Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan kepercayaan pasar melalui penyelesaian isu fundamental dinilai menjadi agenda utama yang perlu diprioritaskan oleh jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah itu dinilai penting setelah pasar modal dalam negeri mendapatkan sorotan dari penyedia indeks global, seperti MSCI dan FTSE Russel terkait dengan aspek transparansi serta kualitas saham beredar atau free float.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menyatakan kepemimpinan baru BEI harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali daya saing pasar modal Indonesia di kancah domestik maupun global.

Menurutnya, pekerjaan rumah nakhoda baru bursa tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas atau jumlah investor dan pencatatan emiten baru, melainkan berfokus pada kualitas pasar dan likuiditas.

“Langkah yang paling mendesak adalah membangun kembali kepercayaan melalui penyelesaian isu-isu fundamental terkait aksesibilitas pasar, kualitas free float, transparansi, dan kepastian regulasi,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Gilman menyampaikan bahwa respons BEI terhadap berbagai masukan dari lembaga internasional seperti MSCI dan FTSE Russell perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dikomunikasikan dengan baik.

AEI pun mengingatkan bahwa kepercayaan pasar tidak dapat dibangun secara instan melalui penerbitan regulasi baru, melainkan lewat konsistensi implementasi dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku pasar.

“Fondasi dan kolaborasi ini niscaya mendorong kembalinya kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ucap Gilman.

Selain itu, AEI juga meminta otoritas bursa untuk memperkuat engagement dengan emiten. Berbagai kebijakan baru, termasuk implementasi pemenuhan ketentuan batasan free float diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal.

Menurut Gilman, pengembangan aturan tersebut sebaiknya turut disertai dengan pemberian dukungan, fleksibilitas yang proporsional, hingga pemberian insentif bagi emiten yang berkomitmen meningkatkan tata kelola perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,52% atau 93 poin ke Rp17.952 per dolar AS dalam perdagangan Rabu (24/6/2026). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,17% ke 101,57.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah bergerak dipengaruhi oleh sejumlah sentimen global dan domestik. Dari luar negeri, pelaku pasar menyoroti perkembangan perang Timur Tengah. Terbaru, Washington memberikan Teheran keringanan sanksi selama 60 hari setelah pembicaraan perdamaian awal.

"Ketidakpastian tetap ada mengenai keberlanjutan kesepakatan tersebut. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Iran telah menyetujui inspeksi nuklir hingga tak terbatas, sementara Teheran mengatakan bahwa mereka tidak membuat konsesi seperti itu dalam negosiasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Selain perang, pelaku pasar juga menanti kebijakan mometer The Fed. Ibrahim bilang, pelaku pasar melihat probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk pengetatan kebijakan Fed dalam beberapa bulan mendatang setelah pertemuan kebijakan minggu lalu dan komentar yang agresif dari para pejabat.

Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 70% pada bulan September, dan sepenuhnya memperkirakan kenaikan lainnya pada bulan Desember.

Sementara di domestik, pasar merespons positif hasil MSCI yang menunda penilaian aksesibilitas pasar Indonesia hingga November. Peninjauan yang diperpanjang ini menyusul kekhawatiran yang muncul awal tahun ini mengenai aksesibilitas pasar, dengan penyedia indeks membekukan perubahan pada indeks ekuitas Indonesia pada Januari karena masalah investability.

Dari sektor makro, pemerintah mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Berbagai kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah perkembangan geopolitik internasional yang masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian dunia," tandasnya.

Atas sentimen yang ada, Ibrahim memperkirakan rupiah akan kembali ditutup melemah di rentang Rp17.950 sampai Rp18.020 per dolar AS pada perdagangan esok, Kamis (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang kembali mempertahankan Indonesia pada kategori Emerging Market telah sesuai dengan ekspektasi.

OJK juga menegaskan capaian tersebut menjadi momentum untuk mempercepat agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan keputusan MSCI yang diumumkan pada Rabu (24/6) pagi itu sekaligus mengonfirmasi arah perbaikan yang tengah dilakukan di pasar modal Indonesia.

