya logistik distribusi hortikultura.

Ia mengatakan curah hujan tinggi di sejumlah sentra produksi utama menyebabkan kelembapan meningkat sehingga memicu serangan hama dan penyakit tanaman.

“Kenaikan harga cabai utamanya dipicu oleh anomali cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi di berbagai wilayah sentra produksi utama,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan pembusukan tanaman sehingga volume dan kualitas hasil panen menurun tajam di tingkat petani.

Selain gangguan produksi, tekanan harga juga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha.

“Kelangkaan pasokan ini kian diperparah oleh lonjakan permintaan masyarakat yang sangat tinggi untuk persiapan Idul Adha,” ujarnya.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan rata-rata harga cabai rawit merah sempat menembus Rp84.400 per kilogram (kg) pada Kamis (4/6) sebelum kembali turun ke kisaran Rp68.000 per kg pada Jumat.

Menurut Eliza, perubahan harga yang cepat tersebut mencerminkan tingginya sensitivitas komoditas hortikultura terhadap cuaca, distribusi, dan kondisi pasokan pasar.

Ia mengatakan persoalan distribusi turut memperbesar tekanan harga di tingkat konsumen meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tingginya kadar air membuat cabai menjadi lebih rentan membusuk selama pengiriman sehingga agen angkutan menaikkan tarif untuk menutup risiko penyusutan muatan.

Selain itu, lonjakan tarif sewa armada borongan menjelang hari besar serta kenaikan biaya operasional non-BBM seperti tarif tol dan suku cadang ikut meningkatkan biaya distribusi.

“Biaya logistik dan distribusi ke pasar induk ikut membengkak meskipun harga BBM solar bersubsidi tidak mengalami kenaikan,” ungkap Eliza.

Menurut dia, kenaikan biaya distribusi akhirnya ditransmisikan ke harga jual cabai di tingkat konsumen.

Eliza menyebutkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kelompok transportasi menyumbang andil inflasi sebesar 0,07 persen pada Mei 2026 mencerminkan adanya indikasi pembengkakan biaya logistik di lapangan, terutama pada komoditas pangan yang cepat rusak seperti cabai.

Selain cabai, ia menilai pemerintah juga perlu mewaspadai pergerakan harga bawang merah dan tomat karena memiliki karakteristik perishable atau cepat busuk yang serupa.

Menurut dia, komoditas hortikultura memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap cuaca dan gangguan distribusi sehingga fluktuasi harga dapat terjadi dalam waktu singkat.

“Komoditas hortikultura sangat sensitif terhadap cuaca dan gangguan distribusi,” tuturnya.

Data BPS juga menunjukkan cabai merah menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026 dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen seiring kenaikan harga di berbagai daerah.

Karena itu, Eliza mendorong penguatan dan pemantauan distribusi pangan dan sistem logistik hortikultura guna menjaga stabilitas harga pangan, terutama pada periode cuaca ekstrem.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2 Juni 2026 menyatakan terus memperkuat distribusi antardaerah dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga cabai dan komoditas hortikultura lain.

Pelaksanaan GPM pada 2025 tercatat mencapai 13.321 kali dan kembali diadakan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota pada tahun ini guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tingkat konsumen.

Bapanas juga mendorong kelancaran pasokan dari sentra produksi ke pasar konsumsi guna menekan gejolak harga pangan di tingkat konsumen.

Selain itu, Kementerian Pertanian sebelumnya juga menyatakan terus memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pengawasan sentra produksi hortikultura, serta percepatan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan cabai dan bawang merah selama periode cuaca ekstrem.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan cold chain atau rantai pendingin menjadi langkah penting untuk menekan gejolak harga pangan hortikultura terutama cabai yang berulang setiap tahun.

Eliza mengatakan komoditas hortikultura seperti cabai memiliki karakteristik cepat rusak atau highly perishable sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang lebih kuat.

“Penguatan cold storage (ruang penyimpanan dingin) dan cold chain logistics (sistem logistik rantai dingin) memiliki urgensi tingkat tertinggi dalam memutus siklus fluktuasi harga hortikultura,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tanpa teknologi penyimpanan yang memadai, daya simpan cabai segar hanya bertahan beberapa hari sehingga harga mudah anjlok saat panen raya dan melonjak ketika pasokan menipis.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian pada 2023 mencatat kerugian pascapanen hortikultura di Indonesia mencapai sekitar 14 persen per tahun.

Ia menjelaskan pola tersebut membuat harga pangan hortikultura di Indonesia cenderung cepat naik, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan intensitas yang berbeda.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah pada awal Juni 2026 masih berada di kisaran Rp84.400 per kilogram (kg) di tingkat pedagang eceran nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit merah juga bergerak fluktuatif dari kisaran Rp54.700 per kg pada awal Mei menjadi lebih dari Rp84 ribu per kg menjelang Idul Adha.

“Ini fenomena klasik volatile food Indonesia yang cepat naiknya, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan variasi intensitas,” ujar dia.

​​​​​​​Eliza menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena komoditas seperti cabai ditanam mayoritas oleh petani skala kecil, memiliki umur simpan pendek, dan sangat sensitif terhadap cuaca serta hama penyakit.

Selain itu, sentra produksi yang ia nilai terkonsentrasi dan rantai distribusi yang panjang ke berbagai daerah turut meningkatkan risiko penyusutan pasokan selama pengiriman.

Menurut Eliza, kondisi hortikultura berbeda dengan beras yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam skala besar.

“Cabai berbeda dengan beras, karena ada CBP dan SPHP skala besar. Sementara cabai tidak memiliki buffer stock yang kuat,” katanya.

​​​​​​​​​​​​​​Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun dan mengembangkan cold chain nasional, termasuk untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Sementara itu, pemerintah melalui Perum Bulog tengah membangun 100 gudang pangan nasional untuk memperkuat penyimpanan dan penyerapan komoditas pangan di berbagai daerah.

Program tersebut ditujukan mendukung stabilisasi pasokan pangan dan penguatan infrastruktur pascapanen dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Eliza menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada beras dan jagung, tetapi juga diarahkan pada komoditas hortikultura yang lebih rentan mengalami gejolak harga akibat keterbatasan rantai pendingin seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Coldstorage yang terintegrasi di sentra produksi dan pasar induk dinilai dapat berfungsi sebagai penyangga pasokan karena mampu memperpanjang umur simpan hortikultura lebih lama saat produksi melimpah.

“Keberadaan cold storage terintegrasi di pasar induk dan sentra produksi akan berfungsi sebagai penyangga pasokan,” katanya.

Kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia pada 2022 juga menunjukkan penguatan sistem penyimpanan dan distribusi pangan dapat membantu mengurangi kehilangan pangan hortikultura secara signifikan.

WRI mencatat penggunaan peti selama pengangkutan mampu mengurangi kehilangan produk sayur dan buah hingga 87 persen.

Dengan demikian, pasokan dapat dikeluarkan kembali ke pasar saat terjadi penurunan produksi atau kenaikan permintaan, terutama pada periode hari besar dan cuaca ekstrem.

Selain rantai pendingin, Eliza juga menilai pemerintah perlu memperkuat sistem data dan prakiraan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam waktu nyata, prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta permintaan pasar.

“Perlu ada sistem data dan forecasting yang terintegrasi antara produksi real-time, prakiraan cuaca BMKG, dan permintaan pasar agar gejolak harga hortikultura tidak terus berulang setiap tahun,” kata Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah menyepakati untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita sebagai respons terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di pasar. Namun, besaran kenaikan harga masih dalam tahap perhitungan dengan mempertimbangkan perkembangan harga bahan baku minyak sawit mentah (CPO).

"Maka hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah belum menetapkan angka HET terbaru karena masih mencermati pergerakan harga CPO yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami fluktuasi. Untuk sementara, HET MinyaKita tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Menurut dia, harga CPO sempat mencapai rata-rata Rp15.445 per kilogram sebelum kembali turun ke kisaran Rp14.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan besaran penyesuaian harga MinyaKita.

Selain harga CPO, pemerintah juga memperhitungkan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sebelumnya sempat turun hingga Rp1.800 per kilogram sebelum kembali mengalami kenaikan.

