Ternate: Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara kembali menyoroti dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan anak Perusahaan Harum Energy milik Taipan Kiki Barki bernama PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Sorotan kali ini tidak hanya tertuju pada aktivitas perusahaan, tetapi juga mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum di Maluku Utara.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim, menilai penanganan kasus tersebut berjalan lamban meski fakta-fakta hukum telah terang benderang. Ia menyebut, sikap aparat penegak hukum yang terkesan ragu bertindak justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kejahatan pertambangan.

“Kasus PT Position ini bukan tanpa dasar hukum. Semua sudah jelas dan terang, baik dari hasil pemeriksaan Gakkum Kehutanan maupun putusan pengadilan,” kata Muhlis dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Januari 2026.

Temuan Gakkum Kehutanan: Tambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025, PT Position dinyatakan melakukan pembukaan lahan dan pengambilan material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Laporan tersebut, kata dia, merupakan dokumen resmi Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Dalam laporan itu dengan jelas disebutkan bahwa PT Position melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa PPKH. Ini bukan asumsi, tapi hasil pemeriksaan resmi negara,” tegas Muhlis.

Fakta Persidangan: Tambang di Luar IUP Diakui Pengadilan

Selain temuan Gakkum Kehutanan, dugaan menambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) anak perusahaan harum Energy milik taipan Kiki Barki itu juga mencuat dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Muhlis menyebut, dalam amar putusan pengadilan, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

“Putusan itu lahir dari proses persidangan yang sah, dengan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ancaman Pidana dan Tuntutan Penegakan Hukum

Katam Malut mengingatkan bahwa menambang di luar WIUP merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Muhlis menjelaskan, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi setiap pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, termasuk di luar koordinat IUP.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal.

“Dengan dasar hukum sejelas ini, seharusnya aparat penegak hukum tidak lagi ragu. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara,” kata Muhlis.

Katam Malut pun mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum sektor pertambangan.

“Kami menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap tindak pidana pertambangan di Maluku Utara,” pungkasnya.

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Konglomerat Indonesia ternyata pernah memiliki tambang batu bara di Vietnam Utara. Perusahaan Indonesia tersebut PT Vietmindo Energitama yang berdiri pada 1993.

Politisi Pramono Anung Wibowo pernah menjadi direktur operasional di dalam perusahaan yang beroperasi di negara sosialis itu.

"Sofyan (Wanandi) salah satu pemegang saham Vietmindo, sementara saya mewakili pemegang saham yang lain, yaitu Kiki Barki," aku Pramono Anung dalam Sofjan Wanandi Aktivis Sejati (2011:213) yang disusun oleh Abun Sanda. Sofjan Wanandi menurut Pramono memperkenalkan Kiki Barki pada seorang perempuan yang kemudian menjadi istri Kiki Barki.

Kiki Barki Makmur alias Ji Qihui pada 1988 sudah mendirikan Tanito Harum bergiat dalam penambangan batu bara. Marsekal Madya Ginandjar Kartasasmita adalah Menteri Pertambangan dan Energi ketika Kiki Barki mendirikan Tanito Harum itu.

Presiden RI kala itu Soeharto dan Wakil Presiden dijabat Sudharmono. Ketika baru jadi menteri, Ginanjar mengunjungi pertambangan yang dikelola Tanito Harum itu. Kala itu perusahaan batubara milik orang Indonesia tak sebanyak sekarang.

"Pemilik Tanito Harum, Kiki Barki, adalah seorang totok Tionghoa yang berbicara bahasa Mandarin lebih baik daripada Bahasa Indonesia Saya diberitahu bahwa dia telah belajar dan tinggal di Tiongkok selama lebih dari 10 tahun dan baru saja kembali ke Indonesia," aku Ginandjar Kartasasmita dalam Managing Indonesia's Transformation An Oral History (2013:84).

Kiki Barki, menurut catatan Leo Suryadinata dalam Prominent Indonesian Chinese Biographical Sketches (2015:13) kelahiran Bandung 1939 dan berasal dari keluarga Hokcia (Fukien).

Dia pernah belajar di sekolah menengah Tionghoa di Bandung. Dia kemudian Beijing dan meluluskan sekolah menengahnya di sana. Di Beijing dia kemudian belajar di sebuah akademi pertambangan. Setelah lulus dari akademi pertambangan itu dia kembali ke Bandung.

Kiki Barki tak langsung berbisnis tambang ketika dia kembali ke Indonesia. Sebelum mendirikan Tanito Harum, Kiki sempat membantu bisnis tekstil, hotel dan perbankan milik ayahnya.

Kiki Barki tampaknya lebih cocok dalam mantap batubara. Ketika bisnis batubara menggeliat di Kalimantan setelah tahun 2000, Kiki sudah menjadi pemain yang cukup berpengalaman di bidang tambang.

Kiki Barki menguasai 79,79% saham PT Harum Energy Tbk (HRUM), yang berdiri sejak 1995. Usaha perusahaan itu adalah pertambangan batu bara dan kegiatan logistik berlokasi di Kalimantan Timur.

Batu bara menjadi komoditas yang membuat Kiki Barki kaya raya, terutama ketika harganya sedang bergerak naik seperti sekarang. Ketika harganya sedang turun, bisnis batubara Kiki mau tak mau harus tiarap.