“Pasar modal Indonesia tetap berada pada klasifikasi Emerging Market. Konfirmasi dari MSCI ini merupakan hasil yang sesuai harapan kita bersama dan kami menyambut positif asesmen tahunan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Hasan menambahkan, keputusan MSCI tersebut menjadi penguat bagi OJK untuk melanjutkan dan mengakselerasi agenda Reformasi Pasar Modal yang telah dijalankan sejak awal tahun.

Menurutnya, dalam laporan tersebut MSCI juga memberikan catatan positif terhadap berbagai inisiatif reformasi yang dilakukan Indonesia, termasuk peningkatan transparansi data dan perbaikan kualitas infrastruktur pasar.

“Mereka meng-acknowledge berbagai inisiatif dan progres program reformasi yang terus diperkuat. Ini menunjukkan capaian reformasi kita mendapat recognition yang berarti dan mengukuhkan kredibilitas serta investability pasar modal domestik,” katanya.

OJK menilai pengakuan tersebut turut memperkuat hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pekan sebelumnya, di mana Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar emerging dengan tingkat aksesibilitas terbaik di kawasan Asia Pasifik, setelah China dan Malaysia.

Dalam laporan MSCI, Indonesia juga disebut akan terus dipantau terkait konsistensi implementasi agenda reformasi. Menanggapi hal itu, OJK menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan kebijakan.

Sejak Februari 2026, OJK telah menggulirkan sejumlah agenda reformasi yang berfokus pada penguatan transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar modal. Di antaranya penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, serta pengembangan kerangka pelaporan Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Dari sisi penguatan integritas perdagangan, OJK juga memperkuat sistem pengawasan dan surveillance transaksi, termasuk memperkenalkan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC). Hingga 31 Mei 2026, OJK mencatat telah menjatuhkan sanksi kepada 329 pihak dengan total nilai denda mencapai Rp138,9 miliar.

“Penegakan hukum terus kami perkuat, baik untuk keterlambatan maupun kasus pelanggaran di pasar modal,” kata Hasan.

OJK juga menekankan pentingnya engagement dengan lembaga global seperti MSCI dan FTSE Russell untuk memastikan reformasi pasar modal Indonesia dipahami secara komprehensif oleh investor internasional.

Sebelumnya, pada April 2026, FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Markets. Dengan demikian, dua lembaga indeks global utama tersebut sama-sama mempertahankan posisi Indonesia di kelompok pasar berkembang.

Ke depan, OJK memastikan agenda reformasi akan terus dilanjutkan secara konsisten melalui sinergi dengan Self-Regulatory Organization (SRO), pemerintah, serta pelaku industri pasar modal.

“Apresiasi dari global index providers bukan tujuan akhir. Kami tidak boleh berpuas diri. Reformasi akan terus kami perkuat agar pasar modal Indonesia semakin transparan, berintegritas, dan likuid,” tegas Hasan.

OJK optimistis prospek pasar modal Indonesia masih solid ditopang fundamental ekonomi domestik yang terjaga, basis investor yang terus berkembang, serta valuasi saham yang kompetitif. Dengan kondisi tersebut, pasar modal diharapkan semakin berperan sebagai penggerak utama pembentukan modal jangka panjang nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — MSCI menilai pasar modal Indonesia masih menunjukkan daya saing yang kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang (emerging market) lainnya meskipun mendapat sorotan terkait transparansi pemegang saham dan mekanisme perdagangan saham.

Berdasarkan penilaian aksesibilitas pasar MSCI, Indonesia memperoleh nilai positif pada mayoritas indikator utama yang menjadi pertimbangan investor institusi global dalam menempatkan dana di suatu negara.

Kekuatan terbesar Indonesia terlihat pada aspek keterbukaan arus modal. MSCI memberikan penilaian tertinggi untuk indikator pembatasan arus modal (capital flow restrictions), menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara emerging market utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan.

Penilaian tersebut menunjukkan investor asing relatif tidak menghadapi hambatan berarti dalam membawa masuk maupun keluar modal dari pasar Indonesia.

