JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan kebijakan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) sebesar 100% untuk tiket pesawat udara. Fasilitas keringanan fiskal ini diberikan khusus bagi penumpang kelas ekonomi pada rute penerbangan domestik di dalam negeri.

Pemberian stimulus ini lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menetapkan batasan komponen biaya apa saja yang berhak mendapatkan pemotongan pajak.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," tulis Pasal 2 ayat (4) beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a, fasilitas diskon pajak ini berlaku untuk transaksi pembelian tiket sejak PMK diundangkan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, untuk jadwal atau periode penerbangannya sendiri dibatasi mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026.

Untuk mengimplementasikan fasilitas tersebut, seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai penerbangan nasional diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak khusus, atau dokumen sejenis yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan masa PPN secara berkala.

Sebagai gambaran penerapan di lapangan, kementerian memberikan contoh simulasi transaksi pada PT PSI selaku maskapai penerbangan yang melakukan penjualan jasa angkutan kepada seorang penumpang bernama Tuan J dengan total harga awal sebesar Rp1.136.756.

Struktur komponen biaya tiket Tuan J sebelum mendapatkan insentif meliputi rincian sebagai berikut:

Tarif dasar (base fare): Rp790.000

Biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge): Rp121.600

Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR): Rp5.000

Tarif pelayanan penumpang (passenger service charge): Rp119.880

Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT): Rp100.276

Berdasarkan data rincian tersebut, nilai PPN terutang yang muncul pada poin value added tax (VAT) sebesar Rp100.276 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Penumpang tidak perlu membayarkan komponen pajak tersebut asalkan tanggal pembelian tiket dan jadwal terbangnya sesuai dengan koridor waktu yang ditetapkan dalam PMK.

Kebijakan penghapusan pajak tiket pesawat ini bukan merupakan langkah tunggal, melainkan bagian dari intervensi makro pemerintah dalam menggulirkan paket stimulus ekonomi sepanjang periode semester II 2026.

Secara total, pemerintah mengalokasikan dana fantastis dari kas negara mencapai sekitar Rp26,34 triliun demi menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan domestik.

Anggaran jumbo tersebut didistribusikan ke dalam tiga pos utama, yaitu sektor transportasi umum Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun dan program jaring pengaman bantuan pangan Rp18,04 triliun.

JAKARTA - Wacana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) untuk tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan harga tiket sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan perekonomian nasional secara lebih luas.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai wilayah. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Alvin Lie menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" kata Alvin Lie.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik



Ia juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara transportasi udara dengan moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" ujarnya.

Menurut Alvin, peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan penting dilakukan guna menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya.

Pembebasan PPN diyakini dapat membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diperkirakan akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penumpang domestik.

Peningkatan trafik penumpang tidak hanya menguntungkan maskapai penerbangan melalui naiknya tingkat keterisian kursi dan frekuensi penerbangan, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?



Selain itu, meningkatnya konektivitas antardaerah dapat memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Efek berganda tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Alvin menambahkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," katanya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penghapusan PPN tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga tiket yang lebih murah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan ( Menhub ) Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Membahas rencana pemerintah terkait revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat ?

Sebelumnya, Dudy telah memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan rencana revisi TBA yang saat ini proses pembahasannya hampir rampung.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik

Namun, Dudy tidak memberikan rincian ihwal dirinya yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan bahwa Presiden menanyakan beberapa progres terkait Kementerian Perhubungan.

"Oh ini aja, beliau (Presiden) nanyain progres beberapa terkait Kementerian Perhubungan," kata Dudy kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge Maskapai, Tiket Pesawat Jakarta-Bali Tembus Rp2,4 Juta



Sementara soal TBA, Dudy mengaku dirinya hanya menyiapkan saja jikalau ditanya oleh Presiden Prabowo. "Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan."

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan. Maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya," pungkasnya.

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon potongan harga tiket selama periode libur sekolah 2026 . Besaran diskon yang diberikan sekitar 20% dari harga tiket normal.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menjelaskan, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

"ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya dalam keterangannya.

Trafik Ramai di Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Ferry Kini Jadi Moda Utama Pilihan Masyarakat



Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Kebijakan ini mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.Selain Ira Puspadewi, 2 Mantan Direktur ASDP juga Dapat Rehabilitasi



Khusus lintasan Merak–Bakauheni, stimulus tarif diberlakukan baik untuk layanan reguler ekonomi maupun Express. Kehadiran kebijakan ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan terjangkau pada salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyesuaian terhadap harga tiket pesawat menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang tembus Rp17.900 per dolar AS. Tidak hanya itu, harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga avtur.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut akan diatur dalam perubahan Tarif Batas Bawah/Tarif Batas Atas (TBB/TBA) yang saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kenaikan harga avtur dan USD (nilai tukar) kan sudah kelihatan ya, pasti tidak jauh dari situ kenaikannya," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku INACA di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tarif batas atas yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan struktur biaya operasional industri penerbangan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan maskapai dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Ini memang menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua. Sebab, dengan kondisi TBA yang berlaku saat ini, sudah tidak memungkinkan bagi rekan-rekan maskapai penerbangan untuk menjalankan operasional perusahaannya secara optimal," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menilai, ketika TBA telah dinaikan maka tidak perlu lagi ada pungutan fuel surcharge. Hal tersebut penting dilakukan agar harga tiket yang terbentuk nantinya tidak naik terlalu signifikan. Sebab kedua hal ini menjadi komponen terpisah pembentuk tarif.

