Bisnis.com, JAKARTA — MSCI Inc. resmi merilis hasil Tinjauan Indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes pada 12 Mei 2026. Seluruh perubahan akan mulai berlaku pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026.

Dalam pembaruan kali ini, kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah yang mengalami pergeseran cukup signifikan dalam MSCI Global Standard Indexes, dengan dinamika perubahan yang mencakup penambahan maupun penghapusan konstituen di berbagai negara.

Di Australia, MSCI hanya mencatat satu perubahan dengan masuknya PLS Group ke dalam indeks, tanpa adanya penghapusan saham.

Sementara itu di Jepang, perubahan berlangsung lebih besar. MSCI menambahkan tiga saham baru, yakni Furukawa Electric Co, Mitsui Kinzoku Co, dan Resonac Holdings Corp. Namun di saat yang sama, sejumlah emiten besar justru dikeluarkan dari indeks, termasuk Japan Airlines Co, MonotaRO Co, Oracle Corp Japan, Sekisui Chemical Co, Shimadzu Corp, hingga Sony Financial Group dan Toyota Industries Corp.

Di kawasan Hong Kong, MSCI hanya melakukan satu penghapusan, yakni Wharf Holdings.

Perubahan lebih dalam terjadi di Malaysia, di mana MSCI menghapus enam konstituen sekaligus dari indeks, yaitu Axiata Group, MR DIY Group, Nestle Malaysia, Petronas Dagangan, QL Resources, dan YTL Corp.

Di Taiwan, MSCI menambahkan MPI Corp ke dalam indeks, namun di sisi lain menghapus tujuh saham sekaligus, termasuk Asia Cement Corp, Catcher Tech Co, China Airlines, Compal Electronics, hingga Taiwan High Speed Rail.

Perubahan juga terjadi di Korea Selatan, meski relatif terbatas. MSCI tidak menambahkan saham baru, namun menghapus tiga konstituen yaitu Hanjin KAL Corp, HD Hyundai Marine Solution, dan SK Biopharmaceuticals.

Sementara di India, MSCI menambahkan lima saham baru yang mencerminkan penguatan sektor keuangan dan industri, yakni Adani Energy Solutions, Federal Bank, Indian Bank, Multi Commodity Exchange India, serta National Aluminium Co.

Namun empat saham dikeluarkan dari indeks, termasuk Hyundai Motor India dan Jubilant FoodWorks.

Adapun di China, MSCI mencatat perubahan paling luas di kawasan Asia Pasifik dengan puluhan penambahan dan penghapusan saham dalam MSCI China Index. Sejumlah nama baru seperti Advanced Fiber A (HK-C), Canmax Tech A (HK-C), Cosco Shipping Energy H, hingga Yangtze Optical A (HK-C) masuk ke dalam indeks.

Namun di sisi lain, MSCI juga menghapus banyak konstituen besar, termasuk Avichina Ind & Tech H, China Literature, China State Construction, GalaxyCore A (HK-C), Meitu, hingga NetEase Cloud Music.

Perubahan di Indonesia:

Dalam MSCI Global Standard Indexes Review kali ini, tidak ada saham Indonesia yang masuk sebagai tambahan konstituen baru. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham RI dari indeks global tersebut.

Keenam saham yang keluar dari MSCI Global Standard Index yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Di sisi lain, saham AMRT masuk ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya keluar dari MSCI Global Standard Index.

Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, dan MIKA.

Kemudian, MSCI juga mencoret MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG dari MSCI Small Cap Index.

Secara global, MSCI menyebut terdapat 49 saham yang ditambahkan dan 101 saham yang dihapus dari MSCI ACWI Index dalam review Mei 2026. Adapun tiga tambahan terbesar pada MSCI Emerging Markets Index berdasarkan kapitalisasi pasar penuh perusahaan adalah Itau Unibanco dari Brasil, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company dari China, dan Sichuan Biokin Pharmaceutical dari China.

MSCI Global Standard Indexes – Asia Pasifik (Mei 2026)

Bisnis.com, JAKARTA—FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia di Secondary Emerging Market. FTSE Russell juga belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan pelaku pasar.

FTSE Russel dalam pernyataan terbarunya Selasa (7/4/2026), menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Langkah pemantauan ini dilakukan setelah lembaga penyedia indeks global tersebut menunda peninjauan indeks Indonesia pada Maret 2026. Sejak saat itu, evaluasi difokuskan pada efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan otoritas dalam merespons sejumlah catatan terkait kualitas data dan keterbukaan informasi.

