Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama New Forests menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan APHI dengan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake Jr bersama perwakilan New Forests, perusahaan investasi modal alam global yang mengelola dana untuk keberlanjutan hutan, perkebunan kayu, dan proyek karbon.

Ketua Umum APHI Soewarso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan sektor kehutanan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, APHI terus mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"APHI pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama investasi yang dapat memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas kawasan, mendorong restorasi ekosistem, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan," katanya.

Terkait hal itu, menurut Soewarso, inovasi pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci untuk untuk mendorong investasi dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Sementara itu, Robert Blake menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan sektor kehutanan Indonesia yang terus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan solusi berbasis alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menarik perhatian investor global," katanya.

Menurut dia, banyak peluang untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dialog yang konstruktif antara para pemangku kepentingan, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan peluang investasi dan kerja sama yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Director Investments (Asia) New Forests Sanjiv Louis menilai Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus memperkuat pengelolaan hutan dan lanskap secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan ketahanan iklim di masa depan.

"Kami melihat Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan," katanya.

Kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan, tambahnya, dapat mendukung peningkatan produktivitas lanskap, perlindungan nilai-nilai lingkungan, serta penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut dia, dialog dengan APHI menjadi langkah penting untuk saling bertukar informasi dan menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil diskusi APHI dengan New Forests menyepakati bahwa komunikasi dan pertukaran informasi perlu terus diperkuat untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi yang dapat mendukung investasi pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem, peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan, serta kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional..,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menggaungkan prinsip “Ecological before Tourism” yang berarti memprioritaskan fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rangkaian Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.

“Pesan utama yang kami bawa adalah 'Ecological Before Tourism'. Fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata. Ekowisata harus menjadi alat untuk memperkuat konservasi, bukan sebaliknya,” kata Menhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati serta langkah strategis nasional yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Menhut Raja Antoni mengatakan, inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan taman nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Ia menambahkan, mekanisme yang dikembangkan mencakup optimalisasi nilai ekonomi karbon serta penguatan ekowisata sebagai instrumen pendukung konservasi.

Menhut juga menegaskan bahwa arah pengembangan taman nasional di Indonesia ke depan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan yang kokoh.

Lebih lanjut, Indonesia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan komunitas internasional, lembaga donor, dan sektor swasta global untuk mendukung skema pembiayaan baru tersebut.

Melalui satgas ini, lanjut dia, Indonesia berupaya memastikan pengelolaan taman nasional berstandar kelas dunia yang tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga melindungi spesies ikonik yang terancam punah.

“Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional. Dengan kolaborasi internasional, kita dapat memastikan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia terjaga demi keseimbangan ekosistem global,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) pada Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di New York, Amerika Serikat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan pengelolaan hutan lestari merupakan pilar integral bagi agenda nasional Indonesia.

Ia menegaskan komitmen ini pun mencakup aksi mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

"Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa," kata Raja.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNFF21 ini menjadi momentum krusial untuk menunjukkan capaian nyata Indonesia dalam mempertahankan tutupan hutan nasional dan mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel kepada komunitas internasional.

Menhut juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan Indonesia dilakukan secara seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti menyampaikan bahwa sidang UNFF21 merupakan pertemuan tingkat tinggi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dalam pengelolaan hutan dunia.

"Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam," ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

APHI terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan pentingnya memperkuat komitmen pelaku usaha kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meneguhkan peran sektor kehutanan sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan di tengah meningkatnya tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, serta tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, menuntut praktik pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan keseimbangan ekologis.

"APHI terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam, serta memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bijak," ujar dia dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk "Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi" di Jakarta, Selasa.

Optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan, lanjutnya, menjadi arah utama pengelolaan hutan saat ini dan ke depan, yang diiringi dengan penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada kesempatan itu Soewarso juga menegaskan perlunya meningkatkan soliditas, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta terus berinovasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz MP menyatakan pemerintah terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, termasuk rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan sebagai penghubung kebijakan tata ruang.

"Pemerintah terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan di tingkat tapak akan diperkuat melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut), dari sekitar 4.800 personel saat ini menjadi sekitar 21.000 personel secara bertahap.

Sedangkan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro menegaskan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam.

Menurut dia, manusia tidak dapat lagi diposisikan sebagai pemilik alam, melainkan sebagai pihak yang menerima amanah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

“Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusak. Pemanfaatan harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit.

Ia menambahkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperlukan koreksi bersama melalui kebijakan dan praktik yang lebih beretika.

Menurut Sigit, APHI memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi menuju pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya sebagai representasi pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra pemerintah.

Dia mengharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kehutanan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina (Persero) Tbk menyeimbangkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam lewat Program Hutan Lestari sebagai inisiatif reforestasi pascaerupsi Gunung Agung pada tahun 2017. Tak sekadar menghijaukan kembali lereng yang sempat mati suri, aksi ini juga menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi warga desa di kawasan Hutan Mahawana Basuki Besakih, Bali.

Sosok local hero di balik transformasi ini, I Nyoman Artana menegaskan pentingnya menjaga Besakih sebagai Huluning Bali Rajya atau hulu dari Pulau Dewata.

"Mengelola lingkungan harus dimulai dari hulu. Jika lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, Bali akan rentan terhadap bencana dan perubahan iklim," kata Nyoman.

Kini, kelompok binaan Nyoman mampu memanen 100 hingga 150 kg madu per tahun, dengan harga jual mencapai Rp500 ribu per liter untuk madu kelanceng. Wisata alam di lokasi ini melonjak drastis dengan pendapatan kelompok mencapai Rp120 juta per bulan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi puluhan warga sebagai pengelola wisata.

Semangat menjaga alam ini pun bergema hingga ke tanah Lampung. Di Ulubelu, seorang pria bernama Wastoyo menjadi saksi hidup bagaimana hutan bisa mengubah karakter seseorang. Jika dulu hutan adalah medan perburuan dan sasaran gergaji mesin, kini hutan adalah rumah yang ia proteksi dengan sepenuh hati.

"Dulu, menebang pohon adalah cara instan kami untuk menyambung hidup karena ketidaktahuan. Kami terjebak dalam siklus perusakan demi sesuap nasi," kenang Wastoyo.

Titik balik terjadi saat Pertamina memperkenalkan Sekolah Hutan Lestari. Melalui pendampingan intensif kepada KUPS Margo Rukun, para mantan pemburu ini bertransformasi menjadi pembudidaya ulung. Mereka tidak hanya menanam 50.000 bibit pohon Multi-Purpose Tree Species (MPTS) untuk menahan erosi, tetapi juga mengubah limbah kopi menjadi pupuk berkualitas melalui unit Pertaganik Bestari.

Keberhasilan ini tercermin dari angka yang fantastis: KUPS Margo Rukun kini mencatatkan omzet hingga Rp2,2 miliar per tahun. Produk bibit dan konsep budidaya lebah mereka bahkan telah diadopsi oleh berbagai perusahaan multinasional sebagai standar rehabilitasi lahan di Lampung.

Bergeser ke pesisir Selatan Jawa, sebuah cerita unik lahir dari tangan dingin Wahyono di Kampung Laut, Cilacap. Di tempat yang dulunya gundul akibat pembalakan mangrove besar-besaran, Wahyono sempat dianggap "gila" oleh warga sekitar karena kegigihannya menanam kembali bakau di atas lahan yang gersang dan penuh udang yang mati terserang penyakit.

"Dulu semuanya gersang, namun, saya yakin mangrove adalah 'pabrik' alami kita, kini, keraguan warga sirna." ujar Wahyono.

Pembibitan mandiri Wahyono mampu memproduksi hingga 800 ribu bibit mangrove setiap tahunnya. Kawasan tersebut kini telah bermetamorfosis menjadi pusat eduwisata yang diakui peneliti mancanegara sebagai model pemulihan ekosistem pesisir.

Wahyono dengan haru menutup ceritanya, "Dulu mereka bilang saya gila, sekarang kita 'gila' bersama-sama untuk menjaga hutan demi masa depan anak cucu."

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa ketiga cerita sukses ini adalah bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendukung program kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah era Presiden Prabowo Subianto.

Program Hutan L3stari telah menanam lebih dari delapan juta pohon produktif dan mangrove serta telah membina masyarakat sekitar melalui integrasi antara reforestasi, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi generasi muda.

"Pertamina membuktikan bahwa menjaga energi bumi bisa sejalan dengan menghidupkan kemandirian masyarakat, hutan tidak lagi hanya dijaga agar tidak rusak, tapi dirawat agar terus memberi kehidupan." Lanjut Baron.

Program Hutan Lestari berkontribusi pada pencapaian beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengakhiri kelaparan (SDG 2), memastikan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12), serta aksi iklim (SDG 13). Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang menjadi landasan Pertamina dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Suara lonceng yang memecah keheningan di lereng Gunung Agung menjadi mukadimah bagi sebuah harapan baru. Di Pura Kancing Gumi, Bali, doa-doa melambung setinggi 250 meter dari permukaan laut, memohon keselamatan bagi alam semesta.

Namun, masyarakat di kawasan Hutan Mahawana Basuki Besakih menyadari bahwa doa harus beriringan dengan laku nyata.

Melalui filosofi Tri Hita Karana—keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam—Pertamina hadir melalui program Hutan Lestari. Inisiatif reforestasi pasca-erupsi Gunung Agung tahun 2017 ini kini tak sekadar menghijaukan kembali lereng yang sempat mati suri, tetapi juga menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi warga desa.

I Nyoman Artana, sosok local hero di balik transformasi ini, menegaskan pentingnya menjaga Besakih sebagai Huluning Bali Rajya atau hulu dari Pulau Dewata. "Mengelola lingkungan harus dimulai dari hulu. Jika lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, Bali akan rentan terhadap bencana dan perubahan iklim," ujarnya dengan nada penuh penekanan.

Hasil dari menjaga "hulu" ini pun berbuah manis. Kelompok binaan Nyoman kini mampu memanen 100 hingga 150 kg madu per tahun, dengan harga jual mencapai Rp500.000 per liter untuk madu kelanceng yang berkhasiat tinggi. Tak hanya itu, geliat wisata alam di lokasi ini melonjak drastis dengan pendapatan kelompok mencapai Rp120 juta per bulan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi puluhan warga sebagai pengelola wisata.

Semangat menjaga alam ini pun bergema hingga ke tanah Lampung. Di Ulubelu, seorang pria bernama Wastoyo menjadi saksi hidup bagaimana hutan bisa mengubah karakter seseorang. Jika dulu hutan adalah medan perburuan dan sasaran gergaji mesin, kini hutan adalah rumah yang ia proteksi dengan sepenuh hati.

"Dulu, menebang pohon adalah cara instan kami untuk menyambung hidup karena ketidaktahuan. Kami terjebak dalam siklus perusakan demi sesuap nasi," kenang Wastoyo.

Titik balik terjadi saat Pertamina memperkenalkan Sekolah Hutan Lestari. Melalui pendampingan intensif kepada KUPS Margo Rukun, para mantan pemburu ini bertransformasi menjadi pembudidaya ulung. Mereka tidak hanya menanam 50.000 bibit pohon Multi-Purpose Tree Species (MPTS) untuk menahan erosi, tetapi juga mengubah limbah kopi menjadi pupuk berkualitas melalui unit Pertaganik Bestari.

Keberhasilan ini tercermin dari angka yang fantastis: KUPS Margo Rukun kini mencatatkan omzet hingga Rp2,2 miliar per tahun. Produk bibit dan konsep budidaya lebah mereka bahkan telah diadopsi oleh berbagai perusahaan multinasional sebagai standar rehabilitasi lahan di Lampung.

Bergeser ke pesisir Selatan Jawa, sebuah cerita unik lahir dari tangan dingin Wahyono di Kampung Laut, Cilacap. Di tempat yang dulunya gundul akibat pembalakan mangrove besar-besaran, Wahyono sempat dianggap "gila" oleh warga sekitar karena kegigihannya menanam kembali bakau di atas lahan yang gersang dan penuh udang yang mati terserang penyakit.

"Dulu semuanya gersang, namun, saya yakin mangrove adalah 'pabrik' alami kita, kini, keraguan warga sirna." ujar Wahyono.

Pembibitan mandiri Wahyono mampu memproduksi hingga 800 ribu bibit mangrove setiap tahunnya. Kawasan tersebut kini telah bermetamorfosis menjadi pusat eduwisata yang diakui peneliti mancanegara sebagai model pemulihan ekosistem pesisir.

Wahyono dengan haru menutup ceritanya, "Dulu mereka bilang saya gila, sekarang kita 'gila' bersama-sama untuk menjaga hutan demi masa depan anak cucu."

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa ketiga cerita sukses ini adalah bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendukung program kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah era Presiden Prabowo Subianto.

Program Hutan Lestari telah menanam lebih dari delapan juta pohon produktif dan mangrove serta telah membina masyarakat sekitar melalui integrasi antara reforestasi, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi generasi muda.

"Pertamina membuktikan bahwa menjaga energi bumi bisa sejalan dengan menghidupkan kemandirian masyarakat, hutan tidak lagi hanya dijaga agar tidak rusak, tapi dirawat agar terus memberi kehidupan.” Lanjut Baron.

Program Hutan Lestari berkontribusi pada pencapaian beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengakhiri kelaparan (SDG 2), memastikan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12), serta aksi iklim (SDG 13). Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang menjadi landasan Pertamina dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suara lonceng yang memecah keheningan di lereng Gunung Agung menjadi mukadimah bagi sebuah harapan baru. Di Pura Kancing Gumi, Bali, doa-doa melambung setinggi 250 meter dari permukaan laut, memohon keselamatan bagi alam semesta.

Namun, masyarakat di kawasan Hutan Mahawana Basuki Besakih menyadari doa harus beriringan dengan laku nyata. Melalui filosofi Tri Hita Karana—keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam—Pertamina hadir melalui program Hutan Lestari.

Inisiatif reforestasi pasca-erupsi Gunung Agung tahun 2017 ini kini tak sekadar menghijaukan kembali lereng yang sempat mati suri, juga menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi warga desa.

I Nyoman Artana, sosok local hero di balik transformasi ini, menegaskan pentingnya menjaga Besakih sebagai Huluning Bali Rajya atau hulu dari Pulau Dewata.

"Mengelola lingkungan harus dimulai dari hulu. Jika lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, Bali akan rentan terhadap bencana dan perubahan iklim," ujarnya dengan nada penuh penekanan.

Hasil dari menjaga "hulu" ini pun berbuah manis. Kelompok binaan Nyoman kini mampu memanen 100 hingga 150 kg madu per tahun, dengan harga jual mencapai Rp 500 ribu per liter untuk madu kelanceng yang berkhasiat tinggi.

Tak hanya itu, geliat wisata alam di lokasi ini melonjak drastis dengan pendapatan kelompok mencapai Rp 120 juta per bulan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi puluhan warga sebagai pengelola wisata.

Semangat menjaga alam ini pun bergema hingga ke tanah Lampung. Di Ulubelu, pria bernama Wastoyo menjadi saksi hidup bagaimana hutan bisa mengubah karakter seseorang. Jika dulu hutan adalah medan perburuan dan sasaran gergaji mesin, kini hutan adalah rumah yang ia proteksi dengan sepenuh hati.

"Dulu, menebang pohon adalah cara instan kami untuk menyambung hidup karena ketidaktahuan. Kami terjebak dalam siklus perusakan demi sesuap nasi," kenang Wastoyo. Titik balik terjadi saat Pertamina memperkenalkan Sekolah Hutan Lestari.

Melalui pendampingan intensif kepada KUPS Margo Rukun, para mantan pemburu ini bertransformasi menjadi pembudi daya ulung. Mereka tidak hanya menanam 50 ribu bibit pohon Multi-Purpose Tree Species (MPTS) untuk menahan erosi, juga mengubah limbah kopi menjadi pupuk berkualitas melalui unit Pertaganik Bestari.

Keberhasilan ini tecermin dari angka yang fantastis: KUPS Margo Rukun kini mencatatkan omzet hingga Rp 2,2 miliar per tahun. Produk bibit dan konsep budi daya lebah mereka bahkan telah diadopsi berbagai perusahaan multinasional sebagai standar rehabilitasi lahan di Lampung.

Bergeser ke pesisir Selatan Jawa, sebuah cerita unik lahir dari tangan dingin Wahyono di Kampung Laut, Cilacap.

Di tempat yang dulunya gundul akibat pembalakan mangrove besar-besaran, Wahyono sempat dianggap "gila" oleh warga sekitar karena kegigihannya menanam kembali bakau di atas lahan yang gersang dan penuh udang yang mati terserang penyakit.

"Dulu semuanya gersang, namun, saya yakin mangrove adalah 'pabrik' alami kita, kini, keraguan warga sirna," ujar Wahyono.

Pembibitan mandiri Wahyono mampu memproduksi hingga 800 ribu bibit mangrove setiap tahunnya. Kawasan tersebut kini telah bermetamorfosis menjadi pusat eduwisata yang diakui peneliti mancanegara sebagai model pemulihan ekosistem pesisir.

Wahyono dengan haru menutup ceritanya, "Dulu mereka bilang saya gila, sekarang kita 'gila' bersama-sama untuk menjaga hutan demi masa depan anak cucu."

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan, ketiga cerita sukses ini bukti nyata komitmen Pertamina mendukung program kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah era Presiden Prabowo Subianto.

Program Hutan Lestari telah menanam lebih dari delapan juta pohon produktif dan mangrove serta telah membina masyarakat sekitar melalui integrasi antara reforestasi, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi generasi muda.

"Pertamina membuktikan, menjaga energi bumi bisa sejalan dengan menghidupkan kemandirian masyarakat, hutan tidak lagi hanya dijaga agar tidak rusak, tapi dirawat agar terus memberi kehidupan” ujar Baron dalam keterangan, Ahad (22/3/2026).

Program Hutan Lestari berkontribusi pada pencapaian beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengakhiri kelaparan (SDG 2), memastikan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12), serta aksi iklim (SDG 13).

Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang menjadi landasan Pertamina dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan hutan lestari serta memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

"Oleh karena itu, kami sangat memperhatikan isu European Union Deforestation Regulation (EUDR), juga masalah feasibility, legality, dan sustainablity. Itu prinsip yang kami pegang dalam tata kelola hutan," ujar Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan (BPPHH) Kementerian Kehutanan Ade Mukadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ditegaskannya saat menerima audiensi dua perusahaan asal Jepang, Tokyo Gas Co. Ltd. dan Hanwa Co. Ltd.di kantor Kementerian Kehutanan. Kedua perusahaan tersebut merupakan pembeli pelet kayu (wood pellet) produksi PT Biomasa Jaya Abadi (PT BJA), perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Audiensi digelar menyusul isu yang diembuskan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jepang yang menuding pengembangan industri wood pellet di Indonesia telah mengakibatkan deforestasi.

Dalam pertemuan tersebut, Tokyo Gas dan Hanwa mengajukan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait pengendalian deforestasi melalui implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemanfaatan hutan, termasuk di dalamnya mengenai praktik perlindungan kelestarian hayati dan flora fauna langka.

Kepala Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut, Tony Rianto mengatakan pengelolaan hutan di Indonesia berpedoman pada empat prinsip utama.

Pertama, kehutanan berkelanjutan yang menyeimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Kedua, transparansi serta akuntabilitas yang memastikan bahwa pengelolaan hutan dapat dipantau dan diakses oleh semua pihak.

Ketiga, legalitas yang memastikan seluruh kegiatan kehutanan harus mematuhi perizinan dan peraturan yang berlaku. Keempat, perlindungan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.

Untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan, Tony menambahkan Indonesia telah membentuk dan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Sistem ini merupakan instrumen untuk menjamin bahwa produk kehutanan dari Indonesia dipanen, diangkut, diolah, dan diperdagangkan dari sumber yang legal dan berkelanjutan serta sepenuhnya mematuhi hukum Indonesia.

“SVLK mencakup seluruh rantai pasok produk kehutanan. Cakupan yang komprehensif ini memastikan ketelusuran penuh dari hutan hingga ke pasar," ujarnya.

Dia menjelaskan proses verifikasi melibatkan lembaga verifikasi independen yang melakukan audit di sektor hulu, hilir, hingga pelaku pasar. Hasil audit memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar domestik maupun internasional memenuhi persyaratan legalitas dan keberlanjutan.

Ade menambahkan Kementerian Kehutanan terus melakukan pembenahan terhadap kebijakan SVLK, terutama untuk memenuhi permintaan EUDR.

Terkait RKT dia menjelaskan yakni dokumen perencanaan operasional wajib bagi perusahaan perhutanan di Indonesia yang disusun setiap tahun sebagai bagian dari Rencana Kerja Usaha (RKU) jangka panjang.

Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian deforestasi dengan membatasi penebangan hanya pada areal dan volume yang diizinkan dan memastikan keberlanjutan hutan dengan mengintegrasikan kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan.

"Indonesia sangat berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, keberlangsungan usaha, perlindungan masyarakat, dan juga perlindungan terhadap flora fauna," ujar Ade.

Audiensi Tokyo Gas dan Hanwa ke Kementerian Kehutanan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Senin (2/3).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pohuwato Syaiful A. Mbuinga menegaskan bahwa PT BJA merupakan investor yang telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan menjalankan operasionalnya secara legal sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja yang hingga saat ini mencapai lebih dari 1.500 orang serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 9 persen.

Investasi PT BJA di Kabupaten Pohuwato telah sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah selalu melakukan pengawasan secara ketat kegiatan investasi di wilayah ini, termasuk kepada PT BJA,” demikian Bupati Syaiful A. Mbuinga.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program komoditas unggulan perkebunan nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan program Perhutanan Sosial.

Integrasi ini memperkuat nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengolahan hulu–hilir, sekaligus memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa empat dari tujuh komoditas strategis perkebunan nasional merupakan tanaman berkayu, sehingga sinergi antara kebijakan hilirisasi perkebunan dan pengelolaan hutan menjadi langkah logis dan strategis.

Dengan pendekatan agroforestri pada lahan perhutanan sosial, kawasan hutan diposisikan sebagai ruang produksi lestari yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Kementan telah menetapkan peta jalan hilirisasi perkebunan yang difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas strategis nasional.

Program hilirisasi ini mencakup tujuh komoditas utama, seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, lada, pala, dan jambu mete, dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan kawasan seluas kurang lebih 870 ribu hektare serta berpotensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru.

Hilirisasi digencarkan agar petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mengolah hasil perkebunan di dalam negeri, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh petani dan daerah. Program ini juga didukung melalui sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi lahan perhutanan sosial oleh Kementerian Kehutanan. Hal tersebut untuk memastikan bahan baku berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam rantai hilirisasi.

Bermanfaat

Dari perspektif lingkungan, integrasi ini justru memperlihatkan manfaat paling fundamental. Pola agroforestri multi-komoditas menjaga tutupan hutan, memperbaiki kesuburan tanah, menjaga tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Komoditas,seperti kopi, kakao, pala, dan kelapa yang tumbuh di bawah naungan pohon besar membantu menjaga mikroklimat hutan dan mengendalikan emisi karbon. Model wanatani karet pun terbukti lebih ramah lingkungan dibandingkan monokultur.

Secara nasional, perhutanan sosial menjadi bagian penting dalam pencapaian komitmen iklim, termasuk target net sink 2030 melalui skema Forest and Other Land Use (FOLU), serta membuka peluang insentif karbon bagi komunitas desa hutan. Bahkan, di wilayah pesisir, perhutanan sosial mendorong ekonomi biru melalui pengelolaan mangrove yang produktif, sekaligus melindungi pantai dari abrasi dan banjir.

Dengan demikian, integrasi perkebunan dan perhutanan sosial bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan fondasi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Secara ekonomi, pengembangan komoditas unggulan, seperti kopi, kakao, pala, mete, dan karet di kawasan perhutanan sosial memperpanjang rantai nilai dan menumbuhkan industri berbasis sumber daya lokal. Komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Untuk komoditas gambir, misalnya, dapat menjadi bahan baku farmasi, kosmetik, tinta, hingga kebutuhan industri, dengan nilai jual yang jauh melampaui bahan bakunya. Hilirisasi juga mendorong masuknya investasi, termasuk pembangunan pabrik pengolahan di daerah penghasil.

Pada komoditas karet, Indonesia yang merupakan eksportir terbesar kedua dunia masih didominasi ekspor bahan baku, padahal pada 2021 nilai ekspor karet telah mencapai US$2,06 miliar (sekitar Rp32,3 triliun) dan masih terbuka ruang besar untuk peningkatan nilai melalui produk turunan, seperti crumb rubber berkualitas tinggi atau aspal karet. Pengolahan di dalam negeri bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menopang ekonomi nasional.

Dari sisi sosial, integrasi hilirisasi perkebunan dan perhutanan sosial menempatkan masyarakat desa hutan sebagai subjek utama pembangunan. Hingga kini, Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola seluas 8,32 juta hektare melalui 11.065 izin usaha kepada sekitar 1,42 juta keluarga.

Sekitar 40 persen kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) telah naik kelas menjadi kelompok usaha mandiri, sementara sisanya terus diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan. Optimalisasi lahan dilakukan melalui sistem agroforestry, dengan komposisi sekitar 60 persen tanaman kayu dan 40 persen tanaman nonkayu, serta penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah.

Model ini memungkinkan petani memperoleh pendapatan harian maupun berkala dari berbagai komoditas, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dampaknya nyata, dimana jumlah desa perhutanan sosial berstatus sangat tertinggal turun drastis dari 2.193 menjadi 189 desa, sementara desa mandiri melonjak dari 33 menjadi 1.803.

Keuntungan Integrasi

Integrasi hilirisasi komoditas perkebunan dengan perhutanan sosial menghadirkan manfaat berlapis yang saling menguatkan. Dari sisi sosial, masyarakat desa hutan memperoleh akses legal atas lahan produktif, sekaligus peningkatan kapasitas usaha, sehingga mereka tidak hanya bertani, tetapi juga mampu mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah.

Secara ekonomi, pengembangan industri hilir di tingkat lokal, mulai dari kopi premium, minyak kelapa olahan, hingga kosmetik berbasis gambir, yang menciptakan lapangan kerja baru, membuka akses pasar ekspor, serta mendorong perputaran ekonomi desa.

Sementara dari sisi lingkungan, penerapan agroforestri yang memadukan tanaman kayu dan perkebunan menjaga tutupan hutan, mendukung keanekaragaman hayati, memperbaiki siklus air, dan menyerap karbon. Kondisi ini selaras dengan target lingkungan nasional, seperti FOLU Net Sink, dimana kondisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia menyerap emisi karbon lebih besar daripada emisi yang dihasilkannya.

Implementasi di lapangan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Di Jambi, kawasan restorasi hutan harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) mengembangkan agroforestri gambir, vanili, dan karet melalui skema perhutanan sosial. Uji coba kebun gambir seluas 10 hektare terbukti meningkatkan pendapatan petani hutan secara signifikan dan direncanakan untuk diperluas, sekaligus menekan praktik perambahan karena masyarakat memiliki sumber penghidupan yang legal dan berkelanjutan.

Di Lampung Selatan, KUPS Lamsel Coffee berhasil mengekspor 8 ton kopi robusta ke Dubai senilai Rp526,6 juta, sementara di Maluku, Hutan Desa Rambatu bersama kelompok usaha menembus pasar India dan Tiongkok melalui ekspor getah damar dan pala senilai Rp2,07 miliar. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa komoditas hutan sosial mampu bersaing di pasar global, ketika dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan hilirisasi.

Untuk memperkuat sinergi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan dukungan konkret. Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan 390 ribu hektare tahap awal untuk hilirisasi berbasis masyarakat, sementara Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih dan input budi daya serta pendampingan teknis melalui program regular dan thematic ABT di provinsi prioritas.

Keterlibatan BUMN perkebunan, seperti PTPN turut mendorong pembangunan infrastruktur hilir di kawasan perhutanan sosial dan penyiapan benih. Dari sisi regulasi, pedoman agroforestri pangan serta berbagai instruksi presiden dan peraturan menteri mempercepat integrasi lintas sektor, didukung pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar.

Keseluruhan upaya ini menegaskan bahwa integrasi hilirisasi perkebunan dan perhutanan sosial merupakan strategi pembangunan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026