JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI memiliki semangat positif karena sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi hukum Indonesia di tengah relasi internasional. Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan .

Trimedya mengatakan, RUU HPI tidak hanya perlu dibaca sebagai pembaruan hukum perdata internasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara menegaskan kedaulatan hukum nasional, melindungi kepentingan pengusaha Indonesia, serta tetap menjaga kepastian hukum bagi investor asing.

"Kalau kita lihat semangatnya, ini soal nasionalisme. Pak Prabowo semangatnya itu bagaimana kedudukan Indonesia kuat dan nasionalismenya lebih ditonjolkan," ujar Trimedya seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus DPR RI bersama organisasi advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

RDPU tersebut dihadiri perwakilan organisasi advokat, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI).

Trimedya menyatakan, SPI menyambut baik pembahasan RUU HPI. Menurut dia, pembentukan aturan tersebut dapat menjadi titik awal penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam hubungan perdata lintas negara.

"Kami menyambut baik RUU HPI ini. Namun, kami juga memberikan beberapa masukan kepada Pansus agar berhati-hati dalam membahasnya," kata Trimedya.

Ia menilai, semangat nasionalisme dalam RUU HPI perlu tetap dijaga, terutama untuk memastikan hak-hak Indonesia dan pelaku usaha nasional tidak terabaikan dalam hubungan hukum internasional.

Namun, Trimedya mengingatkan bahwa penguatan kepentingan nasional harus tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi investor asing.

"Nasionalisme tetap muncul, hak-hak Indonesia tetap dijaga, terutama pengusaha-pengusaha Indonesia. Tapi jangan juga membuat investor asing menjadi takut," ujarnya.

Menurut Trimedya, keseimbangan itu penting karena salah satu persoalan utama yang selama ini dikeluhkan investor terhadap Indonesia adalah ketidakpastian hukum.

Ia menyebut masih adanya persepsi bahwa hukum di Indonesia dapat dikendalikan atau bahkan dibeli. Karena itu, RUU HPI diharapkan tidak menambah ruang ketidakpastian, tetapi justru memperkuat kepercayaan dunia usaha.

"Problem bagi investor terhadap Indonesia itu ketidakpastian hukum. Karena ada anggapan hukum di Indonesia masih bisa dikendalikan, masih bisa dibeli. Itu pesan kami kepada Pansus," katanya.

Di sisi lain, Trimedya juga meminta Pansus berhati-hati dalam membahas sejumlah ketentuan dalam RUU HPI. Dari sekitar 59 hingga 63 pasal dalam rancangan tersebut, menurut dia, terdapat beberapa pasal yang perlu dikritisi lebih lanjut. Beberapa ketentuan itu, kata Trimedya, menyangkut aspek penting mengenai orang dan benda.

Ia juga menyoroti besarnya kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam RUU HPI. Menurut dia, kewenangan tersebut perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan.

"Kewenangan yang diberikan kepada hakim itu terlalu besar. Sementara kita masih paham kualitas hakim yang menurut kami sering kali membuat keputusan tidak berdasarkan rasa keadilan masyarakat," kata Trimedya.

Selain itu, Trimedya meminta Pansus menyisir potensi tumpang tindih RUU HPI dengan regulasi lain, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan terkait investasi.

Menurut dia, harmonisasi penting dilakukan agar RUU HPI tidak berbenturan dengan ketentuan yang sudah berlaku dan tidak menimbulkan masalah baru bagi dunia usaha.

Trimedya menyatakan, SPI siap memberikan masukan tertulis yang lebih rinci kepada Pansus. SPI juga siap kembali hadir apabila diundang dalam pembahasan lanjutan. Ia berharap pembahasan RUU HPI dapat berjalan cermat, terbuka, dan tetap menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat kedaulatan hukum nasional serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Mudah-mudahan bisa cepat selesai, tetapi tetap memberi kepastian hukum bagi investor Indonesia, dunia usaha Indonesia, maupun asing," pungkas Ketua Komisi III DPR RI Periode 2004-2009 ini.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sidang kelima perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar yang menjerat Handy Aliansyah (HA) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (18/5).