Selain itu, pasar modal Indonesia juga memperoleh penilaian tertinggi pada aspek regulasi pasar, layanan kustodian, sistem penyimpanan efek (depository), serta mekanisme perdagangan saham. Kategori tersebut merupakan fondasi utama yang menentukan efisiensi dan keamanan transaksi investor global.

Dibandingkan sejumlah negara emerging market lain, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam kesetaraan perlakuan terhadap investor asing.

MSCI menilai investor asing di Indonesia memperoleh hak yang setara dengan investor domestik, sebuah aspek yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh beberapa negara lain dalam kelompok emerging market.

Secara keseluruhan, sebagian besar indikator Indonesia memperoleh penilaian "tidak ada masalah besar" atau "perbaikan masih dimungkinkan", menunjukkan struktur pasar modal domestik telah memenuhi sebagian besar standar aksesibilitas yang diharapkan investor global.

Meski demikian, MSCI masih mencatat sejumlah area yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah aspek transparansi informasi pasar dan struktur kepemilikan saham yang belakangan menjadi perhatian investor institusi internasional.

Karena itu, MSCI menyambut berbagai reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut termasuk peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta rencana peningkatan free float minimum menjadi 15%.

Langkah itu dinilai sebagai sinyal positif yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kelompok emerging market.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang saat ini menjadi benchmark seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Uni Emirat Arab, Indonesia memang masih memiliki ruang perbaikan pada aspek transparansi dan pengembangan instrumen investasi.

Namun dari sisi fondasi pasar, mulai dari regulasi, infrastruktur perdagangan, hingga kebebasan arus modal, Indonesia telah berada pada level yang kompetitif.

Data MSCI menunjukkan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan lagi membangun infrastruktur dasar pasar modal, melainkan meningkatkan kualitas transparansi dan tata kelola agar dapat semakin menarik investor institusi global.

Dengan reformasi yang sedang berjalan, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar berkembang utama di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang pencabutan status interim freeze oleh MSCI terhadap pasar saham Indonesia dinilai semakin terbuka setelah melihat hasil MSCI Accessibility Review 2026.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik karena membuka jalan bagi lebih banyak saham Indonesia masuk ke indeks MSCI pada masa mendatang.

Pengamat pasar modal sekaligus CoFounder Pasardana Hans Kwee memperkirakan Indonesia masih mampu mempertahankan statusnya sebagai negara Emerging Market (EM) dalam MSCI Market Classification Review yang diumumkan pada 24 Juni 2026.

Menurutnya, dari sisi aksesibilitas pasar, Indonesia masih menunjukkan kinerja yang relatif kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

"Melihat hasil MSCI Accessibility Review, Indonesia tidak mungkin turun ke Frontier Market pada MSCI Market Classification Review 24 Juni. Peluang terbaik kita adalah Indonesia tetap bertahan di Emerging Market dan diikuti pencabutan interim freeze," ujar Hans Kwee dikutip, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan penilaian MSCI yang menggunakan 18 kriteria aksesibilitas pasar, Hans memaparkan Indonesia memperoleh 10 indikator dengan nilai tertinggi "++", enam indikator bernilai "+", dan hanya dua indikator bernilai "-".

Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara berkembang seperti India, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Bahkan jika dibandingkan Vietnam yang tengah berupaya naik kelas ke status Emerging Market, posisi Indonesia dinilai jauh lebih unggul.

Vietnam tercatat hanya memperoleh enam indikator "++", empat indikator "+", dan delapan indikator "-".

Adapun Indonesia meraih nilai tertinggi pada sejumlah aspek penting seperti persyaratan investor, batas kepemilikan asing, ruang kepemilikan asing (foreign room), pembatasan arus modal, registrasi investor, regulasi pasar, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sistem perdagangan, serta ketersediaan instrumen investasi.

Menariknya, pada indikator Foreign Ownership Limits dan Foreign Room, Indonesia memperoleh nilai "++", lebih baik dibandingkan Hong Kong dan India yang masing-masing masih mendapatkan penilaian negatif pada aspek tersebut.

Meski demikian, terdapat satu catatan dalam review tahun ini. MSCI menurunkan penilaian aspek Information Flow Indonesia dari "+" menjadi "-". Namun Hans menilai penurunan tersebut tidak cukup signifikan untuk memengaruhi klasifikasi pasar Indonesia.

"Penurunan satu kriteria aksesibilitas dalam hal Information Flow tidak dapat memicu reklasifikasi posisi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," katanya.

Ia menambahkan, regulator dan otoritas pasar modal telah merespons isu tersebut melalui agenda reformasi pasar modal yang tengah berjalan. Karena itu, aspek Information Flow berpotensi kembali membaik pada penilaian berikutnya.

Dari sisi ukuran dan likuiditas pasar, Indonesia juga dinilai masih memenuhi syarat MSCI. Saat ini terdapat 11 saham Indonesia yang lolos kriteria ukuran dan likuiditas MSCI, jauh di atas ambang minimum yang hanya mensyaratkan satu saham.

Kondisi itu memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tetap akan bertahan di kelompok Emerging Market.

Hans menjelaskan terdapat dua kemungkinan hasil dari review MSCI tahun ini.

Pertama, Indonesia tetap berada di kelompok Emerging Market sekaligus memperoleh pencabutan interim freeze. Kedua, Indonesia tetap bertahan di Emerging Market tetapi status interim freeze belum dicabut.

Meski demikian, ia menilai keberlanjutan interim freeze tidak lagi memberikan tekanan besar terhadap pasar saham Indonesia seperti sebelumnya.

"Saat ini interim freeze tidak membuat saham Indonesia tertekan turun lagi karena saham-saham yang seharusnya keluar dari indeks MSCI sudah terjadi. Interim freeze hanya akan menunda potensi saham-saham Indonesia untuk masuk ke dalam indeks MSCI pada review Agustus," ujarnya.

Apabila MSCI memutuskan mencabut interim freeze, langkah tersebut berpotensi meningkatkan peluang masuknya emiten-emiten Indonesia ke indeks MSCI pada periode peninjauan berikutnya. Sentimen tersebut dapat menjadi katalis tambahan bagi aliran dana asing dan meningkatkan daya tarik pasar saham domestik di tengah ketidakpastian global.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Fokus investor kini beralih menunggu hasil evaluasi tahunan MSCI Market Classification Review yang akan diumumkan pekan depan 24 Juni 2026.

Adapun, penyedia indeks global MSCI Inc. telah merilis laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review kemarin, 18 Juni 2026, yang akan menjadi landasan bagi evaluasi Market Classification Review.

Market Classification Review pada 24 Juni 2026 tersebut akan mengonfirmasi status pasar saham Indonesia. Apabila Indonesia tetap bertahan di kelas emerging market, ini dinilai akan menghilangkan ketidakpastian terbesar yang membebani pasar sepanjang tahun berjalan, serta mengembalikan sentimen positif investor global yang pada akhirnya mendorong pemulihan IHSG.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Wilbert Arifin menjelaskan bahwa MSCI menilai status suatu pasar berdasarkan tiga kriteria utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Sementara itu, isu yang sebelumnya disoroti MSCI terhadap pasar Indonesia sejak Januari lalu adalah berkaitan dengan kriteria market accessibility, khususnya free float dan transparansi.

Menurutnya, hasil accessibility review 18 Juni 2026 memiliki implikasi langsung terhadap posisi Indonesia, termasuk apakah Indonesia dapat mempertahankan status emerging market, atau dalam skenario terburuk, diturunkan menjadi frontier market.

"Meski demikian, kami mengingatkan bahwa proses ini pada dasarnya bersifat kualitatif, dan keputusan final tetap akan ditentukan dalam classification review pekan depan," kata Wilbert, Jumat (19/6/2026).

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, penyedia indeks global ini menurunkan penilaian Information Flow pasar Indonesia dari positif "+" menjadi negatif"-".

Alasan penurunan ini adalah keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Wilbert menilai, isu tersebut bukanlah hal baru dan sudah diketahui sebelumnya. Yang justru lebih penting menurutnya adalah tidak adanya penurunan pada aspek-aspek lain yang lebih luas.

Wilbert mencatat ada dua faktor yang menghadirkan kekhawatiran akan penurunan kelas ke frontier market. Pertama, pergerakan pasar yang lemah selama sebulan terakhir kembali memunculkan spekulasi bahwa Indonesia dapat diturunkan dari emerging market menjadi frontier market. Investor menyoroti aksesibilitas pasar serta ukuran dan likuiditas pasar Indonesia.

Kedua, bobot Indonesia dalam indeks MSCI telah turun lebih dari setengah sejak awal tahun, dari 1,16% menjadi 0,45%.

Dalam pandangannya, Wilbert menilai kedua argumen tersebut melebih-lebihkan risikonya. Dia membedah, argumen mengenai keterbatasan kepemilikan asing (foreignroom) justru merupakan argumen yang paling tidak meyakinkan.

"Dalam accessibility scorecard, MSCI memberikan Indonesia peringkat tertinggi untuk aspek keterbukaan kepemilikan asing, bahkan lebih baik dibandingkan China dan India yang justru masih mendapat catatan perbaikan pada aspek tersebut," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi isu transparansi yang disoroti MSCI pada Januari lalu, kini juga sedang ditangani secara serius melalui berbagai reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Kemajuan ini menurutnya bahkan telah diakui oleh MSCI dan mulai terlihat dalam proses rebalancing pada Mei lalu.

Dengan pertimbangan tersebut, Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan review klasifikasi MSCI pekan depan akan mengonfirmasi bahwa Indonesia tetap berstatus emerging market.

"Apabila hasil tersebut sesuai harapan, maka salah satu ketidakpastian terbesar yang selama ini membebani pasar akan hilang. Kami memperkirakan sentimen investor akan membaik, sehingga membuka jalan bagi pemulihan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan," tandasnya.

Menilik kondisi pasar, IHSG secara year to date per penutupan Kamis (18/6/2026) telah terpangkas 28,62% ke posisi 6.172,34. Akumulasi net sell asing sepanjang tahun berjalan telah mencapai Rp65,05 triliun. Secara bulanan, IHSG telah terkoreksi dalam 5 bulan beruntun sejak Januari.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan mayoritas penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia masih berada pada kategori tertinggi. Meski demikian, regulator tetap mencermati sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pasar modal domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 menunjukkan sebagian besar aspek aksesibilitas pasar Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasan menjelaskan dari lima segmen Market Accessibility yang mencakup 18 kriteria penilaian, mayoritas asesmen masih berada pada level yang sama seperti tahun lalu. Perubahan hanya terjadi pada aspek Information Flow di segmen Market Infrastructure.

“Sebanyak 10 dari 18 kriteria dinilai double plus, yang merupakan kriteria tertinggi, yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue,” kata Hasan, Jumat (19/6/2026).

Selain itu, sebanyak enam kriteria memperoleh nilai single plus yang menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan. Adapun dua kriteria yang masih mendapat penilaian negatif adalah Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

Menurut Hasan, masukan terkait Information Flow dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini dijalankan OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta seluruh pelaku industri.

“Pada saat yang sama, kami juga mencatat adanya pengakuan MSCI atas sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia, termasuk berkurangnya beberapa catatan mengenai Foreign Exchange Market Liberalization Level, namun hasil asesmennya masih sama dengan output tahun lalu yaitu butuh improvement,” ujar Hasan.

Sebagai tindak lanjut, OJK terus berkoordinasi dengan berbagai otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, guna memastikan perbaikan pasar tetap berjalan sejalan dengan kebijakan makroprudensial nasional dan mitigasi risiko yang memadai.

Dalam beberapa bulan terakhir, OJK juga telah menggulirkan sejumlah reformasi untuk meningkatkan kualitas dan integritas pasar modal. Langkah tersebut antara lain mencakup peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan kerangka pelaporan beneficial ownership, peningkatan kapasitas surveillance dan pengawasan perdagangan, serta penyempurnaan berbagai regulasi guna memperkuat transparansi dan perlindungan investor.