Selain itu, ia juga mengharapkan pengaturan TBB/TBA baru ini juga dibuat lebih fleksibel agar mampu menyikapi fluktuasi nilai tukar hingga harga avtur. Harga Avtur Domestik Turun hingga 10 Persen Mulai 1 Juni 2026, Kabar Baik buat Industri Penerbangan



"Harapan saya dengan TBA baru ini tidak perlu lagi ada fuel surcharge. Kemudian TBA baru ini juga harus fleksibel. Ketika avtur turun, TBA turun, tidak perlu menunggu 7 tahun lagi," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, nilai tukar rupiah hari ini kembali terdepresiasi hingga menembus level Rp17.926 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda tersebut dipicu oleh kembali menguatnya harga minyak dunia yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kenaikan inflasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sedang dalam proses guna menyesuaikan kondisi operasional industri penerbangan nasional saat ini.

"Kita sudah jalan, paralel kita sudah jalan, prosesnya sudah jalan," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono ditemui dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam peluncuran buku yang dilakukan Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA), Agustinus mengatakan pemerintah tengah memproses sejumlah penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan industri penerbangan nasional.

Selain penyesuaian fuel surcharge (FS), Kemenhub juga sedang menyelesaikan proses revisi TBA yang diharapkan dapat segera dituntaskan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha penerbangan.

Menurut Agustinus, revisi tersebut memerlukan perubahan terhadap satu Peraturan Menteri dan satu Keputusan Menteri yang saat ini sedang diproses di lingkungan Biro Hukum.

Ia menjelaskan seluruh tahapan penyusunan regulasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku agar hasil revisi nantinya dapat memberikan manfaat bagi industri penerbangan nasional.

Setelah proses di internal kementerian selesai, revisi TBA tersebut selanjutnya akan menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum resmi ditetapkan pemerintah.

Agustinus berharap persetujuan tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat sehingga proses revisi regulasi dapat segera diselesaikan dan diberlakukan.

Menurut dia, pembahasan revisi TBA telah berlangsung cukup panjang karena pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keberlangsungan operasional maskapai penerbangan nasional.

Kemenhub menilai besaran TBA yang berlaku saat ini sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi industri agar maskapai dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih berkelanjutan. Meski begitu, dia tidak merinci besaran TBA saat ini.

Dalam proses penyusunannya, Kemenhub juga telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi maskapai dan operator penerbangan berjadwal di Indonesia.

Agustinus menyebut pemerintah bersama pelaku industri telah mencapai kesepakatan mengenai formula perhitungan TBA yang akan digunakan dalam revisi kebijakan tersebut.

Ia menambahkan formula yang disepakati juga telah memperhitungkan margin keuntungan maskapai sehingga diharapkan mampu menjaga kesehatan industri sekaligus mendukung layanan penerbangan nasional.

"Tinggal menunggu waktu saja. Harapannya kalau memang bisa secepatnya disetujui, nanti kita akan informasikan lebih lanjut," kata Agustinus.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.

Anggota Komisi V DPR ini menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai. Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.

“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dia mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge. Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar.

“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto menjelaskan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah. Bagi banyak daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara. Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.

“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.

insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.

Dukungan terhadap sektor turunan seperti pariwisata dan perhotelan juga menjadi bagian dari strategi menjaga ekosistem industri.

Lebih lanjut, MTI turut mendorong pemanfaatan pesawat produksi dalam negeri, seperti buatan PT Dirgantara Indonesia guna menekan biaya subsidi dan harga tiket.

Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan tarif berbasis dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dinilai perlu ditinjau ulang karena parameternya sudah tidak relevan.

Kemudian terkait efektivitas PPN DTP, Haris menjelaskan bahwa insentif tersebut memang bisa membantu menjaga kinerja maskapai dalam jangka pendek.

Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga avtur domestik yang mencapai lebih dari 70 persen per 1 April 2026 diperkirakan memicu kenaikan harga tiket sebesar 9-13 persen.

Pemerintah merespons dengan kebijakan fuel surcharge sebesar 38 persen dan PPN DTP 11 persen guna menjaga keterjangkauan dan mempertahankan tingkat keterisian penumpang (load factor).

