JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sumatera Barat , Mahyeldi Ansharullah mencanangkan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Car Free Day (CFD), halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan CFD bertujuan untuk menjaring perhatian masyarakat lebih luas lagi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dikemas dalam acara olah raga bersama dan bagi-bagi doorprize menarik.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Hal ini menjawab hoax dan kekhawatiran masyarakat, yang enggan memberikan data yang benar saat pencatatan.

“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu” tegas Sonny.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah



Lebih lanjut, Sonny mengatakan, data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu per satu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah.

Hal itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.

“Data yang terkumpul membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Sehingga program seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar, dan pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan” papar Sonny.

Data BPS menyebutkan, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumbar Sambut SE2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi 2026, sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara.

Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan

“Data yang dihasilkan nantinya akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat segera kita identifikasi dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini juga” kata Mahyeldi.

BPS Provinsi Sumbar menerjunkan 5.480 petugas sensus yang akan bekerja hingga akhir Agustus 2026. Para petugas sensus akan mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, demi kelancaran mereka bekerja.

Manfaat SE2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki berbagai manfaat, baik untuk Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Bagi Pemerintah, SE2026 bermanfaat menghadirkan data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha dan sektor bisnis, SE2026 menghadirkan data pasar terkini dan tren industri, serta peluang dan tantangan untuk evaluasi strategi bisnis, investasi dan pengembangan usaha.

SE2026 juga bermanfaat bagi akademisi dan peneliti, karena akan menghadirkan data terkini dan lengkap untuk mendukung penelitian ekonomi sosial, serta penentuan arah kebijakan public yang berbasis data.

Sedangkan bagi masyarakat luas, akan menerima manfaat dari kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berdasar data SE2026.

JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar sidang etik terhadap tiga anggota partai. Ketiganya dinilai melanggar etik karena memposting narasi, video, dan gambar di media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik Dewan Etik dan Partai Golkar.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, anggota dan kader Partai Golkar yang disidang atas pelanggaran etik adalah Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana. Ketiganya merupakan anggota Partai Golkar Sumatera Selatan.

Sidang etik yang digelar di Kantor Dewan Etik DPP Partai Golkar terhadap Deni Hegar dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Muhammad Akbar dan Ahlan Wilmana dilaksanakan pada 22, 24, dan 26 Juni 2026 sebagai sidang pengambilan putusan.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta bersama para Hakim Etik Partai Golkar yakni Deding Ishak, Syamsul Bachri, Faisal Haris, Capt. Anthon Sihombing, Marlinda Irwanti, Ilyas Indra, R.H. Muchtar Herman Putra, serta para panitera Dewan Etik di Ruang Sidang Dewan Etik.

Ketiga anggota Partai Golkar tersebut diketahui memposting gambar, video, dan narasi di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Partai Golkar. Hal tersebut dinilai berdampak pada pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat partai, serta menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Partai Golkar dan Ketua Umum.

"Sebagai kader partai, setiap anggota seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat Partai Golkar," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai tentang Disiplin Organisasi, serta Kode Etik Partai Golkar, penyampaian persoalan internal ke ruang publik merupakan hal yang dilarang. "Setiap persoalan internal telah memiliki mekanisme penyelesaian sesuai aturan partai," ungkapnya.

Dalam persidangan Dewan Etik Partai Golkar, Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar prinsip Partai Golkar yaitu Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).

"Tindakan memposting gambar, narasi, dan video yang dianggap bernuansa pencemaran nama baik Partai Golkar di media sosial dinilai tidak mencerminkan loyalitas sebagai kader yang seharusnya menjunjung tinggi nama baik partai serta berkontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hasil sidang Dewan Etik Partai Golkar, ketiga kader tersebut terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi etik. Mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksi yang lebih berat akan diberikan.

Kanda Hatta panggilan akrabnya yang telah aktif sejak era Sekber Golkar pada 1967 mengingatkan seluruh kader dan anggota Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga nama baik partai.

Kanda Hatta juga menegaskan pentingnya menegakkan prinsip PD2LT, menghormati pimpinan partai, memperkuat pengabdian melalui karya, serta menyelesaikan setiap persoalan internal melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Menjelang pesta demokrasi 2029, seluruh kader diharapkan fokus membesarkan Partai Golkar dan memenangkan partai agar dapat terus meningkatkan pengabdian kepada rakyat Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ucapnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan.

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menjalankan program pengembangan senilai Rp553 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan penumpang, serta memperkuat identitas budaya Sumbar sebagai gerbang utama wisatawan.

"Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan," kata General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono ditemui di Padang Pariaman, Jumat.

Dia menyebutkan dari total anggaran yang bersumber dari internal tersebut, sekitar Rp140 miliar dialokasikan khusus untuk program beautifikasi terminal, sementara pelaksanaan proyek saat ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan.

"Insya Allah untuk beautifikasi kita divide kemarin Rp140 miliar untuk beautifikasi saja," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang pesawat, untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Langkah strategis itu, juga bertujuan memperkuat identitas Sumbar di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

"Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal," kata Dony.

Ia menuturkan program beautifikasi sebagai komitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat termasuk wisatawan yang berkunjung ke "Ranah Minang" (tanah kelahiran atau negeri tempat tinggal orang Minang).

"Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya tempat naik dan turun dari pesawat saja, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat," ujarnya pula.

Dony mengatakan program beautifikasi ini memiliki empat fokus, pertama, sentuhan budaya Minangkabau yang modern dengan melakukan transformasi visual interior perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rebung.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi ambience, serta peningkatan fasilitas toilet untuk memenuhi standar global serta ramah disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan komersial untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas dan bebas hambatan (seamless).

Keempat, tersedianya area hijau di dalam terminal (indoor greenery) dengan menambahkan elemen lanskap hijau di titik-titik strategis, sehingga membawa nuansa asri, sejuk dan menenangkan bagi penumpang pesawat.

Dony menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau juga ingin memberikan customer experience yang dapat dirasakan lima panca indra.

Pengalaman itu diwujudkan melalui unsur visial (sight) dengan menampilkan budaya Minangkabau, unsur sentuhan (touch) melalui penggunaan pakaian adat pada setiap event, unsur suara (sound) dengan penampilan live musik daerah di terminal.

Selain itu, unsur cita rasa (taste) dengan tenant yang menyajikan kuliner Sumbar dan desain tenant berkonsep Rumah Gadang, serta unsur aroma (smell) dengan penggunaan wewangian khusus di area terminal.

Meski begitu, Dony memastikan seluruh tahapan beautifikasi dikelola secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan maupun kenyamanan penumpang. Area kerja fisik disekat dengan rapi, dan pengerjaan berat dilakukan pada saat low hour (jam sepi penerbangan) atau malam hari.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa terdapat sedikit perubahan alur serta pengerjaan di beberapa titik yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa beautifikasi yang tahap awal direncanakan rampung pada awal Kuartal III/2026 dan secara keseluruhan pada Kuartal IV/2026.

"Setelah beautifikasi, Bandara Internasional Minangkabau hadir dengan wajah lebih segar untuk siap menyambut pertumbuhan arus wisatawan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi serta pariwisata di Sumatera Barat secara berkelanjutan," kata Dony pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana Sumatera.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan seluruh aspek yang diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana.

“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat segera berjalan.

Selain itu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung di masing-masing wilayah terdampak, yaitu 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP menyarankan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Ara menambahkan, teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah banyak digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi akan digunakan di Sumatera Barat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pasca bencana Sumatera.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.

“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa terdapat dua jenis hunian yang disiapkan dalam penanganan pasca bencana, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Hingga saat ini, pembangunan hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.

“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” kata Tito.

Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP juga terus berjalan.

Total sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun, yang terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi 'premises'

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports melanjutkan pengembangan empat bandara pada 2026, termasuk Bandara Minangkaubau Padang, Sumatera Barat, sebagai bagian transformasi infrastruktur dan fasilitas bandara guna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna jasa penerbangan.

"Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi premises," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Ia mengungkapkan program pengembangan dijalankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Minangkabau Padang dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Pahlevi menuturkan esensi transformasi adalah terus bergerak dan berubah menjadi lebih baik melalui berbagai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung bandara dan penumpang pesawat.

Menurut dia, pengembangan bandara menjadi bagian dari transformasi premises (infrastruktur dan fasilitas fisik bandara) yang difokuskan untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas berorientasi pada customer experience (pengalaman pelanggan) di lingkungan bandara.

Ia menyebutkan pengembangan dua bandara tersibuk di Indonesia yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat menciptakan standar layanan terbaik yang bisa diimplementasikan bandara-bandara lainnya.

“Layanan di dua bandara tersebut dapat menjadi standar bagi bandara-bandara lainnya. Pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta memenuhi standar global sehingga dapat meningkatkan posisi kedua bandara dalam daftar 100 bandara terbaik di dunia,” jelas Pahlevi.

Pengembangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai antara lain tahun ini dilakukan di terminal penumpang untuk peningkatan kapasitas menjadi 32 juta penumpang/tahun, setelah sebelumnya di sisi darat. Adapun setelah terminal penumpang, peningkatan kapasitas akan dilakukan di sisi udara.

Pengembangan di terminal itu mencakup optimalisasi pier keberangkatan Gate 1-9 Terminal Internasional, mencakup pembangunan penghubung pier (connecting pier), penataan lansekap dan area kursi tunggu (boarding seat area), serta perluasan dan beautifikasi fasilitas umum.

Selain itu, dilakukan revitalisasi fasilitas penunjang dan pelayanan, yaitu pada semi outdoor area komersial, area check in dan pintu keberangkatan (departure gate).

Di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tengah dilakukan pembangunan jembatan penghubung (connecting bridge) antara Terminal Domestik dan Terminal Internasional.

Pahlevi mengatakan optimalisasi di gate keberangkatan internasional akan semakin membuat penumpang merasa nyaman, begitu juga dengan adanya connecting bridge antara Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang menyediakan jalur khusus bagi penumpang pesawat yang memiliki penerbangan lanjutan.

"Ini memangkas waktu untuk check in," jelasnya.

Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, program pengembangan mencakup lanjutan beautifikasi Terminal 3 dan Revitalisasi Terminal 1A.

Beautifikasi Terminal 3 pada tahun ini dilakukan di seluruh fasad tenant komersial pada area keberangkatan, seluruh boarding gate area keberangkatan, interior check in, serta fasilitas umum yakni toilet di area keberangkatan dan kedatangan.

"Dilakukan juga penambahan fasilitas pada boarding lounge penerbangan internasional, yakni antara lain game corner," bebernya.

Program pengembangan di Bandara Soekarno-Hatta yang juga tengah dijalankan adalah Revitalisasi Terminal 1A.

“Setelah revitalisasi, Terminal 1A hadir dengan wajah baru, standar pelayanan yang jauh lebih baik didukung fasilitas lebih lengkap dan modern untuk seamless journey experience," tambah Pahlevi.

Revitalisasi membuat kapasitas Terminal 1A meningkat dari sebelumnya 5,7 juta penumpang/tahun menjadi 10 juta penumpang/tahun, dan nantinya dilengkapi dengan 36 unit konter check in atau bertambah dari sebelumnya 25 unit konter.

Penambahan conveyor belt juga dilakukan pada area pengambilan bagasi penumpang, dari 5 unit menjadi 7 unit sehingga dapat melayani 3.500 bagasi dalam waktu bersamaan. Area komersial diperluas menjadi sekitar 6.300 meter persegi dari sebelumnya 4.400 meter persegi.

Revitalisasi Terminal 1A melanjutkan revitalisasi yang sudah selesai sebelumnya yakni di Terminal 2F dan Terminal 1C.

Sementara itu di Bandara Minangkabau Padang antara lain mencakup pengembangan terminal. Terminal baru seluas sekitar 47 ribu meter persegi yang dapat menampung 5,7 juta penumpang/tahun atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya 2,7 juta penumpang/tahun.

Adapun dilakukan perluasan pada terminal baru untuk area kedatangan domestik dan internasional, lalu boarding lounge domestik dan internasional, serta area komersial, serta lansekap terminal.

Sementara itu, di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dilakukan pengembangan terminal menjadi seluas 30 ribu meter persegi yang berkapasitas 3 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 1,5 juta penumpang/tahun.

Sejalan dengan pengembangan ini, dilakukan juga perluasan area check in, penataan area curbside, titik pemeriksaan keamanan atau security check point, penataan area komersial, pembaruan lansekap di dalam terminal, serta beautifikasi interior di seluruh area terminal.

InJourney Airports sebagai pengelola 37 bandara berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan di seluruh bandara untuk peningkatan pelayanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut agenda akbar organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara terbuka menyatakan dukungannya agar Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXIII Tahun 2026 dapat diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi yang mewarnai diskusi bersama Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan dan Sekretaris Jenderal PB HMI Jusrianto, beserta jajaran Pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut di Kota Medan.

Sinergi Pemprov Sumut dan PB HMI untuk Gagasan Nasional

Dalam pertemuan strategis tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa Sumatera Utara menyambut baik statusnya sebagai salah satu kandidat kuat tuan rumah Kongres HMI XXXIII. Menurutnya, kesiapan ini didasarkan pada rekam jejak matang wilayah Sumut yang telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai agenda kedinasan maupun kepemudaan berskala nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pelaksanaan kongres di tanah deli ini nantinya tidak sekadar menjadi ajang seremonial pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, forum tertinggi HMI tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan visioner serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

"Terima kasih atas kunjungan dan diskusinya. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini terus terjalin demi kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia," ujar Bobby Nasution.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberantasan Narkoba

Ada dua poin krusial yang menjadi sorotan dan harapan Pemprov Sumut dalam pelaksanaan Kongres HMI 2026 mendatang. Pertama, kongres ini didorong untuk memformulasi cetak biru peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan guna menyongsong Indonesia Emas.

Kedua, Bobby Nasution menitipkan pesan agar kader-kader HMI di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang saat ini menjadi tantangan besar di tingkat regional maupun nasional.

Dengan adanya dukungan moril dan komitmen fasilitas dari orang nomor satu di Sumatera Utara ini, langkah Badko HMI Sumut dan PB HMI untuk menggolongkan Medan sebagai pusat lokasi Kongres XXXIII diestimasikan berjalan linier dan mendapat respons positif dari kader hijau-hitam di seantero negeri.

Yang perlu dilakukan pertama dan paling mendesak adalah audit terhadap pengaturan sistem proteksi yang ada saat ini. Kemudian, evaluasi skema respons frekuensi pada setiap generator di jaringan Sumatera,

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar sistem tenaga listrik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rahmat Adiprasetya Al Hasibi menilai, audit menyeluruh terhadap sistem proteksi jaringan kelistrikan Sumatera harus menjadi langkah pertama dan paling mendesak yang dilakukan PT PLN (Persero) pasca-pemadaman total (blackout) massal pada 22–24 Mei 2026.

Rahmat di Yogyakarta, Jumat mengatakan, audit ini mengingatkan bahwa tanpa adanya evaluasi teknis yang terstruktur, sistem kelistrikan di wilayah Sumatera akan tetap rentan mengalami gangguan serupa di masa mendatang.

"Yang perlu dilakukan pertama dan paling mendesak adalah audit terhadap pengaturan sistem proteksi yang ada saat ini. Kemudian, evaluasi skema respons frekuensi pada setiap generator di jaringan Sumatera," kata Rahmat dalam rilisnya.

Ia mengatakan, respons dari pihak PLN tidak boleh berhenti sekadar pada pernyataan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Menurut dia, tanpa evaluasi teknis yang menyeluruh dan bertahap, sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera masih berpotensi mengalami gangguan dengan pola yang sama.

Dalam jangka menengah, Rahmat mendorong perusahaan setrum milik negara tersebut untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap jalur bebas transmisi atau right of way (ROW), yakni ruang aman di sepanjang koridor jaringan tegangan tinggi yang harus terbebas dari hambatan fisik maupun vegetasi.

"Inspeksi tersebut sangat penting, terutama pada ruas transmisi yang menjadi tulang punggung (backbone) sistem interkoneksi Sumatera," katanya.

Selain itu, Rahmat juga meminta PLN segera melakukan simulasi ulang terhadap berbagai skenario gangguan besar, khususnya pada kondisi beban puncak, guna memiliki peta risiko yang lebih akurat untuk langkah antisipasi.

"Kita perlu mengetahui titik mana yang paling rentan apabila gangguan besar kembali terjadi saat beban puncak. Simulasi seperti ini harus dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah terjadi insiden," tegasnya.

Sementara itu, untuk jangka panjang, Rahmat mendorong PLN melakukan investasi pada sistem pemantauan jaringan yang lebih canggih, seperti teknologi Wide Area Measuring System (WAMS) yang mampu memantau kondisi jaringan listrik secara real-time dalam cakupan wilayah geografis yang luas.

Teknologi tersebut memungkinkan operator mendeteksi potensi ketidakstabilan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan besar yang tidak terkendali.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan porsi pembangkit listrik yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam bauran energi Sumatera, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang dinilai lebih responsif terhadap perubahan beban listrik secara cepat.

Seiring meningkatnya penetrasi energi terbarukan secara nasional, Rahmat menilai investasi pada sistem penyimpanan energi berbasis baterai juga sudah tidak dapat ditunda lagi.

"Kalau penetrasi energi terbarukan semakin tinggi, variabilitas dalam sistem juga akan semakin besar. Karena itu, kita membutuhkan pembangkit yang fleksibel dan sistem penyimpanan energi yang memadai. Ini bukan lagi pilihan yang bisa terus ditunda," kata Rahmat.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bareskrim Polri memastikan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera lantaran faktor cuaca buruk. Hal itu membantah munculnya narasi adanya dugaan sabotase dalam kejadian tersebut.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan, dari hasil investigasi gabungan yang dilakukan Bareskrim bersama Puslabfor dan PLN, insiden pada Jumat, 22 Mei 2025, tersebut disebabkan karena faktor cuaca buruk.

"Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrem yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan," kata Nunung dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Menurut Nunung, faktor cuaca buruk itu kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai. Sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.

Nunung menambahkan dari hasil pemeriksaan pada titik awal gangguan juga ditemukan adanya kabel transmisi yang putus. Sementara untuk kondisi fisik tower transmisi masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



"Berdasarkan keterangan awal di lapangan, kejadian putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah," ujar Nunung.

"Dugaan itu diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan, masyarakat sekitar lokasi kejadian, menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi," tambahnya.

Nunung menjelaskan dari hasil pemeriksaan awal ada sejumlah dugaan penyebab putusnya kabel transmisi tersebut. Mulai dari faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem.

Nunung menambahkan dari barang bukti kabel yang ditemukan bahwa kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan tidak dalam kondisi yang rapih.

"Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut, ya, seperti yang ada di depan. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi," tutur Nunung.

Sebaliknya, pada arus balik Bakauheni-Merak, trafik penumpang meningkat 19,5 persen dan kendaraan naik 18,3 persen,

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan, penyeberangan lintas Jawa-Sumatera dan Bali ramai penumpang dan angkutan kendaraan selama libur panjang Kenaikan Isa Almasih tahun 2026.

"Tren tersebut tercermin dari tingginya trafik pengguna jasa pada sejumlah lintasan utama nasional yang dikelola ASDP khususnya di koridor Jawa-Sumatera dan Bali," kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan berdasarkan data periode Rabu (13/5) hingga Minggu (17/5) pukul 14.00 WIB, lintasan Merak-Bakauheni tercatat melayani sebanyak 133.248 penumpang dan 36.647 kendaraan.