Budi mengatakan pemerintah akan menetapkan HET baru setelah harga CPO menunjukkan tren yang lebih stabil. Penyesuaian harga diperkirakan dapat dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan apabila kondisi pasar dan harga bahan baku relatif normal.

Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan kelangkaan MinyaKita di pasaran. Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga jual MinyaKita di sejumlah daerah telah melampaui HET dan mencapai sekitar Rp16.000 per liter.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutnya penurunan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) periode 1-30 Juni 2026 disebabkan penurunan permintaan dari importir utama seperti India.

HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) untuk periode 1-30 Juni 2026 ditetapkan sebesar 1.029,51 dolar AS per metrik ton (MT) atau turun 20,07 dolar AS (1,91 persen) dari periode sebelumnya, yang 1.049,58 dolar per MT.

"HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 148 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar 128,6892 dolar AS per MT untuk periode Juni 2026.

Penetapan BK CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025.

Kemudian, PE CPO untuk periode Juni 2026 merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 April-19 Mei 2026 pada bursa CPO Indonesia sebesar 920,80 dolar AS per MT, bursa CPO Malaysia sebesar 1.138,22 dolar AS per MT, dan harga port CPO Rotterdam sebesar 1.429,40 dolar AS per MT.

Kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga lebih dari 40 dolar AS, HR CPO dihitung menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

Maka, HR CPO bersumber dari bursa CPO Malaysia dan ursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

Selanjutnya, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Harga cabai rawit nasional menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pasokan cabai rawit nasional tetap terjaga sehingga harga berangsur stabil pada pekan pertama Mei 2026, didorong perbaikan produksi di sentra utama serta distribusi antardaerah yang semakin lancar.

"Harga cabai rawit nasional menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei 2026," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan perbaikan pasokan dari sentra produksi dan penguatan distribusi antardaerah membuat harga cabai rawit di pasar mulai bergerak stabil.

Ia menyebutkan berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, rata-rata harga cabai rawit merah nasional berada di kisaran Rp63.252 per kilogram.

Posisi tersebut jauh dibandingkan periode menjelang Lebaran 1447 Hijriah/2026 ketika harga di sejumlah pasar sempat berada di kisaran Rp120.000 per kilogram.

Ia mengatakan pergerakan harga cabai rawit mulai lebih terkendali setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi kembali mengalir ke pasar. Distribusi yang lancar membuat tekanan harga yang sempat meningkat pada periode lebaran kini berangsur turun.

“Cabai rawit merah memang kalau hari hujan kemudian ada beberapa titik yang mengalami kena hama OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan lain sebagainya itu agak sedikit mengganggu,” ujar Ketut.

Namun demikian, kondisi pasokan cabai rawit secara nasional masih relatif aman dan harga di tingkat konsumen telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa puncak permintaan sebelumnya.

Perbaikan kondisi tersebut terlihat dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit yang kini turun menjadi 91 daerah pada minggu pertama Mei 2026, setelah sempat mencapai 127 daerah pada minggu ketiga April lalu.

“Tapi secara pasokan kami pantau relatif bagus, secara prinsip sudah turun banyak. Pada saat menjelang lebaran itu kan menjelang bulan puasa sampai lebaran itu harga cabai rawit merah itu sudah di posisi Rp 120.000-an di pasar. Sekarang sudah turun jauh,” katanya.

Ketut menegaskan, penurunan harga cabai rawit tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi pangan nasional.

“Artinya secara inflasi dia sudah turun banyak. Kemudian di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) memang oke, tapi secara harga relatif sudah sangat banyak turun,” tambahnya.

Untuk menjaga tren perbaikan tersebut, Bapanas intens berkoordinasi dengan sentra produksi dan para petani penggerak hortikultura guna memastikan pasokan cabai tetap lancar di semua wilayah.

“Sehingga kami akan terus memantau. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan para champion-champion cabai. Bagaimana pasokan dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan sekarang,” jelas Ketut.

