PERDEBATAN tentang Reciprocal Trade Agreement (ATR) antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini lebih banyak berfokus pada isu tarif. Padahal, persoalan yang lebih strategis justru terletak pada klausul-klausul non-tarif.

Merujuk pada naskah yang beredar dan bisa diakses publik, tulisan ini mengajak Jakarta untuk berpikir lagi mengenai tiga hal, sebelum terburu-buru meratifikasi.

Pertama, mengenai implikasi hukum ATR, apabila diratifikasi. Kedua, mengenai kontrol penanaman modal asing (PMA). Ketiga, mengenai kontrol ekspor/sanksi ekonomi ketika terjadi eskalasi.

Skenario Sengketa Ekonomi

Jika terjadi sengketa ekonomi antara Jakarta dan Washington di masa depan, atau antara perusahaan asal Indonesia dan AS dengan pemerintah di negara masing-masing, apakah ATR yang menjadi landasan hukumnya?

Pertanyaan ini penting karena Indonesia dan AS tidak memiliki perjanjian ekonomi bilateral (BIT) tradisional.

Dalam kasus Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara vs Republic of Indonesia misalnya, Newmont menggunakan BIT Indonesia-Belanda 1994 sebagai landasan gugatan.

ATR tidak menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa seperti di BIT atau perjanjian multilateral.

Tanpa mekanisme yang jelas, penyelesaian sengketa ekonomi bergantung pada konsultasi bilateral -mekanisme yang dalam praktiknya cenderung menguntungkan pihak dengan kekuatan ekonomi dan politik lebih besar.

Di sisi lain, sebagian besar isi ATR lebih menonjolkan kepentingan keamanan ekonomi Washington, dibandingkan kedaulatan ekonomi Jakarta.

Meski ATR mengandung klausul keamanan nasional yang memungkinkan kedua pihak mengambil tindakan untuk melakukan proteksi sesuai hukum nasional masing-masing, klausul ini terlalu asimetris.

AS memiliki undang-undang dalam negeri yang kuat (misalnya Section 232) untuk membenarkan intervensi sektor ekonomi atas alasan keamanan nasional, sementara Indonesia belum memiliki kerangka yang sebanding.

ATR malah membuka ruang kritik yang lebih mendasar terhadap arah kebijakan luar negeri ekonomi Jakarta: kecenderungan bersikap “terlalu optimis” dalam membaca dinamika geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu.

Di era ketika kebijakan ekonomi semakin makin relevan sebagai instrumen economic statecraft, perjanjian ekonomi internasional tidak lagi sekadar mengatur perdagangan dan penanaman modal, tapi juga perlindungan terhadap kepentingan strategis negara tersebut.

Kontrol PMA

Klausul lain yang perlu dipikirkan ulang mengenai review PMA. Fair saja, Indonesia memang membutuhkan mekanisme ini, apalagi di publik sempat ramai soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung dan bandara di Kawasan Industri Morowali.

Yang cukup janggal, mengacu pada klausul RTA, Washington seperti terlalu mendikte Jakarta soal review PMA.

Padahal, kita belum perlu mengadopsi model review PMA ala Committee of Foreign Investment in the US (CFIUS) di AS.

CFIUS lahir dari konteks politik dan ekonomi yang spesifik dengan kondisi di AS, dan berkembang sesuai dengan rivalitas Washington dalam keamanan global.

Sementara, Indonesia membutuhkan model review PMA tersendiri. Salah satu alasannya adalah risiko keamanan nasional dalam konteks Indonesia lebih relevan pada PMA tertentu pada sektor pengelolaan SDA yang berkaitan dengan risiko gangguan terhadap supply chain.

Selain kompleks secara kelembagaan, lembaga semacam CFIUS juga rentan dipolitisasi oleh parlemen, kelompok kepentingan, maupun kompetitor usaha dalam negeri yang bisa menciptakan hambatan PMA.

Kejanggalan soal review PMA ini makin serius ketika klausul tersebut membuka ruang pengaruh yang signifikan, apabila suatu PMA dianggap mengancam keamanan nasional AS.

Pada titik ini, batas antara koordinasi Jakarta dengan Washington, dan intervensi Washington ke Jakarta menjadi tidak jelas atau kabur.

Pengalaman di negara lain memperlihatkan bagaimana kepentingan keamanan nasional AS bisa memengaruhi keputusan PMA.

Pada 2016, Jerman membatalkan akuisisi Aixtron oleh Fujian Grand Chip beberapa jam setelah disetujui. Kemudian pada 2022, Kanada memaksa Chengze Lithium mendivestasi saham di Lithium Chile –padahal perusahaan tersebut tidak memiliki asset di Kanada.

Kontrol Ekspor/Sanksi

Terakhir, yang juga janggal, mengenai implementasi kontrol ekspor dan sanksi ekonomi. Kita tahu, kedua mekanisme ini bukan lagi semata-mata instrumen perdagangan, melainkan bagian dari kompetisi strategis antara Washington dan Beijing. Targetnya adalah perusahaan-perusahaan asal China, terutama Huawei.

ATR mengisyaratkan kewajiban dan konsultasi terkait pembangunan infrastruktur digital Indonesia, termasuk teknologi 5G dan 6G, serta kerja sama pembatasan transaksi dengan entitas yang masuk dalam berbagai mekanisme sanksi ekonomi AS.

Seperti entity list Kementerian Perdagangan maupun sanction lists (SDN & Non-SDN) Kementerian Keuangan AS.

Daftar tersebut disusun berdasarkan pertimbangan keamanan nasional AS, bukan Indonesia. Ketika mekanisme tersebut diadopsi begitu saja, keputusan pembangunan infrastruktur digital di dalam negeri bisa ditentukan oleh dinamika rivalitas geopolitik Washington dan Beijing, dibandingkan pertimbangan lebih objektif soal efisiensi ekonomi dan kebutuhan nasional.

Persoalan ini berisiko menjadi lebih kompleks kedepan. Indonesia telah menjadi pasar sekaligus lokasi PMA dengan komitmen besar dari berbagai perusahaan teknologi global asal China.

Klausul ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi di masa depan, mulai dari gangguan rantai pasok, gugatan di pengadilan internasional, sampai dengan retaliasi ekonomi.

Pengalaman di Eropa menunjukkan risiko tersebut. Pembatasan partisipasi Huawei dalam pembangunan jaringan 5G di Swedia memicu sengketa hukum internasional dan retaliasi ekonomi China terhadap Ericsson.

Jika hubungan Washington-Beijing tereskalasi kedepan, kontrol ekspor/sanksi ekonomi bukan cuma soal Huawei lagi. Namun, sejumlah perusahaan asal China yang kehadiran dan dampaknya besar bagi ekonomi digital Indonesia.

Indikasi ini bisa dilihat dari Baidu, Alibaba dan Tencent (BAT) yang keluar masuk dalam military companies list-nya Pentagon.

Indonesia menghargai persahabatan strategis dengan AS. Presiden Prabowo Subianto selalu memperoleh sambutan hangat dan tempat terhormat dalam setiap kunjungan.

Namun di tengah ketidakpastian global hari ini, kemitraan jangan sampai mengorbankan ruang otonomi kebijakan nasional. Tanpa kehati-hatian, perjanjian perdagangan bisa berubah dari instrumen kerja sama menjadi kanal pengaruh negara mitra.

Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana impor bioetanol dari Amerika Serikat (AS) akan dilakukan untuk memenuhi selisih antara kebutuhan dengan produksi di dalam negeri.

“Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang. Misalkan produksi kita 10, kebutuhan kita 20, 10-nya bisa impor, salah satunya dari Amerika,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM, yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3).

Untuk spesifikasi bioetanol yang diimpor dari Amerika Serikat, Bahlil menyampaikan kadarnya harus 99,9 persen. Spesifikasi itu bertujuan agar tidak terjadi perdebatan, sebab bioetanol yang diimpor akan digunakan untuk bahan bakar minyak (BBM).

Selain untuk BBM, etanol yang diimpor juga bisa dipakai untuk kosmetik dan bahan-bahan industri.

Untuk spesifikasi bioetanol yang ditujukan untuk kebutuhan lain (selain campuran BBM), Bahlil menyerahkan kepada pabrik yang terkait untuk menentukan spesifikasinya.

“Dan itu kan tergantung dari spesifikasi pabrik dan kebutuhan industri apa yang mereka akan pakai,” ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang impor etanol, termasuk dari AS, sebagai bagian dari pengembangan energi bersih, seperti implementasi mandatori pencampuran bioetanol secara bertahap.

Program ini direncanakan dimulai dengan E5 pada 2028 dan E10 pada 2030, serta diarahkan menuju E20 dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi, serta infrastruktur pendukung.

Untuk mendukung masa transisi tersebut, pemerintah membuka ruang kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat, secara proporsional dan terukur sesuai kebutuhan domestik.

Kebijakan ini diiringi dengan upaya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar industri bioetanol nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Agreement of Reciprocal Trade (ART/perjanjian perdagangan timbal balik) pada sektor energi dan sumber daya mineral dirancang berjalan bertahap, terukur, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor energi nasional.

"Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional kita 1,6 juta sehingga per tahun kita mengimpor 7 juta ton. Yang kedua BBM dan ketiga crude (minyak mentah), inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja 15 miliar dolar AS," ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, diakses dari Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan dagang hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

Ia menjelaskan kebutuhan energi Indonesia, terutama Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM dan minyak mentah, memang masih ditopang oleh impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi.

Namun, kesepakatan dengan Amerika Serikat tidak menambah total volume impor, melainkan hanya memindahkan asal negara pemasoknya.

Bahlil juga memastikan bahwa harga pembelian tiga komoditas energi tersebut tetap mengikuti mekanisme pasar. Bahkan, untuk LPG, harga dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Harga impor ketiga produk senilai 15 miliar dolar AS dari Amerika tersebut sama dengan harga pasar. Jadi tidak ada perbedaan apakah dari Middle East (Timur Tengah) atau dari Amerika. Itu harganya sama, bahkan justru untuk LPG dari Amerika jauh lebih murah ketimbang dari negara-negara yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani negara ataupun mengganggu kedaulatan energi nasional.

"Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri," jelasnya.

Kesepakatan perdagangan energi senilai 15 miliar dolar AS tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis (19/2).

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar 15 miliar dolar AS.

Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah (crude oil) sekitar 4,5 miliar dolar AS, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar 7 miliar dolar AS.

Selain itu, kerja sama juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan teknologi batu bara bersih.

Pemerintah memastikan seluruh komitmen tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif dan kepentingan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memproyeksikan potensi pengalihan perdagangan atau trade diversion Amerika Serikat ke Indonesia mencapai 7,11 miliar dollar AS.

Fenomena tersebut muncul karena tarif resiprokal atas produk Indonesia lebih rendah dibanding negara pesaing. Kondisi itu mendorong importir di Amerika Serikat beralih ke produk asal Indonesia.

“Secara ekonomi kita diuntungkan, karena memang negara-negara tersebut memiliki tarif yang jauh lebih tinggi, seperti misalnya Brazil dan juga China, itu ada potensi trade diversion. Jadi, dalam konteks ekonomi kita untung," ujar Fithra Faisal Hastiadi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Perhitungan tersebut ditopang tarif 0 persen untuk 1.819 produk Indonesia. Kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat juga membuka peluang investasi di sektor manufaktur strategis.

“Ini bukan hitungan pemerintah, ini hitungan saya, disclaimer, jadi untuk manufacturing (sektor manufaktur) itu (Indonesia) bisa mendapatkan keuntungan (dari trade diversion) sekitar 3,38 miliar dolar AS,” jelasnya.

Sektor manufaktur berpotensi menyumbang 3,38 miliar dollar AS. Sektor tekstil diperkirakan meraih 2,22 miliar dollar AS. Sektor agrikultur berpotensi menambah 1 miliar dollar AS.

Perjanjian dagang tersebut juga membuka peluang pengakuan standar timbal balik atau mutual recognition. Skema itu mencakup standarisasi jaminan kesehatan dan sertifikasi halal.

Fithra menilai standar tinggi dari Food and Drug Administration Amerika Serikat dapat memperkuat pengawasan keamanan makanan dan obat di Indonesia.

Produk asal Amerika Serikat yang telah tersertifikasi Food and Drug Administration tidak perlu lagi mengurus perizinan ulang di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal serupa berlaku untuk produk yang telah memiliki sertifikasi halal, misalnya dari ISWA Halal Certification Department USA Halal Chamber of Commerce.

Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang konsisten menjaga politik luar negeri netral. Sikap tersebut memberi keuntungan di tengah dinamika perdagangan global.

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS turut menciptakan peluang. Banyak anggota BRICS menghadapi beban tarif tinggi ke Amerika Serikat. Kondisi itu mendorong arus trade diversion ke Indonesia.

Amerika Serikat kini menempatkan Indonesia sebagai basis rantai pasok alternatif utama.

Fithra menyebut manfaat kerja sama bilateral mulai terlihat dari komitmen investasi Amerika Serikat. Investasi tersebut mengalir ke pengembangan teknologi semikonduktor dan pengolahan mineral logam tanah jarang atau rare earth.

"Ketika AS dalam hal ini datang berinvestasi semikonduktor, jadi artinya dalam hal ini kita juga bisa membangun ekosistem itu. Jadi ketika kita ekspor di situ (ekosistem semikonduktor) juga untuk kepentingan kita juga," imbuh Fithra Faisal Hastiadi.

Jakarta (ANTARA) - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan perjanjian perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) bisa diperluas ke mitra dagang lain untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono berpendapat kesepakatan yang tertuang dalam ART memancing reformasi tata kelola perdagangan di Indonesia. Bahkan, reformasi ini bakal lebih optimal bila bisa menjangkau mitra dagang lainnya.

“Sebaiknya benefit dari reformasi itu diperluas juga untuk partner yang lain. Jadi, benefit reformasi ini tidak hanya terbatas dari industri-industri yang berasal dari Amerika Serikat, tapi juga dari yang lain,” kata Riandy dalam taklimat media bertajuk “Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan” di Jakarta, Jumat.

Terlebih, sumber investasi tidak hanya berasal dari AS, juga ada partisipasi dari negara seperti Jepang, China, dan lainnya.

“Jadi, secara unilateral, secara domestik, benefit dari reformasi itu makin besar kalau partner yang ikut dapat manfaat makin besar,” tambahnya.

Namun, dia pun tak menampik perluasan kesepakatan itu juga memiliki tantangan, terutama secara politik.

Dalam kesepakatan bersama AS, Indonesia mengamankan sekitar 2 persen akses pasar ke negeri Paman Sam itu. Meski, menurut dia, porsi itu relatif kecil, setidaknya terdapat timbal balik yang disepakati.

Kesepakatan timbal balik atau konsesi serupa akan lebih menantang untuk didapatkan dari negara mitra lainnya, kata Riandy.

“Harapannya memang ke sana, cuma itu akan sangat menantang secara politik untuk memperluas (kesepakatan dagang) itu tanpa dapat hadiah apa-apa dari partner yang sudah kita kasih kelonggaran,” jelas dia.

Dari sisi teknis, pengecualian regulasi yang hanya berlaku untuk satu negara dinilai tidak mudah diterapkan. Dalam rantai pasok global, penentuan asal barang, komponen, hingga status perusahaan memiliki batas yang relatif kabur, terutama untuk aturan non-tarif seperti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Secara teknis, itu sangat tidak clear. Makanya regulasi non-tarif biasanya kalau sudah direformasi, direformasi untuk semuanya,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Riandy menilai pemerintah perlu merancang implementasi kebijakan pasca-ratifikasi ART secara cermat.

Ia menggarisbawahi fokus pembahasan seharusnya bergeser dari perdebatan ratifikasi ke penyusunan aturan turunan yang jelas, termasuk konsekuensi jangka panjangnya bagi ekosistem perdagangan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com– Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat belum memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Riandy melihat perjanjian tersebut dari perspektif ekonomi statis. Ia tidak menemukan keuntungan langsung yang signifikan bagi Indonesia pada kondisi saat ini.

"Apakah ART ini beneficial untuk kita? Kalau saya melihatnya dari sisi statis ekonomi, saya nggak melihat benefit ekonominya ada. Saya enggak melihat benefit ekonominya ada dari pandangan statis saat ini," ujarnya dalam Diskusi Media bertajuk "Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan?" di Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan akses pasar yang diamankan melalui ART hanya sekitar 2 persen dari total perdagangan Indonesia. Cakupan tersebut dinilai terlalu kecil untuk memberi dampak besar terhadap kinerja ekspor nasional.

Sektor tekstil yang menjadi salah satu andalan ekspor juga belum memperoleh kepastian terkait fasilitas tarif nol persen.

Riandy menilai Indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi geopolitik dari kesepakatan tersebut. Implikasi hubungan dengan negara lain yang selama ini menjadi sumber investasi juga perlu diperhitungkan.

Ia menilai perjanjian tersebut sulit dikategorikan menguntungkan jika dilihat dari aspek ekonomi semata. ART dinilai lebih tepat dipahami sebagai strategi dinamis yang berkaitan dengan pertimbangan geopolitik, bukan sekadar mengejar manfaat ekonomi jangka pendek.

Riandy mengingatkan kesepakatan tersebut tidak menjamin Indonesia terhindar dari kebijakan proteksionis atau tekanan perdagangan di masa depan. Negara dengan hubungan dekat dengan Amerika Serikat pun tetap berpotensi menghadapi kebijakan serupa.

Ia juga menyoroti tantangan reformasi struktural yang mungkin menyertai perjanjian tersebut. Implementasi reformasi dinilai tidak mudah.

Perubahan regulasi diperlukan, mulai dari peraturan presiden hingga undang-undang. Proses tersebut kompleks secara politik dan administratif.

Riandy menilai keputusan Indonesia bergabung dalam ART lebih mencerminkan pertimbangan strategis jangka panjang dibanding manfaat ekonomi langsung dalam waktu dekat.

Ia mengingatkan manfaat ekonomi berpotensi terbatas apabila reformasi struktural tidak dapat direalisasikan secara efektif.

"Saya bisa argue mungkin manfaat ekonominya negatif kalau dilihat dari all in all, Seperti itu mengesampingkan structural reform-nya. Karena structural reform-nya kita mau, tapi belum tentu bisa. Kayak gitu. Perlu diperhatikan itu perlu ngerubah banyak perpres, ngerubah banyak undang-undang dan lain sebagainya. Nggak gampang dilakukan," tutup.

Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono berpendapat Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berdampak positif dari sisi dorongan reformasi struktural.

“Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri,” kata Riandy dalam taklimat media bertajuk “Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan” di Jakarta, Jumat.

Sebagai contoh, kesepakatan ART mendorong perizinan impor yang lebih terbuka dan otomatis, khususnya untuk produk dari AS. Menurut Riandy, poin ini bisa mereformasi regulasi barang larangan atau pembatasan (lartas) yang selama ini membutuhkan banyak rekomendasi.

Kemudian, kesepakatan itu juga bisa memancing pembenahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan hambatan investasi lain yang cukup restriktif.

“Karena, dapat diperdebatkan bahwa ketika kita menerapkan rezim perdagangan dan investasi yang lebih restriktif, investasinya justru tidak masuk, karena mereka butuh bahan baku untuk mengekspor dan lain sebagainya,” jelas dia.

Prinsip keberterimaan standar dan proses juga dikatakan menjadi salah satu poin positif. Misalnya soal regulasi halal untuk produk AS.

Skema itu bukan menuntut Indonesia untuk menghapus ketentuan halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi meminta pengakuan terhadap standar halal dari AS.

Riandy menilai pendekatan tersebut dapat memangkas proses pengujian berulang yang memperlambat arus barang.

“Ini kan menghilangkan repetisi pengujian dari standar itu sendiri. Jadi, ini membuat perdagangan jauh lebih seamless,” katanya menambahkan.

Kepabeanan pun didorong untuk makin modern, misalnya dengan membolehkan pemberitahuan di depan tentang klasifikasi atau ketentuan produk, sehingga proses yang sebelumnya berbelit akan menjadi lebih mulus.

Dampak positif lainnya terlihat pada perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.

Riandy menyebut kesepakatan ART bakal makin mengetatkan ketentuan soal upah minimum provinsi (UMP) dan praktik outsourcing.

Sedangkan dari sisi lingkungan, kesepakatan ini bisa menekan praktik penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan mendaur ulang bahan baku mineral kritis atau critical raw materials (CRM).

“Jadi (kesepakatan ART) ini adalah hidden gem, kalau kata anak-anak gen Z sekarang. Hidden gem dari perjanjian yang kita rasa ini sangat berat sebelah. Ada hidden gem-nya,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah membeberkan sederet capaian perjanjian dagang resiprokal dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Dikutip dari akun resmi X, @USTradeRep dijelaskan bahwa AS telah mengamankan perjanjian dagang resiprokal dengan delapan negara.

"Dari Buenos Aires hingga Kuala Lumpur, @POTUS [Presiden AS Donald Trump] terus mengamankan perjanjian perdagangan resiprokal dengan mitra kami di seluruh dunia," tulis di akun @USTradeRep dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Deretan negara yang telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS antara lain Malaysia, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwan, dan Indonesia.

Khusus dengan Indonesia, di akun X, USTR membeberkan bahwa dari kesepakatan perdagangan AS-Indonesia itu, telah diamankan nilai investasi sekitar US$33 miliar di AS. Di antara investasi itu adalah US$15 miliar komoditas energi AS, US$13,5 miliar pesawat komersial, barang, dan jasa terkait penerbangan, serta US$4,5 miliar produk pertanian AS.

"Kesepakatan perdagangan Presiden Trump dengan Indonesia membuka akses bagi eksportir Amerika ke negara terpadat keempat di dunia, menciptakan peluang komersial yang berarti bagi petani dan produsen Amerika," tulis USTR di akun X.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS tertuang dalam The Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance. Perjanjian ini diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Trump di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Namun, saat ini kesepakatan tersebut terancam tak bisa berlaku usai Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan tarif resiprokal dan tarif yang berlaku secara global hanya 10%.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) mengumumkan sejumlah negara sudah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh USTR dalam akun resmi X @USTradeRep, bahwa AS telah mengamankan perjanjian dagang resiprokal dengan delapan negara. Deretan negara yang telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS itu antara lain Malaysia, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwan, dan Indonesia.

"Dari Buenos Aires hingga Kuala Lumpur, @POTUS [Presiden AS Donald Trump] terus mengamankan perjanjian perdagangan resiprokal dengan mitra kami di seluruh dunia," tulis di akun @USTradeRep dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Khusus dengan Indonesia, di akun X, USTR membeberkan bahwa dari kesepakatan perdagangan AS-Indonesia itu telah diamankan nilai investasi sekitar US$33 miliar di AS. Di antara investasi itu adalah US$15 miliar komoditas energi AS, US$13,5 miliar pesawat komersial, barang, dan jasa terkait penerbangan, serta US$4,5 miliar produk pertanian AS.

"Kesepakatan perdagangan Presiden Trump dengan Indonesia membuka akses bagi eksportir Amerika ke negara terpadat keempat di dunia, menciptakan peluang komersial yang berarti bagi petani dan produsen Amerika," tulis USTR di akun X.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS tertuang dalam The Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance. Perjanjian ini diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Trump di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Namun, saat ini kesepakatan tersebut terancam tak bisa berlaku usai Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan tarif resiprokal dan tarif yang berlaku secara global hanya 10%.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Namun, karena sudah ditandatanganinya perjanjian dagang dengan AS, ia menilai Indonesia memiliki keuntungan strategis dan relatif jauh lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian regulasi AS ke depan dibandingkan negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang.

Dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, lanjut dia, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara lain yang tidak punya kesepakatan apapun.

DEN pun optimistis ketidakpastian tersebut juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadikan sektor industri dan investasi dalam negeri menjadi lebih menarik bagi banyak perusahaan multinasional yang tengah mencari negara dengan kepastian akses pasar ekspor ke AS.

Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, serta menjadi salah satu pasar utama dari industri padat karya nasional, terutama produk garmen dan alas kaki.

"Dewan Ekonomi Nasional, akan terus mencermati setiap perkembangan terkait isu ini dengan seksama dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bapak Presiden RI untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan kepentingan nasional selalu terlindungi," ujar Luhut Pandjaitan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut nilai ekspor ke Amerika Serikat harus meningkat setelah penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan tersebut. Perjanjian itu memuat tarif impor 0 persen untuk 1.819 produk Indonesia ke AS.

“Kita targetnya naik, target kita harus naik. Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas unggulan kita itu ya yang, yang bisa masuk ke sana. Nah otomatis ya, ya seharusnya naik dong,” ujar Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Budi menilai kesepakatan bilateral tersebut berpotensi menarik investasi asing berorientasi ekspor ke Indonesia.

Sejumlah perjanjian dagang yang telah diteken membuka akses pasar lebih luas bagi produk Indonesia.

Kesepakatan resiprokal dengan AS memperluas akses produk Indonesia ke pasar AS. Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement I-EAEU FTA membuka akses pasar ke kawasan Eurasia.

“Nah kalau misalnya mereka investasi dan mempunyai atau memproduksi barang-barang yang kompetitif ya, barang-barang manufaktur terutama, ekspor kita akan cepat meningkat,” tutur Budi.

Budi menyebut proses sejumlah perjanjian dagang berjalan cepat berkat diplomasi Presiden Prabowo.

“Pak Presiden Prabowo ini kan memang diplomasinya bagus ya, diplomasi di kancah internasional itu bagus,” tutur Budi.

Data Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor Indonesia ke AS naik 16,66 persen pada 2025.

Situs Satu Data Kemendag mencatat nilai ekspor ke AS pada 2025 mencapai 30,958 juta dollar AS atau setara Rp 521,3 triliun dengan kurs Rp 16.880 per dollar AS.

Nilai impor dari AS sepanjang 2025 tercatat 12,846 juta dollar AS atau naik 6,87 persen.

Kemendag juga mencatat ekspor ke AS menjadi penyumbang surplus terbesar. Nilainya mencapai 18,112 juta dollar AS atau naik 24,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau kita lihat surplus terbesar kita justru ke Amerika,” kata Busan dalam konferensi pers di Kemendag, Jumat (6/2/2026).

Kesepakatan Dagang dengan AS

Presiden Prabowo dan Donald Trump telah menandatangani perjanjian ART.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyebut perjanjian tersebut menetapkan tarif impor dari AS untuk barang Indonesia sebesar 19 persen.

Tarif itu lebih rendah dibandingkan sebelumnya sebesar 32 persen.

Perjanjian tersebut juga menetapkan 1.819 produk Indonesia dikenakan tarif 0 persen atau bebas bea masuk.

Produk tersebut meliputi kelapa sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah, alat pesawat terbang, elektronik, dan semikonduktor.

Sektor apparel dan tekstil juga memperoleh tarif 0 persen melalui skema tariff-rate quota TRQ. Skema itu diperkirakan memberi manfaat langsung bagi 4 juta pekerja.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu optimistis tingkat konsumsi domestik selama masa liburan sekolah dan perayaan keagamaan pada kuartal I tahun ini dapat mendorong peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK/Consumer Confidence Index).

Ia mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa tren perbaikan IKK mulai terlihat sejak akhir tahun lalu. Menurut data Bank Indonesia (BI), IKK pada tahun lalu mencapai level tertinggi pada Januari 2025, yakni sebesar 127,2.

Angka tersebut terus menurun hingga menyentuh titik terendah pada September 2025 yang hanya mencapai 115. Selanjutnya, indeks tersebut terus menunjukkan perbaikan menjelang akhir tahun hingga level 123,5 pada Desember 2025.

Tren penguatan tersebut berlanjut pada Januari 2026 yang mencatatkan Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 127.

Mari Elka pun memproyeksikan momentum positif tersebut akan berlanjut dan menguat pada kuartal I tahun ini, seiring dengan masa liburan sekolah dan perayaan hari besar keagamaan, yakni Tahun Baru Imlek, Nyepi, hingga Idul Fitri, sebagai mesin pendorong utama.

“Di kuartal pertama ini karena ada Lebaran, ada liburan-liburan (keagamaan lainnya), ini (IKK) pasti akan juga terdorong. Tapi, hal ini harus didorong dengan disbursement (pencairan) dan belanja dari pemerintah yang tepat waktu,” ujarnya.

Ia menilai, laju perekonomian nasional saat ini sangat bergantung pada kekuatan pasar domestik yang besar, sehingga ia mengingatkan agar pemerintah menjaga kelancaran perputaran fiskal pada awal tahun.

Menurutnya, pengalaman pada kuartal I 2025, yang mana belanja fiskal sempat terhambat akibat transisi pemerintahan baru dan adanya berbagai realokasi anggaran, tidak boleh terulang kembali.

“Nah tahun ini, itu tidak boleh terjadi keterlambatan di dalam belanja ya, karena itulah yang akan mendorong pertumbuhan juga di kuartal I,” jelasnya.

Selain mengandalkan faktor konsumsi domestik, Mari Elka menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan (confidence) para investor dalam jangka pendek.

Hal tersebut menjadi prioritas menyusul isu yang diangkat oleh sejumlah lembaga internasional pada akhir Januari 2026, seperti MSCI dan Moody’s Rating, yang secara khusus menyoroti masalah keberlanjutan fiskal serta inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Ia menekankan bahwa rentang waktu hingga Mei 2026, yang mana MSCI dijadwalkan melakukan peninjauan kembali (review) terhadap rating Indonesia, merupakan momentum yang harus dioptimalkan untuk mereformasi pasar modal domestik.

Selain itu, Mari Elka juga menyoroti pentingnya langkah-langkah nyata deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar dapat menangkap peluang relokasi investasi global, mengingat saat ini banyak pihak yang melirik Indonesia.

Peluang emas tersebut, lanjut dia, akan menjadi semakin optimal apabila Indonesia dapat menandatangani kesepakatan perjanjian dagang yang menguntungkan dengan Amerika Serikat.

“(Perjanjian dagang) itu menjadi opportunity (kesempatan) besar untuk menarik investment (investasi), dan pada akhirnya (meningkatkan) penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Mari Elka Pangestu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026