Sementara pada arus balik Bakauheni-Merak, ASDP melayani 118.383 penumpang dan 32.994 kendaraan. Lonjakan trafik tertinggi terjadi pada Kamis (14/5), dengan kenaikan sebesar 60,7 persen untuk penumpang dan 41,5 persen kendaraan di lintasan Merak-Bakauheni.

"Sebaliknya, pada arus balik Bakauheni-Merak, trafik penumpang meningkat 19,5 persen dan kendaraan naik 18,3 persen," ujarnya.

Tingginya mobilitas juga terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. ASDP melayani 96.858 penumpang dan 26.258 kendaraan, meningkat masing-masing 47,1 persen untuk penumpang dan 25,1 persen kendaraan pada Kamis (14/5).

Sementara pada arus balik Gilimanuk-Ketapang, tercatat sebanyak 90.759 penumpang dan 26.317 kendaraan terlayani dengan baik, dengan kenaikan trafik penumpang mencapai 33,2 persen dan kendaraan 11,4 persen.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kata Heru, angkutan feri kini tidak lagi dipandang sekadar moda alternatif, melainkan telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan antarpulau yang praktis, aman, dan nyaman.

Menurutnya momentum libur panjang menjadi refleksi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan yang semakin modern, tertib, dan terintegrasi.

Transformasi layanan yang dilakukan ASDP beberapa tahun terakhir mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bepergian.

"Feri kini menjadi bagian penting dari gaya perjalanan masyarakat karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, serta pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan aman,” tutur Heru.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan perusahaan terus memperkuat service excellence melalui optimalisasi armada, kesiapsiagaan personel, penguatan sistem keamanan, hingga penerapan standar keselamatan secara konsisten di pelabuhan maupun kapal.

Perusahaan BUMN transportasi penyeberangan itu memastikan seluruh layanan berjalan optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa.

"Penguatan operasional dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi intensif bersama regulator, operator kapal, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Windy.

Selain itu, ASDP terus meningkatkan kualitas fasilitas layanan di pelabuhan seperti ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, area bermain anak, tempat ibadah, hingga tenant makanan dan minuman.

Pengalaman perjalanan juga semakin mudah melalui optimalisasi platform digital Ferizy yang memungkinkan pemesanan tiket sejak H-60, pengaturan jadwal perjalanan lebih tertib, serta proses check-in yang lebih cepat dan efisien.

“Kami dorong masyarakat yang akan naik feri, agar membeli tiket sejak jauh hari karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pastikan bertiket H-1 dan hindari pembelian melalui calo yang dapat merugikan pengguna jasa,” jelas Windy.

Sebagai tulang punggung konektivitas nasional, ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan penyeberangan yang selamat, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PALEMBANG - DPW Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Tim SATREPS Project – Japan International Collaboration Agency (JICA) menyepakati pelaksanaan uji coba teknologi pengendalian penyakit gugur daun Pestalotiopsis pada tanaman karet dalam skala luas, yakni 50-150 hektare di tingkat desa atau kelompok UPPB. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat B Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Project Coordinator SATREPS-JICA Mitani Satoru, peneliti RIKEN Minami Matsui, Ketua DPW Apkarindo Sumsel Supartijo, Sekjen Apkarindo Sumsel Rudi Arpian, peneliti Puslit Karet Sembawa, serta jajaran UPTD BPTP Dinas Perkebunan Sumsel.

Dalam paparannya, Mitani Satoru menjelaskan bahwa penelitian pengendalian penyakit gugur daun karet telah dilaksanakan bersama Puslit Karet Sembawa selama bertahun-tahun. Uji coba lapangan di Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim menunjukkan hasil yang signifikan.

Teknologi aplikasi fogging hingga 12 interval per musim terbukti efektif menekan serangan Pestalotiopsis. Selain itu, tim peneliti juga telah menemukan paket pengendalian terpadu, baik secara kimiawi menggunakan fungisida selektif maupun secara hayati menggunakan agensia Bacillus dan Trichoderma.

Tidak hanya itu, beberapa klon unggul yang tahan terhadap Penyakit Kering Alur Sadap (KAS) dan gugur daun juga telah diidentifikasi dan dinilai potensial untuk mendukung program peremajaan karet rakyat di Sumsel.

Ketua DPW Apkarindo Sumsel Supartijo menegaskan bahwa uji coba teknologi tidak boleh dilakukan dalam skala kecil. “Kalau hanya 2-3 hektare, dampaknya tidak akan terlihat nyata bagi petani. Karena itu, uji coba harus minimal satu desa atau satu kelompok UPPB dengan luasan 50-150 hektare agar hasilnya benar-benar terukur dan meyakinkan petani,” ujarnya.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Mitani Satoru. JICA-SATREPS menyatakan siap mengupayakan dukungan sponsor dari perusahaan-perusahaan Jepang untuk membantu pengadaan alat fogging, fungisida, dan agensia hayati.

Pertemuan juga menyepakati pembentukan tim teknis gabungan yang terdiri dari Apkarindo, Puslit Karet, UPTD BPTP, dan SATREPS guna menyusun detail pelaksanaan demplot serta proposal kerja sama kepada sponsor Jepang. Apkarindo Sumsel juga menyatakan kesiapan memfasilitasi UPPB binaan di Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kota Prabumulih sebagai lokasi uji coba skala luas.

“Dengan ditemukannya formula pengendalian penyakit gugur daun, kami akan mendorong pemerintah melakukan gerakan massal penyelamatan karet rakyat melalui program fogging terpadu secara luas dan berkelanjutan,” tegas Supartijo.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB dengan harapan kerja sama ini mampu menyelamatkan produksi karet Sumatera Selatan serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 566 ribu kepala keluarga petani karet di Sumsel.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mensupervisi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Langkah ini menindaklanjuti SK Gubernur Sumsel Nomor 235/KPTS/-SS/2026 yang menetapkan status siaga darurat bencana asap di wilayah tersebut sejak 22 April 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan pentingnya langkah preventif yang proaktif seiring prediksi masuknya musim kemarau dan pengaruh anomali iklim tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan langkah pencegahan guna menghindari bencana demi kepentingan bersama.

“Musim Kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depannya lebih akurat,” kata Faisal dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Secara umum, wilayah Sumatera Selatan membutuhkan perhatian ekstra karena menghadapi musim kemarau yang cenderung ‘bawah normal’ atau lebih kering tahun ini. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam pelaksanaan OMC, BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera menyemai awan agar lahan tetap lembab dan tidak mudah terbakar. “BMKG akan terus memonitor, memprediksi, mendiseminasikan data, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan OMC. Saat ini sinergi antarlembaga berjalan sangat baik dalam upaya penanganan karhutla,” jelas Faisal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa pihaknya memusatkan kegiatan OMC di Posko Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang mulai 5 hingga 14 Mei 2026. Hingga saat ini, tim gabungan telah menuntaskan 5 sorti penerbangan penyemaian awan dengan total waktu terbang selama 9 jam 45 menit.

Dalam operasi tersebut, tim menghabiskan total 5.000 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggung seluruh biaya operasi ini. Pelaksanaan OMC ini menunjukkan kerja sama solid antara BNPB, BMKG, dan Pangkalan TNI AU (Lanud) Sri Mulyono Herlambang, dengan dukungan PT Makson Sukses Pratama sebagai operator.

“Dalam eksekusi OMC di lapangan, kolaborasi antarlini berbasis data sangat dikedepankan agar penyemaian awan tepat sasaran, terutama untuk menjaga kondisi lahan gambut,” tambah Seto.

Melalui langkah mitigasi dan pelaksanaan OMC pemerintah optimistis dapat menekan risiko meluasnya titik api di wilayah Sumsel sedini mungkin melalui langkah mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca yang tepat dan terukur. Pemerintah mengharapkan sinergi lintas sektor ini mampu menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap selama musim kemarau 2026.