Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Energi Nasional (DEN) mengeklaim kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terdampak, meski pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kilogram hingga akhir tahun mendatang di tengah kondisi geopolitik global dewasa ini.

Anggota DEN RI Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa kerisauan banyak pihak mengenai potensi pembengkakan beban fiskal akibat kebijakan untuk menahan harga dan pasokan komoditas energi bersubsidi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki diversifikasi sumber pendapatan dari berbagai sektor lain, selain yang bersumber dari sektor penerimaan perpajakan, yang disebutnya mampu berkontribusi besar terhadap kas negara.

"Begini, yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat itu adalah bahwa kita mempunyai revenue di tempat lain. Ya, justru kita meningkatkan pendapatan negara, baik itu yang bukan pajak, ya, PNBP kita melalui banyak sekali cara, ya, di sektor mineral, batubara, dan juga di tempat-tempat lain. Itu yang bisa mengompensasi apabila ada shortage dalam fiskal," ujar Satya kepada Bisnis pada sela-sela Sarasehan Energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Senin (18/5/2026).

Lebih lanjut, Satya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan banderol pasokan energi subsidi tersebut dipastikannya tidak akan berdampak pada postur belanja yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan.

Pendapatan yang didapatkan dari lini lain di luar sektor pajak, baik dari sektor komoditas migas maupun nonmigas, dinilainya cukup mumpuni untuk menyumbang pendapatan kepada negara.

Ketika ditanya mengenai resiliensi dari anggaran negara untuk dapat memberikan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram, Satya menegaskan bahwa skenario keuangan pemerintah saat ini masih berjalan sesuai dengan koridor yang direncanakan hingga akhir tahun mendatang.

"Sampai saat ini ya, sampai saat ini, apa kita masih mempunyai perencanaan yang belum berubah sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pada periode triwulan I/2026, realisasi pendapatan negara terhitung sebesar Rp574,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp394,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau mencapai 24,4% dari target APBN yang sebesar Rp459,2 triliun.

Namun begitu, pada realisasi belanja APBN hingga 31 Maret 2026, subsidi dan kompensasi tercatat mencapai Rp118,7 triliun atau meroket hingga 266,5% bila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun 2025.

Dari Rp118,7 triliun, subsidi mencapai Rp52,2 triliun dan kompensasi Rp66,5 triliun hingga akhir Maret 2026, di mana subsidi yang digelontorkan terdiri atas subsidi BBM sebesar 3.173,6 juta kiloliter, yang melonjak 9,2% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 2.906,7 juta kiloliter, dan LPG 3 kilogram dengan realisasi 1.419 juta kilogram atau melesat 7,5% dibanding Maret 2025 yang tercatat sebesar 1.368 juta kilogram.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik. Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia–Ukraina tahun 2022," tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN KiTA.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami penyesuaian atau naik per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Selasa (21/4/2026), harga LPG 5,5 kg dipatok sebesar Rp107.000 per tabung atau naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg dibanderol sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Berikut daftar harga LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di seluruh Indonesia per 21 April 2026:

Harga LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak mengalami perubahan.

Dia menekankan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi tersebut meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Bahlil pernah menyebut bahwa harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer atau sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil, Selasa (4/2/2025).

Harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg

Provinsi	Harga Bright Gas 5,5 Kg	Harga Bright Gas 12 Kg
Prov. Aceh	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Utara	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Barat	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Riau	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Kepulauan Riau	Rp111.000	Rp230.000
Free Trade Zone (FTZ) Batam	Rp100.000	Rp208.000
Prov. Jambi	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Bengkulu	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Selatan	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Bangka-Belitung	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Lampung	Rp111.000	Rp230.000
Prov. DKI Jakarta	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Banten	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Barat	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Tengah	Rp107.000	Rp228.000
Prov. DI Yogyakarta	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Timur	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Bali	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Nusa Tenggara Barat	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Nusa Tenggara Timur *) *)	-	-
Prov. Kalimantan Barat	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Tengah	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Selatan	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Timur	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Utara (Tarakan)	Rp124.000	Rp265.000
Prov. Sulawesi Utara	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Gorontalo	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Sulawesi Tengah	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sulawesi Tenggara	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Sulawesi Selatan	Rp 111.000	Rp230.000
Prov. Sulawesi Barat *) *)	-	-
Prov. Maluku (Ambon)	Rp134.000	Rp285.000
Prov. Maluku Utara *) *)	-	-
Prov. Papua (Jayapura)	Rp134.000	Rp285.000
Prov. Papua Barat *) *)	-	-
Prov. Papua Selatan *) *)	-	-
Prov. Papua Pegunungan *) *)	-	-
Prov. Papua Tengah *) *)	-	-
Prov. Papua Barat Daya *) *)	-	-

