Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi senilai Rp243 miliar periode 7-20 April 2026 atau hampir dua pekan.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin total sejumlah 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP) telah ditangkap dalam perkara ini.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," ujar Nunung di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi energi dari negara untuk kepentingan pribadi dengan berbagai macam modus.

Perinciannya, pelaku melakukan penimbunan, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual BBM atau LPG subsidi dengan harga industri.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya.

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyatakan pihaknya telah mengamankan ribuan barang bukti terkait perkara ini.

Secara terperinci, 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 8.473 tabung LPG 3 kg, 322 tabung LPG 5,5 kg, 4.441 tabung LPG 12 kg, 110 tabung LPG 50 kg dan 161 unit kendaraan roda empat atau roda enam.

Irhamni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Ini cukup besar dalam 13 hari, rekan-rekan jajaran bisa mengamankan potensi kerugian keuangan negara. Tentunya tindak lanjutnya akan kami kejar dengan tindak pidana pencucian uang," pungkasnya.

.

Bisnis.com, GARUT - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjelang Lebaran 2026.

Keluhan tersebut mencuat di media sosial dan memicu Pemerintah Kabupaten Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengatakan belum lama ini dia turun langsung meninjau ketersediaan gas subsidi di Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setelah pemerintah daerah menerima banyak laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.

Menurut Putri, sidak tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Pasar Kadungora. Namun lokasi pemeriksaan dialihkan setelah pihaknya mencermati berbagai keluhan masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya persoalan distribusi gas di wilayah Bayongbong.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan fenomena yang cukup kontras. Di tingkat pangkalan resmi, harga gas LPG 3 kilogram relatif masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun di tingkat pengecer atau warung kecil, harga gas melon justru melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"Kesulitan ini membuat lonjakan harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal di pangkalan resmi. Ini membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kecil dan rumah tangga, terpaksa membeli gas dengan harga jauh lebih mahal karena stok di pangkalan sering kali sudah habis," kata Putri, Minggu (15/3/2026).

Putri menjelaskan, berdasarkan konfirmasi pemerintah daerah kepada pihak distribusi dari Pertamina, secara teknis pasokan LPG 3 kilogram ke wilayah Garut masih berada dalam kondisi aman. Data distribusi menunjukkan tidak ada pengurangan suplai dari pusat distribusi.

Namun demikian, masalah muncul di tingkat hilir distribusi. Sejumlah pangkalan dilaporkan cepat kehabisan stok sehingga masyarakat akhirnya mencari gas di pengecer kecil yang menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau dari sisi suplai sebenarnya tidak ada masalah. Distribusinya normal. Tapi di lapangan masyarakat mengaku sulit mendapatkan gas di pangkalan sehingga mereka terpaksa membeli di warung dengan harga lebih mahal,” kata Putri.

Pemerintah daerah menduga fenomena ini berkaitan dengan praktik penimbunan skala kecil atau penjualan kembali oleh pihak tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Permintaan LPG bersubsidi biasanya melonjak pada periode menjelang Lebaran karena meningkatnya aktivitas memasak di rumah tangga maupun usaha mikro.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Putri menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut segera melakukan koordinasi dengan agen distribusi, organisasi pengusaha migas daerah, serta pihak distribusi dari Pertamina.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan Inspektorat dan membentuk tim pengawasan lapangan guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

“Menjelang Lebaran biasanya kebutuhan meningkat. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat supaya gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Putri.

Selain LPG, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng yang kini dijual sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, dari sebelumnya berada di bawah Rp20.000.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi daerah.