Sejumlah inisiatif yang telah diperkenalkan antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham, perluasan klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki keandalan data serta meningkatkan kepercayaan investor.

FTSE Russell menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menghimpun masukan atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perlakuan terhadap sekuritas Indonesia pada peninjauan indeks berikutnya.

Ke depan, FTSE Russell dijadwalkan mengumumkan keputusan lanjutan menjelang peninjauan indeks pada Juni 2026, dengan mempertimbangkan progres reformasi serta respons dari para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia.

Berikut poin-poin utama dari pengumuman FTSE Russell terkait Indonesia:

• Status tetap: Indonesia masih berada pada kategori Secondary Emerging Market (tidak berubah).
• Belum masuk Watch List: FTSE Russell belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan (Watch List).
• Pemantauan berlanjut: FTSE Russell terus memonitor reformasi integritas pasar modal di Indonesia.
• Fokus evaluasi: Penilaian difokuskan pada peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.
• Tindak lanjut penundaan: Evaluasi dilakukan setelah penundaan index review Indonesia pada Maret 2026.
• Tujuan reformasi: Menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya disoroti.
• Keterlibatan pelaku pasar: FTSE Russell akan terus berdialog dengan investor dan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan.
• Agenda berikutnya: Keputusan lanjutan akan diumumkan menjelang index review Juni 2026.
• Basis keputusan: Akan mempertimbangkan progres implementasi reformasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Reformasi yang dicermati:

• Peningkatan keterbukaan pemegang saham
• Perluasan klasifikasi investor
• Penerapan batas minimum free float
• Penguatan sistem pengawasan pasar

PANDANGAN ANALIS SAHAM

Dalam publikasi riset tim analis Lotus Andalan Sekuritas, rumor yang berkembang bahwa bursa saham Indonesia terancam dikeluarkan dari kategori Secondary Emerging Market oleh FTSE Russell dibantah dengan fakta terbaru.

FTSE Russel menegaskan Indonesia tetap berada di level Secondary Emerging dan bahkan tidak masuk dalam Watch List, sebuah indikator penting bahwa tidak ada proses downgrade yang sedang berjalan.

“Berbeda dengan negara seperti Mesir yang tengah dievaluasi untuk penurunan status, posisi Indonesia secara klasifikasi masih tergolong stabil. Dengan kata lain, narasi -ancaman dikeluarkan- saat ini lebih bersifat persepsi pasar dibandingkan refleksi kebijakan indeks global,” papar tim analis.

Namun demikian, FTSE Russell memang mengidentifikasi isu krusial yang tidak bisa diabaikan, yakni terkait transparansi kepemilikan dan akurasi data free float.

Reformasi besar yang dilakukan oleh OJK dan BEI, termasuk peningkatan disclosure pemegang saham, penguatan klasifikasi investor, serta pengetatan aturan free float diakui sebagai langkah positif dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, perubahan ini justru menciptakan ketidakpastian dalam pengukuran yang menjadi basis utama konstruksi indeks, sehingga FTSE belum dapat memastikan bahwa data yang digunakan sudah sepenuhnya reliabel untuk kebutuhan investor global.

Dampaknya, FTSE Russell mengambil langkah yang jarang terjadi, yakni menunda index review Indonesia dan membekukan sebagian besar aksi korporasi dalam indeks sejak Februari 2026.

Keputusan ini bukan bentuk penalti, melainkan mekanisme proteksi terhadap integritas indeks di tengah fase transisi. Artinya, FTSE memilih untuk pause daripada mengambil keputusan prematur yang berpotensi merugikan pengguna indeks.

Dalam kerangka ini, Indonesia diposisikan sebagai pasar yang sedang berbenah, bukan pasar yang mengalami kemunduran struktural.

Ke depan, titik krusial berada pada periode Mei-Juni 2026, di mana FTSE akan menentukan apakah reformasi yang berjalan telah cukup matang untuk mengembalikan normalisasi perlakuan indeks.

Dengan demikian, isu utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah risiko penurunan status, melainkan uji kredibilitas implementasi reformasi itu sendiri. Selama arah kebijakan tetap konsisten dan mampu mengembalikan kepercayaan terhadap kualitas data pasar, maka posisi Indonesia dalam peta indeks global justru berpotensi semakin kuat, bukan sebaliknya.

LANGKAH OJK-BEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

Dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah penyedia indeks global FTSE Russell untuk menunda review indeks Tanah Air dinilai berpotensi mempengaruhi persepsi investor global terhadap kondisi pasar saham RI.

Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, meskipun dampak keputusan FTSE Russell tidak semasif pengumuman dari MSCI beberapa waktu lalu, potensi tekanan akibat keluarnya dana asing tetap terbuka. Namun demikian, peluang terjadinya arus keluar dana asing dinilai relatif terbatas karena dana kelolaan berbasis indeks FTSE lebih kecil dibandingkan MSCI.

"Meski demikian, penundaan review FTSE tetap berpotensi mempengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia, terutama terkait isu likuiditas dan aksesibilitas pasar," ujar Alrich kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Menurut Alrich, keputusan FTSE Russell memiliki bobot tersendiri karena indeks tersebut kerap digunakan sebagai acuan investasi oleh investor institusi asal Eropa dan Inggris. Oleh karena itu, penundaan review indeks Indonesia berpotensi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pandangan investor global.

Meski demikian, ia menilai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut masih dapat diredam, selama fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil. Likuiditas investor domestik serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional dinilai menjadi faktor penopang utama pasar saham.

"Keputusan FTSE sering dijadikan indikator oleh investor global untuk menilai stabilitas, transparansi, dan likuiditas pasar domestik. Pergerakan dana berbasis indeks FTSE biasanya lebih berdampak pada saham-saham blue chip yang menjadi konstituen utama indeks global," katanya.

Pandangan senada disampaikan Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Ia menilai, keputusan FTSE Russell menunda review indeks Indonesia mencerminkan sikap kehati-hatian terhadap aspek transparansi pasar modal domestik, terutama di tengah proses reformasi yang tengah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO).

Herditya menilai, penundaan review tersebut berpotensi memberikan sentimen negatif bagi pasar modal Indonesia dan dapat memicu volatilitas dalam jangka panjang. Namun, ia memperkirakan perhatian investor ke depan akan lebih terfokus pada sejauh mana implementasi reformasi pasar modal berjalan efektif.

"Seberapa besar [potensi outflow] saya tidak dapat berkomentar. Namun, melihat adanya outflow dalam sepekan ini, tampaknya masih berlanjut," kata Herditya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Kendati demikian, Herditya menilai dampak penundaan review FTSE Russell tidak akan sebesar pengaruh MSCI. Upaya pembenahan pasar modal yang dilakukan OJK dan SRO setelah pengumuman MSCI dinilai dapat menjadi daya tahan bagi pasar saham domestik.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan bahwa OJK telah menggelar konferensi pers untuk menegaskan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Selanjutnya, pada 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menerbitkan rencana reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan tersebut diambil mengacu pada Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks FTSE Russell, yang berlaku apabila klien tidak dapat memperdagangkan suatu pasar atau efek secara optimal.

Dengan penundaan tersebut, FTSE Russell untuk sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam indeksnya, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

Selain itu, FTSE Russell juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta pencatatan aksi korporasi seperti right issue, hingga proses reformasi pasar modal dinilai lebih jelas.

Sebagai informasi, FTSE Russell merupakan anak usaha London Stock Exchange Group yang terbentuk dari penggabungan FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Lembaga ini mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi dalam pengelolaan portofolio investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan penyedia indeks global FTSE Russell untuk menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026 dinilai sebagai sinyal peringatan bagi kredibilitas pasar modal di mata investor internasional.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengungkapkan bahwa langkah FTSE yang mengikuti jejak MSCI ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor global. Hal tersebut dipicu oleh sejumlah faktor fundamental terkait integritas data di bursa domestik.

“Tentunya ini memberikan indikasi kuat bahwa para pelaku investor global ini lebih bersikap prudentterkait faktor kurangnya transparansi, likuiditas, serta ketidakakuratan data free float," ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Meskipun peninjauan atau review dibekukan, Indonesia dinilai masih beruntung karena belum mengalami penurunan status klasifikasi pasar atau downgrade.

Sementara itu, Nafan menilai bahwa volatilitas IHSG saat ini masih sangat bergantung pada sentimen global dan pemosisian dana asing, sehingga kepastian data domestik menjadi krusial untuk menjaga aliran modal.

Di sisi lain, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada agenda otoritas bursa besok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global lainnya, MSCI.

“Besok BEI akan kembali melakukan pertemuan dengan MSCI. Nanti para pelaku pasar akan memantau bagaimana perkembangannya,” pungkas Nafan.

Sebagai informasi, FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia Maret 2026 guna menghindari dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian persentase free float selama masa reformasi pasar modal oleh OJK dan BEI.

Keputusan tersebut mengacu pada aturan Exceptional Market Disruption, yang berarti untuk sementara waktu tidak akan ada penambahan, penghapusan, ataupun perubahan segmen kapitalisasi saham- saham Indonesia di dalam indeks FTSE hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Dalam kesempatan terpisah, Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menuturkan pembekuan sementara diambil untuk menyelaraskan data dengan reformasi kebijakan yang digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, khususnya terkait transparansi perhitungan saham free float.

“Kebijakan ini bersifat teknis dan sementara, serta tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE,” ucap Valdy dalam risetnya, Selasa (10/2/2026).

Menurut Valdy, langkah FTSE bertujuan memitigasi risiko distorsi indeks. Perubahan metodologi free float yang sedang berjalan memerlukan kepastian data agar likuiditas di pasar modal tetap terjaga selama masa transisi.

Dengan adanya penundaan ini, FTSE Russell membekukan segala bentuk penambahan atau penghapusan konstituen, perubahan segmen kapitalisasi, hingga penyesuaian bobot akibat aksi korporasi tertentu.

Namun demikian, aksi korporasi seperti pembagian dividen, stock split, konsolidasi saham, serta penghapusan pencatatan (delisting) akibat merger atau suspensi permanen tetap akan diproses sesuai metodologi yang berlaku.

Valdy menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada tertahannya arus dana berbasis indeks FTSE di pasar saham Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut memberikan sentimen stabilitas bagi kepemilikan investor asing di lantai bursa.

“Arus dana berbasis indeks FTSE akan cenderung tertahan dalam jangka pendek. Namun, stabilitas kepemilikan asing relatif terjaga karena tidak adanya forced rebalancing selama periode penundaan,” ucap Valdy.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan penyedia indeks global FTSE Russell melakukan penundaan review indeks Indonesia yang semula dijadwalkan pada Maret 2026 dinilai sudah diantisipasi pasar dan tidak mencerminkan penurunan status pasar modal Indonesia.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai keputusan tersebut diambil menyusul proses reformasi pasar yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya terkait penguatan transparansi dan integritas data pasar.

Dia berpendapat bahwa penundaan ini mencerminkan ketidakpastian teknis dalam masa transisi, terutama menyangkut pembaruan metodologi perhitungan free float serta potensi gangguan pasar selama implementasi aturan baru.

Dengan demikian, seluruh aksi indeks, mulai dari penambahan, penghapusan, hingga penyesuaian bobot investability saham Indonesia ditangguhkan sementara.

"Langkah tersebut pada dasarnya sudah diantisipasi dan mencerminkan kehati-hatian, bukan penurunan status pasar," ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Penyedia indeks global, jelasnya, pada umumnya mensyaratkan keterbukaan kepemilikan saham serta metrik investability yang konsisten sebelum melakukan perubahan komposisi indeks.

Dengan demikian, FTSE Russell memilih menunggu kejelasan data free float yang terverifikasi dan stabil sebelum melanjutkan rebalancing. Panduan lanjutan diperkirakan baru akan disampaikan menjelang review Juni 2026.

Sikap FTSE Russell juga dinilai sejalan dengan keputusan MSCI yang sebelumnya membekukan proses rebalancing indeks Indonesia pada Februari 2026. Kedua lembaga tersebut merespons sumber ketidakpastian yang sama, yakni transparansi kepemilikan saham dan akurasi bobot free float, alih-alih mempertanyakan fundamental makroekonomi Indonesia.

“Isunya bersifat teknis dan metodologis, bukan struktural. Tidak ada indikasi kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik,” tegas Andrey.

Lebih lanjut, RHB Sekuritas menilai fase ini lebih tepat dibaca sebagai periode monitoring ketimbang ancaman eksklusi dari indeks global.

Apabila reformasi OJK dan BEI berjalan sesuai rencana serta kualitas data meningkat, premi risiko akibat ketidakpastian indeks berpotensi menurun secara bertahap.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor pasif dan investor berbasis benchmark.

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan tinjauan indeks Indonesia periode Maret 2026 oleh FTSE Russell murni bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan penurunan kelas atau downgrade status pasar saham domestik.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menjelaskan bahwa pembekuan sementara diambil untuk menyelaraskan data dengan reformasi kebijakan yang tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya terkait transparansi perhitungan saham free float.

“Kebijakan ini bersifat teknis dan sementara, serta tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE,” ucap Valdy dalam risetnya, Selasa (10/2/2026).

Menurut Valdy, langkah FTSE bertujuan memitigasi risiko distorsi indeks. Pasalnya, perubahan metodologi free float yang sedang berjalan memerlukan kepastian data agar likuiditas di pasar modal tetap terjaga selama masa transisi.

Dengan adanya penundaan tersebut, FTSE Russell membekukan segala bentuk penambahan atau penghapusan konstituen, perubahan segmen kapitalisasi, hingga penyesuaian bobot akibat aksi korporasi tertentu.

Namun demikian, aksi korporasi seperti pembagian dividen, stock split, konsolidasi saham, serta penghapusan pencatatan (delisting) akibat merger atau suspensi permanen tetap akan diproses sesuai metodologi yang berlaku.

Valdy menilai kebijakan ini akan berdampak pada tertahannya arus dana berbasis indeks FTSE di pasar saham Indonesia. Namun, di sisi lain, hal itu memberikan sentimen stabilitas bagi kepemilikan investor asing di lantai bursa.

“Arus dana berbasis indeks FTSE akan cenderung tertahan dalam jangka pendek. Namun, stabilitas kepemilikan asing relatif terjaga karena tidak adanya forced rebalancing selama periode penundaan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan FTSE memberikan dukungan penuh terhadap rencana aksi dan reformasi yang tengah dijalankan oleh otoritas.

“FTSE memberikan dukungan atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama OJK dan SRO. Mereka [FTSE] menekankan pada implementasinya agar sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan,” ucapnya.

Senada dengan analisis pasar, Jeffrey juga menegaskan bahwa penundaan tinjauan yang dilakukan FTSE tidak berkaitan dengan profil risiko negara.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - FTSE Russell memutuskan menunda jadwal review indeks saham Indonesia yang semula direncanakan pada Maret 2026 menjadi Juni 2026. Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait hal itu.

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa komunikasi dengan FTSE Russell tetap berjalan dengan baik.

Pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan FTSE Russell dan memperoleh dukungan atas berbagai rencana aksi yang tengah dijalankan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Self Regulatory Organization (SRO).

"Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin dapat kami sampaikan bahwa FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan OJK dan SRO," ungkapnya saat dikonfirmasi pada Selasa (10/2/2026).

Menurut Jeffrey, FTSE Russell menekankan pentingnya implementasi dari rencana aksi tersebut agar berjalan sesuai dengan timeline yang telah disampaikan sebelumnya.

"Mereka menekankan pada implementasinya agar sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan," lanjutnya.

Jeffrey menambahkan, BEI mengapresiasi dukungan yang diberikan FTSE Russell, sekaligus menegaskan bahwa penundaan review indeks ini tidak disertai dengan kekhawatiran terhadap klasifikasi negara Indonesia di mata lembaga penyusun indeks global tersebut.

"Kita juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah penyedia indeks global FTSE Russell yang menunda tinjauan indeks Indonesia periode Maret 2026 diprediksi bakal menahan laju aliran dana asing masuk ke pasar modal domestik dalam jangka pendek.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menjelaskan bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan langkah reformasi yang sedang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Penundaan dilakukan untuk menghindari potensi distorsi indeks akibat ketidakpastian data dan risiko penurunan likuiditas selama masa transisi kebijakan pasar modal,” ucap Valdy dalam risetnya, Selasa (10/2/2026).

Adapun, fokus utama otoritas saat ini sedang tertuju pada transparansi serta keandalan perhitungan saham beredar atau free float emiten.

Selama masa penundaan, FTSE membekukan seluruh perubahan berbasis tinjauan indeks yang mencakup penambahan atau penghapusan konstituen saham, perubahan segmen kapitalisasi, hingga penyesuaian bobot saham.

Namun demikian, aksi korporasi seperti pembagian dividen, stock split, konsolidasi saham, serta penghapusan pencatatan (delisting) akibat merger atau suspensi permanen tetap akan diproses sesuai metodologi yang berlaku.

Valdy menilai kebijakan ini akan berdampak pada tertahannya arus dana berbasis indeks FTSE di pasar saham Indonesia. Namun, di sisi lain, hal ini memberikan sentimen stabilitas bagi kepemilikan investor asing di lantai bursa.

“Arus dana berbasis indeks FTSE akan cenderung tertahan dalam jangka pendek. Namun, stabilitas kepemilikan asing relatif terjaga karena tidak adanya forced rebalancing selama periode penundaan,” pungkasnya.