Kondisi pasokan cabai rawit nasional hingga akhir tahun 2026 masih berada dalam posisi aman. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Bapanas per 5 Mei 2026, total produksi cabai rawit tahun ini diperkirakan mencapai 1,59 juta ton dengan total kebutuhan nasional sebesar 913,6 ribu ton.

Dari proyeksi tersebut, stok akhir tahun diperkirakan masih tersisa sekitar 60,5 ribu ton. Sementara itu, khusus periode Mei 2026, ketersediaan cabai rawit diproyeksikan mencapai 168,1 ribu ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 78 ribu ton.

Neraca pasokan pada Mei diperkirakan masih surplus sekitar 90,1 ribu ton sehingga menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar konsumen.

Perbaikan kondisi pasokan cabai rawit saat ini ditopang produksi dari berbagai sentra hortikultura yang mulai masuk panen. Distribusi antardaerah pun terus diperkuat agar pasokan cabai di wilayah konsumsi tetap lancar dan tidak terjadi kekosongan pasokan di pasar rakyat.

Pemerintah terus memantau pergerakan harga cabai rawit di pasar dan mempercepat distribusi dari daerah produksi ke wilayah konsumsi tetap mengalir.

"Panen di sejumlah sentra mulai bertambah dan stok nasional masih tersedia sehingga harga cabai rawit di pasar diperkirakan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan," kata Ketut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tetap memberi subsidi untuk penerapan Compressed Natural Gas (CNG), yang direncanakan mengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg.

“Subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan pemberian subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahlil untuk mengedepankan kepentingan rakyat, terutama yang membutuhkan subsidi.

Meskipun masih menggunakan subsidi, Bahlil memperkirakan mengganti LPG 3 kg menjadi CNG dapat menghemat subsidi hingga 30 persen.

Terkait dengan rencana distribusi CNG, Bahlil mengatakan hanya berbeda tipis dengan distribusi LPG.

“Itu kan beda-beda tipis. Ini cuma yang diganti itu satunya LPG, satunya CNG. Kalau CNG itu tidak mengeluarkan devisa ke luar negeri, kalau LPG itu devisa ke luar negeri. Karena kita nggak punya bahan baku C3 dan C4 (untuk LPG),” ujar Bahlil.

Saat ini, pemerintah tidak hanya melakukan uji coba pembuatan tabung tipe 4 untuk CNG atau tabung yang diperuntukkan bagi CNG 3 kg. Secara paralel, pemerintah juga mengkaji harga jual CNG 3 kg.

“Doakan (harganya) di bawah LPG 3 kg, ya. Minimal sama (harganya). Minimal sama,” ucap Bahlil.

Seusai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5), Bahlil menjelaskan bahwa CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram. Saat ini, tengah berlangsung penyiapan tabung CNG berukuran kecil seperti LPG 3 kg, sebab CNG memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan LPG.

CNG memiliki tekanan sekitar 250 bar, lebih kuat apabila dibandingkan dengan LPG yang tekanannya berada di kisaran 5–10 bar.

Perbedaan tekanan gas tersebutlah yang menyebabkan desain tabung gas 3 kg harus disesuaikan, sebab berdampak langsung terhadap faktor keselamatan. Uji coba tabung CNG berukuran kecil tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 2–3 bulan.

Ia menambahkan, apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang konversi bertahap dari LPG ke CNG untuk kebutuhan rumah tangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman membidik CNG dapat menggantikan LPG tabung 3 kg mulai tahun ini guna mengurangi ketergantungan impor energi.

Nantinya, CNG untuk rumah tangga akan diterapkan di kota-kota besar pulau Jawa terlebih dahulu, sebelum serentak di seluruh Indonesia.

“Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Tahun ini,” ujar Laode.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 1-31 Mei 2026 ditetapkan sebesar 1.049,58 dolar AS per metrik ton (MT). Nilai tersebut naik sebesar 59,95 dolar AS atau 6,06 persen dari HR CPO periode 1-30 April 2026, yang tercatat sebesar 989,63 dolar AS per MT.

"HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri. Selain itu, naiknya harga minyak mentah yang akibat situasi geopolitik di Timur Tengah turut memicu kenaikan HR CPO," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HR CPO Mei 2026 naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, maka untuk periode Mei 2026, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 178 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Mei 2026, yaitu 131,1978 dolar AS per MT.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 20 Maret-19 April 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar 955,79 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.143,37 dolar AS per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.475,07 dolar AS per MT.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga melebihi 40 dolar AS, HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

"Maka, HR CPO bersumber dari Bursa CPO
Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar
1.049,58 dolar AS per MT," kata Tommy.

Selanjutnya, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar 48 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1029 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (CPO) untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) pada periode 1-30 April 2026 sebesar 989,63 dolar AS per metric ton (MT).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR tersebut meningkat 50,76 dolar AS atau 5,41 persen dari periode Maret yang tercatat sebesar 938,87 dolar AS per MT, salah satunya disebabkan oleh situasi geopolitik.

"Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi, serta peningkatan harga minyak mentah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, BK CPO periode 1-30 April 2026 ditetapkan sebesar 148 dolar AS per MT yang merujuk pada "Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025".

Kemudian, PE CPO adalah sebesar 123,7035 dolar AS MT atau 12,5 persen dari HR CPO periode 1-30 April 2026 yang merujuk pada "Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026".

Tommy mengatakan sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga pada rentang waktu 20 Februari 2026-19 Maret 2026. Pada rentang waktu tersebut, rata-rata harga untuk rujukan pada Bursa CPO di Indonesia sebesar 896,94 dolar AS per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar 1.082,31 dolar AS per MT, dan harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.319,84 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

Selain itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto kurang dari atau sama dengan (≤) 25 kilogram (kg) dikenakan BK 33 dolar AS per MT.

Penetapan merek tercantum dalam "Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 561 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg".

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga cabai mengalami penurunan serentak dari pasar induk hingga pasar rakyat, sehingga membantu menjaga stabilitas harga pangan pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan komoditas cabai terutama cabai rawit merah, selama masa Ramadhan sempat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, namun kini mulai turun.

"Usai Ramadhan dan Idul Fitri kondisi harga cabai telah menurun dan mendekati harga acuan penjualan tingkat konsumen," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, kompak turun.

Untuk harga cabai rawit merah ada di rentang Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilogram (kg) tergantung kualitasnya.

Kemudian, harga cabai rawit keriting juga melandai di rentang Rp15.000 sampai Rp25.000 per kg.

"Harga relatif bagus. Cabai rawit merah sudah sekitar Rp60.000 (per kg). Ini turun jadi sangat bagus. Cabai merah keriting sekitar Rp40.000 malahan. Artinya, di sini harga relatif sangat bagus," ujar Ketut.

Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di pasar rakyat salah satunya di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pihaknya menemukan harga cabai rawit merah telah menyentuh di angka Rp60.000 per kg.

"Untuk harga cabai merah keriting di Pasar Ciputat dibanderol pedagang di kisaran Rp40.000 per kg," jelasnya.

Sebelumnnya, pemerintah sempat melakukan intervensi pasokan cabai rawit merah ke Pasar Induk Kramat Jati.

Bapanas menanggung biaya kirim dari Champion Cabai Enrekang, Sulawesi Selatan sebanyak 3.150 kg, sehingga harga jual di pasar induk dapat menjadi lebih rendah.

Di sisi lain, lanjut Ketut, kondisi harga dan pasokan di Pasar Induk Pare Kediri juga terpantau mengalami koreksi cukup signifikan.

Untuk harga cabai rawit merah berada di rentang Rp33.000 sampai Rp57.000 per kg tergantung kualitasnya. Untuk harga cabai merah keriting juga berada di rentang harga yang terjangkau, yakni di Rp20.000 sampai Rp22.000 per kg.

Adanya penurunan harga cabai rawit merah di berbagai tempat ini ditengarai andil dari faktor cuaca yang lebih mendukung aktivitas panen petik para petani pada minggu-minggu ini. Permintaan masyarakat pun cenderung normal seusai masa Ramadhan dan Idul Fitri.

"Terlebih, proyeksi produksi bulanan cabai rawit merah selama Maret ini cukup meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," katanya pula.

Ia menyebutkan proyeksi neraca pangan cabai rawit merah mengestimasikan produksi di Maret dapat mencapai 164,6 ribu ton. Angka itu meningkat 16,4 persen dibandingkan produksi Februari yang berada di angka 141,3 ribu ton.

Selanjutnya, dalam data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, namun 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp57.000 per kg.

Sementara, untuk IPH cabai merah keriting mengalami kenaikan di 131 kabupaten/kota. Namun, 97 kabupaten/kota masih dalam rentang harga wajar karena tidak melampaui HAP tingkat konsumen yang dipatok maksimal di Rp55.000 per kg.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan kenaikan tipis harga pada komoditas tertentu juga perlu dilihat sebagai bagian dari keseimbangan pasar agar produsen pangan tetap memperoleh manfaat ekonomi yang wajar dan baik.

Kendati demikian, Amran menegaskan akan memberantas praktik-praktik pedagang perantara atau middleman yang menjadi biang keladi anomali harga pangan.

Menurutnya, rakyat tidak boleh kesulitan mengakses harga pangan sesuai ketetapan pemerintah.

Ia juga minta Satgas Pangan seluruh Indonesia agar tak sungkan melakukan penyegelan bila menemukan adanya oknum yang membuat harga pangan naik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penurunan harga cabai rawit merah pascaLebaran 2026 merupakan sinyal positif bagi perekonomian meskipun pemulihannya belum merata di seluruh wilayah.

Harga cabai rawit sempat melonjak tajam sejak periode Ramadhan dan Idul Fitri.

“Kalau dilihat secara umum harga sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan tren penurunan, seperti cabai yang sempat menembus hingga sekitar Rp140 ribu per kilogram (kg) kini berkisar Rp90 ribu per kg bahkan di beberapa daerah ada yang Rp40 ribu-an per kg,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Kamis, mencatat harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional berada di kisaran Rp87.450 per kilogram.

Harga tersebut lebih rendah dibandingkan periode awal Lebaran ketika cabai di sejumlah daerah sempat menembus di atas Rp100 ribu per kg.

Penurunan harga tersebut mencerminkan mulai membaiknya pasokan di pasar seiring berjalannya periode pascaLebaran.

Menurut Eliza, pergerakan harga pascaLebaran tidak seragam antar komoditas pangan. Ia menjelaskan harga beras relatif stabil, sementara bawang merah justru mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan selama periode Lebaran.

“Kalau harga beras relatif tetap sementara bawang merah justru naik harganya karena ada libur Lebaran yang menyebabkan periode libur petik sehingga pasokan terbatas ke pasar induk,” ujarnya.

Selain faktor pasokan, Eliza menilai gangguan cuaca juga berperan dalam memengaruhi produksi di tingkat petani.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan gagal panen dan penurunan pasokan secara drastis di pasar. Menurutnya, distribusi menjadi faktor penting dalam pembentukan harga, terutama selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Ada hambatan distribusi karena adanya mudik sehingga lalu lintas untuk orang diutamakan dibandingkan barang,” ujarnya.

Sejumlah daerah juga mencatat penurunan harga cabai pascaLebaran. Di Gorontalo, misalnya, harga cabai rawit turun menjadi sekitar Rp85 ribu per kg pada 25 Maret setelah sebelumnya sempat mencapai sekitar Rp120 ribu per kg pada awal Lebaran.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memastikan ketersediaan pangan pokok relatif aman selama periode Lebaran, termasuk untuk komoditas beras yang ditopang cadangan beras pemerintah.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada awal Maret mencatat sejumlah komoditas hortikultura secara nasional masih berada dalam kondisi surplus hingga April 2026.

Komoditas tersebut antara lain cabai rawit sekitar 105 ribu ton, cabai besar 74 ribu ton, serta bawang merah 57 ribu ton.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain faktor produksi, kelancaran distribusi menjadi penentu utama dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Eliza menilai normalisasi harga pangan pascaLebaran sangat bergantung pada pulihnya distribusi dan aktivitas produksi di daerah sentra.

Tren penurunan harga cabai saat ini dinilai menjadi indikasi awal stabilisasi, namun masih memerlukan waktu hingga rantai pasok kembali berjalan normal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026