Hasan menambahkan berbagai reformasi tersebut telah memperoleh pengakuan dari pelaku pasar dan penyedia indeks global seperti MSCI maupun FTSE. Menurutnya, hasil review terbaru akan menjadi salah satu referensi penting bagi OJK dalam menentukan prioritas program ke depan.

“OJK meyakini bahwa penguatan market transparency, market integrity, dan kualitas informasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hasil review ini akan menjadi salah satu referensi penting dalam menentukan prioritas program ke depan guna semakin meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat komunikasi dengan MSCI, FTSE Russell, serta investor global agar berbagai reformasi yang telah dilakukan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi internasional.

“Kami memandang masukan MSCI sebagai bagian dari proses perbaikan yang konstruktif. Dengan konsistensi reformasi yang sedang berjalan, kami optimistis kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia akan terus menguat ke depan,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat saham global, MSCI, menunda publikasi hasil penilaian aksesibilitas pasar Bulgaria dalam Tinjauan Aksesibilitas Pasar Global 2026 yang dirilis pada 18 Juni 2026. Informasi mengenai negara tersebut akan diumumkan pada 23 Juni 2026 bersamaan dengan hasil Tinjauan Klasifikasi Pasar Tahunan MSCI 2026.

Dalam pengumuman resmi yang dikutip Jumat, 18 Juni 2026, MSCI mengingatkan bahwa Bulgaria saat ini masih berada dalam masa tinjauan untuk kemungkinan reklasifikasi dari status Pasar Mandiri (Standalone Market) menjadi Frontier Market.

Keputusan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena perubahan klasifikasi dapat memengaruhi posisi Bulgaria dalam peta investasi global serta peluang masuknya dana investasi yang mengikuti indeks MSCI.

Secara bersamaan, MSCI juga merilis hasil Tinjauan Aksesibilitas Pasar Global 2026 yang mencakup penilaian terhadap 79 pasar saham di dunia. Tinjauan tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar dan memberikan masukan kepada regulator mengenai aspek yang masih perlu diperbaiki agar memenuhi standar internasional.

Dalam penilaiannya, MSCI menggunakan lima kriteria utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima aspek tersebut dinilai penting oleh investor institusional global ketika mengevaluasi suatu pasar, termasuk terkait perlakuan yang setara bagi investor, kebebasan arus modal, biaya investasi, akses terhadap data pasar saham, serta risiko spesifik yang terdapat di masing-masing negara.

MSCI menggunakan 18 ukuran aksesibilitas untuk menilai kelima kriteria tersebut. Hasil penilaian aksesibilitas pasar, bersama tingkat pembangunan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar modal, menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi pasar ke dalam kategori Pasar Negara Maju, Pasar Berkembang, Pasar Perbatasan, atau Pasar Mandiri.

Menurut MSCI, klasifikasi pasar merupakan komponen penting dalam proses penyusunan indeks karena menentukan cakupan peluang investasi yang direpresentasikan dalam indeks-indeks acuan yang digunakan investor global.

Hasil Tinjauan Klasifikasi Pasar Tahunan MSCI 2026 dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI Inc. menurunkan penilaian Indonesia pada aspek transparansi informasi pasar akibat persoalan struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai dua negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market.

MSCI menyebut penurunan penilaian tersebut dipicu oleh persoalan struktural berupa minimnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap kualitas tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia. MSCI menilai persoalan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi aksesibilitas investasi bagi investor asing.

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi rinci mengenai emiten dan pasar saham Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menciptakan hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara.

Pada aspek hak investor asing, MSCI juga masih menemukan keterbatasan akses informasi perusahaan. Sementara itu, dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar offshore yang efisien serta masih menerapkan sejumlah pembatasan transaksi valuta asing domestik.

MSCI turut menyoroti tidak diperbolehkannya fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Selain itu, transfer aset secara natura atau in-kind transfer hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Di pasar efek, aktivitas peminjaman saham atau stock lending telah diperbolehkan, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah tersedia, namun masih disertai sejumlah pembatasan operasional.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

MSCI menjelaskan bahwa Global Market Accessibility Review disusun untuk memantau perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar sekaligus memberikan masukan kepada regulator mengenai area yang masih belum memenuhi standar internasional menurut investor institusi global.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima indikator tersebut menjadi bagian penting dalam penentuan klasifikasi pasar MSCI, bersama faktor ukuran pasar, likuiditas, dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.

Adapun hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review yang menentukan status pasar Indonesia akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar kini mengarahkan perhatiannya ke prospek positif tinjauan aksesibilitas pasar Indonesia oleh MSCI pada Juni 2026.

Equity Analyst Mirae Asset Sekuritas Wilbert Arifin mengatakan meskipun pasar akan mengalami tekanan jangka pendek usai pengumuman rebalancing MSCI baru-baru ini, dia meyakini fase terburuk telah berlalu dan sentimen pasar akan pulih secara bertahap.

"Katalis positif berikutnya yang dinanti adalah tinjauan aksesibilitas pasar pada bulan Juni, yang kami harapkan akan mencabut kebijakan pembekuan sehingga inklusi saham baru dan mitigasi bobot ke atas dapat kembali terjadi bagi sekuritas Indonesia," ujarnya dalam analisisnya, dikutip, Minggu (17/5/2026).

Sejalan dengan pandangan terbaru Mirae Asset Sekuritas, risiko buruk mengenai reklasifikasi Indonesia ke pasar Frontier kini secara efektif telah hilang. Tekanan yang tersisa hanyalah residu dari penurunan bobot indeks.

Adapun dalam analisisnya, Wilbert menyebut MSCI bergerak lebih cepat dari perkiraan pasar dalam merespons penurunan free float sejumlah emiten Indonesia. Penyesuaian dilakukan berdasarkan pengungkapan kepemilikan lebih dari 1% dari data KSEI.

Sebelumnya, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan risiko ini baru akan muncul pada tinjauan Agustus 2026. Dengan penyesuaian yang ditarik lebih awal ke Mei, dia menilai tidak ada lagi emiten tambahan yang berisiko terkena faktor serupa pada tinjauan berikutnya.

Dia mengestimasikan dampak penyesuaian ini terhadap posisi Indonesia di pasar global terkait dengan penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets diperkirakan merosot dari 0,7% menjadi 0,5% atau turun sekitar 27%.

Tak hanya itu, potensi outflow atau arus dana keluar dari gabungan investor aktif dan pasif akibat eksklusi ini mencapai sekitar US$1,7 miliar. Bahkan total outflow secara keseluruhan bisa mencapai US$ 2,8 miliar jika memperhitungkan potensi penurunan bobot (downweight) pada konstituen lainnya.

Dalam review terbarunya, MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT. Namun, saham AMRT masuk ke MSCI Global Small Cap Index.

MSCI juga menghapus saham Indonesia dari MSCI Global Small Cap Index, termasuk ANTM, AALI, BSDE, SIDO, MIKA, dan TKIM. Seluruh perubahan efektif berlaku mulai 1 Juni 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah penyedia indeks global FTSE Russell untuk menunda review indeks Tanah Air dinilai berpotensi mempengaruhi persepsi investor global terhadap kondisi pasar saham RI.

Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, meskipun dampak keputusan FTSE Russell tidak semasif pengumuman dari MSCI beberapa waktu lalu, potensi tekanan akibat keluarnya dana asing tetap terbuka. Namun demikian, peluang terjadinya arus keluar dana asing dinilai relatif terbatas karena dana kelolaan berbasis indeks FTSE lebih kecil dibandingkan MSCI.

"Meski demikian, penundaan review FTSE tetap berpotensi mempengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia, terutama terkait isu likuiditas dan aksesibilitas pasar," ujar Alrich kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Menurut Alrich, keputusan FTSE Russell memiliki bobot tersendiri karena indeks tersebut kerap digunakan sebagai acuan investasi oleh investor institusi asal Eropa dan Inggris. Oleh karena itu, penundaan review indeks Indonesia berpotensi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pandangan investor global.

