JAKARTA - SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) merilis Outlook untuk memproyeksikan tantangan dan peluang strategis terkait pemajuan Bisnis dan HAM Indonesia. Proyeksi tersebut dieksplor melalui pemilihan 10 isu prioritas selama setahun ke depan.

“Secara garis besar, tantangan utama berada pada model perekonomian Indonesia yang masih kental dengan corak ekstraktivisme. Model perekonomian dengan corak tersebut cenderung memusatkan basis pembangunannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan ruang hidup dalam skala besar,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan, model tersebut memiliki risiko yang tinggi bagi entitas bisnis untuk melakukan pelanggaran HAM yang tak jarang juga difasilitasi oleh negara. “Berdasarkan data Komnas HAM pada tahun 2025, korporasi masih menjadi salah satu terlapor tertinggi untuk aduan dugaan pelanggaran HAM dengan 452 kasus,” katanya.

Dia melanjutkan, pemfasilitasan oleh negara hadir melalui produk-produk hukum yang bersifat regresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM. Dia menuturkan, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta berbagai bentuk relaksasi tata kelola lingkungan hidup yang diberikan UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran HAM oleh entitas bisnis.

Selain itu, kata dia, kebijakan-kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim masih tersentral di level peraturan pelaksana. Lanskap tersebut menunjukkan terbatasnya ruang partisipasi bermakna, terutama bagi pemegang hak (rights holder) dalam menentukan arah peta jalan menuju ekonomi berkelanjutan.

“Meningkatnya tren penyempitan ruang sipil (shrinking civic space) yang semakin mengkhawatirkan juga sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah meredam kekecewaan publik terhadap struktur ekonomi ekstraktif yang belum mampu mengatasi ketimpangan struktural,” imbuhnya.

Memasuki dekade kedua implementasi UNGPs, sambung dia, fokus global diarahkan untuk mewajibkan kepatuhan HAM bagi pelaku usaha dalam hukum nasional melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD). Selaras dengan fokus global ini, lanjut dia, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait kepatuhan HAM bagi pelaku usaha melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD), sebagai bagian dari lanjutan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2023, yang diperkuat dengan komitmen normatif dalam RPJPN 2025-45 dan RPJMN 2025-29.

“Desain kebijakan ini akan menjadi pengimbang model perekonomian ekstraktif tersebut. Peluang strategis ini diperkuat pula oleh hasil kerja-kerja elemen masyarakat sipil dan meningkatnya kesadaran entitas bisnis terhadap pemajuan Bisnis dan HAM,” ujarnya.

Riset SETARA Institute (2025) terkait praktik RBC di sektor ekstraktif Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tren yang menunjukkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan semakin menyesuaikan tata kelola bisnis dengan norma-norma UNGPs. Kemudian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan tren progresif menuju pemajuan Bisnis dan HAM, seperti dalam hal pemisahan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan perluasan cakupan mekanisme anti-SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation).

“Pengesahan Central Java Agreement for Gender Justice, yang mengikat terhadap dua pabrik garmen di Jawa Tengah besar beserta pembeli rantai pasoknya, juga merupakan kemenangan bagi buruh-buruh perempuan di sektor padat karya untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja,” jelasnya.

10 Isu Prioritas

Tantangan struktural dan peluang strategis ini yang akan mendefinisikan upaya pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2026. Proyeksi ini akan krusial dalam menyatukan norma-norma HAM ke dalam aktivitas bisnis (embedded human rights in business practice) melalui sosialisasi dan kolaborasi bermakna antara negara, entitas bisnis, dan masyarakat sipil.

Kesepuluh isu prioritas yang merefleksikan tantangan dan peluang tersebut adalah:

1. Memastikan adopsi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola sektor ekstraktif;

2. Mendorong skema perdagangan karbon yang akuntabel dan berintegritas;

3. Menjamin perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan;

4. Mereformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM;

5. Mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif;

6. Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor padat karya;

7. Mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan;

8. Mempercepat regulasi mandatori uji tuntas HAM;

9. Mendorong sektor keuangan dan kerja sama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau;

10. Meningkatkan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran Bisnis dan HAM.

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyebut rendahnya skor berekspresi merupakan alarm keras terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Ada beberapa hal yang memengaruhi rendahnya skor tersebut.

