Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan yang memuat rekomendasi ke presiden.

Anggota KPRP, Mahfud MD mengatakan KPRP merupakan komisi yang bersifat ad hoc atau keberadaannya selesai ketika tujuannya sudah tercapai.

"Begini. Kalau komisi ini kan sifatnya ad hoc, ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, pekerjaan KPRP sudah berlangsung selama tiga bulan sejak tahun lalu. Dua bulan dilakukan untuk belanja masalah terkait Polri, sisa waktunya dilakukan untuk pembahasan atau perumusan rekomendasi untuk disampaikan ke Presiden.

"Waktunya kan semula ditentukan tiga bulan. Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu," imbuhnya.

Namun demikian, eks Menkopolhukam ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih berniat untuk berdiskusi dengan anggota KPRP nantinya.

"Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam pembahasan lain, Presiden Prabowo memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR hingga mengatur tugas anggota di luar institusi.

Salah satu poin penting lainnya adalah penguatan Kompolnas. Presiden menyetujui agar lembaga tersebut diperkuat dengan kewenangan yang lebih mengikat serta keanggotaan yang lebih independen.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan draf rekomendasi dari tim reformasi untuk diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie pada Senin (9/2/2026).

"Sudah [rampung draft-nya]," ujar Jimly.

Draft itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draft itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.

Namun, Jimly menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menyerahkan draft tersebut ke Prabowo. Sebab, tim reformasi saat ini tinggal menunggu waktu penyerahan itu ke presiden.

"Tinggal tunggu waktu untuk diterima presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra pihaknya telah maraton mengumpulkan aspirasi untuk menyusun draft laporan tim reformasi.

Yusril menyampaikan laporan tim reformasi besutan Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

"Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah [rampung]," kata Yusril kepada wartawan pada Rabu (21/1/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan soal rekomendasi untuk Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat yang ingin memberikan rekomendasi atau masukan bisa dikirim melalui WhatsApp maupun email.

Nomor WA hotline tim reformasi Polri itu adalah 0813-1797-771. Kemudian, untuk email bisa dikirim ke Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com.

"Jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WA," ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Di samping itu, Jimly menjelaskan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya bakal terus menampung tiap masukan dari sejumlah pihak terkait dengan Polri ke depannya.

Setelah itu, pihaknya bakal merumuskan kebijakan untuk nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang punya ini punya pendapat sendiri-sendiri, mulai kasak-kusuk ini. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita denger aja dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, sejauh ini tim reformasi Polri telah menerima audiensi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diprakarsai istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid pada Kamis (13/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan ini nantinya akan membahas soal rekomendasi atau masukan terhadap tim reformasi Polri untuk nantinya disampaikan kepada Prabowo Subianto.

Sebelumnya, GNB merupakan gerakan yang dipelopori tokoh nasional. Kelompok ini juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pascademonstrasi akhir Agustus 2025.

Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri. Wacana itu muncul seiring dengan insiden kematian ojek online Affan Kurniawan.

Adapun para tokoh GNB yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

 2.⁠ ⁠Quraish Shihab;

 3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;

 4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;

 5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

 6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

 7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;

 8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

 9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.