Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, memberikan dukungan terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya berani menolak campur tangan International Monetary Fund dalam kebijakan ekonomi nasional.

Menurut Anwar, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepentingan negara-negara besar.

"Berani menolak IMF itu, kalau orang enggak punya nyali, (tidak) bisa itu. Kita tahukah kelakuan IMF? IMF itu kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan luar yang ingin membuat negara ini lemah, yang ingin menghancurkan negara," kata Anwar Iskandar kepada MUI Digital di Jakarta, Ahad (14/6/2026).

Anwar menilai keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan teknis di bidang ekonomi, melainkan bagian dari upaya besar membangun kemandirian bangsa. Dia berpandangan Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada intervensi pihak luar dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Dalam pandangannya, kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan pemerintah sejalan dengan cita-cita pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

"Pak Prabowo itu kan ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, itu kan sangat prorakyat. Dan ini menuju sebuah negara mandiri," tuturnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri itu mengatakan semangat kemandirian ekonomi merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, ketergantungan terhadap lembaga keuangan global justru berpotensi menghambat kemampuan bangsa dalam menentukan kebijakan sesuai kepentingan nasional.

Dia bahkan menilai keberanian menolak ketergantungan terhadap IMF menjadi indikator bahwa Indonesia tidak ingin kembali mengalami bentuk penjajahan baru melalui instrumen ekonomi.

"Apa jadinya kalau kemudian IMF diterima lagi? Enggak bisa mandiri seumur-umur kita itu. Maka sebenarnya kita ini ingin apa, ingin negara kita ini maju atau dijajah? Kalau ingin maju, ya kita harus mandiri," tegasnya.

Lebih lanjut, Anwar berpendapat bahwa komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 baru terlihat secara nyata dalam pemerintahan saat ini. Karena itu, ia berharap arah kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional dapat terus dipertahankan.

Menurutnya, dukungan yang disampaikan bukanlah bagian dari kepentingan tertentu, melainkan cerminan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola ekonomi nasional.

"Ini bukan pesanan, bukan apa, ini ya kita merasakan, kita merasakan. Sebagai orang kecil, orang kampung, saya ingin berpesan pada Pak Presiden, jangan diberhentikan hal ini, jangan diberhentikan," ujarnya.

Anwar berharap pemerintah tetap konsisten memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berdaulat sehingga Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung pada tekanan maupun pengaruh lembaga keuangan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Pengukuhan itu juga menjadi bagian dari rangkaian acara MUI yang mengusung tema 'Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa'.

Prabowo tampak tiba di lokasi acara sekitar pukul 10.00 WIB bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prabowo menegaskan bahwa pengukuhan pengurus MUI ini menjadi simbol penting persatuan antara ulama dan umara dalam membangun bangsa.

“Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umara. Kalau ulama dan umara bersatu, insyaallah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Sekali lagi hari ini, lambang bersatunya ulama dan umara di Republik Indonesia. Dan ini adalah cerminan kebangkitan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan bernomor Kep-1/DP-MUI/XI/2025 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Susunan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 menetapkan Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum, didampingi oleh Cholil Nafis, Anwar Abbas, dan Marsyudi Syuhud sebagai Wakil Ketua Umum.

Jajaran ketua diisi oleh sejumlah tokoh, antara lain Asrorun Ni’am Sholeh, Gusrizal Gazahar, Mastuki Baidlowi, Abdul Manan Ghani, Abdul Moqsith Ghazali, M. Ajrul Tanjung, Sudarnoto Abdul Hakim, Sholahuddin Al-Aiyub, Fasli Jalal, Pasni Rusli, Faisal Nasir bin Madi, Siti Ma’rifah, Utang Ranuwijaya, Wahiduddin Adams, Muhammad Zaitun Rasmin, Ahmad Fahrur Rozi Burhan, Nusron Wahid, dan Noor Achmad.

Posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Amirsyah Tambunan dengan dukungan jajaran Wakil Sekretaris Jenderal yang terdiri atas Aminuddin Yakub, Muhammad Ziyad, Asrori S. Karni, Arif Fahrudin, Sarmidi Husna, Hasuarli Halim, Shafira Mahrusah, Muhammad Buhari Muslim, Muhammad Adib Khumaidi, Ery Yusuf, Armai Arief, Nilmayetti Yusri, Ali M. Abdillah, Muhammad Ihsan Tanjung, Syamsul Qomar, Khairul Sholeh Rasyid, Mabroer, Rofiqul Umam Ahmad, dan Rahmat Hidayat.

Sementara itu, jabatan Bendahara Umum diemban oleh Misbahul Ulum yang dibantu oleh Rudy Mas’ud, Diana Dewi, Trisnaningsih Yuliati Juaeli, Yayat Sujatna, Jojo Sutisna, Idy Muzayyad, Mahsin Ahmad, serta Erni Juliana Al-Hasanah Nasution.

Untuk Dewan Pertimbangan, MUI diisi oleh tokoh-tokoh seperti Nasaruddin Umar, Afifuddin Muhajir, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva, Shafiq A. Mughni, Basri Bermanda, Abdul Lah Zaidi, Tamsil Linrung, Phil. Kamaruddin Amin, Amany Lubis, Bariah Priyumi, Yusnar Yusuf, Mashuri Abdillah, Zaenuddin, Masnun Tahir, Muhyiddin Junaidi, dan Muhammad Sapri Hutauruk.

Adapun posisi Sekretaris dijabat oleh Sad Ibrahim dengan Wakil Sekretaris Zainut Tauhid Sa’adi, Zulfa Mustofa, Nauruz Zaman Husein, Ahmad Muzakki, Sabriati Aziz, Siti Aisyah, Valina Singka Subekti, Muhammad Mukri, Shodiqom, dan Nashirul Haq.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan kehadirannya itu merupakan bagian dari dialog tentang keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza. Kemudian, menurutnya MUI mempunyai sikap atas keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza.

"Keputusan MUI nanti akan kita sampaikan. Kita mendengarkan juga. Jadi, ada yang pokok bahwa kita anti penjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tentu kita juga ingin yang terbaik bagi perdamaian dunia," kata Cholil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, MUI juga akan mendengar penjelasan dari Presiden Prabowo terkait alasan bergabung di Dewan Perdamaian Gaza.

Secara umum, menurutnya sikap MUI sebagaimana di dalam Al-Quran, tidak boleh memperbudak manusia. Dalam Undang-Undang Dasar juga menurut Cholil terkandung amanat menolak segala bentuk penjajahan.

"Tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka, kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung?," ujarnya.

Sementara, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa di antara pembahasan antara Presiden Prabowo dengan ormas Islam, termasuk MUI adalah terkait dengan masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian.

"Iya, saya kira Pak Presiden juga sudah memberikan penjelasan banyak juga kepada publik ya di media-media sudah banyak," kata Nasaruddin.

Menag mengatakan bahwa jajaran kementerian juga proaktif mengartikulasikan, memberikan terjemahan terhadap statemen Presiden di luar negeri, termasuk masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian.

Bisnis.com, SURABAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang secara resmi telah menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda per Jumat (2/1/2026) lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan, pihaknya memberikan catatan kritis terhadap ketentuan dalam KUHP baru. Khususnya, mengenai pasal yang menyebut bahwa aktivitas nikah siri dan poligami dapat dipidanakan.

Menurut Ni'am, perkawinan pada dasarnya merupakan peristiwa keperdataan, sehingga solusi dari permasalahan yang terjadi seyogyanya ditempuh lewat jalur ataupun mekanisme keperdataan, bukan pidana.

"Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki," ungkap Ni'am dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (7/1/2026).

Oleh sebab itu, MUI memberikan perhatian menyeluruh terhadap KUHP baru tersebut agar dapat diterapkan secara baik dan memiliki dampak nyata pada terciptanya ketertiban di tubuh masyarakat.

Ni'am menjelaskan Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurutnya, ketentuan tersebut sebetulnya sudah sangat jelas dan klir karena terdapat qaid dan batasannya, yakni adanya penghalang yang sah.

Sementara mengacu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1).

Dalam pandangan Islam, Nia’m menegaskan faktor yang menjadi penghalang sah dari suatu perkawinan adalah saat perempuan masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sementara bagi laki-laki, keberadaan istri tidak menjadi penghalang sah yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak absah.

“Karenanya pernikahan siri sepanjang syarat rukun terpenuhi, tidak memenuhi syarat untuk adanya pemidanaan," tegasnya.

Dengan demikian, Ni'am menerangkan bahwa tindakan pemidanaan terhadap nikah siri dengan menggunakan dasar Pasal 402 KUHP tersebut adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum.

"Seandainya pun jika itu dijadikan dasar pemidanaan kawin siri, maka itu bertentangan dengan hukum Islam," jelasnya.

Ia pun menyatakan, implementasi KUHP baru harus diawasi agar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat serta mendatangkan ketertiban bagi khalayak umum.

"Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — KH Anwar Iskandar kembali mengemban amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Periode 2025-2030, setelah diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu.

Sidang Pleno ke-12 dipimpin Ketua SC Munas XI, KH Masduki Baidlowi. Pembacaan hasil rapat di tim formatur disampaikan oleh Buya Amirsyah Tambunan.

KH Anwar Iskandar menjabat sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar pada 2023.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri, Jawa Timur ini terpilih melalui sistem musyawarah mufakat menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau sistem formatur. Sebanyak 19 orang menjadi formatur.

Sementara itu, Munas XI menetapkan Wakil Ketua Umum, yaitu KH M Cholil Nafis, KH Marsudi Syuhud, dan Buya Anwar Abbas. Sedangkan Sekjen MUI periode 2025-2030 dijabat Buya Amirsyah Tambunan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) MUI Nomor:01/PO-MUI/VI/2025 tentang Pedoman Pemilihan Pengurus MUI.

Pemilihan Ketua Umum MUI dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI dilaksanakan dengan tahapan pemilihan formatur, penetapan formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan Dewan Pimpinan MUI, pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan, dan penyusunan Dewan Pertimbangan.

Jumlah formatur ditetapkan sebanyak 19 orang, terdiri atas tiga orang unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum).

Kemudian, satu orang dari unsur Dewan Pertimbangan, tujuh orang dari unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi, enam orang unsur pimpinan Ormas Islam yang terdiri atas NU dan Muhammadiyah sebagai unsur tetap, dan ormas lain secara proporsional/bergantian.

Kemudian, satu orang unsur cendekiawan Muslim/Perguruan Tinggi Islam dan satu orang unsur Pondok Pesantren.

Berikut Nama Tim Formatur:

1. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025, KH Ma’ruf Amin

2. Ketua Umum MUI Periode 2020-2025, KH Anwar Iskandar

3. Sekretaris Umum MUI Periode 2020-2025, Buya Amirsyah Tambunan

4. Bendahara Umum MUI Periode 2020-2025, H Misbahul Ulum

5. Perwakilan Ormas Islam: Rais Syuriah PBNU, KH Cholil Nafis

6. Perwakilan Ormas Islam: Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas

7. Perwakilan Ormas Islam: Al Irsyad, H Faishol Nasar bin Nasr

8. Perwakilan Ormas Islam: KAHMI, Syamsul Qomar

9. Perwakilan Ormas Islam: Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Zaitun Rasmin

10. Perwakilan Ormas Islam: Ketua Umum GUPPI Prof Fasli Jalal

11. Perwakilan Perguruan Tinggi Islam: Rektor UIN Mataram, Prof Masnun Tahir

12. Perwakilan Pondok Pesantren: Pengasuh Pesantren Darul Uchwah, KH Marsudi Syuhud

13. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MPU Aceh, Tengku Abu Faisal Ali

14. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MUI Bengkulu, Prof Zulkarnain Dali

15. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz

16. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH Mutawakkil Alallah

17. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MUI Maluku Utara, KH Salman

18. Perwakilan MUI Provinsi: Ketua Umum MUI Gorontalo, KH Zulkarnain Sulaiman

19. Perwakilan MUI Provinsi: Sekretaris Umum MUI Kalimantan Utara H Alwani Saputra