Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA—Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur mencapai Rp367,95 miliar pada triwulan I/2026.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan capaian ini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 26,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai Rp290,53 miliar.

“Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa ekonomi berbasis kehutanan masyarakat di Jawa Timur terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan,” katanya dikutip Senin (6/4/2026).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penguatan pembinaan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan.

“Hal ini menandakan bahwa kita mampu mengelola potensi usaha kehutanan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi, dengan dukungan pendampingan yang intensif,” tegasnya.

Secara nasional, capaian NTE KTH pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar atau meningkat 15,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total capaian nasional tersebut, Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar Rp367,95 miliar atau setara 59,38%.

Capaian ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai kontributor utama nasional dalam pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.

Keberhasilan KTH Jawa Timur juga ditunjukkan dengan kemampuan menembus pasar internasional. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Kelompok ini berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.

“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” ujar Khofifah.

Berdasarkan data triwulan I/2026, capaian NTE tertinggi didominasi oleh beberapa kabupaten yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat.

Kabupaten Trenggalek mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, diikuti Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.

Khofifah menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.

Dari sisi komoditas, capaian NTE KTH Jawa Timur masih didominasi oleh hasil hutan kayu yang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif.

Namun demikian, dia menekankan, pentingnya diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu agar nilai tambah ekonomi semakin meningkat dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan pula komitmen Pemprov Jawa Timur untuk terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan akses pasar.

“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (K24)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemehut) memperkuat tata kelola hasil hutan melalui implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) yang berbasis layanan digital.

“Dalam konteks perdagangan global, Indonesia memperkuat implementasi SVLK sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjamin legalitas kayu, tetapi juga memastikan aspek keberlanjutan, ketertelusuran penuh (end-to-end traceability), kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta tata kelola rantai pasok yang transparan dan terintegrasi secara digital,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

SVLK+ dikembangkan dengan beberapa penguatan utama. Pertama adalah Digital Traceability Terintegrasi di mana seluruh alur produksi dari hulu hingga hilir terdokumentasi dalam sistem berbasis elektronik yang dapat diverifikasi secara independen dan real-time.

Lebih lanjut, penguatan aspek kelestarian (S-PHL Terintegrasi) yaitu integrasi penuh dengan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) sehingga verifikasi tidak berhenti pada legalitas administratif, tetapi juga memastikan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Aspek ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas publik yang memberikan akses informasi yang lebih terbuka serta penguatan peran lembaga penilai dan verifikasi independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Serta keempat adalah Harmonisasi Standar Global dengan penyesuaian berkelanjutan agar kompatibel dengan regulasi pasar utama dunia, termasuk persyaratan uji tuntas (due diligence) dan standar anti-deforestasi,” ujar Ristianto.

Dengan pendekatan SVLK+, lanjutnya, Indonesia tidak hanya mempertahankan reputasi sebagai pelopor sistem legalitas kayu yang kredibel, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam kerja sama perdagangan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat.

“Sistem ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan Indonesia berasal dari sumber yang legal, dikelola secara lestari, serta memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance),” kata Ristianto.

Selain itu, Kemenhut juga memastikan bahwa transformasi digital ini berjalan paralel dengan penguatan integritas sumber daya manusia dan penegakan hukum.

Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan, modernisasi sarana pengawasan, serta integrasi sistem pengaduan publik menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk menutup celah korupsi dan praktik ilegal.

“Melalui SVLK+ dan digitalisasi tata kelola kehutanan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memerangi perdagangan produk hutan ilegal, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, serta menjaga kedaulatan sumber daya hutan nasional secara berkelanjutan,” jelas Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat sekitar kawasan hutan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengungkapkan kebijakan pemerintah melakukan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di tiga provinsi akan berdampak terhadap ekspor hasil hutan nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyatakan pemerintah mencabut izin 22 perusahaan pemegang PBPH seluas 1.010.991 ha di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai respond atas bencana hidrometeorologi.

"Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini berpotensi memperlemah ketahanan sosial-ekonomi di daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas kehutanan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .

Selain dampak ketenagakerjaan, Purwadi menilai, keberlanjutan rantai pasok industri kehutanan akan terhambat, mengingat industri kehutanan nasional saat ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku kayu domestik.

Penurunan pasokan bahan baku dari hulu akan berdampak langsung pada proses produksi industri hilir, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan dan daya saing produk hasil hutan Indonesia.

Berdasarkan estimasi awal, lanjutnya, pencabutan izin PBPH di tiga provinsi di Sumatera tersebut, akan menyebabkan sekitar 19.000 orang kehilangan pekerjaan di sektor hulu dan hilir.

Selain itu menurunnya nilai perdagangan produk hasil hutan domestik, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), pajak ekspor dan devisa ekspor sebesar 125,29 juta dolar AS per tahun.

"Valuasi ini belum memperhitungkan efek multiplier terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.

Purwadi menegaskan APHI menghormati upaya pemerintah dalam menata perizinan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional, namun demikian pihaknya mendorong agar evaluasi dan penertiban izin dilakukan secara terukur, objektif, dan memberi ruang pembinaan, sehingga tujuan perbaikan tata kelola tetap tercapai dengan meminimalkan dampak sosial-ekonomi.

"Kami akan melakukan konsultasi intensif dengan Pemerintah, untuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi atas kebijakan pencabutan ijin tersebut," katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, tambahnya, APHI akan terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang baik, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sertifikasi menjadi simpul penting dalam memastikan integritas, ketelusuran, dan akuntabilitas produk kayu Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia terus memperkuat posisi produk hasil hutan di pasar global melalui sinergi kebijakan dan sertifikasi berstandar internasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan(Kemenhut) Laksmi Wijayanti menyatakan penguatan sertifikasi menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan global.

Sektor kehutanan, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, meski pertumbuhan sejumlah komoditas menunjukkan kecenderungan stagnan.

"Indonesia memiliki sistem regulasi dan praktik pengelolaan hutan yang kuat, namun tantangan reputasi tetap muncul," ujarnya dalam seminar "Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global" yang digelar Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) .

Untuk itu pihaknya mendorong adanya komunikasi yang lebih utuh, berbasis data, dan konsisten untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengelola sumber daya hutan sebagai aset terbarukan yang dapat ditelusuri.

“Sertifikasi menjadi simpul penting dalam memastikan integritas, ketelusuran, dan akuntabilitas produk kayu Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah terbuka mengakui sistem sertifikasi internasional yang kredibel sebagai bagian dari peningkatan daya saing.

Laksmi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi global, untuk itu diperlukan sinergi antara regulator dan pelaku industri guna mempercepat perbaikan ekosistem usaha, menyelesaikan persoalan sosial dan biaya tinggi, serta memperluas diversifikasi produk non-kayu dan jasa lingkungan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan naskah kerjasama (MoU) antara Ketua Umum IFCC dan Dirjen PHL serta Ketua Umum APHI dan Ketua Umum IFCC untuk mempromosikan produk sertifikasi mandatory PHPL dan skema sertifikasi voluntary IFCC/PEFC

Ketua Umum IFCC Saniah Widuri menjelaskan bahwa IFCC sebagai national governing body dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) terus menjaga kredibilitas sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan rantai pasok.

Ia menjelaskan bahwa standar IFCC dibangun berdasarkan kondisi nasional Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menuntut kepatuhan pada regulasi termasuk Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Hingga saat ini, sertifikasi IFCC telah mencakup lebih dari 5 juta hektare hutan dan 66 industri yang telah mengantongi sertifikat CoC, yang berkontribusi pada peningkatan ekspor produk pulp and paper hingga mencapai 3 miliar dolar AS.

Menurut Saniah, penerapan standar internasional menjadi semakin relevan menjelang implementasi regulasi Uni Eropa, termasuk EUDR, yang memerlukan ketelusuran asal kayu serta jaminan pemenuhan aspek sosial dan lingkungan.

IFCC akan melakukan review standar pada 2026 untuk memperkuat integritas sistem dan memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan global.

"Sinergi dengan Ditjen PHL dan APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) adalah langkah strategis untuk memperluas penerapan sertifikasi IFCC-PEFC dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum APHI, Soewarso menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya kolektif memperkuat posisi industri kehutanan nasional.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) anggota APHI telah berkomitmen menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan membutuhkan dukungan sistem sertifikasi yang kredibel dan diakui internasional.

Melalui MoU dengan IFCC, tambahnya, APHI menargetkan peningkatan kapasitas anggota dalam penerapan sertifikasi, perluasan sosialisasi, serta percepatan penguatan rantai pasok bersertifikat di seluruh Indonesia.

Soewarso juga menegaskan pentingnya menghadapi EUDR dan regulasi global lainnya yang menuntut standar ketelusuran dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

Ia menilai sertifikasi IFCC-PEFC dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia.

“Dengan sinergi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, kita memastikan praktik pengelolaan hutan terus berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia penandatanganan MoU merupakan komitmen nyata sektor kehutanan untuk menjawab tantangan global dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Keberterimaan produk hasil hutan Indonesia seringkali dikaitkan dengan narasi greenwashing. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, celah greenwashing ini telah ditutup dengan regulasi yang menjamin keberlanjutan dan ketertelusuran produk.

Akan tetapi, belum seluruh industri memenuhi regulasi. Laksmi merujuk pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di bawah kendali Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Di sisi lain, yang comply ke sistem itu juga persentasenya belum 100%,” kata Laksmi, dalam paparannya di seminar ‘Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global’, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurutnya, sistem yang sudah menjadi kewajiban ini harus ditaati industri. Pasalnya, ini juga berpengaruh pada kinerja ekspor hasil hutan di tingkat global.

“Ada risiko besar kita mulai ketinggalan, kehilangan daya saing,” ujar Laksmi.

Angka ekspor hasil hutan tergolong stagnan di angka sekitar US$ 12 miliar atau sekitar Rp 200 triliun (kurs Rp 16.670/US$). Income stream utama berasal dari kayu, lapis, woodworking, pulp and paper, dan sejenisnya. Sementara itu, hasil hutan bukan kayu masih berada di angka sangat kecil.

Ke depan, Laksmi dan pihaknya berupaya meningkatkan volume serta nilai tambah produk. Alhasil, produk hasil hutan Indonesia bisa merambah menjadi produk premium. Ini menyesuaikan dengan ritme permintaan global yang relatif tumbuh 3% per tahunnya.

Kerja Sama Sertifikasi Produk dan Pengelolaan Hutan

Selain memastikan keberlanjutan dan ketertelusuran produk melalui SVLK, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan juga menjalin kerja sama dengan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC). Kerja sama ini dalam rangka membuka seluas-luasnya mekanisme best practice di level internasional untuk sertifikasi produk hutan dan pengelolaan hutan.

Kemitraan ini dapat membantu pemerintah menegakkan pengelolaan hutan lestari yang akuntabel, berintegritas tinggi, serta inovatif. Sekaligus untuk menghadapi risiko daya saing yang terus menurun saat permintaan global terus tumbuh.

Laksmi melanjutkan, keberadaan regulasi pemerintah belum cukup, sebab masih dijumpai kualitas atau kapasitas industri yang belum memadai. Pembaruan kerja sama Kementerian Kehutanan dan IFCC harapnya bisa membantu mengoreksi hambatan ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Madu merupakan salah satu produk hasil hutan yang populer di kalangan masyarakat. Selain karena rasa manis alaminya, madu digemari karena kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan.

Menurut Asosiasi Perlebahan Indonesia (API), masyarakat Indonesia mengonsumsi 7 ribu hingga 15 ribu ton madu setiap tahunnya. Namun, tingginya permintaan ini tidak sebanding dengan produksi domestik. Padahal, Indonesia mempunyai potensi besar dalam produksi madu.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi kehutanan, produksi madu nasional berfluktuasi sepanjang tahun 2024.

Bandung (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen penegakan tata kelola hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap kayu yang dihasilkan dan diperdagangkan dari Indonesia adalah legal, lestari, dan terverifikasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Kamis, mengatakan pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ketat.

Beberapa perizinan resmi yang harus dilaksanakan di antaranya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, dan Hak Pengelolaan di kawasan hutan, serta izin pemanfaatan kayu untuk kegiatan non-kehutanan (PKKNK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan wilayah berhutan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Skema perizinan tersebut mengatur agar setiap kegiatan penyiapan lahan, penanaman hutan, atau pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan izin resmi disertai dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitarnya.

Dalam kebijakan kehutanan Indonesia, makna deforestasi adalah perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Pemanfaatan kayu yang diatur pemerintah adalah justru untuk memastikan karakternya sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable natural resources) bisa digunakan secara lestari dan optimal memberikan manfaat.

“Penyempurnaan tata kelola hutan secara terus menerus hingga kini masih menjadi kerangka dasar seluruh kebijakan, strategi, dan prioritas program kehutanan Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Erwan Sudaryanto mengatakan, seluruh kayu yang beredar dari kegiatan berizin harus memiliki dokumen yang terverifikasi dalam skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

“Sistem ini bukan hanya memastikan legalitas, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses produksi dan perdagangan kayu memperhatikan prinsip kelestarian dan keterlacakan (traceability),” kata Erwan.

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem verifikasi kayu paling transparan di dunia,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, SVLK terus diperkuat agar selaras dengan perkembangan regulasi global, termasuk kebijakan-kebijakan terkait perdagangan bebas deforestasi, tanpa mengabaikan keadilan bagi pelaku usaha di dalam negeri dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pemanfaatan hasil hutan.

Lebih lanjut, di era keterbukaan informasi, pemerintah menyambut baik inisiatif pengawasan publik dan terus menyempurnakan sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya.

“Kita ingin publik dan mitra dagang internasional memiliki keyakinan bahwa kayu Indonesia berasal dari sumber yang legal, lestari, dan diverifikasi secara transparan,” ujar Erwan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat tata kelola pengolahan hasil hutan melalui penguatan ketersediaan bahan baku dan rantai pasok hasil hutan sebagai langkah nyata menuju keadilan ekonomi, legalitas usaha, dan kelestarian lingkungan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut, Erwan Sudaryanto mengatakan hal itu dilakukan melalui kemitraan antara industri pengolahan hasil hutan (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/PBPHH) dengan masyarakat / Kelompok Tani Hutan sebagai pemasok bahan baku.

"Kemitraan PBPHH menjadi instrumen strategis dalam memastikan rantai pasok bahan baku kayu yang sah dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya di Jakarta, Senin.

Sebagai langkah penguatan tata kelola kemitraan PBPHH, Direktur BPPHH Kemenhut bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 18 September 2025.

PKS tersebut, lanjut Erwan dalam keterangannya, menjadi landasan dalam penyelenggaraan kemitraan antara PBPHH dan masyarakat, sekaligus bentuk fasilitasi pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Jumadi menambahkan Jatim memiliki potensi besar dari hutan rakyat dan perhutanan sosial yang dapat menjadi sumber bahan baku legal bagi industri.

"Kemitraan PBPHH ini akan sangat membantu meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan Dinas Kehutanan siap mendukung implementasi PKS melalui fasilitasi data, informasi, dan pendampingan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, pada 16 – 17 Oktober 2025, telah dilaksanakan penandatanganan PKS antara tiga PBPHH yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan rakyat dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di Malang dan Sidoarjo, Jatim.

Kegiatan penandatanganan ini menandai langkah konkret implementasi kemitraan PBPHH yang difasilitasi oleh Direktorat BPPHH dan Dinas Kehutanan Jawa Timur serta didukung UPT Kementerian Kehutanan lainnya.

Lebih lanjut Direktur BPPHH menegaskan bahwa pola kemitraan seperti ini akan terus diperluas ke wilayah lain sebagai upaya memperkuat rantai pasok bahan baku legal dan berkelanjutan di sektor kehutanan nasional.

"Kemitraan PBPHH dengan KTH adalah bentuk nyata keberlanjutan industri kehutanan Indonesia menjaga hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan industri tetap berdaya saing," demikian Erwan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025