Jakarta (ANTARA) - Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Holding Pangan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk menjajaki ekspor produk gambir ke pasar internasional.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa.

Kerja sama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai 732.831 dolar AS (sekitar Rp11,72 miliar) dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menegaskan pemerintah mendorong kerja sama tersebut tidak berhenti pada tahap kesepakatan, tetapi segera masuk ke implementasi bisnis.

"Saya berharap sebelum tiga bulan langsung terjadi transaksi kontrak bisnis dan barang sudah dikirim dalam bentuk hilirisasi," ujar Destry dalam siaran pers Kemenkop.

Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengembangan ekspor koperasi, terutama terkait konsistensi pasokan dan kualitas produk ketika permintaan meningkat.

Menurut dia, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan standar mutu internasional dapat dipenuhi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi perdagangan luar negeri agar pembeli asing tidak dapat membeli bahan baku langsung dari tingkat desa, yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat petani.

Direktur Komersial ID FOOD Dwi Sutoro menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor komoditas unggulan daerah melalui jaringan distribusi dan perdagangan yang dimiliki perusahaan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar utama dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga di pasar global.

"Ke depan, ID FOOD akan mengoptimalkan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai sourcing development dalam mengidentifikasi produk unggulan daerah yang siap dibawa ke pasar internasional," kata Dwi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri Eriyanto menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di Sumatera Barat.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini telah menghimpun sekitar 190 petani gambir dan delapan kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektare. Dari konsolidasi tersebut, koperasi memiliki kapasitas produksi sekitar 30 hingga 50 ton gambir per bulan.

"MoU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hilirisasi gambir serta meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor," ujarnya.

Ia menambahkan koperasinya berkomitmen menjaga kontinuitas pasokan serta meningkatkan tata kelola usaha agar lebih profesional dan transparan guna mendukung ekspor berkelanjutan.

Komoditas gambir memiliki beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai dari bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, hingga bahan baku industri kosmetik seperti produk antipenuaan dan antioksidan.

Pemerintah mencatat Indonesia merupakan pemasok sekitar 80 persen komoditas gambir di pasar dunia. Selain India dan Pakistan, pasar ekspor gambir Indonesia juga mencakup Jepang, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Istana Gubernuran, Selasa (12/5) yang membahas kerjasama sektor investasi.

Mahyeldi menyampaikan kunjungan Dubes India ke Padang merupakan momen yang sangat penting bagi Ranah Minang, karena India selama ini telah menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar asal Sumbar, sepertinya komoditas CPO.

Namun pada pertemuan tersebut, tidak hanya berdiskusi tentang perkembangan ekonomi, tapi juga turut membahas berbagai peluang kerja sama antara Sumbar dengan India, mulai dari investasi hilirisasi gambir, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan hingga penguatan hubungan budaya.

“Saya merasa komoditas gambir ini penting untuk dibahas bersama Dubes India. Karena pangsa pasar terbesar gambir Sumbar ini ya ke India. Seiring dengan arahan Mentan agar ada hilirisasi gambir di Sumbar, kami pun menyampaikan tawaran ke India untuk bisa berinvestasi untuk hilirisasi itu,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (12/5/2026).

Mahyeldi menyampaikan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin beberapa tahun terakhir antara Sumbar dan India, termasuk saat dirinya berkunjung ke Chennai dan Bihar untuk mempelajari pengentasan kemiskinan dan peluang kerja sama.

Oleh karena itu, dia berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilir gambir di daerah, dan di satu sisi kerjasama itu akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Sumbar.

Gubernur berharap hubungan Sumbar dan India ke depan dapat berkembang menjadi kerja sama sister province dengan salah satu provinsi di India, baik di sektor perdagangan, pariwisata maupun bidang lainnya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorthy mengaku terkesan dengan sambutan Pemprov Sumbar dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menanggapi soal gambir, dia menyatakan bahwa Sumbar memiliki peluang besar untuk kerja sama ekonomi.

“Sumbar adalah produsen gambir terbesar di dunia, sementara India merupakan konsumen katekin terbesar yang dihasilkan dari gambir. Jadi investasi untuk gambir ini, kami merasa penting untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Selain hilirisasi gambir, India juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan kesehatan, termasuk kerja sama pendidikan antara Universitas Andalas dengan sejumlah universitas di India.

“Kami juga menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi pejabat Pemprov Sumbar. Banyak peluang kerja sama yang sudah dibahas, tinggal bagaimana menindaklanjutinya,” tutup Sandeep.

