JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026 yang akan berlanjut hingga hari ini merupakan alarm bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus merespons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyikapi maraknya aksi demo mahasiswa belakangan ini. Andreas mengatakan, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 "bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

"Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari ini merupakan bentuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ujarnya, Senin (15/6/2026)

Andreas juga menyebut, berbagai kalangan yang ikut serta mulai dari mahasiswa hingga pengemudi gojek merupakan aspirasi yang genuine dari masyarakat. "Demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine, diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek." tuturnya

Tuntutannya sederhana yakni, turunkan harga BBM, revisi program-program unggulan pemerintah; MBG dan Koperasi Merah Putih, yang menyedot porsi besar APBN dan tolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi yang merupakan buah perjuangan reformasi 1998.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



Menurut Andreas, selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah respons dari pemerintah dan aspirasi masyarakat ini merupakan alarm bagi pemerintah saat ini.

"Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah. Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh,” ucapnya.

JAKARTA - Akademisi Iwan Setiadi mengatakan dukungan manajemen dalam struktur anggaran kementerian tidak bisa secara otomatis disamakan dengan belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata. Menurut Iwan, kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Dia menuturkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan untuk memastikan layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia. “Kalau dukungan manajemen hanya dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan," ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iwan untuk merespons kritik Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM. Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebanyak 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan 34,1 persen untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut Iwan, sebagian alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik. Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.

“HAM tidak hanya membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan dengan skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” terang Iwan.



Iwan menjelaskan, kementerian baru seperti KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen harus dinilai dari output dan manfaatnya, bukan hanya dari label anggarannya.

“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga?” ujar dia.

Ia menambahkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, evaluasi terhadap KemenHAM perlu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya membaca komposisi belanja secara administratif. Pendek kata, bagi Iwan, Rieke ‘Oneng’ gagal paham. Ia lalu memaparkan data.

Lihat video: MBG MASUK RADAR EVALUASI: Anggaran Rp85 Triliun yang Belum Terserap!



Kementerian Keuangan di Pagu Anggaran 2026, Dukungan Manajemen (DukMan) sebesar 49 T, dan dukungan program teknis 3 T, Sekretariat Negara (Setneg) anggaran DukMan 2,4 T dan Program teknis 229 M, di Lingkungan Komisi XIII ada Kementerian Imipas juga sama untuk DukMan dianggarkan 10,4 T dan untuk program teknis 2,9 T. Hampir semua data-data kementerian lembaga menunjukkan hal yang sama. Sebagai wakil rakyat, menurut Iwan, sebaiknya Rieke tak asal bunyi (Asbun).

Menurut Iwan, apabila dukungan manajemen diarahkan untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, serta koordinasi pemulihan, maka pos tersebut tetap memiliki korelasi langsung dengan pelayanan HAM.

“Belanja pegawai memang harus dikendalikan. Tetapi SDM pemeriksa, analis kebijakan, tenaga layanan pengaduan, dan aparatur respons cepat juga bagian dari mesin pelayanan publik. Negara tidak bisa hadir membela korban HAM tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja,” urai Iwan.

Lebih lanjut, Dosen Ekonomi ITB Achmad Dahlan ini mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM. Perdebatan anggaran tidak boleh membuat berhenti pada dikotomi antara birokrasi dan korban, melainkan bergerak pada efektivitas pelayanan.

“Yang harus dikawal adalah orientasinya. Dukungan manajemen harus menjadi tulang punggung pelayanan HAM. Jika diarahkan dengan benar, pos ini justru bisa memperkuat kehadiran negara bagi warga yang haknya dilanggar,” pungkas Iwan.

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyebut jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menunjukkan karakter aslinya sebagai pengkhianat politik di balik rencananya yang ingin melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia. Jokowi dinilai ingin menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target berikutnya setelah sebelumnya mengkhianati PDIP sebagai partainya dahulu.

Hal ini disampaikan Ferdinand dalam program Interupsi bertajuk 'Bersiap 2029, Jokowi: Siap Keliling Indonesia' yang ditayangkan iNews, Kamis (28/5/2026).

"Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDI Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran," kata Ferdinand.

Lihat video: Jokowi Makin Kuat Setelah Tak Lagi Menjabat Presiden

Ferdinand memaparkan analisisnya ini didasarkan pada ambisi besar Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya, khususnya masa depan Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ferdinand menilai segala langkah yang diambil Jokowi saat ini adalah demi memuluskan jalan menuju kontestasi politik 2029.

"Semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya," ujarnya.

Lihat video: Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Kacau, Refly: Akibat Kesalahan Administrasi Penyidik



Ferdinand menyoroti sikap diam Jokowi saat Prabowo Subianto menjadi sasaran serangan politik, cacian, dan bulian yang terjadi belakangan ini. Alih-alih membela, Jokowi justru dianggap menikmati situasi tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri melalui safari politik ke berbagai daerah.

"Justru Jokowi mengambil momen ini, menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo dan justru dia mau safari politik ke daerah membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029," tuturnya.

Ferdinand juga menggunakan istilah keras dengan menyebut Jokowi tengah melakukan tindakan "menusuk dari belakang" terhadap Prabowo. Di saat Prabowo berada di bawah tekanan politik, Jokowi dianggap justru sedang sibuk mempersiapkan barisan untuk kepentingan pribadi dan dinastinya.

"Nah itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran partainya yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Diketahui, pujian itu disampaikan Presiden secara terbuka dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Rabu (20/5) kemarin.

Aria Bima kembali menjelaskan bahwa posisi PDIP saat ini adalah sebagai mitra strategis yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitutif sesuai arahan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan," kata Aria Bima dikutip Kamis (21/5/2026).

Secara taktis, dia menekankan bahwa PDIP akan tetap kritis. Namun, ia menjamin bahwa kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan "wong cilik".

Dia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang. "Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena dinilai berjasa terhadap demokrasi.

Hal itu dia sampaikan di penghujung paparan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).

Dia menyadari bahwa tidak semua partai bagian dari pemerintah, tetapi dirinya tetap menghormati dan menghargai. Sebab dalam sistem demokrasi penting adanya check and balance melalui partai oposisi.

"Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita.

Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif wajib diawasi oleh masyarakat maupun lembaga legislatif.

PDIP, katanya, memiliki anggota yang lantang mengkritik pemerintah. Bahkan dia mengaku kerap melihat kritik dari anggota Partai PDIP sebelum tidur.

"Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," jelasnya.

Dia juga menceritakan ketika para menteri laporan kepada dirinya saat menjalankan tender untuk sebuah proyek di mana perusahaan yang mengikuti tender memiliki terafiliasi dengan PDIP. Pernyataan ini sontak membuat tamu undangan tertawa.

Namun, baginya hal itu tidak masalah selagi perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dia juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat membantunya di bidang ekonomi saat dirinya tidak berkuasa.

"Enggak, saya mau terbuka saya enggak berkuasa waktu itu alias luntang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan 'kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan'," urainya.

Atas hal itu, dia mengaku mengikuti jejak Megawati dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan tanpa melihat latar belakang politik.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pihak ketiga yang tidak mengetahui dan tidak terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para ahli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pihak ketiga yang sering dimaksud adalah individu seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau orang lain yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset tanpa sepengetahuan dan tanpa keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Mercy menegaskan persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat.

Di sisi lain, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar ada pembedaan yang jelas dan tegas terhadap pihak ketiga yang memang ikut terlibat dalam kejahatan, terutama kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tanpa pengaturan yang tegas, kata Mercy, dikhawatirkan pihak tidak bersalah justru menjadi korban, sementara pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum.

“Jangan sampai pihak ketiga yang tidak bersalah harus menanggung beban pembuktian yang berat dan tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” tegas Politisi asal daerah pemilihan Maluku tersebut.

Lihat video: DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi



Mercy juga menyoroti ketimpangan posisi hukum pihak ketiga, khususnya terkait beban pembuktian dan mekanisme kompensasi yang dinilai masih kurang memadai. Ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara rinci mekanisme perlindungan tersebut, mulai dari definisi yang jelas, standar pembuktian, hingga prosedur yang adil dan transparan.

Bagi Mercy, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi warga negara. Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mendalami berbagai masukan dari para ahli agar RUU ini tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-79 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2026). Sejumlah keluarga hingga kerabat turut hadir dalam momen kebahagiaan Presiden ke-5 RI itu.

Perayaan kali ini juga menjadi momen berkumpulnya keluarga besar Bung Karno. Megawati didampingi oleh putra-putrinya seperti Mohamad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, serta Puan Maharani yang hadir bersama sang suami, Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro).

Terlihat juga cucu Megawati, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani, yang juga anggota DPR. Selain itu, hadir pula kakak sulung Megawati, Mohammad Guntur Soekarnoputra, bersama putrinya Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari yang akrab disapa Puti Guntur Soekarno.

Tak hanya keluarga, sejumlah elite partai juga hadir seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum Olly Dondokambey, hingga Ganjar Pranowo juga hadir di tengah-tengah para fungsionaris partai. Di antara tamu undangan, tampak pula sahabat pers senior Megawati, seperti Widiarsi Agustina dan Kristin Samah, yang sempat berbincang akrab di meja dengan Megawati.

Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Megawati sebagai simbol rasa syukur. Potongan tumpeng tersebut diberikan oleh Megawati kepada kakak terkasihnya, Guntur Soekarno.

Usai menerima tumpeng, Guntur mengajak Megawati untuk bernyanyi. "Dis..Adis," kata Guntur memanggil Megawati, sapaan sayangnya untuk sang adik. "Ayo kita menyanyi," kata Guntur kagi.

Lihat video: Megawati Tutup Rakernas PDIP, Kader Diminta Solid dan Siap Hadapi Tantangan



Megawati langsung bernyanyi dan menyumbangkan suaranya. Ia membawakan lagu "Cinta Hampa" dan lagu legendaris Frank Sinatra, "My Way".

Namun, di tengah sukacita, Megawati tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi alam. Mengingat status Bendungan Katulampa yang terus naik dan laporan banjir di beberapa titik Jakarta, Megawati memberikan instruksi khusus kepada kadernya yang menjabat eksekutif.

Perayaan ini pun ditutup dengan doa bersama, memohon keselamatan bagi bangsa Indonesia di tengah cuaca ekstrem, sejalan dengan komitmen partai untuk terus "Merawat Pertiwi".

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali hadir pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan 2026. Megawati tampak terlihat di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, pada hari ini Minggu (11/1/2026).

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu tiba sekitar pukul 12.15 WIB dengan mengenakan busana bernuansa merah, guna mengikuti lanjutan agenda partai yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan.

Sesampainya di lokasi, Megawati disambut hangat oleh putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pengurus partai lainnya.

Di dampingi Prananda saat memasuki arena Rakernas, putri Proklamator RI Soekarno itu tampak santai. Megawati berjalan perlahan sembari sesekali tersenyum ke arah awak media yang berjajar di sepanjang koridor menuju aula utama Rakernas. Sembari menggunakan boogie car, Megawati juga menyempatkan diri mengelilingi sejumlah stan UMKM di arena Rakernas.

Megawati sempat berhenti dan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung di stan peragaan busana “Singgasana Seni Bung Karno”. Diketahui, fashion show bertajuk “Singgasana Seni Bung Karno” merupakan garapan Media Pintar Perjuangan (MPP) yang ditampilkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan, sekaligus bagian dari agenda Rakernas, pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Sebagai informasi, dalam rangkaian HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I Partai, DPP PDIP mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”. Satyam Eva Jayate merupakan slogan berbahasa Sanskerta yang bermakna “Kebenaran akan Menang”.

Lihat video: Hadiri Rakernas di Ancol, Akankah Megawati Umumkan Kejutan Politik PDIP Terbaru?

Sementara itu, subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya” yang dikutip dari lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman, menggambarkan daya tahan dan keteguhan (resilience) yang menyertai semangat Satyam Eva Jayate.

Pada hari kedua Rakernas, agenda difokuskan pada pembahasan materi serta perumusan sikap politik partai secara lebih mendalam, menyusul pidato pembukaan dan pengarahan Ketua Umum pada hari pertama. Sejumlah agenda utama meliputi penyampaian laporan komisi serta perumusan rekomendasi strategis partai dalam menyongsong dinamika politik ke depan.

Selain itu, Megawati dijadwalkan menyampaikan pandangannya secara tertutup kepada para kader partai. Usai itu, Megawati akan meluncurkan buku berjudul “Spirit Kemanusiaan: Manajemen Risiko Bencana Alam Megawati Soekarnoputri”.

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyebut rendahnya skor berekspresi merupakan alarm keras terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Ada beberapa hal yang memengaruhi rendahnya skor tersebut.

Laporan Indeks HAM 2025 yang dirilis Setara Institute menunjukkan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah dari total 11 indikator yang diukur, yakni hanya 1,0 dari skala 1–7.

Rendahnya skor ini dipengaruhi oleh maraknya represi terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi menggunakan UU ITE, serta intervensi terhadap kebebasan akademik.

Data AJI mencatat 82 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus di tahun sebelumnya. Amnesty International juga mencatat 710 kasus kriminalisasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berbasis UU ITE sejak 2018–2025. Kasus pembatalan kegiatan akademik hingga intimidasi terhadap musisi turut memperkuat indikasi penyempitan ruang sipil.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berpendapat skor kebebasan berekspresi yang nyaris mentok di angka paling bawah adalah alarm bagi demokrasi. “Pemerintah harus menjamin ruang kritik tetap hidup, bukan mempersempitnya,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan ini menambahkan pemerintah wajib memastikan bahwa ruang publik tetap aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat, berkreasi, dan menjalankan profesi tanpa intimidasi. Penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik, dan aparat harus profesional dalam melindungi kebebasan sipil, termasuk jurnalis, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Evaluasi menyeluruh terhadap praktik penanganan aksi massa, penggunaan UU ITE, dan perlindungan kebebasan akademik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Direktur Eksekutif Setara, Halili Hasan berpendapat penilaian dengan skala 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai pemajuan HAM paling buruk, sementara 7 menunjukan paling baik.

