Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menghidupkan program konversi kompor listrik guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat dan ketepatan desain implementasinya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk konversi kompor listrik pada tahun anggaran 2027.

Bahlil memaparkan, langkah pemerintah kembali mengusulkan program tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Bahlil mengatakan, ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

“Maka salah satu alternatifnya [untuk menekan impor LPG] adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui seusai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 kVA. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan, jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang memiliki pasokan listrik stabil dan wilayah yang mengalami surplus pasokan listrik.

Namun, Eniya menyebut, penentuan wilayah penerima masih dalam tahap pembahasan bersama PT PLN (Persero). Dia mengatakan, salah satu daerah dengan stabilitas listrik dari sisi grid dan interkoneksi adalah Pulau Jawa.

"Selain Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo itu juga stabil, bahkan surplus," tambahnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, pada prinsipnya perusahaan mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Meski demikian, Baron tidak memberikan komentar terkait potensi besaran penghematan impor LPG yang akan didapatkan jika program kompor listrik tersebut terealisasi nantinya.

"Saat ini, fokus Pertamina memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi bagi masyarakat selama masa transisi maupun setelah kebijakan dijalankan," jelas Baron.

Perbaikan Desain Program

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana program konversi kompor listrik merupakan salah satu langkah wajar yang diambil pemerintah guna menekan impor LPG.

Yusuf memaparkan, ketergantungan yang tinggi terhadap impor LPG membuat anggaran negara rentan terhadap gejolak harga energi global. Kenaikan harga minyak dunia secara langsung berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.

“Karena itu, upaya mengurangi ketergantungan pada LPG impor merupakan langkah yang logis dari perspektif ketahanan energi dan fiskal,” ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (16/6/2026)

Di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan program konversi kompor listrik bukanlah kebijakan baru. Pemerintah pernah merencanakan program serupa pada 2022 yang akhirnya dibatalkan karena berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, persoalan utama saat itu bukan terletak pada konsep konversi energi, melainkan pada desain program yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Banyak rumah tangga pelanggan listrik berdaya 450 VA tidak dapat menggunakan kompor induksi tanpa melakukan penambahan daya listrik yang berpotensi meningkatkan pengeluaran bulanan.

Selain itu, program tersebut sempat menuai kritik karena dianggap lebih berorientasi pada penyerapan kelebihan pasokan listrik PLN dibandingkan menyelesaikan persoalan energi rumah tangga.

“Pelajaran terpenting adalah bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh pembagian kompor, tetapi oleh keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, peralihan sebagian konsumsi rumah tangga dari LPG ke listrik berpotensi meningkatkan utilisasi pembangkit yang sudah terbangun. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila biaya memasak menggunakan listrik tetap kompetitif dibandingkan LPG subsidi.

Yusuf menilai dampak program yang diusulkan pemerintah masih akan terbatas. Anggaran sebesar Rp815 miliar dinilai relatif kecil dibandingkan dengan skala konsumsi LPG nasional yang melibatkan puluhan juta rumah tangga penerima subsidi.

Dengan nilai tersebut, program diperkirakan hanya mampu menjangkau ratusan ribu rumah tangga. Oleh karena itu, program konversi yang direncanakan pada 2027 lebih tepat dipandang sebagai tahap awal pengujian kebijakan sebelum diperluas secara nasional.

“Program tahun 2027 lebih tepat dipandang sebagai pilot project atau tahap awal pengujian kebijakan, bukan instrumen yang langsung mampu menurunkan impor LPG secara signifikan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa potensi penghematan fiskal dari program tersebut tidak otomatis sebesar yang sering diasumsikan. Pasalnya, subsidi listrik pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp97 triliun hingga Rp105 triliun.

Apabila rumah tangga yang beralih ke kompor listrik tetap menggunakan tarif bersubsidi, maka yang terjadi pada dasarnya adalah pergeseran beban subsidi dari LPG ke listrik. Penghematan devisa memang tetap diperoleh melalui penurunan impor LPG, tetapi penghematan APBN belum tentu signifikan.

