Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) mengumumkan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai Rp29,99 miliar, sebagai upaya perseroan untuk mengakselerasi bisnis perusahaan.

Melalui private placement, perseroan menerbitkan sebanyak 309.278.300 saham baru dengan nilai pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp97 per saham, sehingga total dana segar yang dikumpulkan mencapai Rp29,99 miliar.

Direktur Keuangan MUTU Sumarna dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor strategis terhadap fundamental dan prospek bisnis perseroan.

"Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat," ujar Sumarna.

Adapun berbagai investor yang ikut andil private placement perseroan di antaranya, PT Samala Serasi Utama menjadi pemegang porsi terbesar dengan menyerap 103.092.700 saham, yang merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

Kemudian, terdapat PT Bumi Hijau Sedaya menyerap sebanyak 41.237.100 saham, serta perusahaan energy and resources yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) yaitu Interra Resources Limited yang berinvestasi di MUTU melalui anak usahanya di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat Andreas Tjahjadi dan Leonard Tanubrata yang telah lama terlibat dalam perjalanan MUTU melalui berbagai skema investasi.

"Keikutsertaan kembali keduanya melalui aksi private placement, mencerminkan keyakinan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan Perseroan dan memvalidasi arah strategis jangka panjang MUTU," ujar Sumarna.

Lebih lanjut, terdapat wirausahawan climate-tech sekaligus mantan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, yang keikutsertaannya mencerminkan keyakinan terhadap peran MUTU

“Manajemen menegaskan bahwa seluruh investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam manajemen maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, maupun jajaran Direksi dan Dewan Komisaris perseroan,” ujar Sumarna.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga Salahuddin Uno melihat bahwa MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

“Melalui layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi yang dimiliki, MUTU menjadi salah satu enabler penting bagi implementasi standar keberlanjutan di berbagai sektor industri,” ujar Sandiaga.

Menurutnya, investasi ini bukan sekadar keputusan bisnis, namun juga dukungan terhadap akselerasi transformasi ekonomi hijau nasional yang semakin membutuhkan tata kelola, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar global.

“Kami percaya MUTU memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam mendukung agenda keberlanjutan Indonesia ke depan," ujar Sandiaga.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang kawasan industri Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) menyetujui pembagian dividen final untuk tahun buku 2025 sebesar Rp795 miliar atau sebesar Rp16,50 per saham.

Corporate Secretary DMAS, Tondy Suwanto, menyampaikan bahwa pembagian dividen tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah kinerja keuangan yang tetap solid.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun buku 2025 itu akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 26 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Adapun jadwal pembagian dividen DMAS adalah sebagai berikut:

Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 24 Juni 2026

Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 25 Juni 2026

Cum dividen di pasar tunai: 26 Juni 2026

Ex dividen di pasar tunai: 29 Juni 2026

Recording date (DPS): 26 Juni 2026

Tanggal pembayaran dividen: 9 Juli 2026

Pembagian dividen tersebut didukung oleh kinerja keuangan yang kuat sepanjang 2025. DMAS membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp800,31 miliar.

Selain itu, perseroan masih memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp1,39 triliun dan total ekuitas mencapai Rp6,61 triliun per 31 Desember 2025.

Di samping persetujuan pembagian dividen, RUPST juga telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris.

Dengan menerima baik pengunduran diri Muktar Widjaja dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat Teky Mailoa sebagai Presiden Komisaris yang baru. Mengangkat Irhoan Tanudiredja selaku Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Teky Mailoa

Wakil Presiden Komisaris: Hermawan Wijaya

Wakil Presiden Komisaris: Masayoshi Hirose

Komisaris: Seiji Itagaki

Komisaris Independen: Teddy Pawitra

Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan

Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Pada saat yang bersamaan, PT Puradelta Lestari Tbk melaksanakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan hilirisasi kelapa sawit, PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), memperoleh fasilitas kredit senilai Rp8,99 triliun dari BRI untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan operasional perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan pada Rabu (10/6/2026), CBUT menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan nilai plafon maksimal mencapai Rp8.995.400.000.000.

Sekretaris Perusahaan CBUT Alex Dwi Adha menjelaskan fasilitas pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan/atau operasional perseroan. Jangka waktu fasilitas kredit berlaku selama 24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

“Bank BRI memberikan fasilitas kredit kepada perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp8,995 triliun,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Alex Dwi Adha menyampaikan tidak terdapat hubungan afiliasi antara CBUT dan BRI dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, fasilitas kredit itu merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen.

Perseroan juga menegaskan pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Mengutip paparan perseroan, pada 2026 CBUT menargetkan volume produksi 1,16 juta ton, naik 51,79% dari realisasi 603.670 ton pada 2025. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan diharapkan naik 59,60% menjadi Rp23,43 triliun pada 2026 dari sebelumnya Rp13,97 triliun, dan laba bersih Rp240,31 miliar, meningkat 44,18% dari Rp106,17 miliar pada 2025.

Direktur Utama CBUT Rorry Christian Tobing menyampaikan perseroan tengah menyiapkan motor pertumbuhan baru melalui penyelesaian pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD). Saat ini, fasilitas produksi tersebut sedang memasuki tahap commissioning yang dijadwalkan rampung pada Juli 2026.

Kehadiran pabrik baru ini akan memperkuat fasilitas existing perseroan dengan kapasitas produksi Refinery sebesar 2.500 TPD, Kernel Crushing Plant 600 TPD, dan Molding & Filling Plant sebesar 200 TPD.

"Adanya pabrik baru akan meningkatkan volume penjualan olein dan stearin sehingga mendorong pendapatan CBUT. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah dicanangkan," ujarnya dalam Paparan Publik, Kamis (11/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Kasus ini mencuat setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026) dengan mengamankan 10 orang. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta dan lima lainnya di Sumatra Selatan.

Penanganan perkara dilakukan melalui joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dalam perkara ini pihaknya menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani (ABN), orang kepercayaan Edison Adi Triyadi (AD), serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Cory Erin Hardi disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abi Nurwardani dan Cory Erin Hardi ditahan selama 20 hari pertama sejak 8-27 Juni 2026. Adapun Edison dan Adi Triyadi ditahan selama 20 hari pertama sejak 9-28 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Modus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Achmad Taufik menjelaskan Abi Nurwardani melakukan pertemuan dengan Cory Erin Hardi pada 6 Juni 2026 di salah satu hotel di Jakarta.

PT MSA diketahui merupakan pemasok smart board kepada PT My Icon Technology yang memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH," kata Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Menurut KPK, penerimaan uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan yang telah berlangsung sebelumnya. Selain sebagai imbalan atas proyek yang telah berjalan, pemberian itu juga diduga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah agar pihak swasta tetap memperoleh proyek-proyek berikutnya.

Achmad mengungkapkan Edison memerintahkan Abi Nurwardani menerima sejumlah uang dari para rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim, tidak hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash," jelasnya.

Dalam praktiknya, Abi Nurwardani berperan sebagai bendahara yang menyalurkan dana kepada sejumlah pihak, yakni sebesar 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, dan 1% untuk PPK serta bendahara.

Achmad menyebut rekening yang digunakan Abi Nurwardani untuk menampung dana berasal dari sejumlah pihak di lingkungan kerjanya, mulai dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga office boy (OB).

"Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Nah itu ada dari P3K, ada OB juga," ujarnya.

Khusus untuk Edison, uang lebih dahulu diberikan oleh pihak swasta melalui Radiansyah kepada Adi Triyadi selaku orang kepercayaan bupati.

KPK Kembangkan Dugaan Suap ke BPK

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepada salah satu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkara ini masih berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim.

Pada Kamis (11/6/2026), KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara. Sementara dua tersangka lainnya merupakan pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan barang/jasa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Dua orang dari sisi terduga pemberi dan dua orang lagi terduga dari sisi penerima," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Menurut Budi, seluruh tersangka telah ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga sebagian uang yang diterima pihak-pihak di Pemkab Muara Enim kemudian mengalir kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit atas pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan smart TV atau smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengkondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV atau smart board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Budi.

KPK menyatakan identitas lengkap para tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers.

Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai rupiah dan mata uang asing, saldo rekening, serta barang bukti elektronik (BBE) dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp323 juta yang ditemukan dalam tas ransel milik Abi Nurwardani, uang tunai Rp40 juta, US$3.200, dan SAR2.260 yang ditemukan di brankas rumahnya, serta saldo sejumlah rekening senilai Rp1,47 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penghiliran produk kelapa sawit, PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2026 seiring dengan rampungnya pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD) pada Juli 2026.

Mengutip paparan perseroan, pada 2026 CBUT menargetkan volume produksi 1,16 juta ton, naik 51,79% dari realisasi 603.670 ton pada 2025. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan diharapkan naik 59,60% menjadi Rp23,43 triliun pada 2026 dari sebelumnya Rp13,97 triliun, dan laba bersih Rp240,31 miliar, meningkat 44,18% dari Rp106,17 miliar pada 2025.

Direktur Utama CBUT Rorry Christian Tobing menyampaikan perseroan tengah menyiapkan motor pertumbuhan baru melalui penyelesaian pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD). Saat ini, fasilitas produksi tersebut sedang memasuki tahap commissioning yang dijadwalkan rampung pada Juli 2026.

Kehadiran pabrik baru ini akan memperkuat fasilitas existing perseroan dengan kapasitas produksi Refinery sebesar 2.500 TPD, Kernel Crushing Plant 600 TPD, dan Molding & Filling Plant sebesar 200 TPD.

"Adanya pabrik baru akan meningkatkan volume penjualan olein dan stearin sehingga mendorong pendapatan CBUT. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah dicanangkan," ujarnya dalam Paparan Publik, Kamis (11/6/2026).

Pabrik baru ini akan menambah kapasitas refinery dan fraksinasi secara signifikan di atas kapasitas existing 2.500 TPD. Dengan tambahan kapasitas 1.500 TPD, Perseroan dapat meningkatkan volume produksi produk turunan seperti RBDPO, Olein, dan Stearin, sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain hilir terintegrasi.

Momentum ekspansi sejalan dengan agenda pemerintah melalui Kementerian ESDM yang akan memberlakukan kebijakan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diprediksi menjadi game changer yang akan mendongkrak ketahanan pasar domestik.

"Program B50 kami nilai sebagai katalis positif. Kebijakan ini menciptakan tambahan permintaan minyak sawit di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga, yang sangat menguntungkan bagi CBUT sebagai pemain hilir terintegrasi," tambah Rorry.

CBUT pun optimistis dukungan dari induk usaha, yakni PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) dapat menjaga kestabilan pasokan CPO seiring dengan peningkatan kebutuhan penghiliran perseroan.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik global yang masih berlangsung menjaga harga minyak mentah tetap tinggi sehingga mendukung daya saing biodiesel sebagai alternatif energi. Namun, industri sawit tetap menghadapi tantangan dari ketidakpastian permintaan global.

Tingginya harga bahan baku dan biaya logistik berpotensi menekan volume impor dari negara-negara konsumen utama seperti China, India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia dapat memengaruhi tingkat adopsi biodiesel di berbagai negara.

Ke depan, prospek industri juga akan ditentukan oleh perkembangan produksi sawit nasional, risiko cuaca seperti El Niño yang dapat mengganggu hasil panen, serta kebijakan pemerintah terkait pungutan ekspor (levy) untuk mendukung pendanaan program biodiesel.

Secara umum, kombinasi kebijakan B50 dan harga energi yang tinggi masih menjadi faktor utama yang menjaga prospek industri sawit tetap positif pada paruh kedua 2026.

Direktur CBUT Ronny Hertantyo Raharjo menyampaikan perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp45 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 9,76% dibandingkan Rp41 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan CBUT tercatat turun tipis 0,53% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp3,38 triliun pada 3 bulan 2026. Meski demikian, perseroan berhasil menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi produk bernilai tambah.

"Penurunan tipis penjualan pada kuartal I/2026 lebih disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pasar akibat situasi geopolitik. Namun, efisiensi operasional yang ketat dan fokus kami pada produk hilir bernilai tambah tinggi membuat margin laba usaha tumbuh 19,02% menjadi Rp89 miliar," ujarnya.

Kinerja pada awal tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan yang dicatatkan perseroan sepanjang 2025. Pada tahun lalu, penjualan CBUT meningkat 43,05% menjadi Rp13,97 triliun.

Seiring dengan perbaikan refining margin serta kontribusi kuat dari produk minyak goreng kemasan merek Hanau, laba usaha perseroan pada 2025 melonjak 255,16% menjadi Rp366 miliar. Minyak goreng Hanau baru dijual komersil pada 2025.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, CBUT juga mengeklaim terus memperkuat implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG). Hingga akhir 2025, perseroan mencatatkan zero fatal accident di seluruh area operasionalnya.

Dari sisi lingkungan, CBUT telah memanfaatkan energi terbarukan sebesar 16,9 juta kWh serta mengantongi sejumlah sertifikasi keberlanjutan internasional, antara lain RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO-SCCS), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Perseroan juga memastikan ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit dengan capaian traceability to mill sebesar 100% dan traceability to plantation lebih dari 97%. Menurut manajemen, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas akses ke pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan, Titin Rita Lestari, dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara terkait kasus dugaan korupsi Bupati Muara Enim, Edison.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, keduanya turun dari ruang pemeriksaan pada pukul 10.12 WIB setelah menjalani pemeriksaan mendalam sejak Rabu (10/6/2026).

Sebelum masuk mobil tahanan, Titin membantah dirinya menerima uang dan menilai penahanannya tidak adil. Ia mengaku hanya sebagai pelaksana dalam perkara tersebut.

"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," katanya, Kamis (11/6/2026).

Saat kembali ditanya mengenai pihak yang diduga menerima aliran uang, Titin menyebut adanya keterlibatan berjenjang hingga ke tingkat pimpinan.

"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya.

Sementara itu, Augus tidak memberikan pernyataan apa pun terkait kasus yang menjeratnya. KPK hingga kini belum membeberkan konstruksi perkara dan akan menyampaikannya dalam konferensi pers.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Muara Enim Sumatra Selatan

Sebelum penetapan keduanya, KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025–2030 Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardi, marketing PT Millenium Solusi Abadi, di sebuah hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan itu, Abi diduga menerima uang tunai Rp500 juta dari Cory.

PT Millenium Solusi Abadi merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Selain itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran tunai. Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Ia diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yakni 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, serta 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya, Adi Triyadi, dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Cory Erin Hardi diduga melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama New Forests menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan APHI dengan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake Jr bersama perwakilan New Forests, perusahaan investasi modal alam global yang mengelola dana untuk keberlanjutan hutan, perkebunan kayu, dan proyek karbon.

Ketua Umum APHI Soewarso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan sektor kehutanan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, APHI terus mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"APHI pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama investasi yang dapat memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas kawasan, mendorong restorasi ekosistem, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan," katanya.

Terkait hal itu, menurut Soewarso, inovasi pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci untuk untuk mendorong investasi dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Sementara itu, Robert Blake menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan sektor kehutanan Indonesia yang terus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan solusi berbasis alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menarik perhatian investor global," katanya.

Menurut dia, banyak peluang untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dialog yang konstruktif antara para pemangku kepentingan, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan peluang investasi dan kerja sama yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Director Investments (Asia) New Forests Sanjiv Louis menilai Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus memperkuat pengelolaan hutan dan lanskap secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan ketahanan iklim di masa depan.

"Kami melihat Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan," katanya.

Kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan, tambahnya, dapat mendukung peningkatan produktivitas lanskap, perlindungan nilai-nilai lingkungan, serta penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut dia, dialog dengan APHI menjadi langkah penting untuk saling bertukar informasi dan menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil diskusi APHI dengan New Forests menyepakati bahwa komunikasi dan pertukaran informasi perlu terus diperkuat untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi yang dapat mendukung investasi pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem, peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan, serta kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) menyambut positif rencana investasi pengusaha sekaligus pemegang saham utama Grup Saratoga, Sandiaga Uno, di emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (testing, inspection, and certification/TIC) tersebut.

Presiden Direktur Mutuagung Lestari Arifin Lambaga, mengatakan perseroan dan Sandiaga memiliki kesamaan visi dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau (green economy) di Indonesia.

"Pertama, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Sandiaga Uno. Kami punya satu platform pemikiran bahwa green menjadi salah satu tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan," ujar Arifin dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, konsep keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi dunia usaha dan masyarakat. Dia menjelaskan ekonomi hijau bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan (planet), kesejahteraan (prosperity), dan masyarakat (people).

Arifin menilai kesamaan pandangan tersebut membuka peluang besar bagi MUTU dan Sandiaga untuk berkolaborasi mengembangkan bisnis berbasis keberlanjutan.

"Kami ingin lebih dari sekadar perusahaan TIC. Kami ingin menjadi green partner seperti yang disampaikan Pak Sandi," katanya.

Dia mengungkapkan transformasi bisnis tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap layanan keberlanjutan, sertifikasi ESG, sertifikasi halal, hingga berbagai layanan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Karena itu, apabila proses investasi Sandiaga dapat terealisasi, MUTU berharap dapat membangun platform ekonomi hijau yang lebih luas dan inklusif.

"Insyaallah kalau berjodoh akan bergabung bersama-sama kami untuk membangun platform Green Indonesia yang menjadi salah satu potensi besar yang bisa kita kembangkan bersama-sama," ujar Arifin.

Menurut dia, manfaat ekonomi hijau tidak semestinya hanya dinikmati perusahaan besar. Perseroan ingin memperluas akses agar pelaku usaha kecil dan masyarakat umum juga dapat memperoleh manfaat dari tren keberlanjutan tersebut.

Arifin menilai pengalaman Sandiaga dalam mengembangkan program kewirausahaan OK OCE dapat menjadi nilai tambah dalam memperluas jangkauan ekonomi hijau ke berbagai lapisan masyarakat.

"Kami ingin green itu juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Kita ingin mengajak semua orang untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada," katanya.

Private Placement

Rencana investasi Sandiaga muncul di tengah agenda penguatan modal yang tengah disiapkan MUTU melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Desember 2025, MUTU memperoleh restu pemegang saham untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 314,29 juta saham baru atau setara maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Masa pelaksanaan private placement tersebut berlaku selama dua tahun sejak persetujuan pemegang saham atau hingga 2027.

Manajemen menyatakan PMTHMETD ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung rencana ekspansi strategis pada 2026, terutama pengembangan laboratorium, layanan halal, serta peningkatan kapasitas inspeksi dan sertifikasi.

Selain menambah modal kerja dan mendukung kebutuhan operasional, aksi korporasi tersebut juga membuka peluang masuknya investor strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan.

"Perseroan dapat mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Meski demikian, baik MUTU maupun Sandiaga belum mengonfirmasi apakah investasi yang tengah difinalisasi akan dilakukan melalui mekanisme private placement tersebut.

Sandiaga hanya menyatakan seluruh detail transaksi, termasuk besaran investasi dan bentuk kerja sama, masih dalam tahap penyelesaian dan akan diumumkan setelah seluruh proses dokumentasi rampung.

Sementara itu, Arifin mengatakan MUTU masih memiliki waktu hingga dua tahun untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut sesuai persetujuan pemegang saham yang diperoleh pada akhir 2025.

"Kami ada waktu dua tahun untuk mengeksekusi private placement ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno, mengungkapkan minatnya untuk berinvestasi di PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU). Rencana investasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.

Sandiaga Uno mengatakan ketertarikannya terhadap MUTU sejalan dengan fokus investasinya pada sektor ekonomi hijau (green economy) yang dinilainya memiliki prospek besar di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Saya semakin memantapkan minat saya untuk berinvestasi di green economy dan juga aspek yang dijalankan oleh Mutuagung Lestari,” ujarnya setelah RUPS MUTU, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, isu keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta membuka akses pendanaan baru.

Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik, Sandiaga menilai Indonesia memiliki momentum besar untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia juga menilai posisi MUTU sangat strategis karena telah berevolusi dari perusahaan yang berfokus pada layanan inspeksi dan sertifikasi menjadi mitra yang mendukung implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan pengembangan ekonomi hijau.

“MUTU sudah berkembang dari tadinya hanya menyelenggarakan kegiatan pengecekan dan inspeksi, sekarang sudah bergerak menuju spektrum penuh dari ESG dan juga green economy,” katanya.

Sandiaga menambahkan tren investasi berkelanjutan juga semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, generasi Z kini memandang investasi hijau sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat.

Karena itu, dia menilai transformasi PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) dari lembaga sertifikasi menjadi mitra keberlanjutan merupakan langkah yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan.

“Saya melihat MUTU ini bukan hanya sebuah perusahaan yang memberikan layanan sertifikasi, tetapi sebagai mitra untuk membangun Indonesia ke depan dengan fokus pada ekonomi hijau,” ujarnya.

Meski demikian, Sandiaga belum mengungkapkan bentuk maupun nilai investasi yang akan direalisasikan. Dia menyebut seluruh detail transaksi, termasuk besaran kepemilikan saham dan alokasi investasi, masih dalam tahap finalisasi dan harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi.

“Jumlah, alokasi, dan berapa besarnya masih dalam tahap finalisasi. Semua kemungkinan masih terbuka,” katanya.

Dia mengungkapkan proses uji tuntas (due diligence) dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) telah selesai dilakukan. Saat ini, kedua pihak tinggal menyelesaikan sejumlah dokumentasi akhir sebelum transaksi diumumkan secara resmi.

“Bolanya sudah mendekati garis gol. Tinggal menunggu beberapa dokumentasi,” ujarnya.

Sandiaga menegaskan kondisi pasar saham yang masih bergejolak tidak mengubah rencana investasinya. Dia mengaku berinvestasi dengan perspektif jangka menengah hingga panjang dan lebih mengutamakan fundamental perusahaan dibandingkan sentimen pasar jangka pendek.

“Saya ingin membuktikan bahwa untuk perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan berada di sektor yang tepat, justru dalam keadaan seperti ini saatnya berproses,” katanya.

Apabila investasi tersebut terealisasi, Sandiaga menilai MUTU berpotensi berkembang menjadi platform investasi utama di sektor ekonomi hijau Indonesia dan memperluas kiprahnya hingga tingkat internasional.

“Saya melihat ini sebagai platform investasi utama dari ekonomi hijau Indonesia. Kita ingin melihat Mutu berkembang menjadi perusahaan kelas dunia,” ujarnya.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang bersama Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono melakukan kunjungan ke lokasi Program Desa Energi Berdikari (DEB) Uma Palak Lestari di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara Bali pada Sabtu (30/5). DEB merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendorong kemandirian masyarakat melalui integrasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Didampingi Direktur Kelembagaan dan Kepatuhan Pertamina Patra Niaga Kadek Ambara Jaya, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, dan jajaran manajemen Pertamina, jajaran Komisaris meninjau berbagai fasilitas program, hingga melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis energi bersih.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang menilai bahwa program TJSL di DEB Uma Palak Lestari sebagai binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) merupakan contoh pemberdayaan yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian, energi mandiri, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Menurut Nanik, program DEB telah memberikan dampak nyata untuk masyarakat.

"Di tahun 2023 para petani ini gagal panen, namun setelah dibantu Pertamina panen dan penghasilan mereka bisa naik hingga dua kali lipat," ujar Nanik.

Ia berharap, program tersebut dapat direplikasi di berbagai wilayah operasi Pertamina lainnya.

"Semoga hal ini bisa diterapkan juga di berbagai area Pertamina lainnya, karena menjangkau petani, pengusaha kecil, pelaku usaha wisata dan lainnya," katanya.

Senada, Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono mengingatkan bahwa program TJSL harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Pertamina berupaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini membuat mereka bisa semakin merasakan manfaat hadirnya perusahaan. Melalui manfaat yang dirasakan secara nyata, semoga bisa membuat mereka memiliki rasa untuk semakin menjaga kehadiran Pertamina, sebagai perusahaan negara dan objek vital nasional," tutur Condro.

Sebelumnya, masyarakat setempat dihadapkan pada keterbatasan pasokan air untuk pertanian, terutama saat musim kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada kesejahteraan petani. Program DEB menjawab kondisi itu melalui pengembangan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus pengembangan kawasan ekowisata dan eduwisata.

Pada sektor pertanian, Pertamina menghadirkan sistem pengairan dengan pembangkit yang memanfaatkan Renewable Battery Technology (RBT) dan mikrohidro dengan kapasitas 21 kWp. Pemanfaatan energi bersih ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 27,3 ton CO₂eq per tahun.

Sistem itu telah mengairi lahan pertanian seluas 103 hektare yang dilengkapi teknologi pengairan digital serta penggunaan alat pertanian elektrik, seperti traktor dan mesin penggiling padi. Selain itu, Pertamina juga membangun fasilitas Bale Melajang sebagai pusat edukasi pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, serta memberikan pelatihan pengelolaan irigasi berbasis sistem Subak.

Program ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 408 penerima, termasuk 24 petani perempuan. Dampak ekonomi yang dihasilkan antara lain penghematan biaya listrik hingga Rp44 juta per tahun serta peningkatan produktivitas padi dari 5,5 ton menjadi 7,5 ton per hektare.

Sementara itu, lahan seluas 5 hektare dikembangkan menjadi area budidaya padi organik varietas Mentik Susu dengan omzet mencapai Rp476 juta per tahun.

Program DEB juga mengembangkan kawasan ekowisata dan eduwisata melalui pembangunan ruang terbuka hijau, jogging track, kafe rest area, dan camping ground yang mampu menarik sekitar 72 ribu wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap tahun, pendapatan masyarakat tercatat mencapai Rp64 juta.

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari, I Wayan Sukadana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pertamina yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kelompok tani setempat.

"Sejak kehadiran program TJSL Pertamina di tahun 2021 hingga 2026, melalui berbagai pembinaan dan fasilitas yang diberikan,ternyata mampu semakin meningkatkan hasil pertanian dan juga meningkatan kesejahteraan ekonomi para anggota kelompok tani juga masyarakat. Saya ucapkan terimakasih kepada Pertamina," pungkas I Wayan Sukadana.