Bisnis.com, PADANG — Komoditas gambir di Provinsi Sumatra Barat tengah disiapkan masuk tahap hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan guna mendorong kenaikan harga komoditas khas Ranah Minang yang belakangan tertekan. Tekanan harga terjadi seiring ketergantungan ekspor gambir yang masih bertumpu pada pasar India.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sumbar Novrial mengatakan harga rata-rata gambir tercatat terus melemah, dari US$2,20 per kilogram pada Januari, turun menjadi US$2,18 per kilogram pada Februari, dan kembali turun menjadi US$2,06 per kilogram pada Maret.
“Penurunan juga terjadi pada volume permintaan importir dari India,” katanya dikutip dari data resmi Disperindag, Selasa (21/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa di Sumatra Barat terdapat sejumlah eksportir gambir, yang sebagian besar merupakan eksportir dari India, selain juga ada pelaku usaha lokal asal Payakumbuh. Menurutnya, kondisi harga gambir saat ini memang sedang mengalami penurunan.

Novrial menjelaskan bahwa dominasi India terjadi karena negara tersebut merupakan pasar ekspor terbesar bagi gambir. Selain ke India, sebagian kecil ekspor juga mengalir ke Nepal dan Bangladesh. Sempitnya pangsa pasar itu diduga menjadi salah satu penyebab sulitnya harga gambir di tingkat petani meningkat, sementara produksi terus bertambah.

Sejalan dengan itu, eksportir gambir Punit Kumar juga mengakui harga komoditas tersebut tengah mengalami penurunan. Dia menyebut harga gambir yang dibeli dari pengepul yang mengantarkan langsung ke gudang saat ini berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, tergantung pada kualitasnya.

“Kami tentu lihat kualitas juga, kalau bagus, kami beli dengan harga bagus. Tapi kalau tidak bagus, kami juga menolaknya atau tidak bisa kami beli,” jelasnya.

Dia juga menilai kualitas gambir di Sumatra Barat cenderung menurun dari tahun ke tahun. Menurutnya, dahulu harga gambir di tingkat petani bahkan bisa mencapai Rp100.000 per kilogram, kemudian turun menjadi sekitar Rp75.000 per kilogram, hingga kini terus melemah.

Sementara itu, petani gambir di Kabupaten Pesisir Selatan, Frenki, mengatakan harga gambir saat ini hanya sekitar Rp22.000 per kilogram di tingkat petani, bahkan kerap turun hingga Rp18.000 per kilogram.

“Kami malah bilang harga gambir sekarang tidak manusiawi lagi, susah loh untuk bertani gambir ini. Malah di hargai Rp18.000 per kg. Seharusnya paling rendah itu di harga Rp35.000 per kg, harga ini bisalah sedikit-sedikit untuk disisihkan menabung buat masa depan keluarga,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Afniwirman menyebut produksi gambir di daerah tersebut justru terus meningkat.

“Jadi untuk lahan dan produksi gambir ini memang terus mengalami peningkatan. Tapi tidak dengan harganya, tren malah turun,” ujarnya

Afniwirman menyatakan peningkatan nilai gambir perlu didorong melalui pembangunan pabrik hilirisasi. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian telah memberikan kepercayaan kepada PTPN IV yang kini bekerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) untuk melakukan kajian dan riset lanjutan.

Dia menambahkan, sembari menunggu pembangunan pabrik tersebut, Pemprov Sumbar juga terus membantu petani melalui penyaluran alat produksi ekstrak daun.

“Bantuan berupa alat kami lakukan dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Afniwirman mengatakan Pemprov Sumbar mendukung pembangunan pabrik hilirisasi gambir. Saat ini, pemerintah tengah memastikan lokasi pembangunan pabrik, apakah di Kabupaten Lima Puluh Kota atau Kabupaten Pesisir Selatan.

Dia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani gambir di Sumbar.

“Soal harga ini, liciknya pedagang saja. Soal kualitas itu hanya alasan. Makanya, pabrik hilirisasi ini akan membuktikan bahwa kualitas gambir Sumbar sangat bagus,” tutupnya.

Kolaborasi PTPN IV & Unand

Sebelumnya, PTPN IV PalmCo dan Universitas Andalas (Unand) telah menjalin kerja sama untuk memperkuat pengembangan gambir berbasis hilirisasi. Pada Januari 2026, keduanya mulai menyusun studi kelayakan pengembangan komoditas gambir nasional, sebagai langkah BUMN perkebunan masuk ke industri yang selama ini bertumpu pada petani rakyat.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada studi kelayakan bisnis gambir terintegrasi, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pasar.

Indonesia sendiri merupakan produsen gambir terbesar dunia dengan lebih dari 80% pasokan global berasal dari dalam negeri, terutama dari Sumatra Barat. Namun, sebagian besar gambir masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah bagi petani belum optimal.

“Pengembangan gambir ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat daya saing komoditas perkebunan melalui hilirisasi dan kemitraan berkelanjutan. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi sebagai katalis peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani,” katanya.

PalmCo menilai gambir sebagai komoditas strategis baru yang berpotensi dikembangkan dengan pendekatan korporasi modern tanpa meninggalkan basis petani rakyat. Karena itu, pengembangan dimulai dari fondasi ilmiah melalui studi kelayakan bersama perguruan tinggi.

“Melalui sinergi dengan Universitas Andalas, kami optimistis gambir dapat tumbuh menjadi komoditas strategis baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Jatmiko.

