Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria membahas hilirisasi gambir dan pertanian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai bagian dari penguatan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Nanti kami akan mencoba membantu dan membawa para investor, baik itu dari BUMN maupun dari pihak swasta yang melihat ini sebagai sebuah peluang untuk dikembangkan,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony mendorong penguatan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi daerah yang salah satunya melalui hilirisasi sektor unggulan.

Oleh karena itu, Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan ini membahas potensi kerja sama dan langkah strategis untuk mendorong pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi pertanian menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pengembangan komoditas gambir yang selama ini menjadi salah satu produk andalan Sumatera Barat.

Melalui pengolahan lanjutan, komoditas gambir diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya kolaborasi BUMN dengan pemerintah daerah untuk memastikan hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan seiring dengan semakin terbukanya informasi dan peluang pengembangan sektor pertanian.

BP BUMN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi strategis antara BUMN dan pemerintah daerah guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Daerah Sumatra Barat menyatakan belum membaca dan menerima Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin 28 Perusahaan yang diumumkan Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi.

Hal tersebut membuat Pemda Sumbar belum bisa menindaklanjuti terkait perusahaan-perusahaan yang telah dirilis sebelumnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengakui telah mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun untuk menindaklanjuti di daerah, dimana terdapat 6 perusahaan di antaranya ada di Sumbar. Tapi untuk menindaklanjuti itu, perlu adanya juknis yang dituangkan dalam SK.

“Saya tidak tahu apakah sudah ada SK atau tidak. Kalau ada, harusnya SK Pencabutan Izin 28 Perusahaan itu sampai ke tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan termasuk ke Sumbar. Tapi khusus di Sumbar, belum kami terima SK nya sampai saat ini, saya tidak tahu di provinsi lainnya seperti apa,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyampaikan adapun status total lahan yang ada di Sumbar ikut dicabut izinnya luasnya mencapai 191.038 hektar dari 6 perusahaan. Adapun 6 perusahaan yang ada di Sumbar yang diumumkan dicabut izinnya itu tersebut adalah PT Minas Pagai Lumber dengan luas lahan 78.000 hektar, PT Biomass Andalan Energi 19.875 hektare, PT Bukit Raya Mudisa 28.617 hektare, PT Dhara Silva Lestari 15.357 hektare, PT Sukses Jaya Wood 1.584 hektare, dan PT Salaki Summa Sejahtera 47.705 hektare.

Ferdinal bilang untuk menindaklanjuti keputusan itu, perlu ada juknis lebih lanjut oleh pemerintah pusat, yang kemudian dapat dipedoman bagi pemerintah daerah saat turun ke lapangan di 6 perusahaan yang ada di Sumbar tersebut. Hal ini dikarenakan, apabila penutupan izin usaha disampaikan pemerintah pusat, harus diiringi dengan mengeluarkan SK.

“Nah, bagaimana status lahan dari 28 perusahaan atau 6 perusahaan diantaranya yang ada di Sumbar itu selanjutnya, kami di daerah belum bisa mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Apakah jadi lahan milik negara, atau seperti apa?” tegasnya.

Dia khawatir, apabila tidak ada SK lebih lanjut terkait pencabutan 28 izin perusahaan dimaksud, akan muncul anggapan dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut, melakukan semacam penjarahan, karena masyarakat menganggap, apabila izin sudah dicabut, lahan jadi milik negara bukan milik perusahaan.

“Padahal kondisi perusahaan-perusahaan itu seperti yang disampaikan pemerintah masih beroperasi. Bisa saja pihak perusahaan menangkap masyarakat yang melakukan penjarahan, karena alasan mereka bisa saja tidak ada SK dari pemerintah. Jadi, bagaimana nasib lebih lanjut perusahan dimaksud, harus ada SK dulu,” ucap dia.

Selain itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Yudhi Ichsan mengaku telah mengetahui keputusan dari Presiden Prabowo terkait pencabutan izin yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (20/1) malam lalu.

Berdasarkan data Mensesneg RI, enam perusahaan yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran di Sumbar ini, setelah adanya proses audit yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Sumatra, pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Terkait 6 perusahaan tersebut, Yudhi mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan ESDM dan Dinas Kehutanan provinsi. Soal bagaimana status total lahan yang luasnya 191.038 hektare dari 6 perusahaan yang dicabut izinnya itu, belum diketahui.