Majalah Forbes 2021 mencatat Kiki Barki sebagai orang terkaya nomor 27 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp 23,04 triliun pada tahun 2021. Kiki sempat absen dalam daftar orang terkaya Forbes dan muncul lagi setelah kebangkitan kembali harga batu bara.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Lahan konsesi tambang PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) seluas 116,90 hektare di Desa Makarti, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diambil alih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

PT Mahakam Sumber Jaya merupakan anak usaha dari emiten tambang milik konglomerat Kiki Barki, PT Harum Energy Tbk. (HRUM). Berdasarkan data MinerbaOne Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harum Energy mengempit 80% saham Mahakam Sumber Jaya dan sisanya 20% dimiliki PD Bara Kaltim Sejahtera.

Pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) tersebut memiliki total luas konsesi tambang 20.380 ha yang kontraknya akan berakhir pada 10 September 2034.

Pengarah Satgas PKH Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pengambilalihan sebagian lahan Mahakam Sumber Jaya tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memerangi praktik tambang ilegal.

"Tidak ada kompromi bagi pihak yang melanggar. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel," kata Yusuf, dikutip dari Antara, Kamis (5/11/2025).

Menurut Yusuf, langkah penguasaan lahan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat yang sebelumnya telah menertibkan 3,7 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan.

Penertiban ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi para pelanggar serta dapat memperkuat tata kelola sektor kehutanan dan pertambangan di Kaltim.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini.

"Penertiban ini adalah upaya bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah [Forkopimda] untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam kita," ujar Rudy.

Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh penertiban semua pelanggaran, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan, yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.

"Peningkatan tata kelola sumber daya alam ini menekankan pentingnya penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas," tambahnya.

IDXChannel—Emiten HRUM bergerak di bidang apa? PT Harum Energy Tbk (HRUM) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan batu bara dan mineral, perusahaan ini telah melantai di bursa sejak 2010.

Melansir laman resmi Harum Energy (29/10/2025), HRUM adalah perusahaan induk dari sejumlah entitas anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, pengolahan dan pemurnian nikel, dan logistik.

Perseroan berdiri pada 1995 dengan nama PT Asia Antrasit, tetapi berganti nama menjadi PT Harum Energy pada 2007. Perusahaan ini mulai masuk ke bisnis nikel pada 2020 dengan mendirikan anak usaha untuk mengelola nikel secara terintegrasi.

Pada bisnis nikel, HRUM memiliki pertambangan nikel, fasilitas pengolahan sekaligus pemurnian nikel. Menjadikannya salah satu perusahaan dengan rantai produksi yang terintergasi secara vertikal dengan biaya produksi yang hemat.

Sepanjang 2024, HRUM mencatatkan penjualan batu bara mencapai 5,97 juta metrik ton. Sedangkan penjualan nikel mencapai 57.583 Ni metrik ton. Tambang batu bara HRUM berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dikelola empat anak usaha.

Dari pertambangannya di Kalimantan itu, HRUM menghasilkan batu bara termal yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik dan pabrik semen. Sedangkan pertambangan nikelnya berada di Halmahera.

Sementara fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel HRUM terletak di Halmahera Tengah, tepatnya di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, dikelola oleh empat entitas anak. Fasilitas ini memiliki kapasitas 55.000 ton Ni nikel pig iron.

HRUM Bergerak di Bidang Apa? Informasi Kepemilikan Saham dan Kinerja

Harum Energy mencatatkan sahamnya pada Oktober 2010 dengan melepas 500 juta saham, harga penawarannya adalah Rp5.200 per saham. Saat ini (29/10/2025), saham HRUM ditutup di harga Rp1.175 per saham, naik 9,81 persen dari pembukaan sebelumnya.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 30 September 2025 pengendali saham HRUM adalah PT Karunia Bara Perkasa dengan kepemilikan sebanyak 10,78 miliar saham, setara 79,79 persen dari total saham.

Adapun pengendali kedua adalah Bara Sejahtera Abadi. Berikut ini adalah daftar pemegang saham HRUM per akhir September:

• PT Karunia Bara Perkasa 10,78 miliar saham/79,79 persen (pengendali)
• Bara Sejahtera Abadi 12,5 juta saham/0,093 persen (pengendali)
• Ray Antonio Gunara (direksi) 2,45 juta saham/0,018 persen
• Lawrence Barki (komisaris) 12,88 juta saham/0,095 persen
• Steven Scott Barki (komisaris) 11,47 juta saham/0,085 persen
• Masyarakat (non-warkat) 2,32 miliar saham/17,18 persen

Sedangkan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham HRUM adalah Keluarga Barki. Karuna Bara Perkasa dan Bara Sejahtera Abadi adalah perusahaan yang dimiliki oleh Kiki Barki, pengusaha pertambangan yang memiliki konsesi di Kalimantan.

Itulah informasi singkat tentang emiten HRUM bergerak di bidang apa.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Harum Energy Tbk. (HRUM) saw its net profit plunge nearly 50% year-on-year in the third quarter of 2025. Yet, the mining company controlled by tycoon Kiki Barki is moving ahead with a share buyback program planned for October 2025 through January 2026.

HRUM’s stock stands at the intersection of two contrasting signals — a vote of confidence from management and a contracting bottom line performance. The key question investors face: is HRUM a buy or a bye?