Direktur Sistem dan Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menambahkan studi kelayakan tersebut akan menjadi pijakan utama sebelum perusahaan mengambil keputusan investasi, dengan kajian yang mencakup aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Kami ingin memastikan pengembangan gambir dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir. Ini penting agar investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang,” kata Ugun.

Transformasi Ekonomi Gambir Sumbar

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai keterlibatan perguruan tinggi penting agar gambir dapat dikelola secara modern dan berdaya saing.

“Universitas Andalas siap menghadirkan keahlian akademik dan riset terapan agar gambir tidak lagi diposisikan sebagai komoditas mentah, tetapi sebagai produk industri yang bernilai tinggi,” ujar Efa.

Pengamat Universitas Andalas Muhammad Makky menilai kebijakan pengembangan gambir sebagai langkah strategis yang dapat membuka pasar baru sekaligus memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dia menyebut arah kebijakan tersebut telah disusun dalam empat tahapan strategis yang dinilai terukur dan berorientasi bisnis.

“Ini bukan sekadar wacana. Desainnya jelas, dimulai dari pembukaan pasar, penguatan bahan baku, hingga pengembangan industri dan produk turunan. Kami melihat ini sebagai langkah yang sangat progresif dan realistis,” ujarnya.

Makky menjelaskan tahap awal difokuskan pada pembukaan akses ekspor langsung melalui kolaborasi BUMN dan eksportir lokal, yang diharapkan memangkas rantai distribusi dan memperbaiki harga di tingkat petani.

“Dengan rantai pasok yang lebih pendek, disparitas harga bisa ditekan. Ini penting agar petani mendapatkan harga yang lebih adil dan layak,” jelasnya.

Dia menambahkan, penguatan koperasi desa juga menjadi bagian penting agar petani bisa terhubung langsung dengan sistem pasok nasional.
Menurutnya, skema ini berpotensi memperkuat posisi tawar petani dalam rantai industri gambir.
Sementara itu, Mentan Amran menekankan bahwa hilirisasi gambir akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian Sumbar.

Dia melihat Sumbar punya potensi besar untuk komoditas gambir, menghadirkan hilirisasi adalah langkah yang tepat, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah, maupun nasional.

“Kami mohon dukungan bupati dan gubernur. Sawit sudah ada hilirisasinya, sudah jalan dan ekspor. Tapi gambir belum ada hilirisasinya. Nah, ini bisa menambah kesejahteraan petani kita di Sumbar,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria membahas hilirisasi gambir dan pertanian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai bagian dari penguatan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Nanti kami akan mencoba membantu dan membawa para investor, baik itu dari BUMN maupun dari pihak swasta yang melihat ini sebagai sebuah peluang untuk dikembangkan,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony mendorong penguatan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi daerah yang salah satunya melalui hilirisasi sektor unggulan.

Oleh karena itu, Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan ini membahas potensi kerja sama dan langkah strategis untuk mendorong pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi pertanian menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pengembangan komoditas gambir yang selama ini menjadi salah satu produk andalan Sumatera Barat.

Melalui pengolahan lanjutan, komoditas gambir diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya kolaborasi BUMN dengan pemerintah daerah untuk memastikan hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan seiring dengan semakin terbukanya informasi dan peluang pengembangan sektor pertanian.

BP BUMN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi strategis antara BUMN dan pemerintah daerah guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang membahas rencana hilirisasi tanaman gambir asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) agar memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada petani dan daerah.

"Sekarang kita akan diskusikan (gambir). Kita sementara mapping dengan BUMN," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumbar, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian terkait rencana Kementerian Pertanian bersama salah satu BUMN melakukan hilirisasi tanaman gambir dengan membangun pabrik pengolahan di Ranah Minang.

Andi Amran dalam kunjungannya ke Sumbar beberapa kali menyoroti potensi besar tanaman bernama latin uncaria rhynchophylla tersebut. Apalagi, hampir sekitar 80 persen pasokan gambir dunia berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar.

Terkait rencana pembangunan pabrik pengolahan gambir di Sumbar, Andi yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapasnas) tersebut membenarkan. Namun, ia tidak merinci dimana lokasi pabrik pengolahan akan dibangun.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah segera membangun pabrik pengolahan gambir di provinsi setempat dalam rangka hilirisasi setelah mendapatkan informasi dari Menteri Pertanian.

Menurut Gubernur, pabrik pengolahan gambir tersebut akan dikelola langsung oleh PT Perkebunan Nusantara IV. Berkemungkinan pabrik pengolahan itu dibangun di daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan sentra gambir nasional.

Selama ini, lanjutnya, Sumbar secara rutin mengekspor gambir ke Asia Selatan terutama ke India dan Pakistan.

Dalam kurun dua tahun terakhir tren ekspor gambir juga menunjukkan peningkatan. Pada 2024 ekspor gambir mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar atau naik dibandingkan 2023 yang hanya 11.865 ton.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

"Pertanian pangan tidak mungkin maju tanpa inovasi. Banyak penelitian di perguruan tinggi yang sangat baik, tetapi kalau tidak ditarik menjadi kebijakan dan tidak masuk ke industri, maka hanya berhenti di atas kertas," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Kamis.