Laporan Indeks HAM 2025 yang dirilis Setara Institute menunjukkan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah dari total 11 indikator yang diukur, yakni hanya 1,0 dari skala 1–7.

Rendahnya skor ini dipengaruhi oleh maraknya represi terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi menggunakan UU ITE, serta intervensi terhadap kebebasan akademik.

Data AJI mencatat 82 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus di tahun sebelumnya. Amnesty International juga mencatat 710 kasus kriminalisasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berbasis UU ITE sejak 2018–2025. Kasus pembatalan kegiatan akademik hingga intimidasi terhadap musisi turut memperkuat indikasi penyempitan ruang sipil.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berpendapat skor kebebasan berekspresi yang nyaris mentok di angka paling bawah adalah alarm bagi demokrasi. “Pemerintah harus menjamin ruang kritik tetap hidup, bukan mempersempitnya,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan ini menambahkan pemerintah wajib memastikan bahwa ruang publik tetap aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat, berkreasi, dan menjalankan profesi tanpa intimidasi. Penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik, dan aparat harus profesional dalam melindungi kebebasan sipil, termasuk jurnalis, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Evaluasi menyeluruh terhadap praktik penanganan aksi massa, penggunaan UU ITE, dan perlindungan kebebasan akademik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Direktur Eksekutif Setara, Halili Hasan berpendapat penilaian dengan skala 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai pemajuan HAM paling buruk, sementara 7 menunjukan paling baik.

“Indeks skor rata-rata untuk seluruh variabel pada indeks HAM 2025 adalah 3,0 atau turun sebesar 0,1 poin dari indeks HAM 2024 yang membukukan skor rata-rata nasional 3,1,” ucap Halili dalam peluncuran yang digelar bertepatan dengan Hari HAM Internasional 2025.

Menyikapi kondisi ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk jurnalis dan akademisi.

“Kami mendorong pembenahan praktik penggunaan UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik serta melakukan evaluasi terhadap praktik penanganan aksi massa dan berbagai bentuk represi sipil yang memengaruhi penurunan skor HAM di Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan lima ketentuan potensi pelanggaran HAM di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 18 November 2025. Potensi itu ditemukan setelah Komnas HAM melakukan kajian terhadap draf RKUHAP baru.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan.

"Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Kedua, kata Anis, ketentuan terkait penggunaan kewenangan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan. Menurutnya, ketentuan ini harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.

"Serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan," ucap Anis.

Ketiga, lanjut Anis, ketentuan praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal, kata dia, aspek materiillah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum.

"Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum," kata Anis.

"Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum," tambahnya.

Keempat, perubahan Alat Bukti dalam KUHAP Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Bukti Elektronik, Segala Sesuatu Yang Diperoleh secara Legal. Namun demikian, ia menuturkan, frasa ”segala sesuatu” bermakna luas dan multitafsir.

"Berisiko menimbulkan Penyalahgunaan bukti ilegal, misalnya hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti dari penyiksaan/penyadapan ilegal," katanya.

Menurutnya, KUHAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas terhadap alat-alat bukti tersebut. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.

"Terakhir, KUHAP tidak mencantumkan ketentuan tegas terkait konsep koneksitas untuk menjembatani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama. Koneksitas untuk mengatur yurisdiksi (peradilan umum vs. peradilan militer) berdasarkan 'titik berat kerugian," ujar Anis.

"Makna dari 'titik berat kerugian' untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer, serta perlu adanya transparansi lebih besar dalam penanganan perkara sipil-militer," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bentrokan sengit antara faksi jihad yang saling bermusuhan di timur laut Nigeria telah merenggut sekitar 200 nyawa. Pertempuran mematikan ini terjadi di kawasan Danau Chad yang dikenal bergejolak, terjadi saat negara Afrika itu berada di bawah sorotan tajam dari Amerika Serikat (AS) atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut sumber intelijen, milisi, dan kelompok jihad yang berbicara kepada Agence France-Presse (AFP) pada hari Senin (10/11/2025), pertempuran pecah antara kelompok Boko Haram dengan rivalnya, militan Islamic State West Africa Province (ISWAP), pada hari Minggu di Dogon Chiku, di tepi Danau Chad.

Seorang perwakilan dari milisi anti-jihadis, Babakura Kola, yang membantu militer Nigeria, memberikan rincian korban tewas dari salah satu pihak yang bertikai.

"Dari jumlah korban yang kami dapatkan, sekitar 200 teroris Boko Haram tewas dalam pertempuran itu," kata Babakura Kola kepada AFP.

Insiden kekerasan internal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Nigeria dan AS. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan penetapan Nigeria sebagai "Country of Particular Concern" karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.

Trump, dan beberapa sekutunya di Kongres, menuduh pemerintah Nigeria gagal bertindak atau bahkan mentolerir "pembantaian massal" umat Kristen di negara tersebut, sebuah klaim yang oleh beberapa pihak disebut sebagai genosida.

Sebagai respons atas situasi ini, Trump bahkan mengancam akan memutus semua bantuan AS dan memerintahkan Pentagon untuk "mempersiapkan kemungkinan tindakan" militer terhadap Nigeria jika situasi tidak ditangani.

Pemerintah Nigeria telah berulang kali menolak tuduhan genosida tersebut, bersikeras bahwa kekerasan yang terjadi adalah konflik kriminal dan terorisme yang kompleks, bukan penganiayaan agama yang disponsori negara.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memicu polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, RUU tersebut berpotensi mengancam kebebasan sipil di ruang digital dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Problematikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Ruangan Auditorium Prof. E. Suherman, Lt. 2, Gedung AH Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Rabu, 29 Oktober .

Dosen FH Trisakti Bhatara Ibnu Reza menilai, RUU KKS yang menekankan state-centric yang menafikan keamanan warga atau hak konstitusional warga negara. Menurut Bhatara, ruang lingkup yang ambigu karena kaburnya garis keamanan siber dengan pertahanan siber yang berujung pada hilangnya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil di dunia siber.

“RUU ini adalah ancaman baru bagi kebebasan dan kehidupan demokrasi serta memperluas kontrol negara terhadap kehidupan warga negara,” katanya.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengungkap bahaya RUU KKS terhadap kebebasan sipil serta hak privasi warga negara di ruang siber atau digital.

“RUU ini gagal memberikan batas yang tegas antara konsep keamanan siber (cyber security) yang seharusnya melindungi warga negara, dan pertahanan siber (cyber defence) yang merupakan domain militer,” katanya.

Ardi juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU KKS yang membuka ruang bagi TNI untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana siber. Menurut Ardi, ketentuan ini sangat berbahaya karena TNI bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas publik sebagaimana lembaga sipil seperti kepolisian atau kejaksaan.

“Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum siber berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, mengaburkan prinsip supremasi sipil, dan mendorong militerisasi dalam urusan sipil. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, hal ini merupakan kemunduran serius karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas warga di ruang digital,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Amerika Serikat (AS) memberikan perintah terkait kasus penyusupan mata-mata Israel pada WhatsApp. AS melarang spyware Pegasus milik perusahaan NSO Group untuk menargetkan platform milik Meta itu.

Hakim Pengadilan Distrik AS Phyllis Hamilton menjatuhkan perintah pengadilan permanen untuk upaya pembobolan NSO Group. Selain itu memberikan keringanan pada ganti rugi dari US$167 juta (Rp 2,7 triliun) menjadi hanya US$4 juta (Rp 66,3 miliar) saja.

Pihak Meta juga telah buka suara terkait keputusan tersebut. Mereka mengapresiasi keputusan dari kasus yang sudah berjalan selama enam tahun.

"Keputusan hari ini melarang pembuat spyware NSO menargetkan WhatsApp dan pengguna global kami lagi," kata kepala WhatsApp Will Cathcart, dikutip dari Reuters, Senin (20/10/2025).

"Kami mengapresiasi keputusan yang muncul setelah enam tahun ligitasi yang meminta pertanggungjawaban NSO pada tindakan yang menargetkan masyarakat sipil," dia melanjutkan.

Pegasus milik NSO merupakan software yang digunakan untuk memata-matai para korbannya. Selama bertahun-tahun, alat ini dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Keputusan ini akan berdampak buruk pada NSO yang menjadikan WhatsApp sebagai salah satu target terbesarnya. Sebelumnya, perusahaan pernah mengatakan perintah larangan menargetkan WhatsApp bisa membahayakan dan bahkan memaksa perusahaan gulung tikar.

NSO sendiri menyambut baik pengurangan ganti rugi sebesar 97%. Perusahaan juga akan meninjau keputusan dan menentukan langkah selanjutnya.

Mereka menambahkan produknya memerangi kejahatan serius dan teorisme. Keputusan pengadilan juga disebut tidak akan berdampak pada pelanggan yang akan terus menggunakan teknologinya membantu melindungi keselamatan publik.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor media pemerintah Gaza menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas sebanyak 47 kali sejak awal Oktober, dengan serangkaian serangan yang disebut telah menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 143 orang lainnya.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (18/10/2025) malam, otoritas Gaza menyebut pelanggaran itu meliputi "penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman yang disengaja, serta penangkapan sejumlah warga". Tindakan-tindakan tersebut, menurut mereka, menunjukkan bahwa Israel "terus melanjutkan kebijakan agresi meskipun perang telah dinyatakan berakhir".

Pihak Gaza mendesak PBB dan negara-negara penjamin perjanjian gencatan senjata untuk segera bertindak agar Israel menghentikan kekerasan dan melindungi penduduk sipil yang tidak bersenjata.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa perlintasan Rafah, jalur utama bagi bantuan kemanusiaan, tidak akan dibuka kembali hingga Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

"Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan agar perbatasan Rafah tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut," demikian bunyi pernyataan dari kantornya, dilansir The Guardian.

"Pembukaannya akan dipertimbangkan berdasarkan sejauh mana Hamas memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sandera dan jenazah, serta melaksanakan ketentuan yang telah disepakati."

Militer Israel pada Sabtu malam mengatakan bahwa Palang Merah telah menerima dua jenazah sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Namun di lapangan, kekerasan masih terjadi.

Gencatan Senjata Rapuh

Pada Jumat, sebelas anggota satu keluarga Palestina tewas ketika kendaraan yang mereka tumpangi diserang pasukan Israel, insiden yang disebut otoritas Gaza sebagai pelanggaran paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan delapan hari sebelumnya.

Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, keluarga tersebut sedang berusaha kembali ke rumah mereka di kawasan Zeitoun, Kota Gaza, ketika bus yang mereka naiki dihantam karena dianggap melintasi "garis kuning", batas imajiner yang ditetapkan tentara Israel untuk membedakan zona operasi mereka.

"Mereka mungkin tidak tahu di mana posisi garis itu, karena tidak ada tanda fisik di lapangan," kata Mahmoud Basal, juru bicara badan pertahanan sipil. "Saya yakin keluarga itu tidak dapat membedakan antara garis kuning dan merah yang disebutkan tentara."

Rekaman video yang dirilis oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), menunjukkan proses evakuasi jenazah keluarga tersebut, termasuk tujuh anak dan tiga perempuan.

Militer Israel, IDF, membenarkan telah menembak sebuah kendaraan di wilayah utara Gaza, menyatakan bahwa "kendaraan mencurigakan terdeteksi melintasi garis kuning dan mendekati pasukan". Menurut pernyataan IDF, pasukan sempat melepaskan tembakan peringatan, namun kendaraan "tetap melaju dengan cara yang dianggap mengancam".

Israel dan Hamas saling menuduh pihak lain melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel menuding Hamas gagal mengembalikan seluruh jenazah sandera yang telah meninggal. Hamas sendiri mengatakan sudah menyerahkan 20 sandera hidup dan 12 dari 28 jenazah, namun membutuhkan peralatan khusus untuk menemukan sisanya di reruntuhan.

Untuk membantu proses pencarian, Turki mengirim puluhan ahli penyelamat bencana guna membantu menggali puing-puing bangunan di Gaza. Pihak Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 68.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai, dan diperkirakan 10.000 jasad masih terperangkap di bawah reruntuhan.

Badan Pertahanan Sipil Gaza memperkirakan sekitar 60 juta ton puing tersebar di seluruh wilayah tersebut, menjadikan upaya pemulihan dan pencarian korban sebagai pekerjaan yang "nyaris mustahil" tanpa bantuan besar-besaran.

Sementara itu, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa salah satu jenazah yang dikembalikan Hamas diidentifikasi sebagai Eliyahu Margalit. Dalam pernyataan terpisah, ia juga memastikan niatnya untuk maju kembali dalam pemilihan umum tahun depan.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut Israel telah mengembalikan 15 jenazah warga Palestina pada Sabtu, sehingga total mencapai 135 jenazah sejak gencatan senjata dimulai. Dokter di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, melaporkan bahwa banyak jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi, seperti tangan terikat, mata tertutup, serta luka tembak di kepala.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]