Meski demikian, ia menilai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut masih dapat diredam, selama fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil. Likuiditas investor domestik serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional dinilai menjadi faktor penopang utama pasar saham.

"Keputusan FTSE sering dijadikan indikator oleh investor global untuk menilai stabilitas, transparansi, dan likuiditas pasar domestik. Pergerakan dana berbasis indeks FTSE biasanya lebih berdampak pada saham-saham blue chip yang menjadi konstituen utama indeks global," katanya.

Pandangan senada disampaikan Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Ia menilai, keputusan FTSE Russell menunda review indeks Indonesia mencerminkan sikap kehati-hatian terhadap aspek transparansi pasar modal domestik, terutama di tengah proses reformasi yang tengah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO).

Herditya menilai, penundaan review tersebut berpotensi memberikan sentimen negatif bagi pasar modal Indonesia dan dapat memicu volatilitas dalam jangka panjang. Namun, ia memperkirakan perhatian investor ke depan akan lebih terfokus pada sejauh mana implementasi reformasi pasar modal berjalan efektif.

"Seberapa besar [potensi outflow] saya tidak dapat berkomentar. Namun, melihat adanya outflow dalam sepekan ini, tampaknya masih berlanjut," kata Herditya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Kendati demikian, Herditya menilai dampak penundaan review FTSE Russell tidak akan sebesar pengaruh MSCI. Upaya pembenahan pasar modal yang dilakukan OJK dan SRO setelah pengumuman MSCI dinilai dapat menjadi daya tahan bagi pasar saham domestik.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan bahwa OJK telah menggelar konferensi pers untuk menegaskan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Selanjutnya, pada 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menerbitkan rencana reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan tersebut diambil mengacu pada Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks FTSE Russell, yang berlaku apabila klien tidak dapat memperdagangkan suatu pasar atau efek secara optimal.

Dengan penundaan tersebut, FTSE Russell untuk sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam indeksnya, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

Selain itu, FTSE Russell juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta pencatatan aksi korporasi seperti right issue, hingga proses reformasi pasar modal dinilai lebih jelas.

Sebagai informasi, FTSE Russell merupakan anak usaha London Stock Exchange Group yang terbentuk dari penggabungan FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Lembaga ini mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi dalam pengelolaan portofolio investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait dengan gorengan saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada perdagangan lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1/2026).

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya ikut memantau peristiwa penurunan IHSG tersebut yang dinilai terjadi secara mendadak.

"Jadi gini. Kita Kejaksaan juga tetap memantau ya, atau memonitor adanya kejadian-kejadian. Seperti salah satunya adalah kejatuhan atau anjloknya IHSG secara mendadak dalam waktu satu-dua hari itu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Namun, Syarief belum mengungkap pemantauan itu secara detail, termasuk soal kemungkinan ditemukannya unsur pidana dalam fenomena anjloknya IHSG ini.

Syarief hanya menyatakan bahwa korps Adhyaksa bakal mengawal setiap kasus yang memiliki kepentingan masyarakat umum.

"Itu tetap dalam pantauan kami, ya. Semua kami kita telaah. Pokoknya semua yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum, itu pasti kita pantau," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal IHSG yang anjlok lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1/2026). Peristiwa ini pun memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Purbaya menilai di antara pendorong jebloknya IHSG adalah aksi 'goreng-gorengan' saham. Menurut Purbaya, IHSG jatuh seiring dengan laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia.

MSCI membekukan sementara perlakuan indeks saham Indonesia seiring kekhawatiran terhadap isu free float dan aksesibilitas pasar.

Purbaya menjelaskan bahwa reaksi pasar berlebihan.

Sebab, kata dia, pasar saham Indonesia masih memiliki waktu eksekusi sampai Mei 2026 untuk membereskan persoalan transparansi hingga free float.

"IHSG jatuh karena berita MSCI yang menilai pasar saham Indonesia kurang transparan dan banyak 'goreng-gorengan' saham," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2027).