Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perdagangan Bali pada Januari - Mei 2026 surplus US$176,22 juta.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan jika dibandingkan dengan posisi Januari-Mei 2025 (ctoc) yang tercatat surplus US$187,74 juta, sumbangan surplus neraca perdagangan Bali pada Januari-Mei 2026 (ctoc) tercatat turun sebesar US$11,52 juta.

Nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$236,55 juta atau turun 2,55% dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang tercatat US$242,73 juta. "Amerika Serikat tercatat sebagai pangsa ekspor terbesar dengan share 29,24% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor tujuan Jerman yakni sebesar 13,62%," jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Jika dilihat dari jenis komoditas ekspor, produk Ikan, krustasea, dan moluska tercatat menjadi komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 26,27% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor produk buah-buahan dengan penurunan sebesar 21,02%.

Jika diukur dari nilainya, porsi ekspor Bali ke luar negeri pada periode Januari-Mei 2026 didominasi oleh ekspor produk industri pengolahan sebesar 84,87% dari total keseluruhan ekspor. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor industri pengolahan turun sebesar 3,52%. Nilai ekspor produk pertanian pada periode Januari-Mei 2026 tercatat naik sebesar 3,74%, sementara nilai ekspor produk pertambangan turun sebesar 44,68% dibandingkan capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan pelabuhan muat, pengiriman barang ekspor Bali pada Januari-Mei 2026 sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan di luar Bali, yakni sebesar 55,28%. Pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Jawa Timur tercatat sebesar 52,20%, DKI Jakarta tercatat sebesar 2,88%, Jawa Tengah sebesar 0,20%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01%. Sementara pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebesar 44,72%.

Sementara itu, nilai impor barang kumulatif Bali dari luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$60,32 juta atau naik sebesar 9,70% dibandingkan Januari-Mei 2025 yang tercatat US$54,99 juta.

"China menjadi asal impor dengan nilai terbesar yang tercatat memiliki share 19,40% dari total nilai impor kumulatif. Impor dari Hongkong tercatat sebagai asal impor dengan kenaikan tertinggi hingga 139,25%," jelas Hendrayana.

Jika dilihat dari jenis komoditas impor, produk mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya tercatat menjadi komoditas dengan nilai impor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 18,40% dari total nilai kumulatif impor. Kenaikan nilai impor kumulatif tertinggi tercatat pada impor produk tembakau dan rokok dengan kenaikan sebesar 73,42%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan untuk menyampaikan data ekspor impor serta neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026, Rabu (1/7/2026). Ada peluang rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 berakhir.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

Proyeksi defisit itu disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual. Dia memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Adapun proyeksi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro juga lebih moderat yakni pelebaran surplus ke US$451 juta pada Mei 2026. Dia mengestimasikan ekspor sebesar US$24,3 miliar atau turun 3,9% (MoM) dan 1,2% (YoY).

Namun demikian, impor diproyeksikan anjlok lebih dalam yakni sebesar 5,3% (MoM) ke US$23,9 miliar. Hal ini kendati ekspor secara tahunan diproyeksikan masih tumbuh hingga 17,5% (YoY).

"Secara keseluruhan, neraca dagang Indonesia diprakirakan tetap surplus pada Mei 2026 didukung oleh ekspor komoditas yang resilien dan kontraksi yang lebih dalam pada impor. Bagaimanapun, pertumbuhan ekspor yang melandai dan pertumbuhan impor yang masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan momentum yang tidak seimbang ke depannya," jelas Andry melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan tujuannya, Andry memproyeksikan ekspor ke China masih akan tumbuh kuat sebesar 52,3% (YoY) serta ke Vietnam dan China masing-masing tumbuh 10,2% (YoY) dan 25,1% (YoY).

Harga komoditas dinilai masih mendukung valuasi harga ekspor terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, CPO, nikel dan logam besi.

Di sisi lain, impor pada dua bulan lalu diproyeksikan untuk mengalami kontraksi lebih dalam dari ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja impor tetap kuat dengan pertumbuhan 17,5% (YoY).

Jakarta: Upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global terus menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis, yang dinilai dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional sekaligus memperbaiki tata kelola perdagangan nasional.

Sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam pasokan berbagai komoditas utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, batu bara, serta produk logam. Namun, besarnya kapasitas produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pengaruh Indonesia dalam menentukan arah perdagangan maupun pembentukan harga di pasar global.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, dalam keteranganya mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pengaruhnya terhadap mekanisme harga komoditas sawit dunia. Padahal, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit global.

Menurut Tungkot, sistem ekspor yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. "Dengan pengelolaan ekspor yang lebih terkonsolidasi, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memainkan peran strategis dalam pembentukan harga komoditas global," kata dia dalam keteranganya.

Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang menilai perbaikan tata kelola ekspor merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Selain itu, penguatan tata niaga ekspor juga dinilai dapat mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menegaskan kebijakan perdagangan komoditas harus mampu memperkuat daya saing industri nasional, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan.

Menurut Arif, pengendalian yang lebih baik terhadap rantai pasok dan distribusi komoditas strategis dapat membantu Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara cermat. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan setiap perubahan kebijakan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian usaha, dan keberlanjutan iklim investasi.

Ia menilai keberhasilan reformasi tata kelola ekspor akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Di saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, pencapaian tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.

Melalui tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, Indonesia tidak hanya berpeluang mempertahankan status sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis, tetapi juga meningkatkan pengaruh dalam pembentukan harga global, memperbesar nilai tambah dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA), sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas dan tidak menambah beban birokrasi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, legitimasi mandat DSI sebagai badan usaha milik negara yang menangani ekspor SDA cukup kuat apabila pemerintah memberikan landasan hukum serta penugasan yang jelas.

Menurut dia, DSI perlu memosisikan diri sebagai operator bisnis dan bukan regulator baru agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, Bisman menilai keberadaan DSI juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam industri ekspor komoditas, termasuk praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan keuangan negara.

Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan, peluang untuk menekan manipulasi nilai ekspor dinilai akan semakin besar.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujar Bisman dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sistem terintegrasi dinilai perkuat pengawasan ekspor

Bisman mengatakan implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume maupun harga komoditas ekspor di lapangan.

Menurut dia, selama prinsip transparansi dijalankan secara konsisten dan didukung penegakan hukum, sistem tersebut dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas.

Pemerintah sendiri menerapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, kewajiban yang diterapkan baru sebatas pelaporan ekspor.

Bisman menilai langkah tersebut merupakan pendekatan yang bijak dan dilakukan secara hati-hati karena memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi pelaku usaha.

Dengan adanya masa transisi, risiko operasional yang berkaitan dengan potensi gangguan kontrak dagang diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak awal.

Ia juga mengapresiasi adanya proses diskusi selama masa transisi untuk menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Bisman, masukan dari pelaku usaha perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Danantara siapkan diskusi dengan pelaku usaha

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha untuk memantapkan posisi DSI sebagai penjaga devisa hasil ekspor (DHE).

Salah satu pembahasan dalam masa transisi tersebut adalah penyusunan patokan harga komoditas bersama pemerintah dan pelaku usaha.

“Dalam tahapan transisi selama enam bulan, akan banyak diskusi yang dilakukan termasuk penentuan patokan harga bersama pemerintah dan pelaku usaha,” kata Dony.

Ia menjelaskan, proses diskusi dilakukan agar kebijakan baru tersebut tidak merugikan pelaku usaha ekspor.

Dengan demikian, keberadaan DSI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan eksportir.

Dony menambahkan, masa transisi akan dievaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi kebijakan pada tahap berikutnya, dengan target penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI mulai 1 Januari 2027.

DSI dinilai perlu bangun kredibilitas di pasar global

Lebih lanjut, Bisman mengatakan persaingan bebas di pasar global menuntut DSI segera membangun kredibilitas, tata kelola perusahaan yang kuat, serta jaringan akses pasar yang luas.

Menurut dia, pembeli internasional umumnya memberikan perhatian besar terhadap kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, hingga kemampuan dukungan pembiayaan.

Karena itu, komitmen menjaga integritas operasional dan profesionalisme di seluruh lini dinilai penting untuk membangun reputasi DSI di pasar internasional.

Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menutup berbagai celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Aktivitas ekspor dan perdagangan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan arus peti kemas di Terminal Petikemas (TPK) Panjang yang menjadi salah satu simpul logistik utama di wilayah Sumatra bagian selatan.

PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat throughput peti kemas di Area Panjang mencapai 50.287 TEUs sepanjang Januari-Mei 2026. Angka tersebut meningkat 7,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 46.824 TEUs.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

"Pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung. Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal," ujar Daniel dalam keterangan, Kamis (25/6/2026).

Peningkatan throughput terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejumlah komoditas unggulan Lampung. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, ekspor frozen shrimp meningkat 28,90 persen, nanas naik 22,93 persen, dan refined glycerine bertambah 21,90 persen.

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan permintaan pasar terhadap komoditas unggulan Lampung yang berorientasi ekspor.

Selain ekspor, arus peti kemas domestik dan internasional juga mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, throughput domestik mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04 persen secara tahunan. Sementara itu, throughput internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, PADANG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) Provinsi Sumatra Barat menyebut hasil perkebunan gambir di Ranah Minang tidak tercatat sebagai komoditas ekspor, sehingga belum memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Kepala Karantina Sumbar, Ende Dezeanto, mengatakan sebagian besar ekspor gambir dari Sumbar tidak dilakukan langsung dari daerah asal, sehingga komoditas tersebut hanya tercatat sebagai perdagangan domestik, bukan ekspor dari Sumatra Barat.

“Sangat disayangkan, padahal gambir asal Sumbar ini pangsa pasar global mencapai 85%. Tapi bicara soal perdagangan atau ekspor, malah tercatat sebagai komoditas di Belawan, Sumatra Utara,” katanya, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan, jika ekspor gambir dilakukan langsung dari Sumbar, maka daerah berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Namun saat ini, nilai ekonomi dari ekspor tersebut justru dinikmati daerah lain.

Ende berharap pemerintah daerah segera menyikapi kondisi tersebut, mengingat gambir Sumbar memiliki posisi kuat di pasar global.

“Mau berapapun banyaknya gambir Sumbar ini yang di ekspor, Sumbar tidak dapat apa-apa. Padahal, perdagangan turut memberikan dampak ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada harga di tingkat petani yang tidak kunjung membaik. Pemerintah daerah juga tidak memperoleh PAD dari komoditas tersebut.

“Petani tidak sejahtera dan pemerintah daerah pun tidak bisa mendapatkan PAD dari komoditas yang terbilang cuma ada di Sumbar,” tegasnya.

Barantin mencatat, berdasarkan lalu lintas ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau, tidak ada pengiriman gambir langsung dari Sumbar. Komoditas tersebut justru dikirim ke Sumatra Utara untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan.

Seorang petani di Pesisir Selatan, Frenki, mengatakan harga gambir di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram dengan kadar air 18%. Harga tersebut dinilai stagnan, bahkan sempat turun hingga Rp12.000 per kilogram.

“Rp21.000 per kilogram ini harga yang diterima petani dari pengepul. Sudah lama harga seperti ini, tapi bila dibandingkan belasan tahun lalu, harga gambir bahkan bisa mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat petani. Sekarang, entah mengapa bisa semurah itu harganya, padahal dolar naik,” ujarnya.

Frenki menilai harga saat ini hanya cukup untuk menutup biaya produksi, termasuk upah buruh tani dan biaya operasional pengolahan gambir. Ia mengatakan bahwa harga tersebut hanya sebatas impas karena seluruh hasil penjualan habis untuk biaya ke kebun dan upah pekerja, sehingga tidak menyisakan keuntungan bagi petani.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan nilai jual gambir. Jika tidak, ia khawatir banyak petani akan beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit.

“Sebenarnya sudah banyak yang ancang-ancang akan alih fungsi lahan dari gambir ke kelapa sawit, karena dilihat harga sawit lebih menjanjikan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai dugaan praktik transfer pricing yang berujung pada underinvoicing dalam ekspor komoditas perlu diselesaikan melalui penegakan hukum. Organisasi tersebut menegaskan sistem pelaporan dan pengawasan ekspor batu bara dan mineral yang berjalan saat ini telah memiliki mekanisme pengendalian kuat.