Kesepakatan perguruan tinggi bersama kementerian dan lembaga terkait menjadi langkah strategis untuk memperkuat lembaga riset dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diterapkan di sektor pertanian, serta mendorong penguatan industri berbasis komoditas pangan nasional.

Andi Amran mengatakan sektor pertanian tidak dapat berkembang tanpa dukungan riset dan inovasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara riset dan kebijakan dapat menghasilkan dampak besar bagi pembangunan pertanian nasional. Sebagai contoh, berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian yang lahir dari gagasan dan inovasi diterjemahkan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program.

"Ketika inovasi masuk ke pemerintah dan diterjemahkan menjadi kebijakan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Inilah yang ingin kita dorong bersama melalui kolaborasi ini," ucapnya.

Sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Ia mengatakan selama ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi belum mampu menembus pasar karena kurangnya kolaborasi dengan dunia industri maupun pemerintah.

"Lebih dari 90 persen bahkan hampir 99 persen hasil penelitian di dunia akademik tidak berhasil masuk ke pasar komersial. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan industri menjadi sangat penting agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan," kata dia.

Kesepakatan antara kementerian dan lembaga bersama perguruan tinggi itu mencakup koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi pada berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gandum, sorgum, bawang putih, sawit, kelapa, kopi, kakao, gambir, lada, pala, ayam, serta alat mesin pertanian, pupuk, pengolahan pascapanen, dan komoditas lainnya yang mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian.

UNAND secara khusus mendapat mandat untuk fokus pada komoditas gambir dan upaya hilirisasinya. UNAND sendiri telah berhasil melakukan hilirisasi riset gambir dengan produksi tinta pemilu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk fokus terkait rencana pembangunan hilirisasi komoditas gambir karena daerah itu merupakan produksi terbesar gambir di Ranah Minang.

Dia menyampaikan rencana pembangunan hilirisasi komoditas gambir ini sejalan dengan visi nasional, dimana Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan komitmen untuk mendukung hadirnya hilirisasi komoditas gambir, sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi dari gambir tersebut.

“Salah satu fokus utama yang didorong adalah hilirisasi agroindustri, terutama komoditas gambir yang menjadi andalan Lima Puluh Kota. Kami dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Mahyeldi menyebutkan mengingat rencana pembangunan hilirisasi komoditas gambir ini merupakan visi nasional, maka perlu untuk menyamakan langkah dan meningkatkan sinergitas dalam melakukan percepatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam menghadapi tantangan yang terus berulang setiap tahun.

Dikatakannya percepatan pembangunan tahun 2026 perlu dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu fokus utama yang didorong adalah hilirisasi agroindustri, terutama komoditas gambir yang menjadi andalan Lima Puluh Kota.

“Sebenarnya tidak hanya ke Pemkab Lima Puluh Kota saja yang perlu gerak cepat soal komoditas gambir ini, tapi Pemkab Pesisir Selatan yang juga merupakan penghasil gambir kedua di Sumbar, juga perlu untuk bersinergi dengan Lima Puluh Kota, agar rencana hilirisasi komoditas gambir ini bisa berjalan di tahun 2026 ini,” tegasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat mencatat tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan hal ini dampak dari permintaan global membaik.

Kepala Disperindag Sumbar Novrial mengatakan melihat pada tahun 2023 yang berjumlah 11.865 ton dan pada 2024 ekspor gambir dari Sumbar mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar.

“Potensi ekspor gambir ini masih besar, karena Sumbar memasok sekitar 80% kebutuhan gambir dunia,. Kami juga mendorong mempercepat perluasan pasar dan penataan tata niaga gambir nasional,” katanya.

“Ekspor ini penting, agar kita tidak hanya bergantung pada pasar India yang saat ini menjadi tujuan utama ekspor gambir Indonesia,” sambungnya.

Bisnis.com, PAINAN - Petani gambir di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, memutuskan menunda panen setelah harga komoditas ekspor itu semakin turun di tingkat petani hingga awal Februari 2026 ini.

Salah seorang petani, Riko mengatakan harga gambir selama sepekan turun tajam ke level Rp17.000 per kilogram dengan kandungan air 18%. Kondisi ini membuat dirinya dan banyak petani menunda masa panen daun gambir, sembari memantau kondisi harga pasar.

“Kalau angka Rp17.000 per kilogram itu, kalau dihitung dari biaya produksi, tidak ada untungnya. Makanya banyak petani memilih menunda masa panen,” katanya, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan harga gambir di petani terus turun. Pada pertengahan 2025, harga komoditas ini berkisar Rp38.000. Harga itu terus anjlok mencapai Rp20.000 per kilogram pada Januari 2026 lalu.