Oleh sebab itu, Yusuf menilai perdebatan mengenai program konversi kompor listrik tidak seharusnya ditempatkan sebagai pilihan antara mempertahankan subsidi LPG atau membeli kompor listrik.

Menurutnya, subsidi LPG merupakan pengeluaran rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, sedangkan pengadaan kompor listrik merupakan investasi satu kali yang berpotensi menghasilkan penghematan dalam jangka panjang apabila diterapkan secara luas dan didukung reformasi subsidi yang tepat.

Skema Insentif

Senada, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengingatkan pemerintah perlu belajar dari pelaksanaan uji coba program kompor listrik yang pernah dilakukan di Denpasar dan Solo.

Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan yang muncul selama masa uji coba sekaligus menyiapkan opsi penyelesaiannya sebelum program dijalankan dalam skala yang lebih luas.

“Perlu direncanakan lebih baik sehingga menjadi transisi bagi penggunaan kompor listrik yang lebih masif di masyarakat, baik pengguna LPG subsidi maupun non-subsidi,” ujarnya.

Saleh menilai salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan adalah keterbatasan daya listrik rumah tangga. Banyak pelanggan listrik rumah tangga saat ini belum memiliki kapasitas daya yang memadai untuk menggunakan kompor listrik secara penuh, terutama untuk kompor induksi dua tungku.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat adopsi masyarakat apabila tidak disertai kebijakan pendukung yang mempermudah penambahan daya listrik.

Menurutnya, pemerintah dan PLN perlu menyiapkan skema insentif yang dapat meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program promosi tambah daya gratis maupun penyediaan tarif listrik yang lebih hemat bagi pengguna kompor listrik.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi mengatakan keberhasilan perpindahan masyarakat dari LPG ke kompor listrik sangat ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Menurutnya, biaya memasak menggunakan listrik harus benar-benar lebih murah atau setidaknya tidak lebih mahal dibandingkan LPG. Persoalan ini menjadi tantangan besar selama LPG 3 kilogram masih memperoleh subsidi yang membuat harganya sangat terjangkau bagi masyarakat.

"Selama LPG 3 kg tetap murah, adopsi kompor listrik akan sulit. Keberhasilan program ini pada akhirnya juga sangat terkait dengan keberanian pemerintah menata ulang subsidi LPG," ujarnya.

Selain faktor biaya, keandalan sistem kelistrikan menjadi syarat yang tidak kalah penting. Masyarakat, kata Zuhdi, tidak akan beralih secara permanen apabila masih menghadapi risiko pemadaman listrik atau keterbatasan daya listrik rumah tangga.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan pasokan listrik yang stabil sekaligus menjamin kebutuhan peningkatan daya tidak membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

Zuhdi juga mengingatkan program konversi tidak boleh berhenti pada pembagian peralatan semata. Pengalaman sebelumnya menunjukkan penggunaan kompor listrik belum mampu bertahan dalam jangka panjang meski pemerintah telah mengampanyekan pemanfaatannya sejak 2017.

Banyak rumah tangga yang semula mencoba menggunakan kompor listrik akhirnya kembali menggunakan LPG karena berbagai kendala di lapangan.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan pendampingan yang memadai, memastikan ketersediaan peralatan masak yang sesuai, serta menjamin pasokan listrik yang andal agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung permanen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap alasan pihaknya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil memaparkan langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.

Bahlil mengatakan ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

Karena itu, Kementerian ESDM kembali mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai salah satu opsi untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.

“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 KWh. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” ujarnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi untuk mengukur keunggulan teknologi kompor listrik terbaru dibandingkan model yang sebelumnya pernah diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp203,7 triliun per akhir Mei 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi dan kompensasi energi, pupuk, dan KUR hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 45,6% dari pagu APBN tahun ini. Angka tersebut melonjak dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp66,1 triliun. Dari total realisasi tersebut, belanja subsidi mencapai Rp94,8 triliun, sedangkan kompensasi menembus Rp108,9 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan kenaikan kebutuhan subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, pembayaran uang muka subsidi pupuk, serta peningkatan konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Dalam pemaparannya, Kementerian Keuangan menegaskan APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dari dampak gejolak harga energi global.

"Pemerintah terus menjaga keterjangkauan harga energi dan ketersediaan barang serta layanan bersubsidi bagi masyarakat," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (5/6/2026).

Upaya menjaga harga produk bersubsidi seperti BBM tetap terjangkau masyarakat juga diamini Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. Dia menyampaikan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sampai dengan Mei 2026 mencapai US$86 per barel.

Realisasi rerata ICP tersebut sudah melampaui asumsi pada APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Meski demikian, Djoko mengatakan, ruang fiskal pemerintah masih cukup aman untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

“Untuk ICP, realisasi 2026 sampai dengan bulan Mei US$86 per barel. Nah, ini yang menyebabkan harga Pertalite dan solar subsidi tetap tidak naik sampai akhir tahun karena targetnya, dananya cukup apabila ICP tidak mencapai US$100,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan lewat YouTube TVR Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Untuk 2027, SKK Migas memproyeksikan rata-rata ICP akan berada di level US$80 per barel.

Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Energi Nasional (DEN) mengeklaim kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terdampak, meski pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kilogram hingga akhir tahun mendatang di tengah kondisi geopolitik global dewasa ini.

Anggota DEN RI Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa kerisauan banyak pihak mengenai potensi pembengkakan beban fiskal akibat kebijakan untuk menahan harga dan pasokan komoditas energi bersubsidi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki diversifikasi sumber pendapatan dari berbagai sektor lain, selain yang bersumber dari sektor penerimaan perpajakan, yang disebutnya mampu berkontribusi besar terhadap kas negara.

"Begini, yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat itu adalah bahwa kita mempunyai revenue di tempat lain. Ya, justru kita meningkatkan pendapatan negara, baik itu yang bukan pajak, ya, PNBP kita melalui banyak sekali cara, ya, di sektor mineral, batubara, dan juga di tempat-tempat lain. Itu yang bisa mengompensasi apabila ada shortage dalam fiskal," ujar Satya kepada Bisnis pada sela-sela Sarasehan Energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Senin (18/5/2026).

Lebih lanjut, Satya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan banderol pasokan energi subsidi tersebut dipastikannya tidak akan berdampak pada postur belanja yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan.

Pendapatan yang didapatkan dari lini lain di luar sektor pajak, baik dari sektor komoditas migas maupun nonmigas, dinilainya cukup mumpuni untuk menyumbang pendapatan kepada negara.

Ketika ditanya mengenai resiliensi dari anggaran negara untuk dapat memberikan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram, Satya menegaskan bahwa skenario keuangan pemerintah saat ini masih berjalan sesuai dengan koridor yang direncanakan hingga akhir tahun mendatang.

"Sampai saat ini ya, sampai saat ini, apa kita masih mempunyai perencanaan yang belum berubah sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pada periode triwulan I/2026, realisasi pendapatan negara terhitung sebesar Rp574,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp394,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau mencapai 24,4% dari target APBN yang sebesar Rp459,2 triliun.

Namun begitu, pada realisasi belanja APBN hingga 31 Maret 2026, subsidi dan kompensasi tercatat mencapai Rp118,7 triliun atau meroket hingga 266,5% bila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun 2025.

Dari Rp118,7 triliun, subsidi mencapai Rp52,2 triliun dan kompensasi Rp66,5 triliun hingga akhir Maret 2026, di mana subsidi yang digelontorkan terdiri atas subsidi BBM sebesar 3.173,6 juta kiloliter, yang melonjak 9,2% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 2.906,7 juta kiloliter, dan LPG 3 kilogram dengan realisasi 1.419 juta kilogram atau melesat 7,5% dibanding Maret 2025 yang tercatat sebesar 1.368 juta kilogram.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik. Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia–Ukraina tahun 2022," tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN KiTA.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari kebutuhan konsumsi 8,6 juta ton per tahun, yang bisa dipenuhi produksi dalam negeri hanya 1,6 juta-1,7 juta ton.

Alhasil, pemerintah terpaksa melakukan impor hingga 7 juta ton per tahun demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menurutnya, impor yang besar ini sudah berlangsung lama, sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat. Bahlil mengatakan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Lalu, bisakah Indonesia mengurangi impor LPG?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG ini tidak hanya dipicu oleh tingginya konsumsi, tetapi juga hambatan struktural di sektor industri.

"Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak mampu mengembangkan LPG domestik karena adanya mandatory internasional," ujarnya.

Menurut Yayan, standar internasional menjadi salah satu faktor utama yang membuat produksi LPG domestik sulit berkembang. Standar seperti JIS G3116 dan SNI 07-3018-2006 mensyaratkan spesifikasi teknis tinggi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri dalam negeri.

"Standar metalurgi pada bagian silinder LPG-nya menggunakan high-grade hot-rolled steel dengan kelas SG255 atau SG295 yang tahan terhadap tekanan internal kurang lebih sekitar 18,6 kg/cm²," jelasnya.

Ia menambahkan kemampuan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut masih terbatas hingga saat ini. Meski produksi dimungkinkan, kualitasnya belum memenuhi syarat.

"Walaupun bisa diproduksi dalam negeri tetapi kualitasnya masih rendah, sehingga tidak memenuhi kualitas itu," tegas Yayan.

Selain bahan baku, proses produksi tabung LPG juga memerlukan teknologi tinggi dengan standar tertentu. Hal ini terutama pada aspek pengelasan dan pelapisan yang membutuhkan presisi tinggi dalam proses manufaktur.

"Ada aspek teknis pengelasan pada muka silinder yang memenuhi syarat, seperti 930 derajat Celsius, yang mampu mengelas Automatic Zinc-Coating Metalization," ungkapnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yayan menilai perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 agar industri lebih fleksibel dalam memenuhi komponen impor.

"Perlu adanya reformasi TKDN dan harmonisasi regulasi sehingga mampu mengelaborasi komposisi impor pada TKDN," katanya.

Selain itu, intervensi kelembagaan dinilai penting untuk mempercepat kesiapan industri nasional. Pemerintah dinilai perlu membentuk gugus tugas deregulasi yang fokus pada percepatan pemenuhan standar industri. Insentif fiskal juga dinilai menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.

"Perlu adanya insentif teknologi dengan memberikan insentif seperti pajak jika mengembangkan Research and Development untuk LPG katakan 20 persen," jelasnya.

Dari sisi hulu, penguatan industri bahan baku juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Perusahaan baja nasional diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri LPG.

"Ketahanan bahan baku, perusahaan domestik seperti PT Krakatau Steel seharusnya mampu menyediakan kualitas baja dengan standar SG295," kata Yayan.

Di sisi lain, diversifikasi energi menjadi opsi untuk menekan konsumsi LPG. Namun, alternatif yang tersedia masih memiliki berbagai tantangan dari sisi kesehatan maupun investasi.

"Ada, yaitu briket batubara untuk cooking stove, tapi kan itu tidak begitu sehat atau biomassa untuk cooking gas atau jaringan gas, tetapi ini investasinya jangka panjang," ujarnya.

Yayan juga menilai kebijakan subsidi LPG perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Pembatasan tersebut penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Yang LPG 3 kg itu dibatasi bagi orang miskin atau UMKM, sehingga orang kaya tidak bisa mengaksesnya," tegasnya.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada validitas data penerima. Ia menilai perbaikan basis data menjadi kunci keberhasilan penyaluran subsidi. Selain itu, kebocoran dalam rantai distribusi masih menjadi PR. Kondisi ini diperparah oleh dominasi konsumsi LPG 3 kg di masyarakat.

"Memang di rantai pasok yang menyebabkan kebocoran, tapi dengan konsumsi LPG cooking gas sebesar 80-90 persen dikuasai LPG 3 kg, agak repot tanpa datanya benar-benar dibenahi," jelasnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Yayan mendorong peralihan energi bagi kelompok masyarakat mampu. Langkah ini dapat membantu menekan impor LPG secara signifikan.

"Saya kira impor bisa ditahan 20-30 persen, apalagi jika desil 8-10 berpindah ke listrik," pungkasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak ekonomi dari impor LPG sangat signifikan karena langsung memengaruhi struktur belanja negara. Setidaknya ada tiga risiko yang menghantui.

Pertama, dampak langsung terhadap anggaran subsidi karena LPG 3 kg itu porsi terbesar dalam subsidi energi. Kedua, price sensitivity. Sebab, setiap harga minyak naik, subsidi langsung ikut membengkak.

Ketiga, faktor nilai tukar juga menjadi risiko besar karena LPG masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah akan langsung memperbesar beban anggaran negara melalui peningkatan biaya impor energi.

"Jadi LPG ini sangat sensitif terhadap faktor eksternal," kata Yusuf.

Menurutnya, risiko ini semakin meningkat pada 2026 karena ruang fiskal Indonesia sudah terbatas sejak awal tahun. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran sudah dirancang cukup besar, sementara beban belanja semakin berat. Kondisi ini membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sektor energi.

"Defisit sudah dirancang cukup besar, sementara belanja juga makin berat, baik subsidi energi, program sosial, maupun bunga utang," kata Yusuf.

Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap defisit anggaran. Kenaikan harga minyak atau pelemahan nilai tukar bisa langsung mendorong defisit melewati batas aman.

Yusuf menilai LPG menjadi semacam jalur cepat transmisi risiko global ke dalam APBN. Hal ini membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.

"Yang sering luput, ini juga soal efisiensi kebijakan. Kita ekspor gas, tapi impor LPG. Secara ekonomi, ini value chain mismatch. Harusnya gas domestik bisa dipakai untuk menggantikan LPG, tapi infrastruktur dan kebijakan alokasinya belum ke sana," terangnya.

[Gambas:Photo CNN]

Untuk jangka pendek, Yusuf menilai perbaikan penyaluran subsidi menjadi langkah paling realistis. Hal ini penting karena besarnya subsidi saat ini juga dipicu oleh ketidaktepatan sasaran.

"Banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati. Ini bisa langsung mengurangi beban tanpa harus menaikkan harga," imbuhnya.

Dalam jangka menengah, solusi utama terletak pada substitusi energi, khususnya melalui pengembangan jaringan gas (jargas). Langkah ini dinilai mampu mengurangi impor sekaligus menekan beban subsidi energi.

"Secara hitungan ekonomi, ini masuk akal karena bisa mengurangi impor dan subsidi sekaligus. Tapi bottleneck-nya bukan di teknis, melainkan koordinasi dan prioritas kebijakan," terangnya.

Sementara itu, solusi jangka panjang membutuhkan transformasi energi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong penggunaan listrik, DME, serta optimalisasi gas domestik sebagai pengganti LPG.

"Di jangka panjang, baru bicara transformasi, listrik (kompor induksi), DME, dan realokasi gas domestik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kompor listrik sangat penting karena kita perlu bergeser dari LPG yang sekitar 75–80 persen impor dan semakin menjadi beban,

Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mendukung transisi dari kompor gas menuju kompor listrik untuk mengurangi beban subsidi LPG, di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“Kompor listrik sangat penting karena kita perlu bergeser dari LPG yang sekitar 75–80 persen impor dan semakin menjadi beban,” ujar Putra ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Putra menyampaikan, pentingnya untuk menerapkan solusi energi untuk rumah tangga secara regional, bukan secara nasional, sehingga lebih tepat sasaran.

Untuk daerah tertentu seperti perkotaan di mana jaringan distribusi gas bisa lebih kuat, Putra menilai penggunaan jaringan gas (jargas) lebih menjanjikan.

Sedangkan, untuk daerah lain dengan jaringan listrik yang sudah memadai dan belum masuk di dalam peta jalan pembangunan jargas, maka mengganti kompor gas menjadi kompor listrik diyakini oleh Putra menjadi jalan utama.

“Alasan bahwa anggaran tidak mencukupi harus disandingkan dengan beban subsidi LPG yang sudah melebihi kewajaran,” ucap Putra.

Ia menyoroti perlunya mengambil pelajaran dari program kompor listrik dan pemasak nasi (rice cooker) sebelumnya untuk memastikan kesiapan masyarakat, baik dari sisi ketersediaan peralatan dan kesiapan jaringan listrik.

“Perhitungan PLN mengklaim biaya memasak bisa lebih hemat 10–15 persen (dibandingkan LPG),” ujar Putra.

Dalam kesempatan tersebut, Putra juga menyampaikan perlu antisipasi gangguan-gangguan dari pihak yang merasa terganggu dengan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.

“Penting diantisipasi, jangan sampai politik-politik kecil menghalangi kepentingan nasional untuk bisa lebih mandiri energi, karena perubahan menuju kompor listrik tentu akan mengusik rantai pemasok yang sebelumnya ada,” ucap Putra.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan, transisi dari kompor yang memasak menggunakan LPG menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Saat ini, harga minyak mentah jenis Brent (ICE) berada di atas 100 dolar AS per barel. Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD) mengungkap bahwa alokasi dana yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk mendukung sektor energi menembus Rp713,5 triliun pada 2024. Namun dari nilai fantastis tersebut, dukungan untuk energi bersih dan kendaraan listrik hanya mencapai 1,5% dari total dana.

IISD mencatat bahwa sekitar Rp643,3 triliun dari total anggaran dialirkan untuk minyak, gas, batu bara dan listrik berbasis fosil. Sementara itu, insentif untuk energi bersih dan kendaraan berada di angka Rp10,7 triliun.

Salah satu komponen biaya terbesar dari total subsidi berasal dari upaya menjaga stabilitas tarif listrik. Subsidi dan kompensasi listrik bagi konsumen pada 2024 mencapai Rp176 triliun atau setara lebih dari Rp625.000 per orang per tahun.

Namun, dukungan energi ini tidak hanya tercermin dalam angka anggaran negara. Sejumlah kebijakan di sisi hulu, termasuk kebijakan batas atas harga batu bara (coal price cap), turut menekan biaya energi di luar tagihan konsumen.

Meski membantu menahan kenaikan tarif listrik, kebijakan ini diperkirakan memberikan dukungan implisit sebesar Rp58,5 triliun pada 2024 dan menutupi biaya sebenarnya dari pembangkit listrik berbasis batu bara.

“Kebijakan coal price cap di Indonesia memang berhasil menjaga tarif listrik tetap relatif stabil. Namun, di sisi lain kebijakan ini menutupi biaya riil pembangkit listrik tenaga batu bara dan justru memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Anissa Suharsono, penulis utama dan penasihat kebijakan senior di IISD, dikutip dari siaran pers, Jumat (13/2/2026).

Mekanisme penetapan harga ini juga membuat belanja publik rentan terhadap volatilitas pasar energi global. Ketika harga energi internasional meningkat, pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina ikut meningkat, sehingga membebani anggaran negara dan membuat biaya subsidi sulit dikontrol.

Selain itu, IISD berpandangan bahwa harga energi fosil yang rendah melemahkan insentif untuk efisiensi energi dan investasi energi bersih, serta dalam beberapa sektor mengurangi efektivitas instrumen penetapan harga karbon di Indonesia.

Persoalan distribusi juga masih menjadi tantangan besar. Dalam skema subsidi LPG 3 kg, konsumsi 10% rumah tangga terkaya tercatat hampir setara dengan konsumsi 10% rumah tangga termiskin. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran subsidi yang signifikan.

“Indonesia membutuhkan pendekatan reformasi subsidi yang bertahap dan dikomunikasikan dengan baik. Penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran, pengalihan belanja publik secara bertahap ke energi bersih, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk reformasi ini,” kata Anissa.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal merombak aturan distribusi LPG 3 kilogram (kg) pada tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pengaturan distribusi gas melon subsidi itu dilakukan agar lebih tepat sasaran. Artinya, hanya warga kurang mampu yang berhak atas gas subsidi tersebut.
Dia mengatakan, kelak LPG 3 kg bakal dijual satu harga dan pembeli diwajibkan membawa kartu tanda penduduk (KTP).
"Jadi kami ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," jelas Laode dalam siniar yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian ESDM dikutip Senin (9/2/2026).
Laode menjelaskan, kebijakan baru itu tidak langsung diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Dia mengatakan, untuk tahap awal akan dilakukan uji coba (piloting) di beberapa kota.
Dia mencontohkan, akan ada uji coba selama 6 bulan di kota tertentu. Selama masa uji coba tersebut, pihaknya bakal melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan terhadap hambatan yang teridentifikasi.

"Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, [misalnya] di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," jelas Laode.
Laode lantas menjelaskan bahwa dalam aturan yang sedang digodok, pemerintah bakal menggolongkan penerima LPG 3 kg berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, hanya desil tertentu yang berhak menerima gas melon.
Dia menuturkan, sebelumnya pemerintah hanya menekankan bahwa LPG 3 kg hanya untuk masyarakat kurang mampu. Imbauan itu dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Oleh karena itu, ke depan distribusi LPG 3 kg akan dilakukan berdasarkan data penerima yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa," kata Laode.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Dia mengatakan bahwa jika sebelumnya alur distribusi hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.
"Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. [Sehingga urutannya] agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli di situ," imbuh Laode.

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai skema bantuan langsung tunai (BLT) ideal menggantikan skema subsidi LPG, selama pemerintah memastikan akurasi data penerima BLT.

"Saya kira untuk saat ini dengan skema BLT relatif ideal, karena bisa mengurangi kemiskinan dan dampaknya lebih baik dibandingkan dengan in-kind (dalam bentuk barang)," ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Yayan mengingatkan bahwa kunci dari penerapan BLT adalah akurasi data target penerima.

Menurut dia, tahapan yang ideal untuk mengganti skema subsidi adalah membuat peta jalan penerapan BLT, yakni meningkatkan akurasi data penerima sebelum mengubah subsidi dalam bentuk LPG menjadi BLT.

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu memetakan sistem rantai pasok LPG saat ini untuk mendukung pembuatan peta jalan.

Setelahnya, barulah pemerintah melakukan pergeseran subsidi LPG dalam bentuk barang menjadi BLT secara bertahap, sebelum menerapkan BLT secara keseluruhan.

"Saat ini, kita tidak punya sistem alternatif untuk cooking gas, jadi jika ada shock sedikit saja, akan sensitif terhadap masyarakat, seperti kejadian kemarin," ucap Yayan.

Kejadian yang dimaksud Yayan adalah langkah pemerintah memperbaiki tata kelola untuk LPG subsidi pada awal 2025.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar LPG 3 kg yang disubsidi hanya boleh dijual di pangkalan dan tidak lagi oleh pengecer mulai 1 Februari 2025. Namun, sistem tersebut membuat pengecer tidak dapat berjualan dan akhirnya menimbulkan penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.

Akibat permasalahan itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian ESDM memperbolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial.

"Namun, harus berjalan bertahap, jangan tiba-tiba," ujar Yayan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi baru dalam bentuk peraturan presiden (perpres), yang akan mengatur soal pembelian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

"Kalau kami perhatikan aturan mengenai tabung LPG 3 kg sekarang, belum ada yang menyatakan secara khusus membatasi desil-desil yang menggunakan tabung LPG tersebut," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Selain mengatur ihwal desil, perpres soal LPG 3 kg juga akan mengatur ihwal penjualan LPG 3 kg. Apabila sekarang hanya diatur sampai ke pangkalan, di perpres terbaru nanti penjualan LPG 3 kg akan diatur hingga subpangkalan atau pengecer.

Ia mengungkapkan status perpres tersebut saat ini sudah selesai dan membutuhkan harmonisasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH - PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg agar tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meredakan potensi panic buying di tengah masyarakat.

“Pada periode 6 hingga 23 Desember 2025, Pertamina telah melaksanakan 169 kali operasi pasar LPG 3 kg yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total penyaluran mencapai 102.480 tabung LPG 3 kg,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw.

Adapun wilayah pelaksanaan operasi pasar tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (5.040 tabung), Kabupaten Aceh Besar (66.640 tabung), Kabupaten Aceh Tamiang (2.800 tabung), Kabupaten Aceh Tengah (6.720 tabung), Kabupaten Aceh Utara (7.840 tabung), Kabupaten Bener Meriah (1.680 tabung), Kabupaten Gayo Lues (2.800 tabung), Kota Banda Aceh (8.400 tabung), serta Kota Subulussalam (560 tabung).

