Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.Pada fase tersebut, OECD akan melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi, mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia sendiri menjadi sorotan karena merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD.

Bahkan OECD mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels

Usai menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sini, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta menggelar pertemuan dengan Komisioner EU.

BESF 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Uni Eropa akan menunda implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) hingga 2027.

Sebagai informasi, EUDR bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor ke atau diekspor dari pasar UE tidak lagi berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Menurutnya, penundaan EUDR akan terbuka setelah disepakatinya perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September lalu.

"Dengan kerjasama Indonesia ini (I-EU CEPA), EU mengundurkan lagi undang-undang EUDR yang kemarin sudah dibawa ke Parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027," ujar Airlangga saat Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyebut, apabila usulan ini diputuskan, maka akan menguntungkan bagi Indonesia dan sejumlah negara lain yang menentang pengimplementasian aturan ini.

Sebab, sejak pertama kali diuraikan pada 2019, regulasi tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan pertentangan dari berbagai kalangan dan negara karena proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan negara-negara penghasil dari komoditas yang diatur dalam ketetapan EUDR tersebut, yakni kayu (timber), sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan cattle.

Selain itu, EUDR juga tidak memperhatikan kondisi kemampuan setempat, seperti petani kecil, peraturan negara produsen yang berdaulat, seperti ketentuan skema sertifikasi sawit yang berkelanjutan, hingga ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.

"Ini juga kemenangan Indonesia karena Indonesia adalah like-minded country yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR," ucapnya.

Sebagai informasi, EUDR awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada akhir tahun 2024, tetapi ditunda selama satu tahun atas permintaan Komisi untuk memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kewajiban kepatuhannya.

Pada September 2025, Komisi Eropa mempertimbangkan untuk mengusulkan penundaan satu tahun yang kedua karena kekhawatiran bahwa sistem IT yang ada saat ini tidak akan memadai untuk menangani beban data yang dibuat oleh regulasi baru tersebut.

Namun, pada Oktober, proposal resmi Komisi mempertahankan rencana untuk memberlakukan EUDR pada akhir tahun ini, tetapi memperkenalkan masa tenggang penegakan selama enam bulan, dan memberi perusahaan kecil hingga akhir 2026 untuk mulai mematuhi regulasi tersebut.

Kini, Dewan UE mengusulkan penundaan implementasi EUDR secara signifikan, dengan menetapkan batas waktu baru pada akhir 2026 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2027 untuk perusahaan kecil.

Penentuan akhir nasib EUDR ini akan diputuskan minggu depan sebelum tanggal implementasi regulasi, yakni 30 Desember.