Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

Sejak berdiri, terhitung lebih dari ratusan ribu laporan masuk ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Sebagian besar datang terlambat.

Uang sudah berpindah tangan. Rekening sudah berganti. Laporan polisi butuh waktu. Pelacakan nyaris mustahil. Sementara uang hasil penipuan sudah berpindah dalam hitungan menit, dari satu rekening ke rekening lainnya.

Luka pilu dan keresahan masyarakat ditampung untuk ditinjau lebih lanjut. Sayangnya, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto Mahendra mengatakan sebanyak 80% pelapor yang mengadu saat sudah lebih dari 12 jam setelah kejadian.

Padahal dalam rentang waktu itu, uang sudah bergerak jauh melampaui kemampuan sistem untuk menariknya kembali.

Di situlah masalahnya bermula.

Alih-alih dari perencanaan jangka panjang, IASC lahir dari keresahan akan keadaan darurat yang menekan sektor keuangan.

Mulanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang lahir dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 247 untuk menangani kegiatan usaha tanpa izin di Indonesia, serta berkoalisi dengan 21 kementerian dan lembaga, mulai dari Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Intelijen Negara, hingga Kementerian Agama.

Kemudian, masalah menjadi semakin kompleks. Lalu, IASC dikenalkan kepada publik pada November 2024 karena ekosistem penipuan keuangan digital tidak bisa dilawan oleh satu institusi saja.

"Ekosistem penipuan bisa menggunakan banyak instrumen. Dari rekening bank, lari ke dompet digital, lalu ke platform e-commerce, lalu ke kripto. Masing-masing ada di bawah otoritas yang berbeda," kata Hudiyanto.

Belajar dari negara tetangga yang lebih maju secara digital seperti Singapura, pengelolaan IASC dipikirkan secara matang. Konsep kolokasi dengan 17 bank dan 5 sistem pembayaran pun diadopsi. Mereka ditempatkan secara fisik di satu lokasi yang sama sebagai kunci kecepatan penanganan.

Hasilnya: kolaborasi yang biasanya memakan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit. Seluruh upaya dikerahkan, bahkan forum koordinasi ini beroperasi 24 jam penuh, bergantian antara tim kolokasi di siang hari dan tim non-kolokasi di luar jam kantor.

Setengah Juta Keluhan, Rp169 Miliar Diselamatkan

Pertumbuhan IASC dalam 18 bulan pertama mencerminkan dua hal sekaligus: semakin dikenalnya kanal ini oleh masyarakat, dan semakin masifnya ancaman penipuan keuangan digital di Indonesia.

Sejak dibentuk hingga 31 Mei 2026, IASC telah menerima setidaknya 579.459 laporan pengaduan atau setara dengan lebih dari seribu laporan per harinya.

Dari jumlah tersebut, banyak orang bisa bernapas lega karena IASC berhasil mengembalikan Rp169,3 miliar. Sungguh prestasi yang tidak kecil untuk institusi yang baru berdiri.

Lima modus penipuan paling banyak dilaporkan berturut-turut adalah penipuan transaksi belanja, impersonation atau penyamaran sebagai lembaga resmi, penipuan berkedok pekerjaan, penipuan investasi, dan penipuan melalui media sosial.

Selama hampir dua tahun beroperasi, IASC catatkan wilayah dengan laporan terbanyak adalah Jawa Barat dengan 119.750 laporan, lalu disusul DKI Jakarta dengan 84.845 laporan. Meski begitu, ia menegaskan angka tersebut tidak bisa dibaca mentah-mentah.

Meskipun Jawa Barat berada di podium pertama sebaran laporan scam, bisa jadi di Kalimantan dan Sumatera lebih banyak korban tapi mereka tidak tahu kemana harus melapor.

Lagi-lagi, literasi menjadi masalah. Bukan soal keuangan, tetapi literasi pelaporan.

Di tengah kinerja yang baik, IASC dituntut untuk bergerak cepat melawan waktu karena efektivitasnya tidak sepenuhnya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kecepatan korban melapor.

Mengais secercah harapan, demi bisa mengembalikan dana yang bisa diselamatkan, IASC membutuhkan indemnity letter atau surat keterangan dari kepolisian bahwa pelapor adalah korban penipuan. Namun, banyak korban merasa datang ke kantor polisi adalah hal yang merepotkan untuk kerugian yang tidak seberapa.

Bak tiada habisnya mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, sebuah langkah kecil yang diharapkan bisa menutup celah besar dalam rantai penyelamatan dana korban akhirnya terwujud. Pada 14 Januari 2026, OJK dan Polri menandatangani perjanjian kerja sama yang memungkinkan korban membuat laporan secara digital melalui sistem Bareskrim sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor polisi manapun.

