Bisnis.com, JAKARTA - Lahan konsesi tambang PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) seluas 116,90 hektare di Desa Makarti, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diambil alih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

PT Mahakam Sumber Jaya merupakan anak usaha dari emiten tambang milik konglomerat Kiki Barki, PT Harum Energy Tbk. (HRUM). Berdasarkan data MinerbaOne Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harum Energy mengempit 80% saham Mahakam Sumber Jaya dan sisanya 20% dimiliki PD Bara Kaltim Sejahtera.

Pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) tersebut memiliki total luas konsesi tambang 20.380 ha yang kontraknya akan berakhir pada 10 September 2034.

Pengarah Satgas PKH Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pengambilalihan sebagian lahan Mahakam Sumber Jaya tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memerangi praktik tambang ilegal.

"Tidak ada kompromi bagi pihak yang melanggar. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel," kata Yusuf, dikutip dari Antara, Kamis (5/11/2025).

Menurut Yusuf, langkah penguasaan lahan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat yang sebelumnya telah menertibkan 3,7 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan.

Penertiban ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi para pelanggar serta dapat memperkuat tata kelola sektor kehutanan dan pertambangan di Kaltim.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini.

"Penertiban ini adalah upaya bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah [Forkopimda] untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam kita," ujar Rudy.

Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh penertiban semua pelanggaran, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan, yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.

"Peningkatan tata kelola sumber daya alam ini menekankan pentingnya penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas," tambahnya.

KOMPAS.com - PT Harum Energy Tbk (HRUM) melalui anak usahanya, PT Position, mengklaim seluruh kegiatan operasional yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perseroan membantah keras tudingan adanya dugaan aktivitas penambangan ilegal di Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Pertama saya tegaskan, bukan penambangan. Tidak ada kegiatan mining di lokasi tersebut. Kerja sama di area itu sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi fasilitas angkutan bersama,” ujar Kuasa Hukum PT Position, Indra Maasawet dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Indra menjelaskan, persoalan pemasangan patok yang saat ini menjadi perbincangan merupakan dugaan tindak pidana yang sedang diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, perusahaan menyesalkan adanya tudingan pencurian nikel yang dinilai tanpa dasar dan tidak sesuai fakta hukum.

“Sengketa seharusnya diselesaikan secara profesional dan proporsional, bukan melalui tuduhan sepihak di media,” tegasnya.

Perusahaan juga membantah isu yang menyebut adanya afiliasi perusahaan dengan aparat penegak hukum.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada keterkaitan dalam pengurusan maupun kepemilikan PT Position dengan aparat penegak hukum,” ucap Indra.

Selain itu, perusahaan memastikan seluruh aktivitas operasionalnya telah memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup nasional. Pemantauan dan audit lingkungan dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak terjadi kerusakan hutan maupun pencemaran.

“Tuduhan pencemaran jelas tidak berdasar karena kami memiliki hasil pemantauan lingkungan yang membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah,” tambah Indra.

Terkait tudingan kriminalisasi terhadap pekerja PT WKM maupun masyarakat sekitar, Indra menegaskan proses hukum yang berjalan merupakan respons atas tindakan penghalangan operasional perusahaan yang sah sesuai undang-undang (UU).

Perusahaan meminta seluruh pihak, khususnya media massa, untuk mengedepankan verifikasi fakta yang berimbang.

“Kami percaya proses penegakan hukum di Indonesia berlangsung secara adil, imparsial, dan berdasarkan alat bukti, saksi, serta keterangan ahli di pengadilan,” tutup Indra.

Kasus penangkapan warga

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 warga adat Maba Sangaji di Maluku utara divonis penjara karena melakukan protes terhadap aktivitas tambang nikel. Mereka awalnya melakukan protes pada 18 Mei 2025.

Warga menilai kegiatan tambang telah merusak hutan adat, mencemari sungai, dan menghancurkan kebun mereka. Dalam aksi tersebut, polisi menangkap 27 orang untuk diperiksa di Polda Maluku Utara.

Sebanyak 11 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Perkara tersebut pun mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, pada Rabu (6/8/2025) dengan nomor registrasi 109/Psd./B/2025/PN.

Pada sidang yang digelar 16 Oktober 2025, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara lima bulan delapan hari kepada 10 warga, dan hukuman serupa kepada satu terdakwa lainnya dalam sidang terpisah.

Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) karena dianggap menghalangi kegiatan tambang milik PT Position.

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com sebelumnya berjudul: "Anggota DPR: Pemenjaraan Warga Maba Sangaji Bukti Sistem Peradilan Gagal!"