Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor energi nasional.

"Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional kita 1,6 juta sehingga per tahun kita mengimpor 7 juta ton. Yang kedua BBM dan ketiga crude (minyak mentah), inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja 15 miliar dolar AS," ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, diakses dari Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan dagang hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

Ia menjelaskan kebutuhan energi Indonesia, terutama Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM dan minyak mentah, memang masih ditopang oleh impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi.

Namun, kesepakatan dengan Amerika Serikat tidak menambah total volume impor, melainkan hanya memindahkan asal negara pemasoknya.

Bahlil juga memastikan bahwa harga pembelian tiga komoditas energi tersebut tetap mengikuti mekanisme pasar. Bahkan, untuk LPG, harga dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Harga impor ketiga produk senilai 15 miliar dolar AS dari Amerika tersebut sama dengan harga pasar. Jadi tidak ada perbedaan apakah dari Middle East (Timur Tengah) atau dari Amerika. Itu harganya sama, bahkan justru untuk LPG dari Amerika jauh lebih murah ketimbang dari negara-negara yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani negara ataupun mengganggu kedaulatan energi nasional.

"Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri," jelasnya.

Kesepakatan perdagangan energi senilai 15 miliar dolar AS tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis (19/2).

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar 15 miliar dolar AS.

Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah (crude oil) sekitar 4,5 miliar dolar AS, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar 7 miliar dolar AS.

Selain itu, kerja sama juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan teknologi batu bara bersih.

Pemerintah memastikan seluruh komitmen tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif dan kepentingan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ESDM akan meninjau ulang kesepakatan pembelian bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (elpiji) dan minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari pasca Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal.

Sebagai informasi, RI berkomitmen membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253 triliun.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, putusan Mahkamah Agung AS membuka ruang evaluasi terhadap implementasi kesepakatan tersebut.

"Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, akhirnya kan kita juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang)," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/2/2026).

Ia menuturkan, dalam masa peninjauan tersebut, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya perubahan maupun pembahasan lanjutan terkait kesepakatan pembelian produk minyak dan gas (migas) tersebut.

"Kalau ada yang urgent itu nanti kita lakukan pembahasan, ada yang mungkin itu nanti ada perubahan, nanti dalam jangka waktu 90 hari kita akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi," kata dia.

Yuliot menjelaskan, putusan Mahkamah Agung AS pada dasarnya hanya membatalkan kebijakan tarif resiprokal dan tidak secara langsung membatalkan kesepakatan dagang antarnegara.

"Jadi dalam kesepakatan untuk impor energi dari Amerika di dalam ART itu kan disebutkan nilainya adalah 15 miliar dollar AS. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung Amerika itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi kan ada perbedaan," ujar Yuliot.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia bakal membeli BBM, elpiji, dan minyak mentah (crude oil) dari AS senilai 15 miliar dollar AS.

Secara perinci, untuk alokasi impor BBM sekitar 7 miliar dollar AS, elpiji sekitar 3,5 miliar dollar AS, dan minyak mentah sekitar 4,5 miliar dollar AS.

Bahlil menegaskan, alokasi pembelian tersebut bukan serta-merta menambah volume impor energi Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah hanya mengalihkan sebagian sumber impor dari sejumlah negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke AS.

Maka, total volume impor energi tetap sama, hanya terjadi pergeseran negara asal.

Meski begitu, Bahlil belum mengungkapkan berapa besaran volume impor yang akan dialihkan ke AS.

"Berapa persen yang kita switch (geser) dari Middle East (Timur Tengah) atau Asia Tenggara, dan Afrika, nanti saya akan sampaikan tiga minggu terhitung sekarang," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa impor energi dari Amerika Serikat (AS) masih diperlukan untuk menutup kebutuhan energi nasional, di tengah produksi dalam negeri yang mengalami penurunan alami (natural decline).

“Skema impor ini adalah jembatan kita menuju kemandirian energi ... Untuk memenuhi gap saat ini, kita memang masih membutuhkan impor,” ujar Simon dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Jumat.

Simon menjelaskan Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terus berupaya meningkatkan produksi lifting migas.

Namun, ia menegaskan kondisi penurunan produksi alamiah membuat impor tetap menjadi opsi strategis.

Simon menuturkan sejak Juli 2025, Pertamina telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan calon mitra dari AS, antara lain ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, dan Hartree.

“Kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat,” kata Simon.

Ia menambahkan Pertamina baru-baru ini juga meneken MoU dengan Halliburton untuk kerja sama oil field recovery.

Menurut Simon, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan best global practices dalam industri migas.

Simon menambahkan diversifikasi sumber energi menjadi kunci ketahanan energi nasional.

“Selain dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” kata dia.

Pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, yang salah satunya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp253,3 triliun.

Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp59,1 triliun), minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS (Rp76,0 triliun), serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118,2 triliun).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kesepakatan dagang senilai 15 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat bukan berarti menambah volume impor energi Indonesia, melainkan melakukan realokasi kuota impor dari negara lain.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan cara menggeser sebagian kuota impor yang sebelumnya berasal dari sejumlah negara lain, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

“Secara keseluruhan neraca komoditas pembelian BBM dari luar negeri tetap sama, hanya bergeser,” ucap Bahlil.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Indonesia menyepakati pembelian komoditas energi dari Amerika Serikat senilai US$ 15 miliar, atau setara Rp 253 triliun per tahun.

Kesepakatan ini tercantum dalam dokumen perjanjian tarif timbal balik alias Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken kedua negara.

Menariknya, dalam kesepakatan ini tidak ada komoditas liquid natural gas (LNG), yang sebelumnya sempat disebut-sebut akan masuk.

Komoditas energi yang tercantum dalam ART terdiri dari Liquid Petroleum Gas (LPG) senilai US$ 4,5 miliar, crude oil atau minyak mentah senilai US$ 4,5 miliar, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin senilai US$ 7 miliar.

Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan, nilai belanja energi tersebut ditetapkan per tahun.

“Ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil, nilainya 15 miliar dolar per tahunnya,” ungkap Rosan di Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance yang memuat ketentuan perdagangan timbal balik AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya.

Mengacu laman resmi Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, penandatanganan tersebut menandai babak baru hubungan ekonomi bilateral kedua negara, dengan fokus pada penyesuaian tarif, peningkatan akses pasar, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih berimbang.

Adapun, pada salah satu poin kesepakatan dagang tersebut, Indonesia wajib melakukan pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp227,9 triliun (kurs jisdor 20 Februari 2026: Rp16.885 per dolar AS).

Nilai tersebut mencakup komitmen pembelian 50 unit pesawat dari pabrikan Amerika Serikat, Boeing, sebagaimana tercantum dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff yang telah disepakati kedua negara.

Selain pembelian pesawat, Indonesia juga diwajibkan meningkatkan impor komoditas energi dari AS dengan total nilai mencapai US$15 miliar. Rinciannya meliputi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah US$4,5 miliar, serta bensin olahan sebesar US$7 miliar.

Di luar sektor energi, Indonesia turut menyepakati impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar. Komitmen tersebut mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut, terdiri dari kapas sebanyak 163.000 metrik ton, kedelai 3,5 juta metrik ton, bungkil kedelai 3,8 juta metrik ton, serta gandum 2 juta metrik ton.

Jika ditotal, pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun

Meskipun RI memiliki kewajiban impor barang AS, tidak diatur satu pun klausul yang menetapkan total komitmen nilai pembelian barang oleh Negeri Paman Sam dari RI. Dalam dokumen ART, komitmen AS hanya di ranah pelonggaran tarif tanpa target impor/pembelian barang asal Indonesia.

Satu-satunya konsesi spesifik untuk produk andalan Indonesia tertuang dalam Article 6.3 mengenai Tekstil. Di situ dijelaskan bahwa AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif 0%.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun (kurs JISDOR per 19 Februari 2026 sebesar Rp16.925 per dolar AS).

Hal itu merupakan salah satu klausul yang disepakati dalam perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, Indonesia diwajibkan untuk memfasilitasi pembelian barang-barang asal AS oleh perusahaan Indonesia seperti yang diatur dalam Article 6.4 tentang Pembelian (Purchases).

Rincian target mandat itu terlampir dalam Annex IV: Purchase Commitments, yang mewajibkan Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial guna mengimpor barang dan jasa dari AS dengan total nilai indikatif mencapai US$33 miliar.

Setidaknya ada tiga jenis barang yang wajib diimpor RI dari AS berdasarkan perjanjian dagang terbaru itu. Pertama, impor komoditas energi senilai US$15 miliar, dengan perincian pembelian LPG (US$3,5 miliar) minyak mentah (US$4,5 miliar), dan bensin olahan (US$7 miliar).

Kedua, pengadaan pesawat komersial dan barang/jasa penerbangan senilai US$13,5 miliar. Ketiga, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, yang mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut untuk kapas (163.000 metrik ton), kedelai (3,5 juta metrik ton), bungkil kedelai (3,8 juta metrik ton), dan gandum (2 juta metrik ton).

Meski RI memiliki kewajiban impor barang AS, tidak diatur satu pun klausul yang menetapkan total komitmen nilai pembelian barang oleh Negeri Paman Sam dari RI. Dalam dokumen ART, komitmen AS hanya di ranah pelonggaran tarif tanpa target impor/pembelian barang asal Indonesia.

Satu-satunya konsesi spesifik untuk produk andalan Indonesia tertuang dalam Article 6.3 mengenai Tekstil. Di situ dijelaskan bahwa AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif 0%.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," kata Airlangga.

Catatannya, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS.