Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengungkap modus penipuan online lewat streaming drama China telah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan penipuan jenis baru tersebut telah masuk ke tahap penyelidikan di salah satu kepolisian daerah (Polda). Namun, ia tidak menyebut secara rinci Polda di daerah mana.

"Kami mengungkap itu (modus penipuan online lewat streaming drama China) sudah penyelidikan di salah satu Polda yang ada di daerah," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Hudiyanto menerangkan untuk jumlah korban penipuan dan total kerugian, pihaknya masih melakukan tahap penghitungan.

"Jumlah korbannya masih dalam perhitungan. Untuk perhitungannya (total kerugian) juga masih dalam perhitungan," tambahnya.

Sebelumnya, OJK mengungkap modus penipuan online terbaru yang menyasar penonton drama China mulai marak beredar sehingga masyarakat diminta mewaspadai modus-modusnya.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut diungkap menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini. Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkap salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan adalah menyusup lewat situs-situs streaming drama China.

5 modus kejahatan siber baru

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per Mei 2026, berikut daftar modus operandi penipuan digital baru yang wajib diwaspadai:

Sanksi Tegas

Merespons maraknya korban, OJK bersama Satgas PASTI langsung melakukan pemblokiran massal terhadap situs-situs dan aplikasi yang terbukti merugikan masyarakat.

Selain pembersihan ruang digital, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI juga sudah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International-UNDP (Golden Eagle). Hal itu dilakukan karena tidak memiliki legalitas operasional dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Adapun Golden Eagle sebelumnya menawarkan program penghapusan utang kepada masyarakat serta pembiayaan investasi non-APBN/APBD kepada pemerintah daerah.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025), mengatakan satgas telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

“Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Hudiyanto.

Proses klarifikasi dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri atas Bareskrim Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dari hasil klarifikasi, ujar dia, diperoleh informasi bahwa Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat dengan mengklaim memiliki dasar hukum sebanyak 24 ketentuan. Namun, pihak Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang dimaksud.

Selain itu, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin operasional yang sah, sehingga kegiatan usahanya dinilai tidak memiliki landasan legalitas yang jelas.

“Dari proses klarifikasi tersebut, Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang,” kata Hudiyanto.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI bersama Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi non-APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.