Fahrougi menambahkan, penyaluran LPG 3 kg ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat Aceh, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

“Distribusi LPG subsidi ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Fahrougi.

Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina fokus pada pendistribusian energi, terutama BBM dan LPG, serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran energi bagi masyarakat tetap terjaga,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, SEMARANG - Guna menambah kenyamanan masyarakat pada momen natal dan tahun baru Pertamina Patra Niaga menyalurkan tambahan tabung LPG 3 kg di luar pasokan normal di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng dan DIY). Sebanyak 3,15 juta tabung LPG 3 kg tambahan atau setara dengan 9.436 Metrik Ton yang disalurkan bertahap pada tanggal 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3kg masyarakat

Hal tersebut diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan dalam keterangan persnya. “Tambahan tabung tersebut terdiri atas DIY 345 ribu tabung dan Jateng sebanyak 2,8 juta tabung. Jumlah tersebut 7,7 persen lebih banyak dari penyaluran normal harian. Pertamina akan menyalurkan tambahan tabung tersebut melalui pangkalan-pangkalan LPG resmi Pertamina dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah, sehingga ketahanan stok LPG 3 kg di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta aman,” terang Taufiq.

Sebagai dukungan terhadap program Subsidi LPG yang dijalankan pemerintah, masyarakat yang mampu diharapkan untuk memberi LPG non-subsidi seperti Bright Gas, agar subsidi tetap tepat sasaran. Pertamina sendiri menyediakan LPG non-subsidi yaitu Bright Gas, dengan dua varian ukuran yaitu Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

”Kami imbau kepada masyarakat sebaiknya dapat melakukan pembelian produk LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Selain stoknya terjamin, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni paling murah di Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000. Apalagi sekarang lokasi pangkalan terdekat dengan tempat tinggal dapat diakses dengan mudah melalui subsiditepatlpg.mypertamina.id,” tuturnya.

Pada momen nataru ini terdapat promo pembelian Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12 kg yakni cashback untuk refill tabung hingga Rp25.000,- jika konsumen membeli melalui aplikasi MyPertamina. Untuk informasi seputar produk dan layanan dari Pertamina, konsumen maupun masyarakat luas dapat memperoleh informasi melalui aplikasi MyPertamina maupun Pertamina Call Center di nomor 135.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayar subsidi dan pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp345,1 triliun sampai dengan 30 November 2025.

Realisasi pemberian subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November 2025 itu setara dengan 72,6% dari target APBN tahun ini. Anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi seperti BBM, LPG 3 kilogram (kg)), listrik serta pupuk.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), pertumbuhan penyaluran barang-barang bersubsidi selalu meningkat lebih tinggi dari kurun waktu 2023-2025.

Pertama, penyaluran subsidi BBM sudah mencapai 15,6 juta kiloliter atau 80,4% dari target Rp19,4 juta kiloliter. Realisasinya pada 2024 tercatat sebesar 15,1 juta kiloliter.

"Dari tahun 2023, 2024, 2025 terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini," terang Suahasil, dikutip Minggu (21/12/2025).

Kedua, penyaluran LPG 3 kilogram atau gas melon sudah mencapai 7,09 juta kilogram atau 86,8% dari target APBN yakni 8,17 juta kilogram. Realisasinya pada 2024 lalu mencapai 6,8 juta kilogram.

Ketiga, listrik bersubsidi atau yang berkapasitas 450 VA sampai dengan 900 VA hingga akhir November ini sudah tersalurkan kepada 42,6 juta pelanggan. Subsidi listrik menjadi satu-satunya yang sudah melampaui target APBN tahun ini yaitu 42,1 juta pelanggan atau 101,1%

"Ini juga meningkat terus setiap tahun, 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6 %," papar Suahasil.

Keempat, pupuk bersubsidi sudah disalurkan 7,5 juta ton sampai dengan akhir November atau 84,3% dari target APBN yaitu 8,9 juta ton.

Secara umum, APBN 2025 sampai dengan akhir November membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun.

Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun.

Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun.