Sofifi: Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara resmi menyerahkan laporan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap PT Position kepada Polda Maluku Utara, Senin (2/2/2026).

PT Position, anak perusahaan yang terafiliasi dengan PT Harum Energy Tbk, grup tambang milik taipan Kiki Barki, dilaporkan karena diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Halmahera Timur. Laporan ini diterima secara resmi oleh Sekretariat Umum Polda dan dicatat dalam tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Staf Sekretariat Umum Polda, Dimas Aji Wardhana.

Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kuasa Hukum KATAM, Julfandi Gani, S.H., kepada Polda Malut.

Dokumen laporan memuat dugaan kuat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang‑undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan diterimanya laporan secara resmi, KATAM berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas, mulai dari penerbitan nomor laporan polisi hingga penyelidikan lapangan untuk mengamankan bukti serta menjaga transparansi proses kepada publik.

Anak Perusahaan Harum Energy dan Jejak Dugaan Ilegal

PT Position dikenal sebagai anak usaha tidak langsung dari PT Harum Energy Tbk, perusahaan besar yang berbasis di Indonesia. Mayoritas sahamnya melalui PT Tanito Harum Nickel, milik Kiki Barki, menempatkan PT Position dalam struktur korporasi yang luas di sektor pertambangan, terutama nikel.

Sejumlah temuan dan laporan sebelumnya menunjukkan bahwa PT Position diduga melakukan pembukaan lahan serta pengambilan bijih nikel tanpa izin di kawasan yang semestinya dilindungi, termasuk kawasan hutan dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bukan miliknya.

Temuan ini pernah dilaporkan oleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) dan kelompok advokasi lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi melanggar Undang‑Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga Undang‑Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan dugaan keterlibatan PT Position dalam praktik ilegal, dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

Amar putusan tersebut lahir dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dalam proses persidangan yang sah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan begitu saja, menurut pernyataan aktivis advokasi.

Putusan itu memantik keprihatinan para pemerhati lingkungan dan advokat hukum, karena menegaskan adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar wilayah izin yang resmi, padahal pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam diatur ketat oleh perundang‑undangan. Pelanggaran semacam ini tidak hanya soal administratif, tetapi telah menyentuh ranah pidana dengan ancaman sanksi penjara dan denda yang tegas.

Harapan KATAM dan Ancaman Hukum

Kuasa Hukum KATAM, Julfandi Gani, menegaskan penerimaan laporan oleh kepolisian adalah langkah awal yang penting, namun yang paling menentukan adalah tindakan nyata dan penyelidikan serius oleh aparat penegak hukum.

“Penerimaan resmi laporan ini adalah langkah awal yang baik. Namun yang kami harapkan adalah tindakan nyata dan penyelidikan serius. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengajak publik untuk turut mengawal proses penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal di Maluku Utara,” ujar Julfandi.

KATAM berkomitmen memberikan seluruh bukti dan data yang diperlukan dalam proses penyelidikan serta bekerja sama sepenuhnya dengan pihak penyidik hingga proses hukum selesai. Organisasi ini juga mengajak masyarakat luas untuk bersama‑sama mengawal penegakan hukum demi perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.

(SAW)

Ternate: Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara kembali menyoroti dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan anak Perusahaan Harum Energy milik Taipan Kiki Barki bernama PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Sorotan kali ini tidak hanya tertuju pada aktivitas perusahaan, tetapi juga mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum di Maluku Utara.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim, menilai penanganan kasus tersebut berjalan lamban meski fakta-fakta hukum telah terang benderang. Ia menyebut, sikap aparat penegak hukum yang terkesan ragu bertindak justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kejahatan pertambangan.

“Kasus PT Position ini bukan tanpa dasar hukum. Semua sudah jelas dan terang, baik dari hasil pemeriksaan Gakkum Kehutanan maupun putusan pengadilan,” kata Muhlis dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Januari 2026.

Temuan Gakkum Kehutanan: Tambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025, PT Position dinyatakan melakukan pembukaan lahan dan pengambilan material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Laporan tersebut, kata dia, merupakan dokumen resmi Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Dalam laporan itu dengan jelas disebutkan bahwa PT Position melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa PPKH. Ini bukan asumsi, tapi hasil pemeriksaan resmi negara,” tegas Muhlis.

Fakta Persidangan: Tambang di Luar IUP Diakui Pengadilan

Selain temuan Gakkum Kehutanan, dugaan menambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) anak perusahaan harum Energy milik taipan Kiki Barki itu juga mencuat dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Muhlis menyebut, dalam amar putusan pengadilan, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

“Putusan itu lahir dari proses persidangan yang sah, dengan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ancaman Pidana dan Tuntutan Penegakan Hukum

Katam Malut mengingatkan bahwa menambang di luar WIUP merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Muhlis menjelaskan, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi setiap pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, termasuk di luar koordinat IUP.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal.

“Dengan dasar hukum sejelas ini, seharusnya aparat penegak hukum tidak lagi ragu. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara,” kata Muhlis.

Katam Malut pun mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum sektor pertambangan.

“Kami menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap tindak pidana pertambangan di Maluku Utara,” pungkasnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) kembali memperoleh kontrak baru sektor jasa pertambangan di wilayah Indonesia Timur.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu (26/11/2025), PPRE memperoleh kontrak baru untuk Pekerjaan Pengembangan dan Operasi Pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menjelaskan dalam proyek ini, perseroan akan mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite.

Dia menambahkan perolehan kontrak baru ini menambah portofolio PPRE di wilayah Indonesia Timur sekaligus mendukung strategi ekspansi perusahaan di sektor pertambangan nasional.

Adapun, lanjutnya, pencapaian ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap PPRE.

“Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, PPRE berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional,” ujarnya.

Dia menuturkan dengan tambahan kontrak baru ini, PPRE makin optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam pengembangan industri pertambangan nasional.

PPRE berkomitmen menghadirkan layanan unggul melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan proyek yang terstruktur, serta standar keselamatan kerja yang ketat. Seluruh operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus dijunjung perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (7/11/2025), PPRE memperoleh kontrak baru pada proyek milik salah satu anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk., PT Sumberdaya Arindo di Tanjung Buli, Halmahera Timur.

Kontrak ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, antara lain land clearing, cut and fill, pengangkatan material, trimming dan penataan area disposal, pekerjaan pavement, hingga pemeliharaan jalan operasional.

Selain itu, PPRE juga akan mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung untuk keselamatan dan lingkungan sebagai bagian dari standar operasional proyek.