“Apakah akan kembali ke negara, atau kembali sebagai pemilik pribadi apabila memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kami masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat,” tegasnya belum lama ini.

Selain itu, Yudhi juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, alasan kenapa 6 perusahaan dimaksud sedari awal malah mendapat izin, dan ternyata kini dikemudian hari harus dicabut izinnya.

"Saya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena soal kewenangan izin, berubah-berubah dari beberapa tahun. Ada yang kewenangan pemerintah kabupaten dan kota serta ada juga di provinsi, kemudian di pemerintah pusat. Nanti ada pula jenis izinnya, ternyata ada di pusat kewenangannya," ucap dia.

Sebelumnya dalam siaran pers Kantor Staf Presiden, Mensesneg Prasetyo menyampaikan bahwa langkah pencabutan izin perusahaan tersebut, merupakan bagian dari komitmen pemerintah, dimana Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH.

Lalu telah ada hasil audit Satgas PKH yang dilaporkan ke Presiden Prabowo, dan presiden menyatakan kegiatan 28 perusahaan itu telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Nasib Hutan Mentawai

Selain itu, keputusan mencabut 28 izin perusahaan setelah menerima hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Sumatra pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah menyelamatkan hutan di Kepulauan Mentawai.

Ketua Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai mengatakan dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, ternyata terdapat 3 perusahaan yang selama ini telah beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni PT Minas Pagai Lumber (MPL), PT Biomass Andalan Energi (BAE), dan PT Salaki Summa Sejahtera (SSS).

“Kami mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ini. Keputusan ini kami menaruh harapan, dengan berhentinya kegiatan 3 perusahaan di Mentawai ini, hutan Mentawai pun bisa diselamatkan dari kepunahan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (21/1) lalu.

Pengumuman pencabutan izin 28 perusahaan ini telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa 20 Januari 2026 malam di Jakarta, yang mencakup pencabutan izin di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.

Dengan adanya kebijakan Prabowo ini, turut mengakhiri dominasi panjang eksploitasi hutan, terutama oleh PT MPL yang telah beroperasi hampir setengah abad (sejak 1970-an) dengan luas konsesi mencapai 78.000 hektar.

“Selain MPL, SSS juga sudah beroperasi sejak lama, yakni pada 2004 dengan luas 47.605 hektar. Sementara BAE diterbitkan izinnya pada 2018, dengan luas 19.875 hektar. Kami mengapresiasi pencabutan ini, keputusan ini yang sudah lama ditunggu,” tegasnya.

Meski mengapresiasi, Rifai mengharapkan keputusan pencabutan ini tidak hanya respon sesaat atas kejadian bencana. Tetapi harus menjadi awal pembaharuan tata kelola hutan di Kepulauan Mentawai, sesuai dengan kondisi Mentawai sebagai kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil yang sangat rentan oleh aktivitas yang eksploitatif.

Oleh karena itu, YCMM menekankan bahwa pencabutan izin ini harus menjadi awal dari pembangunan Mentawai yang berkelanjutan. Dimana usai adanya keputusan pencabutan ini harus ditindaklanjuti yaitu pemerintah menghentikan secara permanen pemberian PBPH PT. Sumber Permata Sipora dan PT. Landarmil Putra Wijaya demi menjaga daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil di Mentawai.

“Kami meminta supaya kedepannya pemerintah untuk tidak lagi menerbitkan izin PBPH baru di Mentawai,” ucapnya.

Kemudian, YCM meminta Pemprov Sumbar dna Pemkab Kepulauan Mentawai menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Hutan Mentawai yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai pulau-pulau kecil.

Selanjutnya Pemkab Kepulauan Mentawai diharapkan untuk mengalokasikan program dan anggaran yang cukup untuk mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat, sebagai syarat sebagai syarat pengajuan Hutan Adat ke tingkat nasional, guna memastikan hutan kembali dikelola oleh masyarakat lokal sesuai kearifan setempat.

“Kami juga meminta kepada Satgas PKH, Dinas Kehutanan Sumbar dan jajaran Polres Kepulauan Mentawai untuk melakukan pengawasan guna memastikan ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas perusahaan pasca-pencabutan izin ini,” pinta dia.

Rifai juga mengajak semua pihak untuk mendukung masyarakat adat Mentawai memperkuat praktik pengelolaan hutan sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokal, yang terbukti mampu mewujudkan bisa menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Saatnya hutan Mentawai dikelola dengan kearifan lokal yang menjaga air, tanah, dan budaya kita, sekaligus memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal, bukan bagi segelintir pemilik modal," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia (BI) menyatakan pemerintah Provinsi Sumatra Barat perlu mengambil langkah jitu agar jelang penutupan tahun 2025 ini kondisi inflasi di Ranah Minang dapat terkendali secara baik

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid mengatakan melihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2025, Sumbar mengalami inflasi yakni 0,40% secara bulanan (mtm) dan 4,52% yoy. Kondisi ini, perlu ditangani secara serius, supaya pada penutupan tahun 2025, inflasi bisa direda.

"Kami sudah minta kepada Pemda di masing-masing kabupaten dan kota dan termasuk Pemprov untuk mendata di lapangan ke daerah-daerah yg akan dan sedang panen cabai merah. Cara ini bisa mengukur kesiapan pasokan cabai merah ke pasar," katanya, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, BI Sumbar juga sudah menyampaikan data rencana panen cabe di kluster-kluster pertanian untuk binaan BI. Pendataan tersebut kemudian diharapkan diikuti dengan pembelian cabe untuk operasi pasar.

"Nantinya, BI Sumbar akan support ongkos angkutnya," ujar dia.

Mengingat akan tibanya momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, yang artinya kebutuhan terhadap cabai merah akan mengalami peningkatan dari biasanya, Majid menegaskan Pemda perlu mewaspadai kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan BMKG bakal berlangsung hingga Desember 2025.

Dia menyatakan tantangan soal pertanian holtikultura adalah cuaca ekstrem. Informasi dari BMKG belum lama ini telah menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2025 masih terjadi hujan deras di sejumlah wilayah Sumbar.

"Nah, ini yang perlu kami waspadai terhadap tanaman holtikultura, karena hujan deras dapat merontokkan bunga-bunga cabainya. Hal ini berpotensi membuat produksi jadi menurun. Kondisi semacam ini sebaiknya dari perhatian serius Pemda," tegasnya.

Melihat situasi yang demikian, Majid menyatakan optimis inflasi Sumbar bakal sedikit mereda, karena di sentra-sentra cabai merah yakni diJawa, NTB dan Sulsel mulai panen. Hal ini akan memberikan efek psikologis ke seluruh Indonesia bahwa pasokan nasional naik.

Menurutnya, dengan membaiknya pasokan nasional dan diperkuat hasil panen yang optimal, maka pasokan ke pasar akan normal, yang artinya harga cabai merah pun bisa mencapai titik normal.

Oleh karena itu, Pemda di Sumbar perlu serius untuk memastikan bahwa November dan Desember 2025 ini ketersediaan dan pasokan cabai merah di Sumbar cukup dan terkendali.

"Jadi saya memperkirakan inflasi Sumbar ke depan bisa sedikit mereda. Kuncinya, Pemda serius dari sekarang urus pasokan cabai merah itu," ucap Majid.

Kemudian, melihat inflasi bulanan ini, lanjutnya, perkembangan tersebut masih dipengaruhi oleh peningkatan harga cabai merah dan emas perhiasan. Kenaikan harga cabai merah ini dipengaruhi oleh terbatasnya produksi lokal serta kelangkaan pasokan dari luar provinsi.

Sementara itu, peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas acuan global. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, khususnya bawang merah.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan inflasi 0,47% (mtm) dengan andil 0,16%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga cabai merah, ikan cakalang/ikan sisik, dan daging ayam ras.

Dari pantauan BI Sumbar, harga cabai merah naik 21,76% (mtm) dampak terbatasnya pasokan dari sentra produksi lokal Sumbar maupun daerah sekitar, seperti Sumatra Utara dan Aceh, karena musim kering yang terjadi pada masa tanam.

Dikatakannya peningkatan harga ikan cakalang disebabkan oleh hasil tangkapan yang terbatas akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak. Di sisi lain, harga bawang merah turun 20,58% (mtm) sejalan dengan membaiknya produksi lokal dan stabilnya pasokan dari sentra nasional.

Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 3,98% (mtm) dengan andil 0,21% yang didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sebesar 13,99% (mtm) sejalan dengan penguatan harga emas global.

Pemangkasan suku bunga The Fed dan instabilitas kondisi geopolitik menjadi penyebab penguatan harga emas. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mendorong inflasi dengan andil 0,03% terhadap inflasi Oktober.

"Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan biaya sewa rumah sejalan dengan berjalannya tahun akademik baru, terutama di perguruan tinggi swasta," kata dia.

Upaya TPID Kendalikan Inflasi

Majid mengatakan dalam melakukan pengendalian inflasi ini, koordinasi semua pihak juga semakin dikencangkan. Buktinya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar perlu penguatan strategi stabilisasi harga pangan agar tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran.

Hal yang dilakukan TPID itu yakni menjaga kecukupan pasokan di masing-masing daerah, salah satunya dengan memperkuat kerjasama antar daerah, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) kepada masyarakat konsumen di seluruh kabupaten dan kota di lokasi yang tepat sasaran dengan menjual komoditas pemicu inflasi, terutama cabai merah.

Dengan sinergi berbagai pihak yang terus diperkuat, kata Majid, TPID Sumbar optimis program pengendalian inflasi pangan akan berjalan efektif. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan inflasi Sumbar tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% yoy pada keseluruhan tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memulai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 65 lokasi tahap I tahun 2025. Pembangunan diproyeksikan selesai menjelang akhir tahun nanti.

Dua lokasi KNMP di Sumatra Barat misalnya, pembangunan sudah memasuki 15 persen tahapan. Masing-masing lokasi berada di desa pesisir Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Desa Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

“Progres pembangunan terus kami awasi supaya target waktu dan kualitas sarana prasana yang dibangun sesuai dengan perencanaan. Targetnya akhir tahun pembangunan sudah selesai dilakukan,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Doni Ismanto Darwin usai meninjau dua lokasi KNMP di Sumbar, Jumat (17/10/2025).

KKP menyiapkan anggaran lebih dari Rp40 miliar untuk pelaksanaan program KNMP di dua lokasi di Sumbar. Pembangunan terbagi dalam tiga kategori, yakni konstruksi bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Ketua Pelaksana KNMP, Trian Yunanda yang ikut meninjau dua lokasi KNMP di Sumatra Barat mengakui pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KNMP. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya situasi kesalahpahamanan seperti di Gorontalo yang melibatkan salah satu organisasi masyarakat (ormas).

Pembangunan juga membutuhkan banyak tenaga kerja. “Saat ini lebih dari 100 warga lokal bekerja di dua lokasi KNMP Sumbar, sebagai tukang, pembantu tukang, hingga operator alat berat. Nantinya waktu pekerjaan ditambah, dibagi dalam tiga shift sehingga progres pembangunannya signifikan,” ungkap Trian.

Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyatakan kesiapannya mengawal pembangunan KNMP, terlebih karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Konstruksi yang dibangun di wilayah ini diantaranya tambatan perahu, bangunan sentral kuliner, bangunan SPBUN, bangunan shelter pendaratan ikan, pondasi pabrik es portable, bangunan kios perbekalan, bangunan kantor, bangunan toilet umum, bangunan tangki air, tempat pembuangan sampah, bangunan pos jaga.

Kemudian bangunan IPAL biotech, saluran dan jalan lingkungan, bangunan gerbang, bangunan bengkel, pondasi gudang beku portable, bangunan sarana pasca panen, bangunan docking, bangunan bale nelayan, penerangan kawasan, bangunan revetment, bangunan cool box, area parkir, pagar kawasan, hingga rumah mesin genset.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut program KNMP merupakan prioritas dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, memperkuat ekonomi di desa, serta sebagai implementasi Kebijakan Ekonomi Biru.