Dia juga menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat teknis dan sementara. Penundaan ini tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE, sehingga investor diharapkan tidak khawatir akan penurunan status pasar modal domestik.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah pada posisi 8.031,58. IHSG sempat bergerak di rentang 8.012-8.035 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 226 saham menguat, 166 saham melemah, dan 244 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp14.558 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini, Selasa (10/2/2026). Sejumlah saham seperti BBCA, BUMI, hingga ANTM turun ke zona merah pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah pada posisi 8.031,58. IHSG sempat bergerak di rentang 8.012-8.035 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 226 saham menguat, 166 saham melemah, dan 244 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp14.558 triliun.

Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menjadi salah satu saham yang melemah pagi hari ini dengan turun 0,83% ke level Rp238 per saham.

Kemudian saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga turun 0,77% ke level Rp3.860 per saham pagi ini. Demikian juga saham BBCA yang melemah 0,33% ke level Rp7.475 per saham awal pekan ini.

Saham lainnya yang juga melemah ke zona hijau adalah saham DEWA turun 1,20% ke level Rp496, saham BUVA melemah 1,33% ke level Rp1.115, dan saham BBRI melemah 0,53% ke level Rp3.750 per saham.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan FTSE Russell menunda index review Indonesia Maret 2026 seiring masih berlangsungnya reformasi oleh OJK dan BEI, khususnya terkait transparansi dan keandalan perhitungan free float emiten domestik.

Penundaan dilakukan untuk menghindari potensi distorsi indeks akibat ketidakpastian data dan risiko penurunan likuiditas selama masa transisi kebijakan pasar modal.

Phintraco Sekuritas juga menuturkan IHSG hari ini dipengaruhi oleh sentimen seperti Indeks keyakinan konsumen Indonesia meningkat pada level 127,0 di bulan Januari 2026 dari level 123,5 di Desember 2025 (9/2/2026).

Ini merupakan level tertinggi sejak Januari 2025 dan kenaikan ini didorong oleh peningkatan dalam hampir enam sub indeks utama.

Sementara itu, penjualan sepeda motor tumbuh 3,1% YoY mencapai 577.763 unit di bulan Januari 2026. Level ini merupakan yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir, setelah adanya penurunan tajam sebesar 14,5% di Desember 2025.

Investor akan mencermati data retail sales bulan Desember 2025 yang diperkirakan melambat menjadi 5,5% dari 6,3% di November 2025 (10/2).

Sebelumnya, FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026 karena pertimbangan periode reformasi pasar modal.

FTSE Russell menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar konferensi pers untuk mengumumkan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Lalu, pada 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan rencana reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan ini diambil sesuai dengan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks, yang berlaku apabila klien tidak dapat memperdagangkan suatu pasar atau efek secara optimal.

Dengan keputusan ini, FTSE Russell sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan dan penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

Selain itu, FTSE juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta aksi korporasi berupa right issue, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Adapun, BEI juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan teknis lanjutan dengan MSCI di Rabu (11/2/2025), yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan 2 dan 5 Februari lalu.

BEI bersama SRO akan mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI seiring dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang ditargetkan selesai pada April mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026 karena pertimbangan periode reformasi pasar modal.

FTSE Russell menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar konferensi pers untuk mengumumkan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Lalu, pada 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan rencana reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan ini diambil sesuai dengan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks, yang berlaku apabila klien tidak dapat memperdagangkan suatu pasar atau efek secara optimal.

Dengan keputusan ini, FTSE Russell sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan dan penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

Selain itu, FTSE juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta aksi korporasi berupa right issue, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Meskipun demikian, sejumlah jenis peristiwa korporasi tetap akan diterapkan seperti penghapusan konstituen indeks yang diakibatkan oleh pengambilalihan/merger, suspensi, kebangkrutan, dan delisting.

Lalu aksi korporasi yang tidak menyebabkan peningkatan modal, seperti stock split, konsolidasi saham, saham bonus, dan spin-off wajib, dan lain-lain, serta distribusi dividen, baik reguler maupun dividen khusus.

FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi tersebut dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026, yaitu pada Jumat, 22 Mei 2026.

Adapun, FTSE Russell merupakan penyedia indeks global asal Inggris yang menyusun dan mengelola indeks dari beragam kelas aset termasuk saham. FTSE Russell adalah anak perusahaan dari London Stock Exchange Group dan merupakan merger antara FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Saat ini FTSE Russell mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi alam mengelola portofolio.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.