HONG KONG - Taipan media pro-demokrasi Hong Kong , Jimmy Lai, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena berkolusi dengan kekuatan asing berdasarkan undang-undang keamanan nasional kota yang kontroversial.

Pria berusia 78 tahun itu, yang divonis bersalah pada bulan Desember, adalah orang paling terkemuka yang didakwa berdasarkan undang-undang yang kontroversial tersebut. Undang-undang itu diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2020, sebagai tanggapan terhadap protes pro-demokrasi besar-besaran yang meletus di Hong Kong tahun sebelumnya.

Undang-undang tersebut mengkriminalisasi apa pun yang dianggap Beijing sebagai subversif atau separatis, mulai dari meneriakkan slogan hingga berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi. Beijing mengatakan itu perlu untuk menjaga stabilitas di Hong Kong, tetapi para kritikus mengatakan itu secara efektif telah melarang perbedaan pendapat.

Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara

1. Dipuji sebagai Pahlawan

Melansir BBC, dipuji sebagai pahlawan oleh gerakan pro-demokrasi, Lai telah lama dipandang sebagai pengkhianat oleh otoritas Hong Kong dan Beijing. Ia muncul sebagai kritikus utama Tiongkok dan surat kabar Apple Daily miliknya menjadi platform bagi warga Hong Kong yang menginginkan lebih banyak kebebasan.

Ketika hukuman dibacakan di pengadilan pada hari Senin, Lai, yang telah ditahan sejak Desember 2020, tersenyum tenang dan mengangguk. Ia selalu membantah tuduhan terhadapnya, mengatakan bahwa ia telah memperjuangkan kebebasan yang diyakininya sebagai nilai-nilai Hong Kong.

Hong Kong mengatakan Lai telah diadili secara adil di bawah supremasi hukum, tetapi para kritikus mengatakan kasusnya menunjukkan bagaimana sistem hukum kota telah digunakan untuk membungkam oposisi politik.

Keluarganya telah menyuarakan kekhawatiran tentang kesehatannya yang memburuk selama penahanan. Pada bulan Agustus ini, putranya Sebastien mengatakan kepada BBC bahwa bahkan jika ayahnya - seorang warga negara Inggris - hanya mendapat hukuman lima tahun penjara, itu "praktis sama dengan hukuman mati."

Kelompok hak asasi manusia pada hari Senin juga mengkritik hukuman tersebut, mengatakan bahwa itu "pada dasarnya adalah hukuman mati" mengingat usia Lai.

Sebastien juga mengkritik Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer karena tidak mengamankan pembebasan Lai ketika ia mengunjungi China pada bulan Januari. "Nilai-nilai [yang dianut Inggris] sedang dikurung bersama ayah saya," katanya.

2. Pemberontak sejak Lahir

Lai menjadi salah satu kritikus paling keras terhadap negara China dan tokoh terkemuka yang memperjuangkan demokrasi di bekas wilayah Inggris tersebut.

"Saya adalah pemberontak sejak lahir," katanya kepada BBC dalam sebuah wawancara pada tahun 2020, beberapa jam sebelum ia didakwa. "Saya memiliki karakter yang sangat pemberontak."

3. Lahir dari Keluarga Miskin

Lai lahir di Guangzhou, sebuah kota di China selatan, dari keluarga kaya yang kehilangan segalanya ketika komunis berkuasa pada tahun 1949.

Ia berusia 12 tahun ketika melarikan diri dari desanya di China daratan, tiba di Hong Kong sebagai penumpang gelap di kapal nelayan.

Sambil bekerja serabutan dan merajut di toko pakaian kecil, ia belajar bahasa Inggris sendiri. Ia beralih dari peran rendahan hingga akhirnya mendirikan kerajaan bernilai jutaan dolar termasuk merek pakaian internasional Giordano.

Rantai toko tersebut sangat sukses. Tetapi ketika China mengirimkan tank untuk menumpas protes pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing pada tahun 1989, Lai memulai perjalanan baru sebagai aktivis demokrasi yang vokal serta seorang pengusaha.

Ia mulai menulis kolom yang mengkritik pembantaian yang terjadi setelah demonstrasi di Beijing dan mendirikan sebuah penerbitan yang kemudian menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Hong Kong.

Ketika China menanggapi dengan mengancam akan menutup toko-tokonya di daratan China, yang menyebabkan ia menjual perusahaannya, Lai meluncurkan serangkaian judul pro-demokrasi populer yang termasuk Next, sebuah majalah digital, dan surat kabar Apple Daily yang banyak dibaca.

Dalam lanskap media lokal yang semakin takut terhadap Beijing, Lai telah menjadi kritikus yang gigih terhadap otoritas Tiongkok baik melalui publikasi maupun tulisannya.

Hal ini membuatnya menjadi pahlawan bagi banyak orang di Hong Kong, yang memandangnya sebagai seorang pria pemberani yang mengambil risiko besar untuk membela kebebasan kota tersebut.

4. Dijuliki Pengkhianat oleh China

Namun di daratan China, ia dipandang sebagai "pengkhianat" yang mengancam keamanan nasional China.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyerang bertopeng membom rumah dan kantor pusat perusahaan Lai. Ia juga menjadi target rencana pembunuhan.

Namun, tidak satu pun ancaman tersebut menghentikannya untuk menyuarakan pandangannya dengan lantang. Ia merupakan bagian penting dari demonstrasi pro-demokrasi di kota itu dan ditangkap dua kali pada tahun 2021 atas tuduhan berkumpul secara ilegal.

Ketika China mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru Hong Kong pada Juni 2020, Lai mengatakan kepada BBC bahwa itu merupakan "lonceng kematian" bagi wilayah tersebut.

Tokoh media ini dikenal karena kejujurannya dan tindakannya yang flamboyan.

Pada tahun 2021, ia mendesak Donald Trump untuk membantu wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa Trump adalah "satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami" dari China. Surat kabarnya, Apple Daily, menerbitkan surat di halaman depan yang diakhiri dengan: "Tuan Presiden, tolong bantu kami."

Bagi Lai, tindakan seperti itu diperlukan untuk membela kota yang telah menerimanya dan memicu kesuksesannya.

Ia pernah mengatakan kepada kantor berita AFP: "Saya datang ke sini tanpa apa pun, kebebasan tempat ini telah memberi saya segalanya... Mungkin sudah saatnya saya membalas kebebasan itu dengan memperjuangkannya."

Lai telah didakwa dengan berbagai pelanggaran - termasuk berkumpul tanpa izin dan penipuan - sejak tahun 2020.

Penuntutan terhadap Lai telah menarik perhatian internasional, dengan kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing mendesak pembebasannya.

Selama bertahun-tahun, Sebastien Lai telah berkeliling dunia untuk mengecam penangkapan ayahnya dan mengutuk Hong Kong karena menghukum "karakteristik yang seharusnya dirayakan".

"Ayah saya dipenjara karena kebenaran yang diucapkannya, keberanian di hatinya, dan kebebasan di jiwanya," katanya.

YOGYAKARTA - Kesantunan berbahasa merupakan senjata strategis terkuat di arena politik kontemporer. Hal ini menepis anggapan bahwa untuk tegas dan berpengaruh, seorang politisi harus tampil keras dan ofensif.

"Padahal, temuan dari analisis linguistik terhadap dinamika politik kita justru menunjukkan hal sebaliknya. Pengaruh yang berkelanjutan dan legitimasi yang kuat justru dibangun di atas fondasi komunikasi yang cerdas, kontekstual, dan beretika," kata Pakar Komunikasi Politik Dwi Santoso, Ph.D., Selasa (16/12/2025). Lihat Grafis:

Miris, Komunikasi Generasi Milenial Kian Tak Santun

Pernyataan ini bukanlah sekadar opini, melainkan kesimpulan yang lahir dari penelitian mendalam Santoso selama bertahun-tahun. Sebagai Dosen Senior Linguistik di Universitas Ahmad Dahlan, risetnya berfokus pada titik temu antara linguistik, politik, dan budaya. Bukunya yang terbit baru-baru ini, “Kesantunan Berbahasa: Kunci Sukses dalam Arena Politik Indonesia”, menjadi kristalisasi dari kajian tersebut, yang mengangkat prinsip-prinsip kearifan lokal seperti andhap asor (rendah hati) dan tepa slira (tenggang rasa) sebagai strategi komunikasi politik yang canggih.

"Yang saya teliti bukan sekadar teori impor, tetapi bagaimana nilai-nilai luhur dalam budaya komunikasi Nusantara, khususnya Jawa, memiliki keselarasan yang erat dengan teori pragmatik dan analisis wacana modern," jelas Santoso, yang meraih gelar doktor dari La Trobe University, Australia, dengan disertasi tentang kesantunan dalam wacana politik Jawa.

"Dalam konteks politik Indonesia yang sangat hierarkis dan multi-kultural, bahasa yang santun dan penuh pertimbangan justru berfungsi sebagai alat negosiasi yang ampuh, peredam konflik, dan pembangun koalisi yang efektif," lanjut Mantan Wakil Rektor Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Malaysia ini.

Temuan Santoso ini semakin relevan di tengah maraknya komunikasi politik digital yang sering kali instan dan reaktif. Berdasarkan analisis wacana kritisnya terhadap media sosial, debat publik, dan even komunikasi di lembaga legislatif, ia melihat adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi narasi di kalangan politisi. "Di era di mana setiap kata dapat di-viral dan didistorsi, presisi linguistik dan konsistensi etis bukan lagi sekadar gaya, melainkan kebutuhan strategis untuk bertahan dan memenangkan kepercayaan," paparnya.

Beberapa praktisi di dunia politik mulai menyadari hal ini. Seorang konsultan komunikasi dari Jakarta yang kerap menangani figur nasional menyebutkan bahwa pendekatan berbasis riset seperti yang dikembangkan Santoso mulai banyak diminati. "Klien mulai bertanya, tidak hanya 'bagaimana cara saya berbicara yang menarik?' tetapi lebih mendalam, 'bagaimana membangun narasi yang kredibel dan berkelanjutan?'. Karya-karya akademis Pak Dwi memberikan fondasi yang kuat untuk menjawab itu," ujarnya. Eropa Bersatu untuk Indonesia Soroti Kondisi RI Krisis Legitimasi Moral dan Politik

Santoso sendiri menutup dengan pandangan yang optimis sekaligus mendorong tindakan. "Saya percaya ada ruang untuk perubahan. Ketika kualitas wacana politik kita meningkat—ketika argumentasi dibangun di atas data, disampaikan dengan nalar yang tajam, namun tetap dalam bingkai saling menghormati—maka kualitas demokrasi dan kebijakan publik kita pun akan terdorong ke arah yang lebih baik. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kepemimpinan dan bangsa," terangnya.

Karya-karya Dwi Santoso, termasuk berbagai penelitiannya yang telah dipublikasikan di jurnal internasional, kini menjadi bahan diskusi akademis. Termasuk jadi referensi dalam ruang-ruang strategis tempat masa depan politik Indonesia dirancang.

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyebut rendahnya skor berekspresi merupakan alarm keras terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Ada beberapa hal yang memengaruhi rendahnya skor tersebut.

Laporan Indeks HAM 2025 yang dirilis Setara Institute menunjukkan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah dari total 11 indikator yang diukur, yakni hanya 1,0 dari skala 1–7.

Rendahnya skor ini dipengaruhi oleh maraknya represi terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi menggunakan UU ITE, serta intervensi terhadap kebebasan akademik.

Data AJI mencatat 82 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus di tahun sebelumnya. Amnesty International juga mencatat 710 kasus kriminalisasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berbasis UU ITE sejak 2018–2025. Kasus pembatalan kegiatan akademik hingga intimidasi terhadap musisi turut memperkuat indikasi penyempitan ruang sipil.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berpendapat skor kebebasan berekspresi yang nyaris mentok di angka paling bawah adalah alarm bagi demokrasi. “Pemerintah harus menjamin ruang kritik tetap hidup, bukan mempersempitnya,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan ini menambahkan pemerintah wajib memastikan bahwa ruang publik tetap aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat, berkreasi, dan menjalankan profesi tanpa intimidasi. Penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik, dan aparat harus profesional dalam melindungi kebebasan sipil, termasuk jurnalis, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Evaluasi menyeluruh terhadap praktik penanganan aksi massa, penggunaan UU ITE, dan perlindungan kebebasan akademik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Direktur Eksekutif Setara, Halili Hasan berpendapat penilaian dengan skala 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai pemajuan HAM paling buruk, sementara 7 menunjukan paling baik.

“Indeks skor rata-rata untuk seluruh variabel pada indeks HAM 2025 adalah 3,0 atau turun sebesar 0,1 poin dari indeks HAM 2024 yang membukukan skor rata-rata nasional 3,1,” ucap Halili dalam peluncuran yang digelar bertepatan dengan Hari HAM Internasional 2025.

Menyikapi kondisi ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk jurnalis dan akademisi.

“Kami mendorong pembenahan praktik penggunaan UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik serta melakukan evaluasi terhadap praktik penanganan aksi massa dan berbagai bentuk represi sipil yang memengaruhi penurunan skor HAM di Indonesia,” katanya.