REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini untuk memperluas investasi. Menurut dia, harga barang modal (capital goods) yang kini relatif lebih murah menjadi peluang bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

"Dalam situasi seperti ini biasanyacapital goodsmenjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat," ujar Airlangga dalam acaraEconomic UpdateCNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Airlangga mengatakan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Ia menyebut inflasi masih terkendali di kisaran 3 persen. Selain itu, permintaan domestik juga tetap kuat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang bertahan di atas level 120. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar AS pada April 2026, sementara indeks manufaktur S&P Global PMI tetap berada di level 50 dan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kita juga menjaga inflasi. Inflasi kita pada bulan Mei sekitar 3 persen. Kemudian kita juga bisa menjagadomestic demand, di mana indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 bahkan 120," kata Airlangga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus senilai Rp 26,34 triliun. Stimulus tersebut meliputi bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan kapal laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif selama libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Pemerintah juga akan memulai program magang nasional pada Juli 2026. Selain memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, pemerintah menyiapkan program vokasi danreskillingbagi sekitar 220 ribu lulusan SMK untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses ke pasar kerja, termasuk di luar negeri.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi. Salah satunya melalui penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi tahun ini. Perjanjian tersebut berpotensi membuat sekitar 90 persen produk Indonesia memperoleh tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi keComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) danOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membidik perluasan akses pasar ekspor melalui proses aksesi keComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP), dengan dukungan dari Malaysia sebagai salah satu mitra penting di kawasan.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dengan Wakil Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Sim Tze Tzin di Taguig, Filipina, Jumat (13/3/2026).

Pertemuan tersebut digelar di sela-sela Asean Economic Ministers’ Retreat ke-32 dan membahas penguatan perdagangan bilateral sekaligus dukungan Malaysia terhadap aksesi Indonesia ke CPTPP.

“Indonesia menyambut baik momentum positif hubungan perdagangan bilateral dengan Malaysia yang mencerminkan kuatnya keterlibatan ekonomi kedua negara,” kata Roro dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Ke depan, lanjut dia, Indonesia melihat peluang untuk makin memperkuat dan mendiversifikasi perdagangan, termasuk dengan memperluas akses pasar bagi produk bernilai tambah.

Dalam pertemuan tersebut, Roro menyampaikan hubungan perdagangan Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan momentum positif.

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan, total perdagangan kedua negara mencapai US$24,22 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar US$13,09 miliar, sedangkan impor dari Malaysia mencapai US$11,12 miliar.

Adapun, Malaysia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Pada 2025, negara tersebut tercatat sebagai tujuan ekspor terbesar ke-6 Indonesia sekaligus sumber impor terbesar ke-5.

Selain penguatan perdagangan bilateral, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses aksesi ke CPTPP sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional.

Roro menilai CPTPP merupakan kerangka perdagangan berstandar tinggi dan berpotensi memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan sekaligus memperdalam integrasi ekonomi kawasan.

Sejak menyampaikan permohonan aksesi pada September 2024 dan mengajukan kuesioner bagi negara calon anggota pada Mei 2025, Indonesia telah dinilai selaras dengan Auckland Principles dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-9.

Saat ini, Indonesia menantikan Pertemuan Menteri CPTPP berikutnya yang menjadi tahap penting dalam prosedur pembentukan Accession Working Group (AWG) bagi calon anggota.

Roro berharap koordinasi antara Indonesia dengan Malaysia dapat terus diperkuat agar proses aksesi Indonesia berjalan konstruktif, transparan, dan mendukung integrasi ekonomi kawasan.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Sim Tze Tzin menyampaikan dukungan Malaysia terhadap langkah Indonesia untuk bergabung dalam CPTPP.

Dia menilai kehadiran Indonesia dalam perjanjian perdagangan berstandar tinggi tersebut akan semakin memperkuat peran negara-negara Asean dalam arsitektur perdagangan kawasan.

China mengesahkan revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan menghadapi perang dagang yang dikobarkan Amerika Serikat (AS) dan mengatur ekspor berbagai produk, mulai dari mineral strategis hingga boneka seks.

Aturan yang disahkan pada Sabtu (27/12) ini sekaligus membuka perekonomian China yang bernilai US$19 triliun. Revisi UU ini akan resmi berlaku pada 1 Maret 2026.

Melansir Reuters, langkah ini menjadi bagian dari upaya Beijing untuk memperbarui sistem hukum perdagangannya dan menunjukkan kepada negara-negara dalam Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership/CPTPP) bahwa China layak bergabung.

Selain itu, revisi UU Perdagangan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.

Undang-undang ini pertama kali diadopsi pada 1994 dan telah direvisi tiga kali sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001.

Dalam UU terbaru, ada klausul yang memuat China dapat membalas mitra dagang yang mencoba membatasi ekspor Tiongkok, serta mengadopsi mekanisme seperti 'daftar negatif' guna membuka sektor-sektor tertentu bagi perusahaan asing.

Selain memperkuat mekanisme perlindungan perdagangan, aturan baru juga menegaskan perdagangan luar negeri harus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta membantu mewujudkan ambisi China menjadi kekuatan dagang global.

Fokus utama revisi kali ini mencakup perdagangan digital, perdagangan hijau, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bidang itu dinilai penting untuk memenuhi kriteria keanggotaan CPTPP.

Menurut para diplomat perdagangan, pemerintah China kini lebih hati-hati terhadap kritik dari sektor swasta yang makin berperan besar dalam ekspor.

"Pemerintah bisa menghentikan pengiriman perusahaan, tapi tetap harus punya alasan yang jelas," kata seorang diplomat Barat yang enggan disebutkan namanya.

Perhatian terhadap pelaku ekspor swasta China meningkat setelah pemerintah Prancis menangguhkan platform e-commerce Shein pada November lalu, menyusul kontroversi penjualan boneka seks mirip anak-anak di pasar Prancis.

Keyakinan itu timbul seiring terjaganya stabilitas makro dan berkurangnya tekanan global yang membayangi perekonomian sepanjang beberapa tahun terakhir

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat melampaui 5,4 persen.

Keyakinan itu timbul seiring terjaganya stabilitas makro dan berkurangnya tekanan global yang membayangi perekonomian sepanjang beberapa tahun terakhir.

"Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Airlangga menjelaskan bahwa tekanan global sepanjang 2025 telah banyak diantisipasi dan kini semakin terkendali.

Stabilitas makro tetap terjaga, terlihat dari perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang bertahan di level ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.

Nilai tukar dan inflasi juga berada dalam batas aman. Di sisi lain, realisasi investasi telah mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dengan target Rp1.900 triliun hingga akhir tahun.

"Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Selain prospek pertumbuhan, Airlangga juga memaparkan strategi penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global.

Pemerintah mendorong implementasi kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat (AS), mempercepat proses aksesi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), memperluas ruang partisipasi dalam BRICS+, serta melanjutkan langkah menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Transformasi digital juga menjadi agenda utama melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal, dan perluasan interoperabilitas QRIS lintas negara.

Pada aspek domestik, lanjut Airlangga, pemerintah kembali menekankan percepatan reformasi struktural, terutama melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan.

Mekanisme service level agreement telah diterapkan untuk meningkatkan kepastian proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk menyelesaikan hambatan lintas kementerian.

Adapun dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum pada rangkaian Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Airlangga menyampaikan di sektor energi, pemerintah fokus mengembangkan ekosistem energi hijau, termasuk Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.

Diskusi dengan para CEO dan pelaku usaha itu berlangsung dinamis, mencakup masukan mengenai penguatan pasar keuangan, percepatan deregulasi, serta kebutuhan kepastian hukum dan arah kebijakan energi terbarukan.

Airlangga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing nasional dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif serta memberikan manfaat luas bagi dunia usaha.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Banyak kerja sama yang kita lakukan ini sebenarnya adalah perwujudan diplomasi kita yang bebas aktif...

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, Indonesia semakin menjadi primadona dalam kerja sama internasional sepanjang setahun terakhir.

Penilaian tersebut sejalan dengan penguatan diplomasi bebas aktif melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dan kemitraan ekonomi global.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Haryo memandang aktivitas kerja sama luar negeri di sektor ekonomi mengalami peningkatan signifikan, baik melalui kemitraan bilateral maupun partisipasi dalam forum multilateral.

Ia menyebut, penguatan peran Indonesia di kancah internasional tidak lepas dari peran Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang konsisten mendorong kolaborasi strategis guna meningkatkan daya saing nasional.

Langkah pemerintah itu menunjukkan komitmen untuk memperluas hubungan ekonomi sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global.

"Banyak kerja sama yang kita lakukan ini sebenarnya adalah perwujudan diplomasi kita yang bebas aktif, dan juga menunjukkan bahwa mudah-mudahan kita bisa terhubung (secara ekonomi) dengan hampir seluruh negara di dunia. Kita membuka diri namun kita juga punya policy-policy untuk kepentingan negara kita sendiri," ujarnya pula.

Pemerintah sendiri menargetkan perluasan akses pasar di berbagai negara untuk mendorong ekspor serta memperkuat hubungan dagang, sekaligus terus mengupayakan masuknya investasi asing sebagai motor pertumbuhan ekonomi domestik.

Sejalan dengan strategi tersebut, Indonesia aktif memperkuat kemitraan strategis melalui berbagai forum global, termasuk G20, proses aksesi ke OECD, keikutsertaan dalam BRICS, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta pembahasan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Partisipasi dalam beragam platform internasional itu turut membuka peluang perluasan pasar yang jauh lebih besar.

Melalui G20 saja, Indonesia berada dalam jaringan kerja sama yang mewakili sekitar 5,9 miliar jiwa atau lebih dari 70 persen populasi dunia. Keterlibatan pada OECD, BRICS, CPTPP, ASEAN, IEU-CEPA, dan RCEP semakin memperluas potensi integrasi ekonomi nasional di tingkat global.

Haryo menambahkan bahwa peningkatan intensitas pelibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional menunjukkan bahwa posisi Indonesia semakin diperhitungkan.

"Jadi kita bisa melihat juga bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi primadona, selalu dilibatkan untuk event-event internasional, kerja sama juga. Indonesia itu sudah menjadi bagian penting dari perdagangan global, nah ini juga menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia," katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota

kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Australia telah menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang dinilai siap mengikuti proses aksesi menuju keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia dinilai sudah memiliki fondasi kuat untuk memenuhi ketentuan perjanjian tersebut.

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan ambisius, yang saat ini menghubungkan 12 negara dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.

Pada 2025, Australia menjabat sebagai Ketua CPTPP dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyatakan bahwa Australia telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia.

Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan akan melanjutkan proses dengan tiga negara lainnya pada 2026.

Lebih lanjuut, Pemerintah Indonesia menyambut positif pengakuan tersebut dan memandangnya sebagai sinyal penting atas kesiapan serta potensi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam kerja sama ekonomi regional.

Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura lalu, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus memajukan proses aksesi pada CPTPP.

Sebagai informasi, keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan tidak hanya membawa manfaat signifikan bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi penguatan blok perdagangan tersebut.

Bagi Indonesia, sejumlah peluang strategis akan terbuka mulai dari akses pasar yang kian semakin luas karena beberapa negara anggota CPTPP belum
memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia, serta potensi peningkatan ekspor yang cukup besar.

Sejalan dengan meningkatnya daya saing produk nasional, Indonesia juga diproyeksikan akan menerima tambahan arus investasi asing langsung, yang didukung oleh terciptanya iklim investasi yang lebih transparan dan dapat diprediksi, serta peningkatan PDB nasional sebagai dampak integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Sementara itu bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menghadirkan nilai tambah yang signifikan. Indonesia dapat memperkuat integrasi regional, menyediakan peluang
ekonomi baru, meningkatkan relevansi CPTPP sebagai blok perdagangan modern, serta meningkatkan integrasi ekonomi dengan ASEAN, mengingat posisi Indonesia yang strategis dan perannya sebagai perekonomian terbesar di kawasan.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, Airlangga juga menegaskan bahwa kebijakan perdagangan nasional akan bergerak menuju standar yang lebih tinggi.

"Peningkatan standar tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekspor dan impor, sekaligus meningkatkan volume perdagangan antarnegara anggota CPTPP secara
keseluruhan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris angkat bicara terkait potensi pembuatan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean).

Duta Besar Inggris untuk Asean Helen Fazey menuturkan pihaknya saat ini belum membuka pembicaraan resmi Asean terkait pembentukan free trade agreement (FTA).

Dia mengatakan, kemitraan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara akan difokuskan melalui Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), blok perdagangan yang baru saja diikuti Inggris.

“Inggris telah menjadi anggota CPTPP dan itu akan menjadi fokus utama kami dalam kerja sama perdagangan bebas di kawasan Asean,” ujarnya dalam media briefing di Kantor Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, Jakarta pada Jumat (21/11/2025).

Adapun, Inggris juga menyambut positif keterlibatan beberapa negara Asean yang juga menjadi anggota CPTPP.

Sebagai informasi, saat ini negara-negara Asean yang telah menjadi anggota CPTPP adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sementara itu, Indonesia tengah mengurus proses aksesi ke blok perdagangan tersebut.

Fazey menuturkan, keanggotaan Inggris dalam CPTPP merupakan salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik, di tengah meningkatnya dinamika perdagangan global.

“Kami sangat senang bahwa sejumlah negara anggota Asean telah bergabung dalam CPTPP,” katanya.

Selain itu, kerja sama ekonomi antara kedua pihak juga dilakukan melalui Program Integrasi Ekonomi Asean-Inggris atau Asean-UK Economic Integration Programme (EIP).

Fazey menjelaskan, program tersebut merupakan inisiatif lima tahun dengan anggaran sebesar £25 juta yang berfokus pada penguatan hubungan ekonomi antara Inggris dan kawasan Asia Tenggara.

Dia menjelaskan, program tersebut memiliki tiga aspek utama, reformasi regulasi, layanan keuangan, dan perdagangan terbuka, termasuk perdagangan digital. Adapun, dia menuturkan program integrasi ini telah berjalan selama sekitar dua tahun.

"Sekitar £5 juta dari total dana sebesar £25 juta sudah digunakan. Saat ini kami juga sedang menyusun rencana untuk tiga tahun berikutnya," tambahnya.

Adapun, data Sekretariat Asean mencatat, nilai perdagangan barang dua arah antara Asean dan Inggris mencapai US$38,79 miliar pada 2024. Sementara itu, investasi asing langsung atau foreign direct investment dari Inggris ke Asean mencapai US$18,75 miliar pada rentang waktu yang sama.

Pada periode tersebut, Inggris menjadi mitra dagang terbesar kedelapan bagi Asean dan sumber investasi terbesar keempat ke kawasan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Singapura membuka peluang besar untuk memperluas investasi berkelanjutan terutama di sektor energi hijau, digitalisasi, hingga agro industri.

“(Kerja sama di berbagai bidang tersebut) dinilai semakin penting dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang, serta mendukung transisi ekonomi kawasan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Minister of Foreign Affairs Singapore Vivian Balakrishnan di Singapura, dan keduanya menyatakan terus memperkuat kemitraan sebagai dua mitra kunci di Asia Tenggara yang berperan penting menjaga stabilitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Lebih lanjut Haryo mengatakan di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kedua negara memandang perlunya memperdalam kolaborasi strategis agar ASEAN tetap menjadi blok ekonomi inklusif, terbuka dan berdaya saing tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, kedua menteri juga membahas terkait dinamika kawasan, khususnya perkembangan di ASEAN dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia juga menegaskan tekan untuk melanjutkan proses aksesi CPTPP, yang disambut baik oleh Singapura dengan dukungan penuh.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi ekonomi, mendorong integrasi kawasan, serta mempercepat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan ekonomi digital,” ujar Haryo.

Melalui pertemuan bilateral itu, Menko Airlangga menegaskan urgensi memperkuat kerja sama melalui Future of Investment and Trade (FIT) Partnership sebagai inisiatif yang mampu mendorong arsitektur ekonomi kawasan lebih resilien dan responsif, lanjutnya.

Diskusi mengenai FIT mencakup langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok melalui integrasi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dengan Singapura sebagai simpul logistik regional. Singapura menyampaikan pula dukungan terhadap minat Indonesia dalam berpartisipasi di Forum FIT.

“Keduanya juga berbagi pandangan mengenai pentingnya memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lintas batas melalui pemanfaatan teknologi perdagangan seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, sehingga pelaku usaha kecil dapat menikmati manfaat dari integrasi ekonomi regional yang kian maju,” katanya.

Selain itu, menurut Haryo, kedua menteri juga menekankan pentingnya penyelesaian pembahasan teknis guna memberikan kejelasan mengenai desain kerangka ekonomi digital. Dengan begitu, diharapkan kerangka tersebut dapat menjadi pijakan dalam pengembangan prinsip-prinsip perdagangan digital yang lebih terarah, serta mendukung percepatan pembentukan Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Pertemuan turut menyoroti peran strategis kerja sama subkawasan dalam kerangka SiJORI (Singapura, Johor, Kepulauan Riau). Integrasi itu diharapkan mampu menciptakan koridor pertumbuhan lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan inovasi melalui sinergi antara tiga wilayah yang saling terhubung.

“Pertemuan ini memperkuat keyakinan bersama bahwa kerja sama Indonesia–Singapura akan terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di kedua negara serta bagi kawasan secara keseluruhan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Inggris berencana membentuk kerja sama bilateral berupa Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP). Kerja sama itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor prioritas.

Kerangka kerja sama ekonomi baru itu menjadi pembahasan saat pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Kedua negara perlu memformulasikan nilai strategis dari EGP, sehingga bisa semakin memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, baik melalui pendekatan Government-to-Government (G-to-G) maupun Business-to-Business (B-to-B)," ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Jumat (24/10/2025).

Airlangga mengatakan, EGP akan menjadi salah satu pilar utama dalam New Strategic Partnership Agreement between Indonesia and the United Kingdom yang ditargetkan dapat difinalisasi pada akhir tahun 2025.

Melalui kemitraan strategis ini, kedua negara akan mengembangkan kerja sama di bidang energi bersih, pendidikan, teknologi, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, kedua pihak turut membahas proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Inggris terkait CPTPP, sebagaimana disampaikan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke London pada November 2024.

Inggris menegaskan kesediaan untuk berbagi pengalaman terkait proses aksesi Indonesia ke CPTPP, yang telah tercantum pula dalam Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (ICA—CEPA) akan membuka pintu masuk bagi dunia usaha untuk memaksimalkan potensi pasar ekspor ke Amerika Utara.

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial menyatakan Kanada bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas jangkauan produk ekspor Indonesia di Kawasan Amerika Utara.

Namun, Danang juga menyampaikan bahwa diversifikasi pasar dan perluasan akses pasar menjadi langkah penting di tengah situasi global yang penuh tantangan.

“Oleh karena itu, penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan mitra dagang perlu terus dilakukan. Salah satu yang didorong pemerintah dan bekerja sama dengan pengusaha, yaitu membuka akses pasar ke negara-negara nontradisional, salah satunya dengan Kanada,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Danang menambahkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), sedangkan kebijakan AS cenderung ke arah proteksionisme yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia. Untuk itu, dia menilai bahwa perluasan pasar ke Kanada dapat menjadi alternatif diversifikasi pasar ekspor.

Setali tiga uang, Atase Perdagangan RI Ottawa Mahdewi Silky menyebut bahwa pasar Kanada potensial untuk produk Indonesia. Sebab, Kanada memiliki pasar yang stabil dan daya beli tinggi dengan pendapatan per kapita salah satu yang tertinggi di dunia.

“Lingkungan bisnis yang aman dan transparan, serta kesadaran konsumen terhadap produk alami cukup tinggi, sehingga produk-produk tropis asal Indonesia yang organik, halal, dan ramah lingkungan akan diminati,” ujar Silky.

Selain itu, lanjut Silky, Kanada juga menjadi hub pasar yang lebih luas karena tergabung dalam United States—Mexico-Canada Agreement (USMCA) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans—Pasifik (CPTPP). Adapun, pelabuhan di Kanada juga menjadi gerbang impor utama di Asia.

Dia menambahkan, perjanjian ICA—CEPA memberikan preferensi tarif untuk 6.573 pos tarif, atau sekitar 90,5% dari seluruh pos tarif Kanada.

“Saat ini, sebanyak 5.048 pos tarif bahkan sudah diberikan tarif bea masuk most favoured nation [MFN] 0% dan akan tetap 0% secara permanan di bawah ICA—CEPA,” jelasnya.

Kemudian, sambung Silky, sebanyak 1.525 pos tarif Kanada yang akan dieliminasi saat ICA—CEPA diberlakukan akan memberikan potensi peningkatan ekspor Indonesia.

Adapun, sejumlah produk unggulan ekspor yang berpotensi tumbuh di pasar Kanada usai adanya ICA—CEPA antara lain pakaian dan aksesori, mesin dan perlengkapan elektris, besi dan baja, serta berbagai produk makanan olahan, seperti olahan serelia, tepung, pati, dan susu. Kemudian, sayuran, buah, biji, dan kacang. Lalu, produk kayu, ikan dan krustasea, hingga alas kaki.

Sementara itu, Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver Andri Satria Permana menuturkan bahwa dunia usaha perlu melakukan sejumlah strategi efektif untuk memasuki pasar Kanada.

Pertama, melakukan riset pasar yang komprehensif dengan memahami karakteristik dan kebutuhan pembeli (buyer) Kanada. Kedua, branding dan storytelling produk yang menonjolkan nilai budaya dan keberlanjutan produk Indonesia.

Ketiga, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan importir lokal, diaspora, dan platform business-to-business digital. Keempat, menjaga komitmen keberlanjutan dan kepatuhan regulasi dengan memastikan standar teknis dan sertifikasi produk.