Haris menambahkan, kebijakan PPN DTP yang berlaku sekitar 60 hari bersifat temporer dan diharapkan dapat meredam dampak lonjakan harga avtur. Namun, jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan terhadap industri penerbangan akan semakin besar, baik bagi maskapai maupun konsumen.

"Dampaknya ada, bahkan bisa terasa cukup nyata tetapi tidak bertahan lama dan tidak mengubah fondasi industri. Ini adalah stabilisasi pasar jangka pendek (short-term demand stimulus), 60 hari terlalu pendek untuk mengubah perilaku perjalanan jangka panjang maupun strategi harga maskapai," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari," jelas Airlangga.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan bahwa intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

"Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global," jelas Airlangga.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah mewajibkan setiap Badan Usaha Angkutan Udara untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN DTP ini secara tertib dan transparan kepada otoritas perpajakan.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) -

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyebutkan insentif fiskal hulu hingga hilir yang disediakan pemerintah guna mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar avtur bertujuan mendongkrak keberlanjutan pariwisata Indonesia.

“Kami punya optimisme bahwa pariwisata ini masih akan tetap terjaga,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa di sela Dharma Santi Nyepi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kampus Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Mantan jurnalis televisi itu menambahkan dari sisi hulu, pemerintah telah menetapkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, telah menginstruksikan untuk menekan harga tiket pesawat maksimal pada rentang 9-13 persen.

Bantalan itu diharapkan dapat menjadi penopang di tengah penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) dengan batas atas menjadi sebesar 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, kata Ni Luh Puspa.

Sebelumnya, batas fuel surcharge untuk pesawat jet sebesar 10 persen dan propeller 25 persen.

Adapun penyesuaian biaya tersebut tidak bisa terhindarkan setelah harga minyak dunia melonjak dampak konflik di Timur Tengah.

“Harapannya semua bisa win win solution, dari maskapainya juga tidak merugi, begitu juga masyarakat, meski kenaikan harga tiket terjadi tetapi tetap bisa terkontrol,” katanya menambahkan.

Selain itu, dari sisi hilir, Kementerian Pariwisata berkomunikasi intensif dengan pelaku industri pariwisata untuk menyediakan paket menarik wisatawan misalnya bundling atau paket wisata dengan harga khusus untuk strategi pemasaran.

Paket tersebut, menurut dia, di antaranya dari harga perhotelan hingga paket atraksi wisata yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menarik minat wisata.

Selain itu, lanjutnya, mengantisipasi peralihan moda transportasi dari udara ke darat, pemerintah juga memastikan infrastruktur jalan darat terkoneksi dengan baik misalnya lintas Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Sulawesi.

Ia pun optimistis insentif tersebut akan menarik minat berwisata khususnya menjelang momentum libur anak sekolah yang biasanya terjadi pada pertengahan tahun.

Adapun harga minyak dunia sempat melonjak dan saat ini mengalami fluktuasi meski berada pada kisaran 100 dolar AS per barel, atau melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan melakukan penyesuaian harga tiket pesawat menyusul implementasi regulasi terbaru terkait komponen biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) serta rencana stimulus pajak dari pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 83 Tahun 2026 mengenai penyesuaian fuel surcharge untuk tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang akan ditanggung pemerintah (DTP).

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Pemerintah Bidik Dampak Ekonomi Rp11,8 T dari Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat



Menurut Glenny, di tengah tekanan industri penerbangan global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga bahan bakar, Garuda Indonesia juga menyiapkan langkah mitigasi. Salah satunya melalui optimalisasi frekuensi dan penyesuaian jadwal penerbangan di sejumlah rute guna menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

Kebijakan penyesuaian tarif ini, dijelaskan Glenny, sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis maskapai dan keterjangkauan layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas industri aviasi nasional.

Kesempatan sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengapresiasi kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga avtur yang sangat tinggi imbas krisis geopolitik di Timur Tengah. Bahkan harga avtur per April ini naik rerata 70% di seluruh Indonesia.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan komponen kenaikan yang ditetapkan pemerintah meliputi Fuel Surcharge ditetapkan 38 persen, berlaku sama antara pesawat jet dan non jet. Selain itu untuk menahan harga tiket tidak terlampau tinggi, Pemerintah juga menetapkan PPN Ditanggung Pemerintah 11 persen, serta bea Masuk Sparepart 0 persen.

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Kebijakan ini akan berlaku 2 bulan, untuk di evaluasi selanjutnya. Namun demikian, Pemerintah masih menahan untuk melakukan evaluasi tarif batas atas/tarif batas bawah (TBA/TBB) yang belum diubah sejak tahun 2019.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, karena memang tidak mudah menyikapi kenaikan harga BBM avtur yang sangat tinggi akibat krisis geopolitik Timur Tengah," ujar Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja.