BOGOR - Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi penanggulangan narkoba . Caranya melalui pendekatan seimbang antara penegakan hukum tanpa pidana dengan merehabilitasi dan penguatan ketahanan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan dalam talkshow "Sinergi Kebijakan Hukum dan Rehabilitasi sebagai Strategi Nasional Melawan Narkoba untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Selasa, 30 Juni 2026 di Pusat Rehabilitasi YAKITA, Ciawi, Bogor.

Kegiatan ini menghadirkan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon, musisi sekaligus pegiat kampanye antinarkoba Ivanka Slank, serta Co-Founder PT PBG Perry Primanda.

Empat narasumber menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum dengan mempidana tetapi juga membutuhkan rehabilitasi yang efektif serta dukungan keluarga dan masyarakat agar penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Urgensi tersebut didukung hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2025 yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025, atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia berusia 15–64 tahun. Penelitian itu juga mengungkap bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.

BNN juga mencatat sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba atau sekitar 18.000 orang setiap tahun. Mayoritas korban berasal dari kelompok usia 14–25 tahun yang merupakan generasi produktif dan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Anang mengatakan, strategi nasional pemberantasan narkotika harus menempatkan penegakan hukum mempidana dan penegakan hukum tanpa mempidana dengan alternatif hukuman berupa rehabilitasi sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Penyalahguna narkotika berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan yang berpredikat pecandu harus memperoleh akses rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

"Kebijakan penanggulangan narkotika harus berjalan secara seimbang. Bandar dan jaringan peredaran harus ditindak tegas, sementara penyalahguna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu wajib diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Anang.

Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon menuturkan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada dukungan keluarga serta lingkungan sosial yang menerima penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif.

"Rehabilitasi bukanlah akhir dari proses pemulihan melainkan awal bagi seseorang untuk membangun kembali kehidupannya. Karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu hadir bersama agar para penyintas memiliki kesempatan kedua untuk pulih dan berkarya," ujar Joyce.

Sebagai seseorang yang pernah mengalami adiksi Ivanka Slank berbagi pengalaman bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika seseorang berhenti menggunakan narkoba. Dukungan keluarga, lingkungan yang menerima, serta hilangnya stigma menjadi faktor penting agar penyintas mampu membangun kembali kehidupannya.

Pengalaman tersebut diperkuat oleh Co-Founder PT PBG Perry Primanda yang membuktikan kesempatan kedua mampu mengubah penyintas menjadi individu yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Rehabilitasi bukan sekadar menghentikan ketergantungan, tetapi mengubah cara berpikir, membangun harapan, dan mempersiapkan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan secara sehat. Ketika negara, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja memberikan kesempatan kedua, mantan penyalahguna tidak lagi menjadi beban, melainkan dapat kembali berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa," ungkapnya.

JAKARTA - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/6/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pembaruan UU Polri adalah menyelaraskan institusi kepolisian dengan semangat hukum modern yang diatur dalam KUHAP terbaru.

Menurut Sahroni, pembaruan tersebut akan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. “Pada dasarnya, UU Polri baru ini disusun untuk menyinkronkan tugas dan kewenangan Polri dengan KUHAP terbaru,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

“Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang cenderung represif menjadi lebih restoratif, humanis, dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi juga dimaksimalkan agar seluruh proses penegakan hukum semakin transparan dan akuntabel. Seperti sekarang adanya kewajiban CCTV saat pemeriksaan. Nah maka dari itu, Polri perlu dilengkapi aturan terbaru untuk penyesuaian ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni melihat bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum. “Dulu banyak proses yang berlangsung secara tertutup sehingga kerap menimbulkan kerentanan dan berbagai persepsi di masyarakat,” ujarnya.

“Sekarang pendekatannya berbeda. Jadi ini merupakan koreksi terhadap berbagai kelemahan sistem sebelumnya sekaligus langkah maju untuk mewujudkan hukum yang modern, profesional, menghormati HAM, dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) merasa janggal dengan proses Polda Metro Jaya yang tak melampirkan seluruh bukti saat menangani penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus dalam sidang praperadilan. Hal itu dinilai bisa menghambat proses penegakan hukum.

Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim mengatakan, pihaknya melihat adanya pemilahan bukti yang dilakukan Polda Metro Jaya selama proses persidangan praperadilan. Sikap Polda Metro Jaya berbeda saat konferensi pers perkara tersebut

"Jadi selama proses persidangan dari awal sampai terakhir, bukti-bukti yang dihadirkan di sidang praperadilan itu tidak sepenuhnya dihadirkan. Tampak berbeda ketika bukti yang dihadirkan polisi ketika konferensi pers," ujar Afif usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Dia menilai langkah ini akan menghambat proses penegakan hukum. Penanganan perkara Andrie Yunus terkesan berlarut dan tak dilakukan secara transparan.

"Tentu ketika tidak ada bukti yang lengkap dalam proses praperadilan ini akan menghambat proses penegakan hukum. Sehingga, argumentasi yang kami sampaikan di dalam permohonan praperadilan bahwa adanya penanganan berlarut, adanya penghentian penyidikan yang dilakukan secara diam-diam, itu bisa saja terbukti," ungkap Afif.

"Karena memang alat-alat buktinya itu tidak disampaikan secara menyeluruh dan akan menghambat pengungkapan fakta maupun kasusnya itu sendiri," tambahnya.

TAUD meminta hakim tunggal praperadilan menerima dan mengabulkan permohonan gugatannya. Dia juga meminta hakim tunggal menyatakan Polda Metro Jaya telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah.

"Menyatakan tindakan Termohon yang tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026, serta melimpahkan penanganannya tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah," ujar Afif.

"Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 dan melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan," sambungnya.

JAKARTA - Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim Haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah non-prosedural alias haji ilegal. Tercatat dari hasil pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan menetapkan 13 orang tersangka atas puluhan laporan yang diterima Kepolisian.

“Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (19/5/2026).

Menurut Isir, para pelaku kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk melangsungkan ibadah haji dengan modus penyalahgunaan visa yang merugikan calon jemaah.

“Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000,” ujar Isir.

Selain penegakan hukum, upaya pengawasan juga dilakukan dengan keberhasilan mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).

“Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Isir.

Seluruh penindakan ini, kata Isir, merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat,” kata Isir.

JAKARTA - Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberlakukan layer (golongan) baru cukai hasil tembakau (CHT) kembali menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Kebijakan yang disebut sebagai upaya menarik produsen rokok ilegal masuk ke jalur legal itu dinilai justru melemahkan komitmen penegakan hukum pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal.

Layer baru tersebut disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah. “Harapannya Juni sudah bisa jalan. Barang-barang ilegal masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut. Dan kalau ada yang main-main, saya tutup betulan. Serius itu ancamannya,” ujar Purbaya, Senin (4/5/2026).

Menyikapi itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara menilai pendekatan yang diambil pemerintah terkesan lebih mengakomodasi pelaku rokok ilegal dibanding memperkuat penegakan hukum.

“Kenapa tidak nyikatnya sekarang, Pak? Kenapa harus menunggu? Ada proses yang justifikasinya masih belum cukup make sense (masuk di akal) untuk diterima publik,” kata Seira, Senin (18/5/2026).

Kebijakan yang memberi ruang bagi produsen ilegal untuk masuk ke skema tarif baru cukai justru menunjukkan pemerintah sedang membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum yang selama ini terjadi. Hal ini bertentangan dengan komitmen yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto tentang penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Itu justru sudah menunjukkan bahwa komitmennya bukan menegakkan hukum. Karena apabila komitmennya menegakkan hukum secara optimal, ruang perundingan seperti ini rasanya kemungkinan terjadinya sangat kecil,” ujarnya.

Menurut Seira, langkah pemerintah tersebut berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa negara sedang melakukan pemutihan terhadap praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Bagi dia, persoalan rokok ilegal berkaitan dengan persoalan sistemik yang kompleks, mulai dari rantai distribusi hingga dugaan perlindungan terhadap praktik ilegal tertentu.

“Dalam rantai distribusinya dari hulu ke hilir melibatkan masyarakat, sehingga kalau usaha ilegal tersebut kemudian ditindak (dilegalkan) pada akhirnya masyarakat akan ikut protes karena dianggap mengganggu mata pencaharian mereka juga. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sangat kompleks,” ujar Seira.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. "Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

“Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," kata Harris.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," tandasnya.

JAKARTA - Mekanisme denda damai dalam penegakan hukum tidak pidana ekonomi bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait perekonomian negara. Hal itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin .

"Proyeksi ke depan, denda damai dapat menjadi salah satu solusi sistem dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian negara, terutama apabila didukung oleh reformasi regulasi yang memperjelas batas prosedur serta parameter-parameter penentuan besaran denda," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam HUT ke-75 Persaja di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Jaksa Agung awalnya mengatakan, akhir Januari 2026, kondisi pasar modal di Indonesia yang termanifestasi dalam indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sangat tajam dan secara deras hingga memicu penghentian perdagangan. Turbulensi yang menjadi dipicu peringatan keras oleh lembaga indeks global terhadap saham-saham di Indonesia. MSCI secara khusus menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan rendahnya porsi saham publik yang dinilai mengganggu kelayakan investasi internasional.

"Turbulensi IHSG tersebut yang mengakibatkan lenyapnya pasar dengan jumlah signifikan dalam waktu singkat. Hal tersebut dilanjutkan dengan aksi jual dana investor asing yang mengakibatkan devisiasi atau jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara yang menyebabkan negara harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada pemegang SBN," tuturnya.

Burhanuddin lalu menerangkan tentang upaya pemerintah Indonesia melindungi stabilitas ekonomi nasional hingga diberlakukannya Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi pada tahun 1955. Dia menjabarkan, pemahaman atas tindak pidana ekonomi tidak boleh terbatas pada tindak pidana di dalam Undang-Undang Darurat saja, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana lainnya pada umumnya berkaitan dengan tata niaga dan penimbunan.

"Namun demikian, perkembangan zaman telah memberikan modus kejahatan ekonomi yang jauh lebih kompleks dan sistematis yang memerlukan pengaturan yang lebih holistik," terangnya.

Dia mengungkap, tindak pidana ekonomi memiliki karakter khusus sebagai kejahatan kerah putih, di mana memiliki karakteristik motif ekonomi yang tinggi, terencana, dan terstruktur, dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan, status sosial, maupun intelektualitas tinggi, serta berdampak pada kerugian individu maupun negara. Kajian akademik menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perpajakan, tindak pidana lainnya termasuk sebagai tindak pidana ekonomi.

Jaksa Agung membeberkan, kejahatan perekonomian yang terjadi belakangan ini memberikan sumber dampak yang mengancam stabilitas perekonomian negara. Kasus-kasus yang berada dalam ranah kebijakan yang sangat terstruktur, seperti manipulasi data statistik kebutuhan pangan atau komoditas dalam negeri yang menyebabkan para pemangku kebijakan menerapkan kebijakan ekspor yang menyebabkan kelebihan pasokan stok pangan atau komoditas dalam yang akhirnya mematikan pasar dalam negeri.

"Untuk menangani masalah sebut, perlu dilakukan pendekatan yang menyeluruh. Pemidanaan tidak semata-mata hingga akar bermasalah. Oleh karenanya, penyelesaian pidana melalui pendekatan punitif hanya bersifat penyembuhan gejala di permukaan saja," bebernya.

Dia lantas mengutip pernyataan Profesor Barda Nawawi yang menyatakan sangat wajar apabila hukum memiliki keterbatasan karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Menyingkapi hal demikian, Kejaksaan melalui Pasal 66 (ayat 1) KUHAP dan Pasal 35 (ayat 1) Huruf K Undang-Undang Kejaksaan berupaya untuk penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi melalui mekanisme denda damai.

Jaksa Agung lalu memberikan contoh atas penerapan denda damai atas suatu kasus yang ditangani Korps Adhyaksa, yang kerugian negaranya bisa dipulihkan. Berkaca dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan perkara, penerapan denda damai dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

"Pembayaran denda melalui penerapan denda damai diberikan dampak secara langsung terhadap pemulihan fiskal yang sebelumnya terdampak akibat tindak pidana ekonomi."

Dia mengungkap, solusi tersebut dipandang dapat menciptakan suatu kepastian hukum, mencegah disparitas penerapan, dan memperkuat akuntabilitas. Optimalisasi mekanisme denda damai tidak hanya berkontribusi pada pemulihan fiskal secara langsung, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap penguatan stabilitas ekonomi nasional.

JAKARTA - Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) mengajak seluruh organisasi profesi advokat di Indonesia bersatu mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat. Prinsip penegakan hukum harus dijalankan tanpa diskriminasi atau pandang bulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Propindo Heikal Safar saat kunjungan kerja ke Makau, China.

Dia menyoroti dinamika organisasi advokat di Indonesia yang saat ini menganut sistem multi-bar atau memiliki banyak wadah organisasi, berbeda dengan konsep single bar (wadah tunggal). "Kondisi tersebut tidak menghalangi kolaborasi antarorganisasi dalam menegakkan hukum," ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Heikal menyebut berbagai organisasi advokat di Indonesia antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), hingga Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) sebagai bagian dari ekosistem profesi yang memiliki kedudukan setara.

Menurut dia, seluruh organisasi tersebut pada dasarnya mengedepankan nilai keadilan yang menjadi harapan masyarakat luas. "Diperlukan kedewasaan berpikir dan sikap bijak dalam menangani perkara hukum demi terwujudnya keadilan yang bermartabat. Profesionalisme penegakan hukum tidak boleh hanya menjadi teori," ungkapnya.

Heikal mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Komisi III DPR yang dinilai membuka ruang kolaborasi lebih luas antarorganisasi advokat.

Di sisi lain, dia menuturkan Makau merupakan salah satu pusat perdagangan dan pariwisata dunia sejak abad ke-16 hingga ke-18. Wilayah ini menjadi titik pertemuan budaya Timur dan Barat sekaligus pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan seni dari Asia serta Eropa.

Pada 1999, Makau resmi menjadi wilayah administratif khusus China setelah hampir 450 tahun berada di bawah pemerintahan Portugis. "Makau tetap menjadi pusat kebudayaan, sejarah, dan pariwisata yang tersohor di dunia. Indonesia dapat mengambil pelajaran positif dari perjalanan sejarah panjang tersebut," katanya.

Romli Atmasasmita

DIKETAHUIbahwa di dalam perkembangan pemberantasan korupsi telah diiringi dengan semangat antikorupsi dengan jargon, miskinkan koruptor disebabkan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa akan tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Semangat dan jargon antikorupsi telah meningkatkan upaya pemerintah dalam penegakan hukum melalui baik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Namun di dalam upaya penegakan hukum tersebut sering terjadi upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum seperti mengungkap kasus korupsi dengan memperlihatkan kepada publik wajah tersangka korupsi dan memberikan data nilai korupsi terkadang sengaja direkayasa sehingga menimbulkan tingginya intensitas rasa kebencian masyarakat terhadap siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan dan KPK.

Rasa kebencian masyarakat dalam kenyataan telah menimbulkan dampak ketidakberdayaan tersangka/terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mengemukakan kebenaran fakta atas peristiwa yang mengenai dirinya sehingga dengan demikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) telah diubah masyakat dengan sikap yang didasarkan pada asas praduga bersalah (presumption of guilt).

Sikap perilaku masyarakat terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sedemikian dalam praktik peradilan pidana korupsi telah mengakibatkan tidak optimalnya upaya penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum yang adil karena objektivitas masyarakat terkadang aparatur penegak hukum; telah tidak secara jernih dan teliti membahas perkara tipikor di dalam sidang pengadilan, termasuk tidak dapat diingkari oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi.

Merujuk pada uraian tersebut, perlu dipertanyakan, apakah proses peradilan pidana perkara tipikor yang sejak awal penetapan tersangka korupsi yang diliputi penuh rasa kebencian masyarakat dan terkadang aparatur penegak hukum, dapat dijalankan secara benar objektif, jujur dan adil?

Sebagaimana telah dititahkan dalam Kitab suci Al-Qur’an surat Al- Maidah Ayat 8 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan.. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Surat Al-Maidah ayat 8 ditujukan terhadap orang-orang yang beriman (termasuk aparatur penegak hukum beragama Islam) untuk menjalankan perintah-Nya.

Yang terjadi di dalam praktik pemberantasan korupsi selama hampir 25 tahun lebih sejak tahun 1999, kebencian terhadap korupsi dan tersangka/terdakwa korupsi tampak berlebihan bahkan telah menimbulkan ketidakadilan baginya dan keluarganya.

Bahkan, sikap dan rasa kebencian ini tidak hanya bertentangan dengan moral agama Islam melainkan juga bertentangan dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025) yang secara normatif telah menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk merendahkan harkat martabat manusia dan jenis pidana yang cocok dengan filosof hukum pidana tersebut adalah pidana pemaafan hakim dan terciptannya keadilan restorative yang ditandai oleh adanya perdamaian antara pelaku dan korban kejahataan atas kemauan mereka berdua.

Berdasarkan uraian filosofi pemidanaan era baru tersebut dan dari sisi efisiensi penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sesungguhnya tujuan pengembalian aset yang telah dikorupsi oleh terdakwa dapat diterima negara menambah pemasukan keuangan negara lebih eifisien daripada memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan yang ternyata tidak memberikan nilai tambah kebaikan bagi mereka yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun dan berdampak positif bagi masyarakat di lingkungannya.

Namun demikian disebabkan Indonesia temasuk rakyatnya telah mengalami masa penjajahan fisik dan juga termasuk pemikiran-pemikiran tentang hukum pidana dari pelaku penjajahan yang berorientasi pada penghukuman/penindasan maka sejak diberlakukannya KUHP 1946 (sejak Kemerdekaan RI) pemikiran-pemikiran tentang pembalasan dan keharusan terpidana menjalani masa tersebut belum terbebas sepenuhnya dari pemikiran-pemikiran hukum dari generasi 45 dan setelahnya sampai dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025).

Harapan terbesar masyarakat khususnya para ahli hukum pidana dan ahli hukum pada umumnya, akan terdapat perubahan praktik peradilan pidana di Indonesia sejak proses penyidikan, penuntutan dan proses sidang pengadilan perkara pidana di masa depan.

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas hakim konstitusi . Baik dari tekanan eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam mengambil keputusan.

Suhartoyo mengakui MK pernah menghadapi krisis kepercayaan publik. Namun, kondisi tersebut menjadi momentum bagi lembaga untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“ Mahkamah Konstitusi pernah berada dalam situasi yang tidak mudah terkait kepercayaan publik. Namun hal itu menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus memperkuat sistem dan integritas lembaga,” katanya dalam talk show Studium Generale bertema Tantangan Independensi dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yp3 (IKAHUM UAJY) bekerja sama dengan FH UAJY, dikutip Minggu (26/4/2026). Purnatugas dari MK, Anwar Usman: Putusan Nomor 90 Bukan Pintu Buat Gibran, demi Anak Muda

Suhartoyo menjelaskan, upaya pemulihan kepercayaan dilakukan melalui penguatan sistem kontrol dan pengawasan terhadap hakim konstitusi, serta peningkatan kualitas putusan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, MK dari dulu hingga sekarang tetap menjalankan komitmen dalam menjaga independensi dan profesionalitas Hakim Konstitusi.

Selain aspek internal, ia menegaskan MK juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konstitusional. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk kehadiran dalam forum-forum akademik di perguruan tinggi.

“Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak konstitusional merupakan bagian dari tugas MK. Karena itu, kami aktif hadir dalam forum akademik, termasuk di universitas, sebagai bentuk edukasi konstitusi, salah satunya menghadiri Studium Generale yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,” tandasnya.

Selain itu, Suhartoyo menekankan profesionalitas hakim konstitusi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi putusan. Integritas, kompetensi, serta konsistensi dalam menegakkan konstitusi dinilai sebagai faktor utama untuk memastikan MK tetap menjadi penjaga konstitusi yang kredibel.

Selain itu, ia juga menyampaikan komitmen MK untuk memperluas kolaborasi dengan dunia akademik. Kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penguatan kajian hukum konstitusi.

“MK terbuka untuk bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY), baik dalam bidang penelitian maupun sebagai sarana pembelajaran praktik. Termasuk dalam proses pengajuan judicial review di MK,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa dan akademisi terhadap praktik ketatanegaraan. Sekaligus memperkuat fungsi MK sebagai lembaga edukatif.

Dalam sesi tanya jawab, peserta turut mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Salah satu menyinggung isu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menjadi sorotan publik, serta mempertanyakan dampaknya terhadap persepsi independensi Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, peserta lain juga mengangkat isu rekrutmen hakim konstitusi yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Mereka mempertanyakan sejauh mana mekanisme seleksi yang ada mampu menjamin independensi dan profesionalitas hakim, serta mencegah potensi konflik kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Suhartoyo mengatakan, berbagai kritik dan perhatian publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menegaskan MK terus melakukan pembenahan untuk memperkuat sistem, menjaga integritas hakim, serta memastikan setiap putusan tetap berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Menutup acara, moderator Finsensius Mendrofa menyampaikan bahwa isu independensi dan profesionalitas hakim MK bukanlah persoalan yang sederhana. Ia menilai, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi, tantangan untuk menjaga integritas tetap besar.

“Pertanyaan besarnya adalah, apakah independensi dan profesionalitas hakim MK benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat? Pertanyaan ini akan terjawab dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.