"Jadi gini, untuk bisa mengembalikan dana itu, butuh yang namanya Indemnity Letter yang bisa diterbitkan ketika masyarakat itu sudah menyampaikan laporan ke polisi. Maka dari itu, kami coba bersahabat dengan Polri," tuturnya.

Sistem Tumbuh, Ancaman Ikut Berkembang

Jika ada satu hal yang konsisten dari ekosistem penipuan keuangan digital, itu adalah kemampuannya beradaptasi.

IASC tumbuh. Tapi ancaman yang dihadapinya juga tidak tinggal diam.

Hingga kini penipuan pinjaman online ilegal menjadi musuh lama yang belum bisa dilumpuhkan. Data Satgas PASTI membukukan, per Februari 2026 setidaknya ada 12.824 pinjol ilegal yang ditutup, angka yang 134 kali lipat lebih besar dari jumlah pinjol resmi yang diawasi dan tidak berisiko mendatangkan masalah jika digunakan yakni 95.

Seiring berkembangnya teknologi, masih ada ancaman yang lebih canggih yakni impersonation dan deepfake yang bisa memalsukan tampilan lembaga keuangan resmi secara nyaris sempurna.

Manipulasi-manipulasi itu datang tanpa disadari. Ini bukan lagi soal masyarakat yang tidak teliti. Tapi soal teknologi yang sudah melampaui kemampuan rata-rata orang untuk membedakan yang nyata dari yang palsu.

Dalam waktu yang singkat IASC membuktikan kepiawaiannya lewat track-recordnya yang cukup jelas: Rp639,9 miliar dana diblokir, 998.558 total rekening yang dilaporkan, 515.554 jumlah rekening yang diblokir, dan 120.115 nomor telepon yang dilaporkan menjadi bukti nyata bahwa IASC lebih dari sekadar call center.

Sayangnya, yang belum berubah adalah kesenjangan antara kecepatan pelaku dan kecepatan korban merespons. Selama jarak itu masih ada, IASC akan terus bekerja hingga mencapai kondisi yang ideal sambil mendorong lebih banyak orang untuk melapor lebih cepat sebelum jaraknya benar-benar hilang.

Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum berizin (ilegal) sepanjang April-Mei 2026.

Selain itu, Satgas juga telah menghentikan kegiatan usaha 228 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari-Mei 2026, karena menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

“Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat,” ujar Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Penghentian gadai swasta ilegal dilakukan berdasarkan Pasal 319 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Sementara itu, penghentian PAKD Ilegal berdasarkan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.

Lebih lanjut, OJK melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat periode 22 November 2024 sampai 31 Mei 2026, dengan sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Melalui upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar, dan IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Dalam kesempatan ini, Hudiyanto memastikan Satgas Pasti OJK terus meningkatkan koordinasi antar anggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

“Apabila menemukan indikasi penawaran investasi illegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat,” ujar Hudiyanto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman kejahatan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) kini menjadi salah satu ancaman terbesar karena memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun dan data pribadi.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025. Modus yang digunakan mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi.

Di Indonesia, ancaman siber juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

Merespons kondisi tersebut, Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pola kejahatan siber saat ini telah berubah. Pelaku tidak lagi hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi lebih sering memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap akun maupun informasi pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujar William dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

William menjelaskan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," kata William.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban phishing, masyarakat diimbau membiasakan tiga langkah sederhana. Pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi. Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi. Ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi saat membutuhkan informasi terkait akun.

Adpaun terkait perlindungan konsumen, William menyatakan Indodax memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia selama 24 jam melalui email, live chat help center, call center, dan media sosial resmi perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna memperoleh akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya.

Menurut William, peningkatan kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi langkah penting untuk melindungi aset serta data pribadi di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

"Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan digital, masyarakat perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," ujar William.

Operasi bersama digelar untuk terus memperkuat koordinasi antar-otoritas dalam memberantas penipuan lintas negara yang semakin berkembang secara global

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama sembilan otoritas dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei Darusallam dan Kanada telah menggelar operasi terpadu pemberantasan penipuan keuangan lintas negara (transnational scam).

Operasi tersebut bertajuk Operation FRONTIER+ yang dilakukan selama periode 10 Maret 2026 sampai dengan 7 Mei 2026.

“Operasi bersama digelar untuk terus memperkuat koordinasi antar-otoritas dalam memberantas penipuan lintas negara yang semakin berkembang secara global dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta sektor keuangan,” kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Operasi yang melibatkan lebih dari 3.200 personel tersebut menargetkan berbagai modus penipuan, antara lain penipuan belanja daring (e-commerce), penipuan pekerjaan, penipuan investasi, penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, serta penipuan dengan modus penyamaran sebagai kerabat atau teman.

Dari hasil operasi tersebut, ada sejumlah pencapaian. Pertama, operasi FROINTIER+ telah menangkapp sebanyak 3.018 orang dengan rentang usia 13 hingga 85 tahun.

Kedua, menyelidiki 7.553 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan.

Ketiga, mengungkap lebih dari 138.000 kasus penipuan dengan total kerugian sekitar 752 juta dolar AS (Rp13.229 trilliun).

Keempat, membekukan sekitar 102.000 rekening bank yang terindikasi terkait tindak penipuan, serta

Kelima, mengamankan dana hasil kejahatan lebih dari 161 juta dolar AS (Rp. 2.832 triliun).

Hudiyanto melanjutkan pembentukan platform kolaborasi lintas negara FRONTIER+ menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi internasional dalam memberantas penipuan.

Platform ini melibatkan perwakilan dari anti scam centre di 14 yurisdiksi, termasuk Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei Darusallam, Kanada, Australia, Uni Emirat Arab (Dubai), Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

FRONTIER+ berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi dan intelijen secara real-time, serta mendukung pelaksanaan operasi bersama secara berkala lintas negara.

Ke depan, platform ini terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan global.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus penipuan lintas negara, masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memahami risiko kejahatan digital.

Pertama, tidak mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat;

Kedua, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157);

Ketiga, tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya;

Keempat, menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; serta

Kelima, segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

"Upaya kolaboratif lintas negara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan pelindungan masyarakat dari ancaman penipuan yang semakin canggih dan terorganisir," jelas Hudiyanto.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan National Fraud Portal di Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sebagai platform terintegrasi yang mendukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan terkoordinasi sehingga respons dapat dilakukan secara lebih efisien.

Kepala Ekesekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam pernyataan tertulisnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa sistem tersebut akan memfasilitasi pengumpulan laporan, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud.

Adapun tujuan utama pengembangan National Fraud Portal adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan penipuan, mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut, serta memperkuat sinergi antar pihak dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal.

Dicky mengatakan, saat ini pihaknya juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan platform tersebut.

“Proses ini mencakup penyelarasan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara efektif,” kata dia.

Ia pun menegaskan, OJK melalui IASC senantiasa melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan industri terkait termasuk industri telekomunikasi untuk optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat.

Sejak awal tahun hingga 29 April 2026, OJK telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, pengaduan terbanyak yakni terkait pinjaman online ilegal sebanyak 11.753 pengaduan, diikuti 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Di sisi lain, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

IASC telah menerima 548.093 laporan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 29 April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 268.989 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 932.138 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 485.758. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp614,3 miliar.

IASC juga menemukan sebanyak 106.477 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.

Selain itu, IASC telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp169,3 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengatakan love scam atau modus penipuan berkedok asmara menjadi yang paling berkembang di Indonesia.

"Ada yang pernah kena love scam? Pura-pura punya pacar di online, padahal orangnya nggak ada. Ada nggak? Itu mulai banyak sekarang ya, hati-hati," ujarnya di acara Jogja Financial Forum, Jumat (22/5).

"Sepertinya punya hubungan, yang dikirim gambarnya cowok keren, cewek cantik, padahal itu semua editan AI. Kemudian kita merasa punya hubungan, dan kemudian dengan suka rela kita men-transfer. Itu hati-hati dan mulai banyak penipuan di media sosial," jelas Frederica.

OJK menyatakan per 22 November 2024 hingga 30 April 2026 pihaknya bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 549.074 laporan penipuan.

"Ada yang bisa tebak nggak kira-kira jumlah kehilangan yang dilaporkan masyarakat Indonesia terkait scam dalam satu tahun terakhir? Yang sudah dilaporkan hilang itu Rp9,5 triliun," kata Friderica.

Dalam konteks ini, ia mengatakan terdapat lima modus scam yang banyak dilaporkan masyarakat. Secara berurutan penipuan terkait transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, modus penipuan kerja, serta penipuan melalui media sosial.

"Kena scam jual beli online, ini penipuan transaksi belanja online. Laporannya masuk ke OJK, 76.724 orang yang kena scam penipuan online," papar Frederica.

Selanjutnya modus scam yang paling banyak digunakan lainnya adalah penipuan impersonation atau fake call sebanyak 44.889 laporan, kemudian penipuan investasi sebanyak 26.613 laporan, lalu ada modus penipuan kerja sebanyak 23.906 laporan, dan penipuan melalui media sosial menempati posisi kelima dengan total aduan sebanyak 20.394 laporan.

Frederica menegaskan pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tindak pidana penipuan dengan berbagai modus scam itu.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap 485.758 rekening, dari total sebanyak 932.138 rekening yang dilaporkan oleh para calon korban scam (penipuan).

"Dari pemblokiran itu, IASC berhasil menyelamatkan dana calon korban penipuan mencapai Rp614,3 miliar dari sejak didirikan pada 22 November 2024 sampai 29 April 2026," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.

dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, Dicky mengatakan Indonesia Anti-Scam Center telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam penanganan scam.

"Ini cukup banyak yang telah kita bisa tangani. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 485.758 dengan total dana korban yang sudah kita bisa selamatkan diblokir yaitu Rp614,3 miliar,” ujarnya.

Sejak didirikan sampai 29 April 2026, IASC telah menerima 548.093 laporan, yaitu terdiri dari 268.989 laporan yang disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC.

Kemudian, sebanyak 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

“IASC juga telah berhasil mengembalikan dana korban senilai Rp169,3 miliar, yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan,” ujar Dicky.

Sebagai informasi, IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan dibentuk oleh OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran.

Sejak 1 Januari 2026 sampai 29 April 2026, OJK juga telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, serta 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Hasil dari pengaduan tersebut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akhirnya menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kemudian, sejak 1 Januari 2026 sampai 13 April 2026, OJK telah menerima 177.244 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 25.392 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 8.529 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.768 dari industri financial technology, 5.185 dari perusahaan pembiayaan, 555 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judi online (judol) dan penipuan di sektor keuangan.

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026, OJK mencatat sebanyak 932.138 rekening dilaporkan terkait aktivitas mencurigakan. Dari jumlah tersebut, 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan.

Selain itu, wasit industri jasa keuangan itu mengungkap total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp614,3 miliar.

Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta dukungan pelaku usaha sektor keuangan dan sistem pembayaran.

"Sejauh ini, jumlah rekening dilaporkan mencapai 932.138 dan yang sudah diblokir sebanyak 485.758 rekening," tulis OJK dalam siaran pers RDK April 2026.

OJK juga mencatat, sejak 22 November 2024 hingga 29 April 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 548.093 laporan terkait penipuan transaksi keuangan. Laporan tersebut terdiri dari 268.989 laporan yang disampaikan melalui pelaku usaha sektor keuangan, serta 279.104 laporan langsung dari korban.

Tak hanya itu, IASC juga menemukan 106.477 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan. Dari seluruh upaya penanganan tersebut, dana korban yang berhasil dikembalikan mencapai Rp169,3 miliar.

Lebih lanjut, OJK menegaskan akan terus meningkatkan kapasitas penanganan kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal guna melindungi masyarakat. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya praktik judol dan penipuan digital yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi keuangan.

"IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," pungkas OJK dalam keterangan tersebut.

Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan sebanyak 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.

Selain itu, pada periode yang sama, Satgas PASTI juga menghentikan 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Satgas PASTI mencermati sejumlah modus kegiatan keuangan ilegal dan penipuan yang saat ini paling banyak dilaporkan masyarakat.

Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya.

Salah satu modus dimaksud yakni jasa periklanan dengan sistem deposit. Modus ini menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau meng-klik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.

Kemudian, terdapat modus duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation). Pelaku meniru nama, logo atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat, padahal penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berizin dimaksud.

Selanjutnya, modus penawaran pendanaan yang menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.

Tak hanya itu, terdapat pula modus money game yang mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Terakhir, perdagangan aset kripto ilegal. Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

Terkait laporan penipuan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima sebanyak 515.345 laporan dari masyarakat selama 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026

Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Satgas PASTI dan OJK kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya; serta tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun.

Selain itu, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157); serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih tingginya laporan masyarakat terkait pinjaman online alias pinjol ilegal dan investasi bodong di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2025.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan pihaknya menerima 280 laporan terkait pinjol ilegal serta 88 laporan investasi ilegal dari masyarakat Kepri.

“Laporan ini menunjukkan masih adanya aktivitas pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang merugikan masyarakat,” kata Sinar di Batam.

Selain itu, melalui sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), OJK juga menerima berbagai laporan penipuan keuangan, mulai dari penipuan belanja daring, penipuan telepon, investasi fiktif, hingga penipuan lowongan kerja.

Secara nasional, tercatat sekitar 417.000 laporan penipuan keuangan yang masuk ke OJK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 416.000 rekening berhasil diblokir dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp511 miliar.

“Melalui Indonesia Anti-Scam Centre, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan keuangan agar rekening pelaku segera diblokir dan dana yang masih tersisa berpeluang diselamatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan dapat melapor melalui situs resmi IASC dengan melampirkan data diri, bukti kepemilikan rekening, kronologi kejadian, serta bukti transfer.

Program ini merupakan bagian dari Satgas PASTI yang melibatkan berbagai lembaga, antara lain Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas jasa keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi serta tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.