Riko bilang sudah ada inisiatif dari petani untuk bertanya langsung ke pengepul, jawaban yang didapat, bahwa harga dari eksportir juga anjlok.

Menurutnya cara petani menunda masa panen ini terbilang alternatif saja. Dibutuhkan tindakan lebih konkret dari semua pemangku kepentingan agar harga di tingkat petani stabil untuk komoditas andalan Sumatra Barat ini.

Terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar mencatat tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan hal ini dampak dari permintaan global membaik.

Kepala Disperindag Sumbar Novrial mengatakan mencatat ekspor pada 2023 berjumlah 11.865 ton, pada 2024 ekspor gambir dari Sumbar mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar, dan kemudian di tahun 2025 juga diperkirakan terus meningkat, seiring semakin meluasnya kawasan perkebunan gambir di Sumbar.

“Potensi ekspor gambir ini masih besar, karena Sumbar memasok sekitar 80% kebutuhan gambir dunia. Kami juga mendorong mempercepat perluasan pasar dan penataan tata niaga gambir nasional,” katanya.

Dia menyebut, Sumbar saat ini sangat bergantung pada pasar India yang menjadi tujuan utama ekspor gambir Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Kementerian Pertanian dan Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan termasuk PTPN untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem hilirisasi berbasis riset, teknologi, dan kemitraan dengan petani rakyat komoditas gambir.

Prabowo menyatakan gambir yang sebagai tanaman endemik Indonesia yang selama ini dikenal secara terbatas memiliki potensi ekonomi global yang besar, harusnya gambir bisa dikembangkan lebih baik lagi, seperti melakukan hilirisasi.

“Pentingnya penguatan hilirisasi dan pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan sebagai strategi utama meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional,” kata Prabowo pada Januari 2026 lalu.

Presiden menilai bahwa Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Menurutnya, komoditas seperti gambir perlu didorong untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar, membuka peluang industri baru, serta meningkatkan pendapatan petani di sentra produksi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menjelaskan bahwa gambir merupakan komoditas yang selama ini kurang mendapat perhatian publik, padahal memiliki keunggulan yang sangat kuat di pasar internasional.

“Kalau orang mendengar gambir, biasanya langsung teringat dengan sirih. Padahal gambir itu produk strategis. Bahkan ada negara yang sekitar 90% kebutuhan gambirnya dipasok dari Indonesia,” kata Jatmiko di kesempatan itu.

Bisnis.com, PADANG - Gambir telah menjadi komoditas ekspor andalan Sumatra Barat ke India. Kali ini, pelepasan ekspor disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso.

Dalam seremoni pelepasan ekspor, Menteri Budi menyatakan Sumbar merupakan daerah sentra perkebunan gambir di Indonesia. Wilayah ini menjadi daerah pemasok terbesar di Tanah Air ke pasar global dengan pangsa mencapai 80%.

“Untuk kedua kalinya saya melakukan pelepasan ekspor di Padang. Dulu ekspor ikan tuna, dan sekarang ekspor gambir. Karena memang untuk ikan tuna dan gambir Sumbar memiliki produksi yang besar di Indonesia. Saya senang, bisa mengetahui secara langsung terkait perdagangan gambir ini,” katanya di Padang, Selasa (18/11/2025).

Dalam kegiatan ini, 27 ton gambir milik PT. Salimbado Jaya Indonesia yang di ekspor ke India. Komoditas gambir sendiri memiliki pangsa pasar yang besar di India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Budi menyebut harga gambir masih tergolong murah, dan kondisi ini membuat petani gambir tidak bisa mendapatkan hasil kerja keras secara maksimal. Padahal, komoditas yang dihasilkan petani untuk kebutuhan pasar dunia, dan seharusnya petani gambir bisa lebih sejahtera secara ekonomi.

Dari hal itu, Mendag Budi menegaskan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah perlu adanya hilirisasi gambir, agar produk ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi dalam bentuk produk jadi.

“Karena hasil olahan gambir ini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bersaing di pasar internasional, ketimbang dalam bentuk mentahnya. Karena bicara katekin gambir, ternyata katekin ini bisa didapatkan dari kulit mete,” ujarnya.

Katekin gambir adalah senyawa alami yang diekstrak dari daun gambir, berfungsi sebagai antioksidan kuat dengan banyak manfaat kesehatan dan kecantikan, seperti mengatasi diare, radang, dan masalah kulit. Karena itu, dia meminta pengembangan gambir dilakukan langsung dari daerah yang menjadi sentranya, yakni Sumbar.

“Kami berharap ke depan gambir bisa seperti ginseng bagi Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebutkan sederet perjanjian dagang yang sudah dirampungkan atau dalam proses penyelesaian, seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Kanada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, hingga rencana Indonesia–Eurasia FTA. Dikatakannya, semua kesepakatan ini bertujuan mempermudah akses produk Indonesia di banyak negara.

