Bisnis.com, GARUT - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjelang Lebaran 2026.

Keluhan tersebut mencuat di media sosial dan memicu Pemerintah Kabupaten Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengatakan belum lama ini dia turun langsung meninjau ketersediaan gas subsidi di Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setelah pemerintah daerah menerima banyak laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.

Menurut Putri, sidak tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Pasar Kadungora. Namun lokasi pemeriksaan dialihkan setelah pihaknya mencermati berbagai keluhan masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya persoalan distribusi gas di wilayah Bayongbong.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan fenomena yang cukup kontras. Di tingkat pangkalan resmi, harga gas LPG 3 kilogram relatif masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun di tingkat pengecer atau warung kecil, harga gas melon justru melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"Kesulitan ini membuat lonjakan harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal di pangkalan resmi. Ini membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kecil dan rumah tangga, terpaksa membeli gas dengan harga jauh lebih mahal karena stok di pangkalan sering kali sudah habis," kata Putri, Minggu (15/3/2026).

Putri menjelaskan, berdasarkan konfirmasi pemerintah daerah kepada pihak distribusi dari Pertamina, secara teknis pasokan LPG 3 kilogram ke wilayah Garut masih berada dalam kondisi aman. Data distribusi menunjukkan tidak ada pengurangan suplai dari pusat distribusi.

Namun demikian, masalah muncul di tingkat hilir distribusi. Sejumlah pangkalan dilaporkan cepat kehabisan stok sehingga masyarakat akhirnya mencari gas di pengecer kecil yang menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau dari sisi suplai sebenarnya tidak ada masalah. Distribusinya normal. Tapi di lapangan masyarakat mengaku sulit mendapatkan gas di pangkalan sehingga mereka terpaksa membeli di warung dengan harga lebih mahal,” kata Putri.

Pemerintah daerah menduga fenomena ini berkaitan dengan praktik penimbunan skala kecil atau penjualan kembali oleh pihak tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Permintaan LPG bersubsidi biasanya melonjak pada periode menjelang Lebaran karena meningkatnya aktivitas memasak di rumah tangga maupun usaha mikro.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Putri menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut segera melakukan koordinasi dengan agen distribusi, organisasi pengusaha migas daerah, serta pihak distribusi dari Pertamina.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan Inspektorat dan membentuk tim pengawasan lapangan guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

“Menjelang Lebaran biasanya kebutuhan meningkat. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat supaya gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Putri.

Selain LPG, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng yang kini dijual sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, dari sebelumnya berada di bawah Rp20.000.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hingga saat ini konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum mengganggu pasokan energi nasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Kalau sampai dengan sekarang pas belum terganggu, belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Itu sudah pasti. Sampai dengan satu-dua bulan ke depan insyaallah kita masih clear, insyaallah nggak ada masalah,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan, terutama yang berkaitan dengan distribusi minyak mentah (crude) dari kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, dalam rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), telah dibahas bahwa sekitar 25% impor crude Indonesia selama ini berasal dari kawasan Middle East dan melintasi Selat Hormuz.
“Kemarin kan di rapat DEN, rapat paripurna DEN sudah kita mengantisipasi bahwa 25% crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz. Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz,” jelasnya.
Langkah pengalihan sumber impor tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko apabila konflik berkepanjangan dan berdampak pada jalur distribusi energi global.
LPG dan BBM Relatif Aman
Bahlil juga memastikan pasokan LPG dalam kondisi aman karena tidak bergantung pada jalur yang berisiko terdampak konflik.
“Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear-lah,” katanya.
Sementara untuk BBM impor, terutama bensin, pemerintah membelinya dari kawasan Asia Tenggara, bukan dari Timur Tengah.
“Kalau menyangkut BBM yang kita impor kan tinggal bensin, dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insyaallah clear ya,” ujar Bahlil.
Waspada Jika Konflik Berkepanjangan
Kendati demikian, Bahlil mengakui bahwa konflik yang berlangsung lama berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan distribusi energi global.
“Kalau perangnya lama pasti akan berdampak,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan melakukan langkah mitigasi guna memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, terutama menjelang periode Lebaran yang biasanya diikuti lonjakan konsumsi BBM.
Dengan diversifikasi sumber impor dan cadangan yang masih dalam batas aman, pemerintah optimistis pasokan energi nasional tetap stabil dalam jangka pendek.
“Sampai dengan satu-dua bulan ke depan insyaallah kita masih clear, insyaallah nggak ada masalah,” tuturnya.

Cadangan BBM 23 Hari, Di Atas Standar Minimal
Tak hanya itu, dia juga menanggapi pertanyaan soal kapasitas cadangan dan storage BBM, Bahlil memaparkan kondisi riil daya tampung nasional saat ini.
“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana kelazimnya,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas aman. Namun, Bahlil juga mengakui keterbatasan infrastruktur penyimpanan menjadi tantangan struktural.
“Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Storage, kita nggak punya storage,” ujarnya.
Arahan Bangun Storage hingga 3 Bulan Cadangan
Sebagai solusi jangka panjang, Presiden Prabowo disebut telah mengarahkan percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan tambahan.
“Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita, tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki dengan cara apa? Membangun storage, agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan,” tegas Bahlil.
Dengan pembangunan storage baru, pemerintah menargetkan ketahanan energi nasional meningkat hingga mampu menopang kebutuhan selama tiga bulan.
Terkait target penambahan storage, Bahlil menyebut salah satu opsi terbaik berada di wilayah Sumatra.
“Dulu pernah saya jelaskan di teman-teman di media waktu di ESDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatra ya,” pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

"Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

“Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. "Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM," ucap Anggia.