“Indeks skor rata-rata untuk seluruh variabel pada indeks HAM 2025 adalah 3,0 atau turun sebesar 0,1 poin dari indeks HAM 2024 yang membukukan skor rata-rata nasional 3,1,” ucap Halili dalam peluncuran yang digelar bertepatan dengan Hari HAM Internasional 2025.

Menyikapi kondisi ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk jurnalis dan akademisi.

“Kami mendorong pembenahan praktik penggunaan UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik serta melakukan evaluasi terhadap praktik penanganan aksi massa dan berbagai bentuk represi sipil yang memengaruhi penurunan skor HAM di Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Bersukaria Camp dan Rakernas BMI 2025. Kegiatan yang dihelat selama tiga hari di Puncak, Bogor itu secara resmi dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP My Esti Wijayanti.

Dalam arahannya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pesan penting untuk seluruh kader muda BMI, bahwa anak muda harus berani bermimpi besar, berani melahirkan gagasan untuk masa depan, berani menentang arus, dan tidak takut berbeda. Dia juga menjelaskan bahwa lambang Banteng Muda Indonesia (BMI) secara filosofis memiliki makna yang sangat dalam.

Lambang kepala banteng yang tegak lurus ke arah depan menggambarkan anak muda yang progresif dan visioner, anak muda yang berani dan tegak lurus dengan ide-ide kebangsaan. "Dari makna lambang tersebut, saya berharap Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 ini mampu melahirkan ide-ide atau gagasan baru dengan menterjemahkan ideologi Bung Karno ke masa saat ini," kata Hasto.

Dia juga mengungkapkan, sebagai organisasi sayap partai, BMI memiliki tantangan yang tidak mudah kedepan. Di tengah kondisi menguatnya upaya desoekarnoisasi saat ini, kader muda BMI harus mampu meluruskan ideologi kerakyatan Bung Karno kepada masyarakat luas, khususnya generasi milenial dan Gen-Z.

"BMI harus mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan merumuskan ide-ide baru dengan memanfaatkan dunia digital untuk menghadapi upaya desoekarnoisasi itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Banteng Muda Indonesia (BMI) Mochammad Herviano menyampaikan, tujuan digelarnya konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDIP.

Selain itu, lanjut Vino (sapaan akrab Mochammad Herviano), digelarnya Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 ini untuk meneguhkan soliditas kader BMI seluruh Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja organisasi, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029 yang dapat dipastikan akan didominasi oleh pemilih-pemilih muda.

Dalam kesempatan itu, Ketum BMI Mochammad Herviano mengingatkan kepada kader BMI seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga semangat juang (fighting spirit) dalam menjalankan roda organisasi.

"Karena sejatinya kita berkumpul ini bisa menjadi energi semangat juang kita. Pesan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri untuk kader muda BMI kita harus punya fighting spirit. Fighting spirit itu yang harus kita jaga, kita bumikan bersama-sama," kata Bung Vino.

Selain itu, Vino juga berpesan kepada jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia agar terus menjaga soliditas dan melakukan rekrutmen dengan menargetkan anak-anak muda. Karena dengan terus melakukan rekrutmen, proses regenerasi dalam tubuh organisasi akan berjalan dengan baik.

Di tempat yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga menjabat Bendahara Umum DPP BMI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra mengucapkan terima kasih kepada kader muda BMI seluruh Indonesia yang telah hadir dalam rangkaian Bersukaria Camp 2025 dan Rakernas BMI.

Menurut Kaisar kehadiran jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia dalam ajang konsolidasi nasional BMI kali ini adalah wujud nyata dari konsistensi kader muda BMI dalam memperjuangkan program kerja dan ideologi PDIP.

Kaisar juga mengingatkan, BMI harus selalu hadir di tengah masyarakat dengan cara membantu kesulitan-kesulitan rakyat. Hal itu menjadi program kerja utama BMI untuk mendekatkan PDIP bersama rakyat.

"Banteng Muda Indonesia adalah bantengnya wong cilik, wong sendal jepit, karena Tuannya PDI Perjuangan adalah wong cilik," ucap salah satu Anggota DPR termuda dari Fraksi PDIP tersebut.

Untuk diketahui, kegiatan Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 yang diselenggarakan pada 21-23 November 2025 itu diikuti oleh fungsionaris DPP BMI dan jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia.

Konsolidasi Nasional yang dikemas dengan acara Bersukaria Camp itu, juga merumuskan sejumlah langkah strategis organisasi, khususnya dalam merangkul generasi muda di seluruh wilayah Indonesia untuk memenangkan PDIP dalam menghadapi Pemilu 2029.