Selain gambir, Mendag menilai Sumbar memiliki komoditas ekspor yang sangat menjanjikan seperti kopi, tuna, pinang, dan kakao. Ia menambahkan, ekspor pertanian nasional tumbuh 34% tahun ini dan Sumbar diharapkan ikut mengambil peluang tersebut. Mendag juga memaparkan perkembangan ekspor nasional yang terus menunjukkan tren positif. Hingga September, ekspor Indonesia tumbuh 8,14% dengan nilai 209 miliar dolar AS. Sementara itu, ekspor UMKM naik signifikan hingga 48,1% meski kontribusinya masih 4,69%.

Budi menjelaskan bahwa 37% eksportir Indonesia sebenarnya berasal dari kalangan UMKM. Namun sebagian besar belum masuk kategori hilirisasi, sehingga nilai ekspornya masih terbatas. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah terus membuka ruang agar UMKM semakin berani dan siap menembus pasar global.

Kemendag juga sedang menggenjot program UMKM Bisa Ekspor, di mana produk unggulan Sumbar seperti gambir, kopi, sawit, hingga tuna dinilai sangat potensial. UMKM yang ikut program ini akan dikurasi lalu dipertemukan secara online dengan buyer mancanegara, lengkap dengan pendampingan atase perdagangan di 33 negara.

Hingga Oktober, program tersebut telah memfasilitasi 1.049 UMKM dengan nilai transaksi mencapai 130 juta dolar AS. Menariknya, 70% diantaranya merupakan UMKM pemula yang baru pertama kali menembus pasar ekspor.

Pimpinan PT. Salimbado Jaya Indonesia Sepdi Tito menjelaskan bahwa produksi gambir Sumbar mencapai 16.000 hingga 20.000 ton per tahun. Namun, pasar gambir kini mulai terdesak oleh persaingan katekin dari kulit mete serta suplai katekin dari pabrik pemurnian di Indonesia.

Selain itu, dia juga melihat aturan atau regulasi yang menjadi pedoman hukum dalam penetapan harga gambir ini juga belum ada di pemerintah, sehingga buyer menetapkan harga sesuai kondisi pasar. “Kami melihat aturan atau regulasi perdagangan gambir ini perlu diterbitkan pemerintah, sehingga dapat berdampak kepada harga ditingkat petani, dan petani pun jadi sejahtera,” harapnya.

Lalu Tito bilang persoalan turunnya harga gambir bukan soal kualitas, dan petani tidak perlu disalahkan, dan eksportir pun sulit untuk disalahkan terkait harga ini. Akan tetapi, tak menentunya harga komoditas gambir ini, karena tidak ada pedoman aturan hukumnya, dan kondisi ini membuka peluang bagi buyer di India menetapkan harga seenaknya saja.

“Kami berharap, Sumbar yang sebagai sentra gambir di Indonesia, harusnya pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dirasakan adanya keberadaan perkebunan gambir, dan kemudian petani pun bisa lebih maju kondisi ekonominya, bila pemerintah membuat sebuah aturan atau regulasi yang mengatur perdagangan gambir ini,” kata Tito.

Harapan Gubernur Mahyeldi

Harapan Gubernur Mahyeldi

Di kesempatan ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan bahwa luas lahan gambir di Sumbar pada 2024 mencapai 28.760 hektar, tersebar di enam kabupaten dan kota. Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi sentra terbesar dan disusul dari Kabupaten Pesisir Selatan, sementara produksi gambir meningkat menjadi 25.818 ton pada 2024, dengan kontribusi mencapai 80% kebutuhan dunia.

Namun Mahyeldi mengakui ekspor gambir masih sangat sensitif terhadap kondisi global, terutama karena 80% tujuannya masih India. Dia juga menyoroti tantangan di Pelabuhan Teluk Bayur yang belum optimal dalam menopang ekspor non-CPO sehingga banyak eksportir memilih pelabuhan di luar Sumbar.

Untuk itu, Mahyeldi meminta dukungan Kemendag terkait penataan tata niaga ekspor gambir, percepatan penyelesaian HS code produk turunannya, serta perluasan pasar agar ekspor tidak lagi bergantung pada satu negara. Dia menyatakan Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan semua pihak untuk memperkuat industri gambir.

Gubernur juga mengapresiasi produk turunan seperti sabun dan kopi gambir yang dipamerkan PT. Salimbado Jaya Indonesia, sebagai bukti nyata bahwa hilirisasi gambir sangat memungkinkan. Dia menyebutkan telah mencoba kopi gambir tersebut dan berharap suatu hari minuman itu dapat menjadi ikon baru Sumbar.

Kota Padang (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyebut hilirisasi menjadi kunci utama agar gambir (genus uncaria) asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bisa memainkan peran besar di pasar global.

"Untuk menduniakan gambir seperti ginseng dari Korea maka caranya hanya satu yakni hilirisasi," kata Mendag RI Budi Santoso di sela-sela pelepasan ekspor 27 ton gambir ke India di Kota Padang, Selasa.

Menurut Mendag, tanaman bernama latin genus uncaria yang banyak tumbuh di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai potensi besar jika dilakukan hilirisasi.

Selama ini Indonesia khususnya Provinsi Sumbar masih bergantung pada ekspor dalam bentuk ekstrak dengan negara tujuan utama India. Sementara, di India ekstrak gambir kembali diolah menjadi berbagai macam produk turunan di antaranya pewarna tekstil, obat-obatan hingga produk kecantikan.

Oleh karena itu, Mendag mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan mengarahkan pada hilirisasi agar gambir memberikan lebih banyak manfaat ekonomi terutama bagi petani.

Menurutnya, apabila hilirisasi gambir dengan berbagai macam produk turunannya bisa dilakukan maka pemerintah terutama Kementerian Perdagangan akan membantu membuka atau mencarikan peluang pasar ekspor salah satunya lewat perjanjian dagang dengan negara lain.

Dalam kesempatan itu, Mendag mengatakan pada tahun ini Indonesia baru saja menyelesaikan Perjanjian Dagang Uni Eropa-Indonesia atau IEU-CEPA. Perjanjian ini diproyeksikan bisa ditandatangani pada Januari 2026. Selain itu, Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Kanada dan perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara kawasan Eurasia di akhir 2025.

Ia menjelaskan perjanjian dagang dengan banyak negara di dunia ditujukan agar produk-produk asal Indonesia gampang masuk. Sebab, dalam klausul perjanjian itu akan menghilangkan hambatan dagang termasuk soal tarif.

"Tarif dan nontarif itu dibicarakan sehingga akses produk kita gampang masuk ke banyak negara," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan upaya percepatan dan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah gambir (genus uncaria) di pasar global salah satunya lewat kode khusus Harmonized System (HS).

"Selama ini ekspor gambir Indonesia masih menggunakan HS code generik seperti ekstrak nabati atau tanin sehingga melemahkan posisi tawar eksportir di pasar global," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar Novrizal di Kota Padang, Senin.

Imbasnya, kata Novrizal, harga gambir dari Ranah Minang yang umumnya dipasok dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan mudah ditekan pembeli, sulit mendapatkan perlakuan tarif khusus dan belum memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumbar membangun branding "Gambir Indonesia".

Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong penetapan HS code spesifik untuk komoditas gambir agar mendapat pengakuan internasional, dan memiliki nilai ekonomi lebih sehingga menguntungkan petani maupun pelaku usaha beserta produk turunannya.

"Itulah yang sedang kita perjuangkan. HS code spesifik gambir untuk memperkuat daya saing dan memberi nilai tambah nyata bagi petani dan daerah," kata Novrial.

Sementara itu, pakar pemasaran dari Universitas Putra Indonesia YPTK, Vicky Brama Kumbara menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar merupakan momentum penting bagi kebangkitan daya saing gambir Sumbar di pasar internasional.

"Ini berita baik untuk petani gambir di Sumbar. Penetapan HS code spesifik perlu didorong agar komoditas gambir bisa naik kelas di pasar internasional," ujar Vicky.

Menurutnya, HS code spesifik akan membuka peluang bagi premiumisasi, diversifikasi olahan dan penetrasi ke industri bernilai tinggi seperti kosmetik, farmasi serta pangan yang memerlukan standar mutu ketat dan traceability.

“Dengan HS code yang tepat gambir tidak lagi dipandang sebagai komoditas bahan baku murah. Ini juga membuka ruang kuat untuk membuat komoditas gambir memiliki branding, harga lebih baik dan pasar yang jauh lebih luas," ujarnya optimis.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat mencatat tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan hal ini dampak dari permintaan global membaik.

Kepala Disperindag Sumbar Novrial mengatakan melihat pada tahun 2023 yang berjumlah 11.865 ton dan pada 2024 ekspor gambir dari Sumbar mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar.

“Potensi ekspor gambir ini masih besar, karena Sumbar memasok sekitar 80% kebutuhan gambir dunia,. Kami juga mendorong mempercepat perluasan pasar dan penataan tata niaga gambir nasional,” katanya, Minggu (16/11/2025).

“Ekspor ini penting, agar kita tidak hanya bergantung pada pasar India yang saat ini menjadi tujuan utama ekspor gambir Indonesia,” sambungnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut positif keberlanjutan ekspor gambir dari Ranah Minang ini, karena dia menilai, peningkatan permintaan luar negeri menjadi sinyal pulihnya pasar global terhadap salah satu komoditas unggulan Sumbar.

“Ekspor ini menunjukkan permintaan global mulai pulih. Semoga ini menjadi pertanda baik bagi pengembangan pasar gambir ke depan,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa perkebunan gambir di Sumbar sejauh ini terus menunjukan produktivitas yang bagus. Bahkan dari tahun ke tahun produksi gambir mengalami peningkatan.

Mahyeldi bilang sektor pertanian daerah memiliki peran dan kontribusi sebesar 21,37% terhadap PDRB tahun 2024, dan hampir 700 ribu rumah tangga petani yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

“Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sumbar,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya dukungan pusat, terutama untuk memperkuat produksi dan membuka peluang hilirisasi komoditas unggulan. Dimana untuk wilayah Sumbar memiliki lahan pertanian yang luas dengan hampir 700 ribu rumah tangga petani.

“Makanya dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat sangat penting agar komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan terutama gambir, bisa benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Di Sumbar, kawasan perkebunan gambir yang terluas berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota luas perkebunan gambir di daerahnya itu mencapai 17.535 hektar dengan produksi sebesar 8.320 ton per tahunnya, dan Lima Puluh Kota menjadi daerah produksi gambir terbesar di Sumbar.

Selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan luas lahan 10.324 ha dan mampu memproduksi 7.227 ton gambir per tahunnya. Kabupaten Agam untuk luas lahan gambir 496 ha dengan produksi 122 ton per tahunnya. Begitupun dengan Kabupaten Pasaman luas lahan 125,93 ha produksinya bisa menyentuh 125 ton per tahunnya.

Menuju Hilirisasi Gambir

Perlu diketahui, Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman juga memiliki ide untuk mengangkat nilai gambir ini, dengan harga dampaknya tidak hanya kepada peningkatan kesejahteraan petani, tapi juga bisa memberikan dampak kepada perekonomian daerah, yakni dengan cara membangun pabrik hilirisasi gambir.

Dalam kunjunganya ke Padang pada September 2025 lalu, Amran menyebutkan kondisi yang terjadi saat ini, hasil produksi gambir di Sumbar dijual dalam kondisi produksi setengah jadi dan kemudian di ekspor ke India, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh. Bahkan gambir asal Sumbar menjadi pemasok terbesar dari Indonesia untuk pasar global.

“Kalau hanya menjual produk gambir dalam kondisi setengah jadi, sementara hanya negara India yang membutuhkan gambir terbesar di dunia ini. Artinya hal itu akan sulit mengangkat perekonomian petani. Makanya saya berharap, pabrik hilirisasi gambir di Sumbar,” katanya.

Amran melihat apabila pabrik hilirisasi gambir berdiri di Sumbar, rantai pertumbuhan perekonomian akan terbangun. Dengan adanya pabrik hilirisasi, akan ada peningkatan kebutuhan gambir di Sumbar, dan hal ini akan terjadi perluasan perkebunan gambir, serta akan mengangkat harga gambir di tingkat petani.

Kemudian untuk pabrik hilirisasi gambir, kata Mentan, apabila resmi beroperasi dan menghasilkan berbagai produk, seperti untuk kebutuhan farmasi, tinta, produk makanan, hingga kosmetik. Maka dari produk jadi gambir itu, Sumbar menjadi daerah yang mewakili Indonesia sebagai produsen produk gambir pengisi pangsa pasar dunia.

“Kalau ini jalan, harga gambir di Sumbar tidak dihargai Rp60.000 seperti yang dibeli oleh eksportir saat ini. Tapi bisa naik jadi Rp70.000 untuk dipasok ke pabrik hilirisasi gambir yang ada di Sumbar,” ujarnya.

Amran juga merinci sisi cuan dari pabrik hilirisasi gambir, jika ekspor gambir di Sumbar per tahun 14.000 ton dengan harga Rp60.000 per kilogram, maka nilai ekspor yang diterima Rp 840 miliar. Kini bila seluruh gambir di Sumbar ditampung oleh pabrik hilirisasi gambir dengan harga beli gambir Rp70.000 per kilogram maka nilai penjualan yang terima petani per tahunnya mencapai Rp980 miliar.

“Jadi petani akan merasakan dampaknya, karena harga jual gambir naik, dan hal ini akan membuat petani jadi lebih sejahtera. Keberadaan pabrik hilirisasi pun akan memberikan dampak bagi pemerintah daerah berupaya pendapatan asli daerah, serta turut menyerap ribuan tenaga kerja,” sebutnya.

Oleh karena itu, Amran meminta kepada Gubernur Sumbar, agar mencari investor untuk membangun pabrik hilirisasi gambir itu. Mengingat Sumbar memiliki dua kabupaten sebagai penghasil gambir terbesar yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurutnya sebelum mencari investor, perlu bagi pemerintah daerah untuk menghitung nilai investasinya, dan memberikan gambaran potensi bisnisnya. Sementara dari sisi petani, Kementan siap mendorong petani perluasan perkebunan gambir, melalui penyediaan bibit gambir.

“Kami siap untuk membantu petani gambir ini, penyediaan bibit hingga pupuknya. Sekarang tinggal pemerintah daerahnya, mau atau tidak hadirnya pabrik hilirisasi gambir di Sumbar,” tegasnya.

Mentan mendorong pemda di Sumbar untuk menjajaki investor Cina, karena disana memiliki banyak teknologi yang berpeluang untuk mendirikan pabrik hilirisasi gambir.

“Saya berharap betul pabrik hilirisasi gambir ini benar-benar ada di Sumbar. Jika ingin maju dan berkembang itu, memang harus ada hilirisasinya,” tutup Amran.