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) atau gas subsidi tidak berubah usai harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan.

Bahlil menjelaskan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Bahlil juga menegaskan stok LPG subsidi hingga saat ini masih berada di atas standar minimum nasional.

"Untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48," ujarnya.

Adapun, Bahlil mengatakan, kenaikan harga LPG non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Hal tersebut karena penerapan harga menyesuaikan dengan mekanisme pasar global.

"[LPG] yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, menyesuaikan dengan harga pasar," jelasnya.

Sebelumnya, harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami kenaikan per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, harga LPG 5,5 kg mengalami penyesuaian menjadi Rp107.000 per tabung. Angka ini naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg ditetapkan sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kilogram (kg) tetap meski gas nonsubsidi naik lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurut Bahlil, apabila ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, maka harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga LPG 3 kg atau LPG bersubsidi tidak naik, sekaligus menyampaikan stok LPG bersubsidi tersebut masih terjaga di atas standar minimum nasional.

“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat,” ujar Bahlil setelah konferensi pers Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Sebagaimana Pertalite dan Biosolar, Bahlil menyampaikan pemerintah juga menahan harga LPG 3 kg.

Sejak pemerintah menerapkan program LPG 3 kg pada 2007, lanjut dia, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG 3 kg hingga saat ini.

“Yang ada, (harga) itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata untuk betul-betul subsidi itu yang menerima adalah yang berhak,” ucap Bahlil.

Pada Februari 2025, Bahlil sempat mengupayakan penataan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran dengan menghapus pengecer. Akan tetapi, langkah tersebut justru menyebabkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg.

Sebagai gantinya, Bahlil mengajak pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai subpangkalan, sehingga tidak terjadi lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer dan masyarakat yang membeli pun merupakan masyarakat yang berhak.

Sementara itu, untuk LPG yang nonsubsidi seperti LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg, Bahlil menyampaikan kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh harga LPG di pasar internasional.

Apabila harga di pasar dunia mengalami penurunan, maka Bahlil tidak menutup kemungkinan harga LPG nonsubsidi juga akan ikut turun.

“Kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik,” ucap Bahlil.

Per 18 April 2026, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak akan naik.
Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Sementara itu, Bahlil belum bisa memastikan kalau harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal stabil. Dia menyebut, harga LPG nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar.
Dia pun meyakini bahwa masyarakat mampu yang mengonsumsi LPG 12 kg tidak akan merasa tertekan. Pasalnya, penghasilan mereka sudah tinggi.Bahlil lantas meminta agar masyarakat mampu tidak beralih menggunakan LPG 3 kg.
"Jadi kalau masa contoh model kayak orang kaya, masa orang kaya pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kg, sorry ye," tutur Bahlil.
Asal tahu saja, pemerintah tengah gencar mengamankan pasokan LPG di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor.Tingginya ketergantungan impor membuat ketahanan energi RI rentan terhadap gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik.
Kementerian ESDM mencatat impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan naik menjadi 7,8 juta ton pada 2026. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,97 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional sekitar 8,5 juta ton.
Saat ini, sekitar 70% pasokan impor berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 30% dari Timur Tengah, khususnya Saudi Aramco.
Adapun, pemerintah berburu LPG, baik dari sumber impor maupun produksi LPG dalam negeri. Untuk alternatif sumber impor, Kementerian ESDM mengincar pasokan dari negara-negara Asia dan Asean.
Sementara dari dalam negeri, pemerintah melakukan optimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk memproduksi LPG. Salah satu optimalisasi yang didorong adalah pengalihan sebagian produksi propylene dan nafta di RDMP Balikpapan untuk produksi LPG.

Jakarta: Lonjakan kebutuhan energi saat Ramadan hingga Idulfitri diantisipasi serius oleh Pertamina. Melalui langkah strategis, Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kg secara nasional hingga lebih dari 23 juta tabung sepanjang Maret 2026.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.

Penambahan LPG 3 kg ini menjadi bagian dari strategi Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Seperti diketahui, konsumsi LPG biasanya meningkat signifikan saat momen hari besar keagamaan, termasuk Ramadan dan Idulfitri.

Antisipasi lonjakan kebutuhan energi lebaran

orporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan perusahaan berkomitmen penuh dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memastikan penambahan pasokan LPG 3 kg guna melayani kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman selama libur panjang Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Maret 2026.

Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat distribusi dan pengawasan di lapangan agar penyaluran LPG subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, sebanyak 6.300 agen LPG siaga beroperasi di hari libur untuk memastikan masyarakat memperoleh LPG untuk memasak.

Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya serta melakukan pembelian di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah.

Bagi masyarakat pengguna LPG non-subsidi, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo menarik untuk produk Bright Gas.

Salah satu promo unggulan adalah program penukaran dua tabung LPG 3 kg dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg secara gratis selama periode promo berlangsung.

Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp25.000 untuk pengisian ulang Bright Gas 5,5 kg dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Untuk kemudahan layanan, masyarakat juga dapat memanfaatkan Pertamina Delivery Service Bright Gas melalui Pertamina Contact Center 135 dan aplikasi MyPertamina, sehingga pemesanan dan pengantaran LPG dapat dilakukan langsung ke lokasi pelanggan.

“Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor penyaluran di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tetap terjaga selama periode libur panjang ini,” tutur Roberth.

(ANN)

Bisnis.com, SEMARANG - Guna menambah kenyamanan masyarakat pada momen natal dan tahun baru Pertamina Patra Niaga menyalurkan tambahan tabung LPG 3 kg di luar pasokan normal di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng dan DIY). Sebanyak 3,15 juta tabung LPG 3 kg tambahan atau setara dengan 9.436 Metrik Ton yang disalurkan bertahap pada tanggal 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3kg masyarakat

Hal tersebut diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan dalam keterangan persnya. “Tambahan tabung tersebut terdiri atas DIY 345 ribu tabung dan Jateng sebanyak 2,8 juta tabung. Jumlah tersebut 7,7 persen lebih banyak dari penyaluran normal harian. Pertamina akan menyalurkan tambahan tabung tersebut melalui pangkalan-pangkalan LPG resmi Pertamina dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah, sehingga ketahanan stok LPG 3 kg di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta aman,” terang Taufiq.

Sebagai dukungan terhadap program Subsidi LPG yang dijalankan pemerintah, masyarakat yang mampu diharapkan untuk memberi LPG non-subsidi seperti Bright Gas, agar subsidi tetap tepat sasaran. Pertamina sendiri menyediakan LPG non-subsidi yaitu Bright Gas, dengan dua varian ukuran yaitu Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

”Kami imbau kepada masyarakat sebaiknya dapat melakukan pembelian produk LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Selain stoknya terjamin, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni paling murah di Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000. Apalagi sekarang lokasi pangkalan terdekat dengan tempat tinggal dapat diakses dengan mudah melalui subsiditepatlpg.mypertamina.id,” tuturnya.

Pada momen nataru ini terdapat promo pembelian Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12 kg yakni cashback untuk refill tabung hingga Rp25.000,- jika konsumen membeli melalui aplikasi MyPertamina. Untuk informasi seputar produk dan layanan dari Pertamina, konsumen maupun masyarakat luas dapat memperoleh informasi melalui aplikasi MyPertamina maupun Pertamina Call Center di nomor 135.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sedang mendorong aturan baru mengenai penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) satu harga.

Aturan itu akan tertuang dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan revisi peraturan ini kini sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kita sekarang sedang memfinalkan di bulan ini revisi perpres LPG. Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan sub pangkalan, nah itu harus segera aturannya sekarang kita sedang finalkan," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut tidak hanya menata sistem distribusi LPG subsidi hingga ke tingkat sub pangkalan, tapi juga membuka jalan menuju kebijakan LPG 3 kg satu harga, seperti halnya program BBM satu harga.

"Mengarah ke situ," kata Laode saat ditanya apakah kebijakan harga LPG ke depan akan seragam di seluruh daerah.

Kelak, kebijakan satu harga itu dapat menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Jadi tidak kayak kemarin seluruh Indonesia kan kemarin. Nah itu pelajaran juga buat kami, jadi kita ada pentahapannya, mungkin Jabodetabek dulu atau mungkin Jakartanya juga dibatasi gimana dulu jadi ada pentahapan seperti itu," jelasnya.

Lantas berapa harga LPG yang beredar di pasaran?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, per 13 November 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, Kamis (13/11/2025).

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

Harga LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg

Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Di level sub pangkalan/pengecer daerah Tangerang Selatan, Toko Jejen, harga LPG 5,5 kg dibanderol sebesar seharga Rp 110.000 per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

Tercatat, harga LPG non subsidi yang berlaku pada bulan November 2025 ini belum mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan Oktober 2025 lalu.

Namun, harga tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang dirilis Pertamina, khususnya untuk level agen resmi LPG Pertamina.

Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

LPG 5,5 kg: Rp 94.000

LPG 12 kg: Rp 194.000

Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

LPG 5,5 kg: Rp 97.000

LPG 12 kg: Rp 202.000

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

LPG 5,5 kg: Rp 90.000

LPG 12 kg: Rp 192.000

Kalimantan Utara:

LPG 5,5 kg: Rp 107.000

LPG 12 kg: Rp 229.000

Maluku, Papua:

LPG 5,5 kg: Rp 117.000

LPG 12 kg: Rp 249.000.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematangkan rumusan kebijakan baru terkait penetapan harga LPG subsidi. Dalam aturan baru kelak gas melon subsidi itu bakal dijual satu harga.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan hal ini dilakukan agar subsidi LPG tepat sasaran.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Laode menyebut, revisi aturan juga dilakukan guna memperbaiki pengaturan distribusi hingga ke level sub-pangkalan. Sebab, saat ini aturan yang berlaku baru sampai pangkalan saja.

Adapun revisi Perpres tersebut ditargetkan rampung tahun ini.

"Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan Sub pangkalan. Nah itu harus segera aturannya. Sekarang kita sedang finalkan," kata Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Terkait berapa harga acuannya, Laode belum dapat menjelaskan lebih lanjut.

Lebih lanjut, dalam revisi perpres tersebut mulanya pemerintah berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi LPG bersubsidi.

Namun, Laode mengatakan bahwa wacana tersebut batal dilanjutkan. Dia mengatakan, pengawasan distribusi LPG akan dilakukan oleh Ditjen Migas.

"Saya lapor Pak Menteri tolong berikan kewenangan dulu ke Ditjen Migas untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kami berkoordinasi dengan stakeholder bagaimana kita mengawasi LPG," jelas Laode.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan LPG 3 kg satu harga dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi setiap warga di pelosok Tanah Air. Pasalnya, saat ini disparitas harga gas melon subsidi itu cukup tinggi antar daerah.

Menurut Yuliot, masih ada masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk membeli LPG 3 kg. Karenanya, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah.

"Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

Yuliot pun mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok harga yang cocok untuk LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia. Dia menegaskan, ke depan harga LPG 3 kg itu bakal ditentukan pemerintah pusat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan terkait harga sebenarnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram (Kg). Sejatinya, harga LPG 3 Kg yang beredar saat ini merupakan hasil subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebutkan, pemerintah selama ini menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menanggung selisih harga keekonomian komoditas energi. Salah satunya seperti LPG 3 kg. "Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Purbaya lantas mencontohkan bahwa harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya adalah sebesar Rp 42.750 per tabung. Sementara, LPG 3 kg yang disalurkan melalui pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur dipatok sebesar Rp 12.750 per tabung.

Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk gas LPG 3 kg ini. Selain LPG 3 kg, pemerintah juga memberikan subsidi untuk harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

Lantas, berapa harga LPG 3 kg yang beredar di Agen & Pangkalan?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 7 Oktober 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. "(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]