Bisnis.com, BANDUNG — Neraca perdagangan Jawa Barat mencatat surplus US$8,90 miliar atau setara sekitar Rp159,90 triliun (kurs Rp17.966 per dolar AS) sepanjang Januari hingga April 2026. Hal ini terjadi karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor pada periode itu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan, nilai ekspor Jawa Barat pada Januari 2026 hingga April 2026 mencapai US$12,58 miliar atau naik 4,15% dibanding periode yang sama 2025.

Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$12,51 miliar juga naik 4,30%. Sedangkan ekspor migas mencapai US$72,70 juta atau turun 16,39%.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari-April 2026, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah Golongan Kendaraan dan Bagiannya sebesar US$297,95 juta (11,80%). Sementara yang mengalami penurunan terbesar adalah Golongan Perhiasan/Permata sebesar US$73,59 juta (18,99%).

"Ekspor nonmigas terbesar selama Januari 2026 hingga April 2026 dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai US$2,08 miliar, disusul Filipina sebesar US$1,19 miliar dan ke Jepang sebesar US$922,58 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,53%," kata Margaretha dalam acara Rilis Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Sementara ekspor ke negara-negara Asean sebesar US$3,47 miliar dan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa sebesar US$4,70 miliar.

Kinerja ekspor sektoral Januari-April 2026 dibanding periode yang sama 2025 mengalami peningkatan. Sektor pertanian naik 4,21%, sektor industri pengolahan naik 4,30%, kemudian sektor pertambangan dan lainnya naik 2,20%, sedangkan sektor migas turun 16,39%.

Adapun, nilai impor Jawa Barat Januari-April 2026 mencapai US$3,68 miliar atau turun 7,63% dibanding periode yang sama pada 2025. Impor nonmigas mencapai US$3,44 miliar atau turun 0,54%, begitu pula dengan impor migas yang mencapai US$232,36 juta atau turun 55,08%.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai impor nonmigas terbesar Januari-April 2026, komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah Golongan Kendaraan dan Bagiannya sebesar US$154,38 juta (51,08%). Sementara yang mengalami peningkatan terbesar adalah Golongan Mesin dan Perlengkapan Elektronik sebesar US$97,19 juta (18,25%).

Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-April 2026 ditempati oleh China senilai US$1,41 miliar (41,04%), disusul Jepang sebesar US$410,06 juta (11,91%), dan Korea Selatan sebesar US$407,46 juta (11,83%).

Nilai impor Januari-April 2026 menurut golongan penggunaan, baik barang konsumsi, bahan baku/penolong, maupun barang modal, turun masing-masing sebesar 12,63%; 5,63%; dan 17,20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja ekspor Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan pada empat bulan pertama 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia periode Januari–April 2026 mencapai 92,15 miliar dollar AS atau meningkat 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 87,36 miliar dollar AS.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang mencapai 87,74 miliar dollar AS atau tumbuh 6,28 persen secara tahunan.

BPS menyebutkan, dari sepuluh komoditas ekspor nonmigas terbesar selama Januari–April 2026, komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati menjadi penyumbang nilai ekspor terbesar sekaligus mencatat kenaikan nilai tertinggi.

Sebaliknya, bahan bakar mineral menjadi komoditas dengan penurunan terbesar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepuluh komoditas utama tersebut menyumbang 65,10 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia selama Januari–April 2026.

Secara keseluruhan, nilai ekspor dari kelompok sepuluh komoditas tersebut mencapai 57,13 miliar dollar AS atau naik 9,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

1. Lemak dan minyak hewani/nabati masih mendominasi

Komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati, yang di dalamnya termasuk minyak sawit dan turunannya, masih menjadi primadona ekspor Indonesia.

Nilai ekspor kelompok barang ini mencapai 11,82 miliar dollar AS selama Januari–April 2026. Angka tersebut meningkat 18,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 9,95 miliar dollar AS.

BPS mencatat komoditas ini menjadi penyumbang kenaikan ekspor terbesar dengan tambahan nilai mencapai 1,87 miliar dollar AS dibandingkan Januari–April 2025.

Kontribusi kelompok barang ini terhadap total ekspor nonmigas mencapai 13,47 persen, menjadikannya komoditas ekspor terbesar Indonesia pada awal 2026.

2. Bahan bakar mineral tetap besar meski menurun

Posisi kedua ditempati bahan bakar mineral dengan nilai ekspor 10,14 miliar dollar AS.

Meski masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, nilai ekspor komoditas ini turun 3,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 10,51 miliar dollar AS.

BPS menyebut bahan bakar mineral menjadi komoditas dengan penurunan nilai ekspor terbesar, yakni sebesar 372,3 juta dollar AS.

Meski demikian, kontribusi bahan bakar mineral terhadap total ekspor nonmigas masih mencapai 11,56 persen.

3. Besi dan baja bertahan di tiga besar

Komoditas besi dan baja menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor 9,03 miliar dollar AS pada Januari–April 2026. Nilai tersebut meningkat 2,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,81 miliar dollar AS.

Kontribusi besi dan baja terhadap total ekspor nonmigas mencapai 10,30 persen. Produk ini juga menjadi salah satu komoditas utama yang diekspor ke pasar China.

4. Produk elektronik terus tumbuh

Kelompok mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya berada di posisi keempat dengan nilai ekspor 6,17 miliar dollar AS. Dibandingkan Januari–April 2025, ekspor kelompok barang ini meningkat 6,59 persen dari 5,79 miliar dollar AS.

Komoditas ini menyumbang 7,03 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia.

5. Nikel mencatat lonjakan tertinggi kedua

Nikel dan barang daripadanya menjadi salah satu komoditas dengan pertumbuhan paling impresif. Nilai ekspornya mencapai 4,30 miliar dollar AS, melonjak 63,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,62 miliar dollar AS.

Menurut BPS, kenaikan nilai ekspor nikel mencapai 1,68 miliar dollar AS, menjadikannya komoditas dengan peningkatan terbesar kedua setelah lemak dan minyak hewani/nabati.

Kinerja nikel juga disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan ekspor sektor industri pengolahan pada Januari–April 2026.

6. Kendaraan dan bagiannya terus meningkat

Ekspor kendaraan dan bagiannya mencapai 4,14 miliar dollar AS selama Januari–April 2026. Nilai ini meningkat 13,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,64 miliar dollar AS.

BPS mencatat kenaikan nilai ekspor kelompok barang ini mencapai 506,4 juta dollar AS. Kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas mencapai 4,72 persen.

7. Berbagai produk kimia menunjukkan pertumbuhan kuat

Kelompok berbagai produk kimia mencatat nilai ekspor sebesar 3,39 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 17,16 persen dibandingkan Januari–April 2025 yang sebesar 2,89 miliar dollar AS.

Peningkatan nilai ekspornya mencapai 496,4 juta dollar AS dengan kontribusi sebesar 3,86 persen terhadap total ekspor nonmigas.

8. Mesin dan peralatan mekanis ikut menguat

Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya menempati posisi kedelapan dengan nilai ekspor 2,80 miliar dollar AS.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor kelompok ini meningkat 20,25 persen dari 2,33 miliar dollar AS.

BPS mencatat kenaikan nilai ekspor kelompok barang ini mencapai 471,8 juta dollar AS. Kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas mencapai 3,19 persen.

9. Logam mulia dan perhiasan justru melemah

Di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas utama, logam mulia dan perhiasan/permata menjadi salah satu komoditas yang mengalami penurunan.

Nilai ekspornya tercatat 2,74 miliar dollar AS, turun 9,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3,02 miliar dollar AS.

BPS menyebut penurunan nilai ekspor kelompok barang ini mencapai 284 juta dollar AS. Meski turun, kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas masih sebesar 3,12 persen.

10. Alas kaki menutup daftar komoditas utama

Komoditas alas kaki berada di urutan kesepuluh dengan nilai ekspor 2,59 miliar dollar AS. Nilai tersebut meningkat 6,78 persen dibandingkan Januari–April 2025 yang sebesar 2,43 miliar dollar AS.

Kenaikan nilai ekspor alas kaki mencapai 164,6 juta dollar AS dengan kontribusi sebesar 2,95 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia.

Industri pengolahan menjadi penopang ekspor Indonesia

Di luar kinerja masing-masing komoditas, BPS mencatat sektor industri pengolahan menjadi penopang utama ekspor Indonesia sepanjang Januari–April 2026.

Nilai ekspor sektor ini mencapai 75,57 miliar dollar AS atau naik 9,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusinya mencapai 82,01 persen terhadap total ekspor nasional.

BPS menyatakan peningkatan ekspor industri pengolahan tersebut disumbang oleh meningkatnya ekspor nikel.

Pada April 2026, kenaikan ekspor industri pengolahan juga didorong oleh peningkatan ekspor minyak kelapa sawit.

Sementara itu, ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 26,27 persen menjadi 1,60 miliar dollar AS akibat menurunnya ekspor kopi.

Ekspor produk pertambangan dan lainnya juga turun 8,44 persen menjadi 10,58 miliar dollar AS yang disebabkan oleh menurunnya ekspor batubara.

Secara keseluruhan, nilai ekspor nonmigas Indonesia selama Januari–April 2026 mencapai 87,74 miliar dollar AS.

Dari total tersebut, sepuluh komoditas utama menyumbang lebih dari dua pertiga nilai ekspor nonmigas, dengan lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja menjadi tiga komoditas terbesar selama empat bulan pertama tahun ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Pemerintah resmi mengoperasikan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026 sebagai badan ekspor milik negara yang bertugas memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam strategis Indonesia.

Pada tahap awal, DSI akan mencakup tiga komoditas utama, yakni batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Pemerintah berharap kehadiran lembaga ini dapat meningkatkan transparansi ekspor, memperkuat pengawasan transaksi, serta mengurangi potensi praktik under invoicing, transfer pricing, dan kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor.

Meski telah resmi beroperasi, implementasi penuh kebijakan ini belum langsung diberlakukan. Pemerintah menetapkan masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Dalam periode tersebut, kegiatan ekspor dan kontrak dagang yang sudah berjalan tetap dapat berlangsung seperti biasa. Namun, para eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya melalui atau kepada DSI sebagai bagian dari proses penyesuaian sistem.

Skema ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menguji kesiapan administrasi maupun operasional sebelum kebijakan diterapkan secara penuh pada awal 2027.

Pembentukan DSI didasari pandangan bahwa nilai ekspor yang tercatat selama ini belum tentu sepenuhnya mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Melalui pengawasan yang lebih terpusat, pemerintah ingin meningkatkan akuntabilitas ekspor sekaligus memperbesar retensi devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Dalam penjelasan pemerintah, kontrak ekspor yang sudah berlaku tetap akan dihormati selama tidak ditemukan indikasi manipulasi nilai transaksi. Sementara itu, mekanisme harga komoditas tetap diharapkan mengikuti prinsip pasar.

Kekhawatiran Pelaku Pasar Masih Muncul

Meski tujuan kebijakan dinilai positif, sejumlah pelaku pasar masih mencermati potensi risiko yang dapat muncul selama proses transisi.

Kepala Ekonom Mirae Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mencatat beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain kemungkinan bertambahnya proses birokrasi, penyesuaian kontrak yang sudah berjalan, hingga potensi gangguan terhadap mekanisme pasar yang selama ini berlaku.

Analis menilai periode transisi selama enam bulan memang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan administratif. Namun, waktu tersebut belum tentu cukup untuk membuktikan kesiapan komersial dan operasional sebelum sistem diberlakukan secara penuh. Tiitik krusial kebijakan ini justru akan terjadi pada 1 Januari 2027.

Jika implementasi berjalan sesuai rencana, DSI tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pelaporan, tetapi berpotensi menjadi saluran utama transaksi ekspor untuk komoditas yang masuk dalam cakupan kebijakan.

Perubahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap margin usaha, arus kas, struktur kontrak, risiko operasional, hingga valuasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor terkait.

Emiten yang Perlu Dicermati

Sejumlah emiten dinilai akan menjadi fokus perhatian investor seiring implementasi kebijakan DSI. Di sektor batu bara, perusahaan yang dinilai memiliki eksposur cukup besar antara lain Adaro Andalan Indonesia (AADI), Indo Tambangraya Megah (ITMG), dan Golden Energy Mines (GEMS).

Pada sektor minyak sawit, perhatian tertuju pada Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMAR), Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), serta Astra Agro Lestari (AALI). Sementara di sektor ferro alloy dan nikel, investor diperkirakan akan mencermati perkembangan pada Trimegah Bangun Persada (NCKL) dan Vale Indonesia (INCO).

Keberhasilan DSI dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan negara dan efisiensi pasar akan menjadi faktor penting yang menentukan respons pelaku usaha dan investor terhadap kebijakan baru tersebut pada 2027 mendatang.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus pada April 2026 sebesar US$89,1 juta. Dengan capaian tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan tren surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus pada April 2026 terutama ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang membukukan surplus sebesar US$3,53 miliar.

Komoditas penyumbang surplus terbesar berasal dari kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar US$3,44 miliar, sehingga menggerus hampir seluruh surplus yang dihasilkan sektor nonmigas.

Dibandingkan bulan sebelumnya, surplus perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang cukup tajam.

Pada Maret 2026, neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar US$3,32 miliar, ditopang surplus nonmigas sebesar US$5,21 miliar dan defisit migas sebesar US$1,89 miliar. Pelebaran defisit migas pada April menjadi faktor utama yang menekan kinerja neraca perdagangan secara keseluruhan.

Meski surplus April menjadi yang terendah dalam beberapa bulan terakhir, capaian tersebut menunjukkan sektor nonmigas masih menjadi penopang utama ketahanan sektor eksternal Indonesia. Namun, tingginya kebutuhan impor migas masih menjadi tantangan yang berpotensi membatasi besaran surplus perdagangan pada periode mendatang.

Sebelumnya Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual sempat memproyeksikan neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit sebesar US$10 juta pada April 2026, mengakhiri rekor tren surplus yang sudah berlangsung 71 bulan sebelumnya.

David menjelaskan defisit neraca dagang tersebut lebih dipengaruhi tingginya impor sejumlah barang baku, modal, hingga migas dari negara-negara mitra utama.

"Dilihat dari beberapa data yang sudah available [tersedia] dari negara lain: impor ke China naik tinggi US$1,8 miliar, terutama untuk plastik, lalu barang elektronik dan mesin; impor dari Singapura bertambah US$1,4 miliar; dan Malaysia juga naik tinggi US$0,6 miliar terutama untuk minyak," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Dia memerinci, ekspor dan impor sama-sama mengalami kenaikan baik secara bulanan (month-on-month/MoM) maupun tahunan (year-on-year/YoY). Hanya saja, kenaikan impor lebih tinggi daripada ekspor.

Ekspor diperkirakan naik 10,3% YoY dan 1,6% MoM. Sementara, impor tumbuh 11,2% YoY dan 19,2% MoM.

Lebih lanjut, David memaparkan bahwa secara umum harga komoditas ekspor turun terutama batu bara; sementara minyak kelapa sawit (CPO) cenderung stagnan; dan metal naik sedikit. Sebaliknya, harga komoditas impor justru meningkat.

"Harga komoditas impor naik terutama minyak," tutup David.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem pasar modal domestik, sehingga menguntungkan investor.

Ia menuturkan di Jakarta, Minggu, bahwa implementasi ekspor satu pintu melalui PT DSI nantinya akan menanamkan kedisiplinan terkait pelaporan hasil ekspor kepada para pelaku usaha.

Hal tersebut karena seluruh eksportir diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada DSI melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu).

Pelaporan tersebut bertujuan untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi manipulasi harga komoditas yang selama ini memengaruhi pendataan pendapatan negara melalui bea dan pajak maupun pendapatan perusahaan ekspor itu sendiri.

Transparansi pendapatan perusahaan pun akan berdampak positif pada transparansi profitabilitas dan laba perusahaan.

“Untuk perusahaan, ya profitability (profitabilitas)-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar (modal) sebetulnya,” kata Purbaya.

Profitabilitas yang menguat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan hingga menambah nilai dividen tunai yang dibagikan, mengingat banyak perusahaan ekspor merupakan emiten yang sudah melakukan initial public offering (IPO) atau go public.

“Jadi, investor akan diuntungkan,” tegas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada 20 Mei lalu mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Penugasan PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026. Pada tahap awal, DSI hanya berperan untuk mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Peran DSI nantinya akan diperluas sesuai kebutuhan pemerintah dan kesiapan lembaga tersebut.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per 1 Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026