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari kubu terdakwa, yaitu ahli hukum perdata dan pidana serta satu saksi fakta bernama Farida.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempertanyakan posisi Farida yang sebelumnya tercantum dalam daftar saksi korban, tapi justru tampil sebagai saksi pembelaan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu menjelaskan, Farida telah dipanggil tiga kali untuk hadir sebagai saksi korban, namun sama sekali tidak memberikan respons.

Perdebatan substansial dimulai ketika ahli hukum perdata dari Universitas Muslim Makassar, Sahruddin Nawi, memaparkan konsep wanprestasi di hadapan majelis.

"Ada empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tidak sepenuhnya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," ujarnya di Balikpapan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi dapat menempuh langkah hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga bunga.

Dia mengungkapkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis, tetapi kesepakatan lisan pun sah secara hukum selama terdapat konsensus di antara para pihak.

Ahli hukum perdata itu juga memberikan pandangan kritis terkait pengalihan aset. Menurut Sahruddin, pengalihan aset belum tentu masuk kategori tindak pidana apabila aset tersebut belum berada dalam sita jaminan atau sita eksekusi pengadilan.

"Selama barang itu belum disita, sah-sah saja dialihkan atau dijual. Tidak ada unsur melawan hukum jika hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban," katanya.

Senada, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Mulia Balikpapan Amir menekankan pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penggelapan.

"Kalau barang dijual lalu hasilnya dinikmati sendiri, itu bisa masuk penggelapan. Tetapi kalau digunakan untuk membayar kewajiban, maka unsur mens rea harus dilihat lagi," tegasnya.

Dia menilai hubungan bisnis yang lahir berdasarkan kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal.

Menghadapi argumentasi para ahli, JPU dalam persidangan turut mempertanyakan kapan unsur tindak pidana penipuan dianggap selesai terjadi dan apakah kemacetan pembayaran dapat menghapus unsur pidana.

Adapun, ahli menyatakan unsur mens rea harus benar-benar nyata dan tidak bisa hanya didasarkan pada keterlambatan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Sementara itu, saksi fakta Farida yang bekerja di bagian keuangan perusahaan terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pengadaan BBM solar dalam proyek tersebut.

Menurutnya, purchase order (PO) dibuat berdasarkan permintaan, kemudian diteruskan kepada pemasok untuk pengiriman BBM ke lokasi proyek.

"Setelah barang diterima, invoice diajukan dan pembayaran biasanya dilakukan 14 hari sampai satu bulan," katanya.

Farida mengaku sejak 2012 mulai terjadi keterlambatan pembayaran akibat tunggakan pajak dan belum adanya pembayaran dari pihak CEM kepada perusahaan terdakwa, yang kemudian berimbas pada tunggakan kepada PT Petrotrans.

Dia juga menyebut kondisi keuangan perusahaan terus memburuk hingga sejumlah aset leasing ditarik kembali dan perusahaan berhenti beroperasi pada 2018.

"Aset leasing ditarik semua. Tetapi kewajiban tetap dibayar, termasuk untuk karyawan dan leasing hampir Rp15 sampai Rp17 miliar," katanya.

Di luar pokok perkara, majelis hakim turut menyinggung perkembangan restorative justice (RJ) atau mediasi antara kedua pihak.

Kuasa hukum terdakwa menyebut proses mediasi mulai mengerucut pada pembahasan nilai penyelesaian.

"Sudah mengerucut ke nilai. Mudah-mudahan ada upaya dari terdakwa, apakah sebagian cash atau mekanisme lainnya," ujarnya.

Namun, pihak keluarga korban JM menegaskan hingga kini belum ada titik terang terkait penyelesaian kerugian. Mereka juga menanggapi langsung pendapat para saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam persidangan.

"Kami rasa para ahli tidak membaca secara utuh hasil putusan perdata. Data-data yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong oleh kuasa hukum Handy," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Menurut keluarga JM, sejumlah dokumen yang dipaparkan dalam persidangan sebenarnya telah masuk dalam putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Termasuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan ke majelis hakim, semuanya sudah diputuskan dalam perkara perdata sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan bahan diskusi karena sudah inkrah," katanya.

Pihak keluarga juga menegaskan putusan perdata tersebut telah menyatakan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan.

"Jelas sekali semua harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan. Ini sudah perbuatan melanggar hukum, terlebih sudah ada putusan perdata yang inkrah," tegasnya.

Sebelumnya, keluarga JM mengungkapkan pembayaran dari pihak terdakwa baru mulai dilakukan setelah laporan pidana diajukan ke aparat penegak hukum.

Majelis hakim juga menyoroti status tahanan rumah yang dijalani terdakwa Handy Aliansyah.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti menegaskan status tersebut masih dalam evaluasi pengadilan dan meminta terdakwa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Proses tahanan rumah ini masih dievaluasi pengadilan. Karena itu terdakwa harus berhati-hati, mematuhi seluruh aturan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran," tegasnya.

Majelis Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban wajib lapor selama proses persidangan berlangsung. Lebih jauh, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa HA.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan ada empat rancangan undang-undang (RUU) yang bakal dibahas pada Masa Persidangan V periode 2025-2026 yang dibuka pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

"Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat I terhadap beberapa rancangan undang-undang," ujar Puan di kompleks Senayan.

Puan mengatakan, empat RUU yang akan dibahas pada tingkat pertama salah satunya yakni RUU tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kedua, RUU tentang Hukum Perdata Internasional. Ketiga, RUU tentang Perubahan atas UU No.16/1997 tentang Statistik. Keempat, RUU tentang Desain Industri.

Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa fungsi pengawasan DPR juga bakal diarahkan pada isu strategis di masyarakat agar menjadi perhatian untuk diselesaikan pemerintah.

Total ada 16 isu strategis yang bakal dibahas DPR mulai dari evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat; evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik; dan optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik.

Kemudian, penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif; pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi; dan terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya, percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan; dan pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif.

Tak berhenti di situ, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama; jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual; evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran; evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

Kemudian, tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM; upaya penguatan nilai tukar Rupiah; dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik.

"Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR RI pada masa sidang ini. Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas Puan.

Bisnis.com, SURABAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang secara resmi telah menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda per Jumat (2/1/2026) lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan, pihaknya memberikan catatan kritis terhadap ketentuan dalam KUHP baru. Khususnya, mengenai pasal yang menyebut bahwa aktivitas nikah siri dan poligami dapat dipidanakan.

Menurut Ni'am, perkawinan pada dasarnya merupakan peristiwa keperdataan, sehingga solusi dari permasalahan yang terjadi seyogyanya ditempuh lewat jalur ataupun mekanisme keperdataan, bukan pidana.

"Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki," ungkap Ni'am dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (7/1/2026).

Oleh sebab itu, MUI memberikan perhatian menyeluruh terhadap KUHP baru tersebut agar dapat diterapkan secara baik dan memiliki dampak nyata pada terciptanya ketertiban di tubuh masyarakat.

Ni'am menjelaskan Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurutnya, ketentuan tersebut sebetulnya sudah sangat jelas dan klir karena terdapat qaid dan batasannya, yakni adanya penghalang yang sah.

Sementara mengacu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1).

Dalam pandangan Islam, Nia’m menegaskan faktor yang menjadi penghalang sah dari suatu perkawinan adalah saat perempuan masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sementara bagi laki-laki, keberadaan istri tidak menjadi penghalang sah yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak absah.

“Karenanya pernikahan siri sepanjang syarat rukun terpenuhi, tidak memenuhi syarat untuk adanya pemidanaan," tegasnya.

Dengan demikian, Ni'am menerangkan bahwa tindakan pemidanaan terhadap nikah siri dengan menggunakan dasar Pasal 402 KUHP tersebut adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum.

"Seandainya pun jika itu dijadikan dasar pemidanaan kawin siri, maka itu bertentangan dengan hukum Islam," jelasnya.

Ia pun menyatakan, implementasi KUHP baru harus diawasi agar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat serta mendatangkan ketertiban bagi khalayak umum.

"Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees).

Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa terdapat total 20 aturan turunan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RPP tentang Special Purpose Vehicle dan Trustee itu merupakan salah satu aturan turunan mandat UU P2SK yang ingin diselesaikan tahun depan.

"RPP ini tentu penting untuk dapat mengundang capital inflow masuk ke Indonesia," terang Masyita di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurut Masyita, pembahasan RPP itu dari segi substansi sudah cukup dekat dengan tahap penyelesaian. Dia menjelaskan, payung hukum itu berguna untuk memastikan sistem investasi Indonesia bisa menerapkan sistem hukum di luar civil law yang umumnya diterapkan Indonesia.

Sekadar catatan, civil law merupakan sistem hukum yang umumnya berlaku di Indonesia kendati juga mengakui hukum adat maupun hukum Islam di beberapa daerah tertentu (sistem campuran).

Adapun common law adalah sistem hukum yang umumnya diterapkan di negara-negara pusat investasi seperti Singapura, Hong Kong, termasuk Uni Emirat Arab. Terkait hal itu Kementerian Hukum pada tahun lalu menyatakan bahwa sistem common law di sebuah ekosistem investasi dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh UEA.

Common law dalam hal ini melakukan adopsi dan modifikasi terhadap regulasi yang mengatur terkait entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian yang disesuaikan dengan local context dan kepentingan Indonesia.

Masyita menyebut RPP yang tengah digodoknya itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi sistem investasi di Indonesia dalam menerapkan common law, supaya bisa menarik aliran investor asing.

"Ini juga untuk memastikan, meskipun Indonesia mengadopsi civil law, kita bisa meng-craft sedikit common law ke dalam sistem investasi sehingga kita bisa menciptakan suatu area di mana terjadi bankruptcy remoteness. Ada separation [pemisahan] antara pemilik dan beneficiary dari investasi sehingga mempermudah investasi itu terjadi," terang mantan staf khusus Menkeu itu.

Buka Jalan Family Office?

Adapun penyusunan RPP dimaksud turut bersamaan dengan wacana pembentukan family office di Indonesia, yang digaungkan utamanya oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut mengeklaim bahwa investor mensyaratkan adopsi common law agar mereka menanamkan dananya di Indonesia dengan skema family office. Bali dikabarkan menjadi lokasi di mana family office didirikan.

Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Indonesia sejatinya terbuka dengan sistem hukum selain yang diterapkan kini pada umumnya yaitu civil law, atau sistem hukum Eropa Kontinental.

Keterbukaan itu, terang Yusril, membuat Indonesia bisa mengadopsi berbagai praktik yang berkembang terhadap sistem common law, atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sebagai informasi, common law diterapkan di negara-negara yang memiliki akar sejarah pada Kerajaan Inggris seperti Hong Kong dan Singapura.

Kedua negara itu pun terkenal sebagai hub dari family office, yang banyak menampung investasi maupun kekayaan dari orang super kaya atau high-net worth individuals (HNWI) tanpa dipotong pajak. Yusril menerangkan bahwa selama ini pun Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, misalnya Islamic Law.

"Dalam era dunia makin global ini, makin sulit kalau kita hanya kaku terikat pada satu sistem hukum saja. Dalam praktik pun kita sudah adopt banyak hal, jadi kita juga adopt berbagai konvensi internasional," terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Yusril memastikan bahwa apabila common law jadi diterapkan untuk family office di Indonesia, maka akan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Sebagai contoh, sebagai salah satu syarat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia harus menyesuaikan peraturan di dalam negeri. Khususnya, untuk mereformasi hukum perdata dan bisnis, sekaligus terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Jadi, tidak akan mentah-mentah di-adopt, pasti akan dipertimbangkan, dianalisis dan dituangkan dalam peraturan nasional sendiri sambil kita juga melakukan penyesuaian sana-sini," lanjut pria yang menjabat menteri di bawah empat presiden RI itu.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menerapkan civil law. Ada hukum Islam, hukum adat, serta common law yang juga diterapkan di Indonesia khususnya pada hukum bisnis.

Politisi Partai Gerindra itu pun menyampaikan bahwa prasyarat family office yang disampaikan oleh Luhut bukanlah suatu hal baru. Dia mengatakan common law sudah banyak diadopsi dalam hal korporasi, perbankan, maupun keuangan di Indonesia.

"Tugas kami di Kementerian Hukum akan melakukan harmonisasi sekiranya ada usulan perubahan perundang-undangan," terang mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (19/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees).

Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa terdapat total 20 aturan turunan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RPP tentang Special Purpose Vehicle dan Trustee itu merupakan salah satu aturan turunan mandat UU P2SK yang ingin diselesaikan tahun depan.

"RPP ini tentu penting untuk dapat mengundang capital inflow masuk ke Indonesia," terang Masyita di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurut Masyita, pembahasan RPP itu dari segi substansi sudah cukup dekat dengan tahap penyelesaian. Dia menjelaskan, payung hukum itu berguna untuk memastikan sistem investasi Indonesia bisa menerapkan sistem hukum di luar civil law yang umumnya diterapkan Indonesia.

Sekadar catatan, civil law merupakan sistem hukum yang umumnya berlaku di Indonesia kendati juga mengakui hukum adat maupun hukum Islam di beberapa daerah tertentu (sistem campuran).

Adapun common law adalah sistem hukum yang umumnya diterapkan di negara-negara pusat investasi seperti Singapura, Hong Kong, termasuk Uni Emirat Arab. Terkait hal itu Kementerian Hukum pada tahun lalu menyatakan bahwa sistem common law di sebuah ekosistem investasi dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh UEA.

Common law dalam hal ini melakukan adopsi dan modifikasi terhadap regulasi yang mengatur terkait entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian yang disesuaikan dengan local context dan kepentingan Indonesia.

Masyita menyebut RPP yang tengah digodoknya itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi sistem investasi di Indonesia dalam menerapkan common law, supaya bisa menarik aliran investor asing.

"Ini juga untuk memastikan, meskipun Indonesia mengadopsi civil law, kita bisa meng-craft sedikit common law ke dalam sistem investasi sehingga kita bisa menciptakan suatu area di mana terjadi bankruptcy remoteness. Ada separation [pemisahan] antara pemilik dan beneficiary dari investasi sehingga mempermudah investasi itu terjadi," terang mantan staf khusus Menkeu itu.

Buka Jalan Family Office?

Adapun penyusunan RPP dimaksud turut bersamaan dengan wacana pembentukan family office di Indonesia, yang digaungkan utamanya oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut mengeklaim bahwa investor mensyaratkan adopsi common law agar mereka menanamkan dananya di Indonesia dengan skema family office. Bali dikabarkan menjadi lokasi di mana family office didirikan.

Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Indonesia sejatinya terbuka dengan sistem hukum selain yang diterapkan kini pada umumnya yaitu civil law, atau sistem hukum Eropa Kontinental.

Keterbukaan itu, terang Yusril, membuat Indonesia bisa mengadopsi berbagai praktik yang berkembang terhadap sistem common law, atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sebagai informasi, common law diterapkan di negara-negara yang memiliki akar sejarah pada Kerajaan Inggris seperti Hong Kong dan Singapura.

Kedua negara itu pun terkenal sebagai hub dari family office, yang banyak menampung investasi maupun kekayaan dari orang super kaya atau high-net worth individuals (HNWI) tanpa dipotong pajak. Yusril menerangkan bahwa selama ini pun Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, misalnya Islamic Law.

"Dalam era dunia makin global ini, makin sulit kalau kita hanya kaku terikat pada satu sistem hukum saja. Dalam praktik pun kita sudah adopt banyak hal, jadi kita juga adopt berbagai konvensi internasional," terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Yusril memastikan bahwa apabila common law jadi diterapkan untuk family office di Indonesia, maka akan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Sebagai contoh, sebagai salah satu syarat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia harus menyesuaikan peraturan di dalam negeri. Khususnya, untuk mereformasi hukum perdata dan bisnis, sekaligus terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Jadi, tidak akan mentah-mentah di-adopt, pasti akan dipertimbangkan, dianalisis dan dituangkan dalam peraturan nasional sendiri sambil kita juga melakukan penyesuaian sana-sini," lanjut pria yang menjabat menteri di bawah empat presiden RI itu.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menerapkan civil law. Ada hukum Islam, hukum adat, serta common law yang juga diterapkan di Indonesia khususnya pada hukum bisnis.

Politisi Partai Gerindra itu pun menyampaikan bahwa prasyarat family office yang disampaikan oleh Luhut bukanlah suatu hal baru. Dia mengatakan common law sudah banyak diadopsi dalam hal korporasi, perbankan, maupun keuangan di Indonesia.

"Tugas kami di Kementerian Hukum akan melakukan harmonisasi sekiranya ada usulan perubahan perundang-undangan," terang mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (19/10/2025).