Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri minta masyarakat agar melaporkan aksi permintaan tunjangan hari raya (THR) dari ormas maupun oknum tertentu ke kepolisian.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pelaporan aksi permintaan THR itu bisa dilaporkan apabila sudah dinilai meresahkan.

"Secara prinsip itu bagian daripada kemurahan hati, kalau kemudian ada yang mau membantu. Tapi kalau kemudian terganggu, silakan tadi kita punya hotline 110, ya," ujar Isir di Divhumas Polri, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan imbauan terhadap ormas maupun pihak yang meminta THR. Dengan begitu, upaya preemtif itu diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat.

Selanjutnya, Isir menyatakan bakal memproses hukum apabila ormas maupun pihak terkait tersebut tetap meminta THR dengan cara yang meresahkan.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah," imbuhnya.

Di samping itu, Isir memastikan bahwa Polri bakal memaksimalkan pelayanan selama serangkaian mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan menyediakan penitipan parkir di kantor polisi terdekat baik itu Polres maupun Polsek jajaran.

"Kita siap memberikan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik, perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan soal rekomendasi untuk Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat yang ingin memberikan rekomendasi atau masukan bisa dikirim melalui WhatsApp maupun email.

Nomor WA hotline tim reformasi Polri itu adalah 0813-1797-771. Kemudian, untuk email bisa dikirim ke Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com.

"Jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WA," ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Di samping itu, Jimly menjelaskan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya bakal terus menampung tiap masukan dari sejumlah pihak terkait dengan Polri ke depannya.

Setelah itu, pihaknya bakal merumuskan kebijakan untuk nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang punya ini punya pendapat sendiri-sendiri, mulai kasak-kusuk ini. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita denger aja dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, sejauh ini tim reformasi Polri telah menerima audiensi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diprakarsai istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid pada Kamis (13/11/2025).