Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski gas nonsubsidi melesat lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak, seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurutnya, jika ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah, tetapi permainan distributor atau pangkalan.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, Bahlil mengklaim harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, GARUT - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjelang Lebaran 2026.

Keluhan tersebut mencuat di media sosial dan memicu Pemerintah Kabupaten Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengatakan belum lama ini dia turun langsung meninjau ketersediaan gas subsidi di Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setelah pemerintah daerah menerima banyak laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.

Menurut Putri, sidak tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Pasar Kadungora. Namun lokasi pemeriksaan dialihkan setelah pihaknya mencermati berbagai keluhan masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya persoalan distribusi gas di wilayah Bayongbong.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan fenomena yang cukup kontras. Di tingkat pangkalan resmi, harga gas LPG 3 kilogram relatif masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun di tingkat pengecer atau warung kecil, harga gas melon justru melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"Kesulitan ini membuat lonjakan harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal di pangkalan resmi. Ini membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kecil dan rumah tangga, terpaksa membeli gas dengan harga jauh lebih mahal karena stok di pangkalan sering kali sudah habis," kata Putri, Minggu (15/3/2026).

Putri menjelaskan, berdasarkan konfirmasi pemerintah daerah kepada pihak distribusi dari Pertamina, secara teknis pasokan LPG 3 kilogram ke wilayah Garut masih berada dalam kondisi aman. Data distribusi menunjukkan tidak ada pengurangan suplai dari pusat distribusi.

Namun demikian, masalah muncul di tingkat hilir distribusi. Sejumlah pangkalan dilaporkan cepat kehabisan stok sehingga masyarakat akhirnya mencari gas di pengecer kecil yang menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau dari sisi suplai sebenarnya tidak ada masalah. Distribusinya normal. Tapi di lapangan masyarakat mengaku sulit mendapatkan gas di pangkalan sehingga mereka terpaksa membeli di warung dengan harga lebih mahal,” kata Putri.

Pemerintah daerah menduga fenomena ini berkaitan dengan praktik penimbunan skala kecil atau penjualan kembali oleh pihak tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Permintaan LPG bersubsidi biasanya melonjak pada periode menjelang Lebaran karena meningkatnya aktivitas memasak di rumah tangga maupun usaha mikro.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Putri menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut segera melakukan koordinasi dengan agen distribusi, organisasi pengusaha migas daerah, serta pihak distribusi dari Pertamina.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan Inspektorat dan membentuk tim pengawasan lapangan guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

“Menjelang Lebaran biasanya kebutuhan meningkat. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat supaya gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Putri.

Selain LPG, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng yang kini dijual sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, dari sebelumnya berada di bawah Rp20.000.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi daerah.